Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Makro Ekonomi Materi Kuliah:  Pengantar  Perbedaan mikro dengan makro ekonomi  Asal usul ilmu ekonomi makro  Perhatian ilmu ekonomi makro  Peran Pemerintah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Makro Ekonomi Materi Kuliah:  Pengantar  Perbedaan mikro dengan makro ekonomi  Asal usul ilmu ekonomi makro  Perhatian ilmu ekonomi makro  Peran Pemerintah."— Transcript presentasi:

1 Makro Ekonomi Materi Kuliah:  Pengantar  Perbedaan mikro dengan makro ekonomi  Asal usul ilmu ekonomi makro  Perhatian ilmu ekonomi makro  Peran Pemerintah dalam bidang ekonomi  Menghitung pendapatan nasional  Perekonomian pasar uang  Perekonomian pasar barang (2 sektor; 3 sektor; 4 sektor)  Menghitung pendapatan nasional perekonomian pasar barang  Masalah-masalah ekonomi makro  Keseimbangan pasar uang dengan pasar barang Buku-buku referensi:  Case & Craigh, Prinsip-prinsip Makro Ekonomi  Iskandar Putong, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro  Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam: Analisis Makro  Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam

2 Pengertian, Permasalahan, Tujuan dan Variabel Ekonomi Makro Pengertian  Ilmu yang mempelajarai mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan (agregat).  Yang dimaksud variabel keseluruhan adalah variabel tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga umum, jumlah uang beredar (inflasi), kesempatan kerja, neraca pembayaran Permasalahan  Inflasi  Pengangguran  Neraca pembayaran yang timpang  Pertumbuhan penduduk yang tinggi  Peningkatan kapasitas produksi

3 PERBEDAAN MIKRO DGN MAKRO EKONOMI Mikro mempelajari fungsi masing-masing industri dan perilaku masing-masing unit pengambilan keputusan, khususnya perusahaan bisnis dan rumah tangga Makro mempelajari atau memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi produk-2 tertentu dan perilaku masing2 industri, tetapi pada penentu jumlah keluaran nasional total Mikro keputusan ekonomi individual Makro keputusan ekonomi agregatif Prinsip ekonomi mikro melandasi analisis ekonomi makro

4 Perbedaan Mikro Ekonomi dgn Makro Ekonomi KonsumsiProduksiHarga Ketenaga- kerjaan MikroKonsumsi Individu Jumlah produksi suatu perusahaan Harga setiap barang/ jasa Kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan MakroKonsumsi Negara Jumlah produksi nasional Harga barang/ jasa secara keseluruhan Kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan

5 AKAR ILMU EKONOMI MAKRO DEPRESI BESAR  Model Klasik Ahli ekonomi menerapkan model ekonomi mikro (model Klasik) pada masala perekonomian yang luas, contoh:  Analisis penawaran dan permintaan klasik mengasumsikan bahwa penawaran tenaga kerja yang berlebih akan menyebabkan turunnya upah ke tingkat keseimbangan baru; akibatnya, pengangguran tidak bertahan lama.  Revolusi Keynesian John Meynard Keynes (The General Theory of Employment, Interest dan Money, 1936)  Bukan harga dan upah yang menentukan tingkat peluang kerja, melainkan tingkat permintaan agregat akan barang dan jasa. Campur tangan pemerinta perlu disertakan dalam perekonomian untuk mempengaruhi tingkat keluaran dan peluang kerja. Caranya: pemerintah merangsang permintaan agregat untuk mengangkat ekonomi keluar dari resesi

6 AKAR ILMU EKONOMI MAKRO EKONOMI MAKRO BARU  Penyesuaian perekonomian secara tepat pada tahun 1960-an Ungkapan Walter Heller penasihat ekonomi Presiden Kennedy dan johnson: penyesuaian perekonomian secara tepat sebagai peran pemerintah dalam mengatur inflasi dan pengangguran  Ketidaksesuaian dengan kenyataan sejak tahun 1970-an Sejak tahun 1970-an perekonomian AS mengalami serangkaian fluktuasi besar dalam tingkat peluang kerja, keluaran, dan inflasi. Tahun dan  AS mengalami resesi hebat, akibatnya jutaan orang kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan kerugian besar karena kehilangan keluaran dan pendapatan Terjadi Stagflasi (Stagnasi + Inflasi)  bila tingkat harga keseluruhan naik cepat (inflasi) selama periode resesi atau tingkat pengangguran tinggi dan lama (stagnasi)

7 PERHATIAN ILMU EKONOMI MAKRO Perhatian utama:  Inflasi  Pertumbuhan keluaran (output) atau konjungtur bisnis  Pengangguran Kebijakan Pemerintah:  Kebijakan fiskal  kebijakan menyangkut pajak dan keluaran  Kebijakan moneter  alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan pasokan (penawaran) uang  Kebijakan pertumbuhan (sisi penawaran)  kebijakan pemerintah yang berfokus pada penawaran agregat dan kenaikan produksi dan bukannya merangsang permintaan agregat

8 KOMPONEN EKONOMI MAKRO Fokus komponen ekonomi makro:  Rumah tangga (sektor rumah tangga/ek. satu sektor)  Perusahaan (sektor swasta/ek. dua sektor)  Pemerintah (sektor publik/ek. tiga sektor)  Luar negeri (sektor internasional/ek. Empat sektor) Hubungan empat komponen tergambar dalam diagram arus melingkar, yang menunjukkan pendapatan yang diterima dan pembayaran yang dilakukan oleh masing- masing sektor perekonomian

9 Diagram Arus Melingkar Pemerintah Perusahaan Rumah Tangga Luar Negeri Pembelian barang & jasa Pajak Pembayaran gaji, bunga, transfer Gaji, bunga, dividen, laba dan sewa Pembelian barang & jasa buatan luar negeri (Import) Pembelian barang & jasa buatan dalam negeri oleh orang asing (eksport) Pembelian barang & jasa

10 Tiga Pasar Dasar Pemerintah Perusahaan Rumah TanggaLuar Negeri PASAR BARANG DAN JASA PASAR TENAGA KERJA PASAR UANG/ MODAL (FINANSIAL MARKET)

11 METODOLOGI ILMU EKONOMI MAKRO AS AD P Y 0 P* Y*

12 TREND DAN SIKLUS PEREKONOMIAN SUATU NEGARA GDP 0 t Pertumbuhan Lembah A Puncak

13 Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara Mazhab Klasik  Pelopornya : Adam Smith (An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations)  Berpandangan fenomena ekonomi sebagai fenomena alam yang selalu bersifat eksak dengan ketentuan hukum alam  Asusmsinya : perfect competition = perilaku ekonomi sama dengan keteraturan alam seiring dengan adanya pengatur yang tidak kentara invinsible hand. Dasar Filsafatnya :  Laisses faire = setiap individu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun  Perekonomian tidak akan terjadi kekurangan permintaan, sehingga pada akhirnya penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai (tidak ada pengangguran)  Hukum Say (Jean Batiste Say) = supply creats its own demand)

14 Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara Corak Kegiatan Ekonomi  Corak perekonomian berbentuk : Perekonomian bersifat subsisten dan bersifat modern  Ekonomi Subsisten = di dalamnya terdapat dua pelaku ekonomi (produsen dan rumah tangga)  Y = C (pendapatan upah untuk beli barang produksi) Produsen Konsumen/ RM Tangga Tenaga kerja/jasa tenaga kerja Upah/gaji Pembayaran Produk/Barang

15 Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara Corak Kegiatan Ekonomi Modern  Ekonomi Modern = di dalamnya terdapat lebih dua pelaku ekonomi (produsen dan rumah tangga, lembaga keuangan dan investor)  Y = C + S + I Produsen Konsumen/ RM Tangga Pengeluaran Konsumsi Produk/Barang Tenaga Kerja Upah/Gaji Investor Bank Tabungan Investasi Pinjaman

16 Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara Penentu Tingkat Kegiatan Perekonomian  Faktor harus dipenuhi agar kondisi full-employment, yaitu sebagai berikut : Jumlah barang modal yang dipergunakan dalam perekonomian Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang bersedia Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan Tingkat teknologi yang dipergunakan  Notasi ekonominya : Y = f [M, TK, Q, T]

17 Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara Keynesian  Tokoh John Maynard Keynes  pelopor teori dan kebijakan ekonomi modern.  Buku terkenalnya = The General Theory of Employment, Interest and Money  Campur tangan pemerintah bukan hanya sekedar Night Guard, melainkan juga ikut langsung menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik melalui kebijakan ekonomi Dasar Filsafat :  Dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada kondisi tertentu sebagaimana pandangan kaum sosialis menyatakan bahwa pihak swasta selalu mementingkan dirinya sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan  Keynes tidak percaya dengan kekuatan dari laissez faire yang dapat mengoreksi diri sendiri untuk mencapai kondisi full employment.

18 Teori Klasik dan Keynes mengenai Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara Pandangan Keynes : kegiatan perekonomian  Fleksibilitas tingkat bunga terhadap tabungan dan investasi Keynes tidak sependapat dengan kaum klasik  besar kecilnya tingkat tabungan juga ditentukan oleh besar kecilnya tingkat pendapatan dan kecenderungan mengkonsumsi.  Tingkat upah dan pengangguran Tingkat upah sehubungan dengan penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaannya yang berdasarkan analisis klasik jumlah yang dibutuhkan Manakala tingkat upah turun, maka tingkat pendapatan pun akan turun, dan selanjutnya daya beli akan turun dan tentu saja pengeluaran masyarakat akan semakin berkurang  kelebihan kapasitas produksi.  Faktor Penentu Kegiatan Ekonomi Negara Kegiatan perekonomian suatu negara adalah tingkat permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta  permintaan agregatif (C, I, G, X – M).  Notasi ekonomi Keynsian = Y = AE = C + I + G + (X – M)  AE = Agregat Expenditure

19 THE ROLE, FUNCTION AND PARTICIPATION OF GOVERNMENT IN ECONOMIC(1) Role and Function of Government in Economy  Poverty, Employment and Growth  Establishment of Equitable Distribution of Income and Wealth Islam Urges Equality of Opportunity Islamic Mechanisms to Reduce Inequality in Income and Wealth  Establishment of Socio-economic Justice Justice in Production Justice in Consumption Justice in Distribution  Sustaining a Conducive Environment for Economic Activities

20 THE ROLE, FUNCTION AND PARTICIPATION OF GOVERNMENT IN ECONOMIC (2) Participation of Government in Economy  Conventional Perspective Classic : Not any government interference in an economy. The market should be allowed to operate on its own, of course, the invisible hand of the nature will take care of it. The economy will always be at equilibrium without any government intervention, they determined by the demand and supply in market. Keynes : Many particular cases for vital government participation in an economy. Government policy is needed to guide, correct and supplement its operation in certain aspects.  Islamic Perspective Government to save the economic and other aspects of muslim life from all evils. Government is entitled to interfere in the private right of ownership to preserve social interest The economic rationale of government participation in an economy can also be established through the concept of Fard Kifayah. Islamic government is responsible to guarantee the basic needs of all.

21 THE GOVERNMENT APPROACH TO ECONOMIC MANAGEMENT (1) Some Approachable Aspects for an Islamic Government Spiritual and Material Functions of an Islamic Governtmen

22 THE GOVERNMENT APPROACH TO ECONOMIC MANAGEMENT (2) Some Approachable Aspects for an Islamic Government  Islamic Government has the responsibility to provide all necessities of life that would enhance the standars of living as a whole: QS 16: 97; 22: 77; 2: 286; 1 : 185.  Islamic government should create a brotherly environment within and outside the country conducive to economic activities  Islamic government to free the entire economy and its affairs of moral corruption.  Islamic government should attempt to a goal of human welfare What now

23 THE GOVERNMENT APPROACH TO ECONOMIC MANAGEMENT (3) Spiritual and Material Functions of an Islamic Governtmen,  Spiritual Upliftment: Create to inculcating Islamic spiritual values Education system with Islamic principles Enforce the prescribed penalties for any violation of Islamic rules and values  Material Development Has enunciated six basic need --> maximise the material welfare  Education and training  Employment  Adequate food and clothing  Comfortable housing  Appropriate healthy environment

24 ECONOMIC FUNCTIONS ON AN ISLAMIC GOVERNMENT (1) These functions are essential in order for an economy to operate smoothly and successfully  Poverty, Employment and Growth  Establishment of Equitable Distribution of Income and Wealth  Establishment of Socio-economic Justice  Sustaining a Conducive Environment for Economic Activities

25 ECONOMIC FUNCTIONS ON AN ISLAMIC GOVERNMENT (2) Poverty, Employment and Growth  The full and efficient employment of all human and natural resources;  The eradication of poverty and fulfillment of basic human needs, and  The optimum rate of economic growth. The role of government is of primary importance building social infra- structure as well as the formation of economic planning which have tremendous impact on the eradication of poverty.

26 ECONOMIC FUNCTIONS ON AN ISLAMIC GOVERNMENT (4) Equitable Distribution of Income and Wealth  Islam urges Equality of Opportunity Islam advocate equality of opportunity among the people of the society as a whole Everyone would freely be able to earn wealth in accordance with their physical and mental abilities and efficiencies without having faced any legal or social restriction  Islamic Mechanism to Reduce Inequality in Income and Wealth Islam strongly encourages the rice to spend for people in the lower income group over and above compulsory payments so that wealth would trickle-down among the various classes of society.

27 ECONOMIC FUNCTIONS ON AN ISLAMIC GOVERNMENT (6) Establishment of Socio-economic Justice  Justice in Production Government should make sure of two things :  No exploitation is present in the production process  No illicit method is pursued to acquire wealth  Justice in Consumption Fulfillment of the basic needs of everyone in society Supervision of observance of norms and values of consumption  Justice in Distribution Justice and benevolence are two main principles of distribution in Islam. Supervision in the process distribution of income and wealth :  No concentration of wealth in hands of only a few members of society  Every factor of production gets its just share from the production process.

28 ECONOMIC FUNCTIONS ON AN ISLAMIC GOVERNMENT (7) Sustaining a Conducive Environment for Economic Activities :  A peaceful social environment is one of the determinants of growth  The Islamic government is to ensure the full observance of those divine principles to provide security to life and property in the economy  Government role in an economy to maintain law and order in society.

29 GOVERNMENT POLICY IN AN ISLAMIC ECONOMY (1) Islamic Economic --> human welfare Human welfare --> fiscal policy Fiscal policy --> ideological orientation  Taxation in an Islamic Economy  Justifying Necessities for Taxation in an Islamic Economy  Determination of tax Payers, Procedures of Tax Assessment and Collection in an Islamic Economy  Other Means of Acquiring Resources for an Islamic Government  Public Expenditure in an Islamic State Policy

30 ECONOMIC FUNCTIONS ON AN ISLAMIC GOVERNMENT (5) Establishment of Socio-economic Justice  Government has a great responsibility rendering justice to its society, it function of economics affair implies : Levy an affordable rate of taxes Justly allocate its resources among the sectors of the economy Provide equal opportunity to all productive sector Regulate the wages and prices in the economy Prohibit those practices which entail injustice Ensure a good balance between the material and spiritual development of the people

31 MENGUKUR OUTPUT & PENDAPATAN NASIONAL Ekonomi makro mengandalkan data Data diperoleh dari sumber data, yaitu: laporan pendapatan nasional dan neraca produk Fungsi Laporan Pendapatan Nasional dan Neraca Produk:  Untuk menyampaikan data tentang kinerja ekonomi  Untuk pembandingan produk dari satu waktu ke waktu lain

32 Macam Pendapatan Nasional Gross National Product/GNP  Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu (satu tahun) yang diukur dengan satuan uang  GNP dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut ditambah dengan penduduk negara tersebut yang ada di luar negeri Gross Domestic Product/GDP  Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan

33 Metode Menghitung Pendapatan Nasional Metode Produksi  Didasarkan pada penjumlahan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor produksi {Y=  P qn xQ in } atau dengan menghitung nilai tambah Y=  NTB = NTM 1 + NTM 2 +…+ NTM 9  Menurut BPS sektor tersebut meliputi: Pertanian; Pertambahan & Penggalian; Industri pengolahan; Listrik, gas dan air bersih; Bangunan; Perdagangan, restoran, dan hotel; Pengangkutan dan komunikasi; Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan; Jasa-jasa  Contoh: Biji gandum/kg dijual Rp. 1500; Gandum  terigu= 2000; Terigu  roti = 3000; Roti  roti bakar = 3500

34 Metode Menghitung Pendapatan Nasional Metode Pendapatan  Metode ini menjumlahkan semua pendapatan dari faktor produksi dalam perekonomian: Tenaga kerja (W) Modal (i) Tanah (R) Skill/entrepreneurship (P)  Rumus = Y = Y W + Y i + Y R + Y P  Hasil perhitungan ini sering disebut dengan pendapatan nasional (National Income=NI)

35 Metode Menghitung Pendapatan Nasional Metode Pengeluaran/Penggunaan  Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran, baik yang dilakukan: Rumah tangga konsumen (C) Rumah tangga swasta/produsen (I) Rumah tangga pemerintah (G) Export netto (X – M)  Secara matematik dirumuskan Y = AE = C + I + G + (X – M)  AE = Agregate Expenditure  Hasil perhitungan dengan metode ini sering disebut dengan Produksi Nasional Brutto (GNP)

36 Produk Domestik Bruto Produk domestik Bruto = Gross Domestic Product merupakan konsep kunci dalam laporan pendapatan dan neraca produk nasional GDP = nilai pasar keluaran total sebuah negara, yaitu nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam suatu negara Barang jadi dan jasa akhir = barang dan jasa yang diproduksi untuk penggunaan akhir Barang intermediate = barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk diolah lebih lanjut oleh perusahaan lain. Nilai tambah = perbedaan antara nilai barang ketika meninggalkan tahap produksi dan biaya barang ketika memasuki tahap produksi

37 Hubungan PNB, PN, Pendapatan Pribadi dan Pendapatan Disposible Pendapatan nasional sebenarnya dihitung dari:  GNP – (Penyusutan + Pajak Tidak Langsung + Transfer Payment Perusahaa + Kesalahan Statistik) + Subsidi kepada Perusahaan Pemerintah Pendapatan pribadi = semua jenis pendapatan (termasuk pdptan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apa pun yang diterima oleh penduduk suatu negara) Pendapatan disposible = pendapatan yang menjadi hak penduduk yang dapat dibelanjakan tanpa tanggungan yang menjadi kewajibannya

38 Hubungan PNB, PN, Pendapatan Pribadi dan Pendapatan Disposible Dalam perhitungan pendapatan nasional, digunakan dua macam harga, yaitu:  Harga Konstan (Hk)  Harga Yang Berlaku (Hb) Indeks harga = perbandingan antara pendapatan nasional nominal dengan pendapatan nasional riil

39 Produk Domestik Bruto Negara X TahunProdukJumlahHargaNTBhbNTBhk XXXXXX =(10X10) 200=(10X20) 250=(10X25) YYYYYY , =(5X15) 150=(5X30) 250=(5X50) ZZZZZZ , =(2X30) 120=(2X60) 140=(2x70) PDBhb = tahun 1990 = = 235 tahun 1991 = = 630 tahun 1992 = = 960 PDBhk90 tahun 1990 = = 235 tahun 1991 = = 470 tahun 1992 = =640


Download ppt "Makro Ekonomi Materi Kuliah:  Pengantar  Perbedaan mikro dengan makro ekonomi  Asal usul ilmu ekonomi makro  Perhatian ilmu ekonomi makro  Peran Pemerintah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google