Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RUMUSAN PASAL TINDAK PIDANA PEMILU.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RUMUSAN PASAL TINDAK PIDANA PEMILU."— Transcript presentasi:

1 RUMUSAN PASAL TINDAK PIDANA PEMILU

2 JENIS TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF
PASAL 84 AYAT ( 6 ) - MENGHINA AGAMA, SUKU, RAS, GOLONGAN - MENGANCAM MELAKUKAN KEKERASAN ATAU MENGANJURKAN MENGGUNAKAN KEKERASAN (PASAL 335 KUHP) - MENCURI / MENGHILANGKAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU (PASAL 480, PASAL 362, 363 KUHP) - MEMBAWA ATAU MENGGUNAKAN TANDA GAMBAR ATAU ATRIBUT SELAIN TANDA GAMBAR PESERTA PEMILU - MONEY POLITIK PASAL 84 AYAT ( 2 ) - LARANGAN KAMPANYE KEPADA T N I / POLRI, P N S, HAKIM, B P K, GUBERNUR/ DEPUTI GUBERNUR SENIOR / DEPUTI GUBERNUR, PEJABAT BUMN / BUMD, PERANGKAT DESA, WARGA NEGARA YG TIDAK MEMILIKI HAK PILIH. PASAL 245 AYAT ( 5 ) - PENGUMUMAN HASIL SURVEI / JEJAK PENDAPAT PADA MASA TENANG - QUICK COUNT DIUMUMKAN PALING CEPAT H + 1 DARI HARI PEMUNGUTAN SUARA - TIDAK MELAPORKAN METODOLOGI QUICK COUNT 4. TINDAK PIDANA YANG DIRUMUSKAN DALAM PASAL 260 S/D PASAL 311 UU NO. 10 TH 2008

3 KETENTUAN PIDANA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF UU NO
KETENTUAN PIDANA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF UU NO. 10/2008 TTG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 1 260 MENGHILANGKAN HAK PILIH ORANG LAIN SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN ORANG LAIN KEHILANGAN HAK PILIH PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP.12 JUTA DENDA RP.24 JUTA 2 261 MEMBERIKAN KETR TDK BENAR UTK PENGISIAN DAFTAR PEMILIH MEMBERIKAN KET YG TDK BENAR MENGENAI : a. DIRI SENDIRI atau b. DIRI ORANG LAIN TTG SUATU HAL YG DIPERLUKAN UTK PENGISIAN DAFTAR PEMILIH PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP.3 JUTA DENDA RP.12 JUTA

4 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 3 262
DGN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN/ GUNAKAN KEKERASAN PD SAAT PENDAFT PEMILIH MENGHALANG-HALANGI UTK TERDAFTAR SBG PEMILIH SETIAP ORANG DENGAN : - KEKERASAN - ANCAMAN KEKERASAN - DG GUNAKAN KEKERASAN YG ADA PADANYA PD SAAT PENDAFTARAN PEMILIH MENGHALANG-HALANGI SESEORANG UTK TERDAFTAR SBG PEMILIH DLM PEMILU MNRT UU INI PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP.12 JUTA DENDA RP.36 JUTA 4 263 TDK MEMPERBAIKI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PETUGAS PPS/PPLN DG SENGAJA STLH MENDPT MASUKAN DARI MASY DAN PESERTA PEMILU SBGMN DIMAKSUD DLM PSL a. 36 (6) b. 37 (2) c. 43 (5) PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP.12 JUTA PSL 36 (6) DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DISUSUN PALING LAMBAT 1 BLN SEJAK BERAKHIRNYA PENDAFTARAN DATA PEMILIH PSL. 37 (2) PPS WAJIB MELAK PERBAIKAN THD DAFT PMLH SMNTR HSL PERBAIKAN BERDASAR MASUKAN & TANGGAPAN DARI MASY & PESERTA PEMILU PALING LAMA 3 H STLH BERAKIRNYA PENGUMUMAN PSL. 43 (5) PPLN MENETAPKAN DAFT PMLH SMNTR HSL PERBAIKAN DIGUNAKAN PPLN UTK SUSUN DAFTAR PEMILIH

5 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 5 264
ANGGOTA KPU YG TDK MENINDAK LANJUTI TEMUAN BA/PANWASLU SETIAP ANGGOTA a. KPU b. KPU PROV c. KPU KAB/KOTA d. PPK e. PPS f. PPLN TDK MENINDAK LANJUTI TEMUAN BAWASLU, PANWASLU KAB/KOTA/PAWAS KEC, PENGAWAS PEMILU LAPANGAN, PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI DLM MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA, PENETAPAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP YG MERUGIKAN WNI YG MEMILIKI HAK PILIH SBGMN DIMAKSUD PSL 49 (2) KPU WAJIB MENINDAK LANJUTI TEMUAN BAWASLU PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP.6 JUTA DENDA RP.36 JUTA

6 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 6 265
PERBUATAN CURANG MENYESATKAN ORANG DGN MEMAKSA / DGN MENJANJIKAN MEMBERIKAN UANG SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CURANG UTK MENYESATKAN SESEORANG, atau MEMAKSA, atau MENJANJIKAN atau MEMBERIKAN UANG, atau MEMBERI LAINNYA UTK MEMPEROLEH DUKUNGAN BAGI PENCALONAN ANGGOTA DPD DALAM PEMILU SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 13 : (1) PERSYARATAN DUK MAKS (2) TERSEBAR 50 % DARI JML KAB/ KOTA DI PROP YBS (3) DIBUKTIKAN DG DAFTAR DUK YG DIBUBUHI TT & CAP JEMPOL SERTA FC KTP SETIAP PENDKG (4) SETIAP PENDUKUNG TDK BLH BERIKAN DUK KPD LBH DR 1 ORG CALON ANGGOTA DPD (5) DUK LBH DR 1 CALON DINYATA- KAN BATAL (6) JADWAL WAKTU PENDAF CALON ANGGOTA DPD DITETAPKAN KPU PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP.12 JUTA DENDA RP.36 JUTA

7 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 7 266
MEMBUAT SRT / DOK UTK MEMAKAI / SURUH ORANG MEMAKAI UTK MENJADI BALON AGT DPR, DPD, DPRD SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT SURAT atau DOKUMEN DGN MAKSUD UTK : a. MEMAKAI b. MENYURUH ORG MEMAKAI MENGGUNAKAN SURAT/DOKUMEN YG DIPALSUKAN UTK MENJADI BAKAL CALON : a. ANGGOTA DPR b. ANGGOTA DPD c. ANGGOTA DPRD PROV d. ANGGOTA DPRD KAB/KOTA atau e. CALON PESERTA PEMILU SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 63 : DITEMUKAN DOKPAL/ PENGGUNAAN DLM PERSYARATAN ADA BALON ANGGOTA DPR,DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA, KPU BERKOORD DG POLRI UTK PROSES LBH LANJUT SESUAI KETENT UU PSL 73 : DITEMUKAN DOKPAL PENGGUNAAN DLM PERSYARATAN ADA BALON ANGGOTA DPD, MAKA KPU BERKOORD DG POLRI UTK PROSES LBH LANJUT PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP.36 JUTA DENDA RP.72 JUTA

8 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 8 267
ANGGOTA KPU TDK MENINDAKLANJUTI TEMUAN BAWASLU DLM VERIFIKASI PARPOL CALON PESERTA PEMILU SETIAP ANGGOTA : KPU/KPU PROV, KPU KAB/KOTA YG TDK MENINDAK LANJUTI TEMUAN BAWASLU, PANWASLU PROV, PANWASLU KAB/KOTA DLM MELAKS VERIFIKASI PARPOL CALON PESERTA PEMILU SBGMN DIMAKSUD PSL 18 (3) “KPU/KPU PROV, KPU KAB/KOTA WAJIB MENINDAK LANJUTI TEMUAN BAWASLU, PANWASLU PROV, PANWASLU KAB/KOTA SBGMN DIMAKSUD DLM AYAT (2)” PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP.6 JUTA DENDA RP.36 JUTA 9 268 ANGGOTA KPU TDK MENINDAKLANJUTI TEMUAN BAWASLU DLM VERIFIKASI PARPOL CALON PESERTA PEMILU DAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADM BALON AGT DPR,DPD,DPRD PROV dan DPRD KAB/KOTA PARPOL CALON PESERTA PEMILU dan VERIFIKASI KELENGKAPAN ADM BALON AGT DPR,DPD,DPRD PROV dan DPRD KAB/KOTA SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 60 (3) DAN DLM PSL 70

9 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX PASAL 60 (3)
“KPU/KPU PROV, KPU KAB/KOTA WAJIB MENINDAK LANJUTI TEMUAN BAWASLU, PANWASLU PROV, PANWASLU KAB/KOTA SBGMN DIMAKSUD DLM AYAT (2)” PASAL 70 BAWASLU PANWASLU PROV, PANWASLU KAB/KOTA MELAK PENGURUSAN ATAS PELAKS VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN ADM BALON AGT DPD YG DILAK OLH KPU PROV, KPU KAB/KOTA DLM HAL PENGURUSAN SESUAI (1) BILA MELAK KESENGAJAAN/KELALAIAN AGT KPU SHG MERUGIKAN BALON AGT DPD, MAKA BAWASLU, PANWASLU PROV, PANWASLU KAB/KOTA MENYAMPAIKAN TEMUAN KPD KPU PROV, KAB/KOTA KPU PROV DAN KPU KAB/KOTA WAJIB MENINDAK LANJUTI TEMUAN BAWASLU, PANWASLU PROV, PANWASLU KAB/KOTA SBGMN DIMAKSUD PD AYAT (2)

10 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 10 269
KAMPANYE DI LUAR JADWAL YG DITETAPKAN KPU SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KAMPANYE DI LUAR JADWAL WAKTU YG DITETAPKAN KPU, KPU PROV, KPU KAB/KOTA UTK MASING-MASING PESERTA PEMILU SBGMN DIMAKSUD PASAL 82 (1) KAMPANYE PEMILU SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 81 HRF a s/d e DILAKS 3 H STLH CALON PESERTA PEMILU S/D DIMULAINYA MASA TENANG (2) KAMPANYE PEMILU SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 81 HRF f DILAKS STLH 21 H DAN BERAKHIR S/D DIMULAINYA MASA TENANG (3) MASA TENANG SBGMN DIMAKSUD PD AYAT (1) DAN (2) BERLANGSUNG SELAMA 3 H SBLM HARI/TGL PEMUNGUTAN SUARA PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP.3 JUTA DENDA RP.12 JUTA

11 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 11 270
MELANGGAR LARANGAN PELAKSANAAN KAMPANYE SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MELANGGAR LARANGAN PELAKS KAMPANYE SBGMN DIMAKSUD PASAL 84 (1) (a) MEMPERSOALKAN DSR NEGARA, PEMB UUD 45 & BENTUK NEGARA (b) MELAK GIAT YG BAHAYAKAN KEUTUHAN NKRI © MENGHINA SESEORANG, AGAMA, SUKU, RAS, GOL CALON dan / atau PESERTA PEMILU YG LAIN (d) MENGHASUT & ADU DOMBA PERORANGAN ATAU MASY (e) MENGGANGGU TIBUM (f) ANCAM UTK LAK KEKERASAN atau ANJURKAN PENGGUNAAN KEKERASAN KPD SESEORANG, SEKELOMPOK AGT MASY dan atau PESERTA PEMILU YG LAIN (g) MERUSAK dan/atau MENGHI- LANGKAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU (h) GUNAKAN FAS PEMERINTAH, TMPT IBADAH, TMPT DIK (i) BAWA atau GUNAKAN TANDA GAMBAR dan/atau ATRIBUT LAIN SELAIN DARI TANDA GAMBAR dan atau ATRIBUT PESERTA PEMILU YBS PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 24 JUTA

12 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 12 271
PELAKSANAAN KAMPANYE MELANGGAR LARANGAN MENGIKUTKAN PEJABAT / ORANG YG TDK BOLEH KAMPANYE SETIAP PELAKSANA KAMPANYE MELANGGAR LARANGAN, SBGMN DIMAKSUD PASAL 84 (2), PELAKS KAMPANYE DILARANG MENGIKUT SERTAKAN : a. KETUA, WAKIL KETUA, KETUA MUDA, HAKIM AGUNG PADA MA DAN SEMUA HAKIM PADA SEMUA BADAN PERADILAN DI BAWAH MA, HAKIM KONSTITUSI PADA MK b. KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA BPK c. GUB, DEPUTI GUB SENIOR, DEPUTI GUB BI d. PEJABAT BUMN/BUMD e. PNS f. ANGGOTA TNI PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 30 JT DENDA RP 60 JUTA

13 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 13 272
MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE OLEH PEJABAT SETIAP : a. KETUA, WAKIL KETUA, KETUA MUDA, HAKIM AGUNG / HAKIM KONSTITUSI, HAKIM PADA SEMUA BADAN PERADILAN, KETUA,WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BPK, GUB, DEPUTI GUB SENIOR, DEPUTI GUB BI serta PARA PEJABAT BUMN/ BUMD YANG MELANGGAR LARANGAN SBGMN DIMAKSUD PASAL 84 (3) : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 25 JUTA DENDA RP 50 JUTA SETIAP ORANG SBGMN DIMAKSUD PD PSL 84 (2) HRF a s/d i DILARANG IKUT SERTA SBG PELAKSANA KAMPANYE

14 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 14 273
PNS, ANGGOTA TNI dan POLRI, KADES, PERANGKAT DESA, AGT BADAN MUSYAWARAH DESA MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE SETIAP : a. PNS b. ANGGOTA TNI dan POLRI c. KADES d. PERANGKAT DESA e. ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DESA YG MELANGGAR LARANGAN, SBGMN DIMAKSUD PASAL 84 (3) dan (5) PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 3 JUTA DENDA RP 12 JUTA 84 (3) SETIAP ORG SBGMN DIMAKSUD PD AYAT (2) HURUF a S.D. i, DILARANG IKUT SBG PELAKSANA KAMPANYE 84 (5) SBG PESERTA KAMPANYE, PNS DILARANG MENGGERAKKAN PNS DI LINGKUNGAN KERJANYA DAN DILARANG MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA

15 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 15 274
MENJANJIKAN atau MEMBERIKAN UANG / MATERI KEPADA PESERTA KAMPANYE PELAKSANA KAMPANYE DENGAN SENGAJA MENJANJIKAN atau MEMBERI UANG atau MATERI LAINNYA SBG IMBALAN KPD PESERTA KAMPANYE SCR LANGSUNG atau TDK LANGSUNG AGAR TDK GUNAKAN HAKNYA UTK MEMILIH DG CARA TERTENTU SHG SRT SUARANYA TDK SAH SBGMN DIMAKSUD PD PSL 87 : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 24 JUTA DLM HAL TERBUKTI PELAKSANA KAMPANYE MENJANJIKAN atau BERIKAN MASY atau MATERI LAINNYA SBG IMBALAN KPD PESERTA KAMPANYE SCR LANGSUNG ATAU TDK LANGSUNG AGAR : a. TDK GUNAKAN HAK PILIHNYA b. GUNAKAN HAK PILIHNYA DGN MEMILIH PESERTA PEMILU DG CARA TTT SHG SRT SRTNYA TDK SAH c. MEMILIH PARPOL TERTENTU d. MEMILIH CALON AGT DPR, DPRD PROV, DPRD KAB / KOTA TTT e. MEMILIH CALON AGT DPD TTT DIKENAI SANKSI SBGMN DIATUR UU INI

16 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 16 275
ANGGOTA KPU TERBUKTI MELAK TP PEMILU DLM PELAKS KAMPANYE PEMILU ANGGOTA : - KPU - KPU PROV - KPU KAB / KOTA - SEKJEN KPU - SEKRTRS KPU PROV - PEG SEKRTRT KPU PROV - SEKRTRS KPU KAB / KOTA - PEG SEKRTRT KPU KAB / KOTA YG TERBUKTI MELAKUKAN TP PEMILU DLM PELAKS KAMPANYE PEMILU SBGMN DIMAKSUD PD PSL 123 (1) : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 24 JUTA BAWASLU MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKS TAHAPAN KAMPANYE SCR NASIONAL THD : a. KEMUNGKINAN ADANYA KESENGAJAAN ATAU KELALAIAN ANGGOTA KPU ……. MELAK TP PEMILU atau PELGRN ADM YG AKIBATKAN TERGANGGUNYA PELAKS KAMPANYE PEMILU YG SEDANG BERLANGSUNG atau b. PELAPORAN KPD BAWASLU SBG DASAR

17 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 17 276
SETIAP ORANG YG MEMBERI ATAU MENERIMA DANA KAMPANYE MELEBIHI BATAS YG DITENTUKAN. SETIAP ORANG YG MEMBERI ATAU MENERIMA DANA KAMPANYE MELEBIHI BATAS YG DITENTUKAN SBGMN DIMAKSUD PD PSL 131 AYAT (1), DAN AYAT (2) DAN PASAL 133 AYAT (1) DAN AYAT (2). PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 1 M DENDA RP 5 M PASAL 131 AYAT (1) : DANA KAMPANYE PEMILU YG BERASAL DR SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN TDK BOLEH MELEBIHI RP. 1 MILYAR PASAL 131 AYAT (2) : DANA KAMPANYE PEMILU YG BERASAL DR SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK, PERUSAHAAN DAN ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH TDK BOLEH MELEBIHI RP. 5 MILYAR PASAL 133 AYAT (1) : DANA KAMPANYE CALON ANGGT DPD YG BERASAL DR SUMBANGAN PERORANGAN TDK BOLEH LEBIH RP. 250 JUTA PASAL 133 AYAT (3) : PEMBERI SUMBANGAN HRS CANTUMKAN IDENTITAS YG JELAS.

18 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 18 277
PESERTA PEMILU MENERIMA SUMBANGAN DAN ATAU BANTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 139. PESERTA PEMILU MENERIMA SUMBANGAN DAN ATAU BANTUAN : SBGMN DIMAKSUD PD PSL 139 : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 12 JUTA DENDA RP 36 JUTA Pasal 139 : PIHAK ASING PENYUMBANG YG TDK JELAS IDENTITASNYA PEMERINTAH, PEMDA, BUMN, BUMD PEMDES DAN BUM DESA.

19 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 19 278
DG SENGAJA MENGACAUKAN, MENGHALANGI ATAU GANGGU JALANNYA KAMPANYE PEMILU. SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MENGACAUKAN, MENGHALANGI ATAU MENGGANGGU JALANNYA KAMPANYE PEMILU. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 24 JUTA

20 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 20 279 AYAT ( 1 ) :
PELAKSANA KAMPANYE KRN LALAINYA MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DI DESA / KELURAHAN. AYAT ( 2 ) : DLM HAL T.P TSB DILAKUKAN DENGAN KESENGAJAAN. PELAKSANA KAMPANYE KRN LALAINYA MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DI TINGKAT DESA / KELURAHAN SBGMN DIMAKSUD PD PSL 107 DLM HAL DILAKUKAN DENGAN SENGAJA PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 3 JUTA PENJARA 6 BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 12 JUTA PENJARA 18 BLN DENDA RP RP 18 JUTA PASAL 107 : PELAKSANA, PESERTA KAMPANYE, DAN PETUGAS KAMPANYE DG SENGAJA ATAU LALAI MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU DI TINGKAT DESA / KELURAHAN.

21 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 21 280
SETIAP PELAKSANA, PESERTA, PETUGAS KAMPANYE DG SENGAJA ATAU LALAI AKIBATKAN TERGANGGUNYA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU. PELAKSANA, PESERTA, ATAU PETUGAS KAMPANYE DENGAN SENGAJA MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 24 JUTA

22 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 22 281
DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KETERANGAN TDK BENAR DLM LAPORAN DANA KAMPANYE SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KETERANGAN TDK BENAR DLM LAPORAN DANA KAMPANYE SBGMN DIMAKSUD PD PSL 134 DAN PASAL 135 AYAT ( 1 ) DAN AYAT ( 2 ). PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 24 JUTA PASAL 134 AYAT (1) : PARPOL PESRTA PEMILU SESUAI TINGKATANYA MEMBERIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANAYE PEMILU & REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE KPD. KPU, KPU PROV, DAN KPU KAB. / KOTA PALING LAMBAT 7 HRSBL HR PERTAMA JADWAL KAMPANYE. PASAL 135 AYAT (1) : LAPAORAN DANA KAMPANYE PARPOL PESERTA PEMILU TTG PENERIMAAN & PENGELUARAN DISAMPAIKAN KPD KANTOR AKUNTAN PUBLIK YG DITUNJUK KPU PALING LAMA 15 HR SESUDAH HR. PUNGUT SUARA PASAL 135 AYAT (2) : LAPORAN DANA KAMPANYE CALON ANGGT. DPD YG MELIPUTI PENERIMAAN & PENGELUARAN DISAMPAIKAN KPD KANTOR AKUNTAN PUBLIK YG DITUNJUK OLEH KPU PALING LAMA 15 HR SESUDAH HR / TGL PUNGUT SUARA

23 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 23 282
MENGUMUMKAN HASIL SURVE / HSL. JEJAK PENDAPAT DLM. MASA TENANG. SETIAP ORANG YG UMUMKAN HASIL SURVE/HASIL JAJAK PENDAPAT DALAM MASA TENANG. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 3 JUTA DENDA RP 12 JUTA

24 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 24 283
KETUA KPU DENGAN SENGAJA TETAPKAN JUMLAH SURAT SUARA YG DICETAK MELEBIHI JUMLAH YG DITENTUKAN. KETUA KPU DENGAN SENGAJA MENETAPKAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK MELEBIHI JUMLAH YG DITENTUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 145 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4). YG UMUMKAN HASIL SURVE/HASIL JAJAK PENDAPAT DALAM MASA TENANG. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 120 JUTA DENDA RP 240 JUTA

25 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 25 284
SETIAP PERUSAHAAN PENCETAK SURAT SUARA DENGAN SENGAJA CETAK SURAT SUARA MELEBIHI JUMLAH YG DITETAPKAN OLEH KPU. SETIAP PERUSAHAAN PENCETAK SURAT SUARA YG DENGAN SENGAJA MENCETAK SURAT SUARA MELEBIHI JML. YG DITETAPKAN OLEH KPU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 146 AYAT (1). PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 500 JT. DENDA RP 10 M PASAL 146 AYAT (1) : PERUSAHAAN PENCETAK SURAT SUARA DILARANG MENCETAK SURAT SUARA LEBIH DARI JUMLAH YG DITETAPKAN OLEH KPU DAN HARUS MENJAGA KERAHASIAAN, KEAMANAN, SERTA KEUTUHAN SURAT SUARA.

26 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 26 285
SETIAP PERUSAHAAN PENCETAK SURAT SUARA TDK JAGA KERAHASIAAN, KEAMANAN, DAN KEUTUHAN SURAT SUARA. SETIAP PERUSAHAAN PENCETAK SURAT SUARA YG TIDAK MENJAGA KERAHASIAAN, KEAMANAN, DAN KEUTUHAN SURAT SUARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 146 AYAT (1). PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 500 JT. DENDA RP 10 M PASAL 146 AYAT (1) : PERUSAHAAN PENCETAK SURAT SUARA DILARANG MENCETAK SURAT SUARA LEBIH DARI JUMLAH YG DITETAPKAN OLEH KPU DAN HARUS MENJAGA KERAHASIAAN, KEAMANAN, SERTA KEUTUHAN SURAT SUARA.

27 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 27 286
DG SENGAJA PD SAAT PUNGUT SUARA JANJIKAN ATAU MEMBERI UANG ATAU MATERI LAINNYA KPD PEMILIH. SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA KEPADA PEMILIH SUPAYA TDK GUNAKAN HAK PILIHNYA, ATAU MEMILIH PESERTA PEMILU TERTENTU ATAU GUNAKAN HAK PILIHNYA DG CARA TERTENTU SEHINGGA SURAT SUARANYA TDK SAH. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 36 JUTA

28 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 28 287
DG. SENGAJA GUNAKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN DAN ATAU HALANGI SESEORANG YG AKAN LAKUKAN HAKNYA UNTUK MEMILIH ATAU LAKUKAN KEGIATAN YG MENIMBULKAN GANGGUAN KETERTIBAN & KETENTRAMAN PELAKSANAAN PUNGUT SUARA. SETIAP ORANG YG DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN DAN ATAU MENGHALANGI SESEORANG YG AKAN MELAKUKAN HAKNYA UMTUK MEMILIH ATAU MELAKUKAN KEGIATAN YG MENIMBULKAN GANGGUAN KETERTIBAN & KETENTRAMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 24 JUTA

29 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 29 288
DG SENGAJA LAKUKAN PERBUATAN YG SEBABKAN SUARA SEORANG PEMILIH JADI TDK BERNILAI ATAU SEBABKAN PESERTA PEMILU TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA ATAU PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU MENJADI BERKURANG. SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YG MENYEBABKAN SUARA SEORANG PEMILIH MENJADI TDK BERNILAI ATAU MENYEBABKAN PESERTA PEMILU TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA ATAU PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU MENJADI BERKURANG. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 12 JT. DENDA RP 36 JUTA

30 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 30 289
DG. SENGAJA PADA SAAT PUNGUT SUARA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN. SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA MENGAKU DIRIRNYA SEAGAI ORANG LAIN PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 18 JUTA

31 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 31 290
PD WAKTU PUNGUT SUARA SENGAJA BERI SUARANYA LEBIH DR SATU KALI DI SATU ATAU LEBIH TPS. SETIAP ORANG YG PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI DI SATU ATAU LEBIH TPS. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JUTA DENDA RP 18 JUTA

32 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 32 291
DENGAN SENGAJA GAGALKAN PEMUNGUTAN SUARA. SETIAP ORANG YG DENGAN SENGAJA MENGGAGALKAN PEMUNGUTAN SUARA PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 24 JT. DENDA RP 60 JUTA

33 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 33 292
MAJIKAN/ATASAN TDK BERIKAN KESEMPATAN KPD PEKERJA UTK BERIKAN SUARANYA PD PUNGUT SUARA KECUALI DG ALASAN PEKERJAAN TSB TDK BISA DITINGGALKAN. SEORANG MAJIKAN / ATASAN YG TDK BERIKAN KESEMPATAN KPD SEORANG PEKERJA UTK BERIKAN SUARANYA PADA PEMUNGUTAN SUARA KECUALI DG ALASAN BHW PEKERJAAN TSB. TDK BISA DITINGGALKAN PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JT. DENDA RP 12 JUTA

34 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 34 293
DENGAN SENGAJA MERUSAK ATAU HILANGKAN HASIL PUNGUT SUARA YG SUDAH DISEGEL. SETIAP ORANG YG DENGAN SENGAJA MERUSAK ATAU MENGHILANGKAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA YANG SUDAH DISEGEL PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 12 JT. DENDA RP 36 JUTA

35 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 35 294
KETUA & ANGGT KPPS/KPPSLN DG SENGAJA TDK BERIKAN SURAT SUARA PENGGANTI HANYA SATU KALI KPD PEMILIH YG TERIMA SURAT SUARA YG RUSAK & TDK CATAT SURAT SUARA YG RUSAK DALAM BERITA ACARA. KETUA / ANGGOTA KPPS/KPPSLN YANG DENGAN SENGAJA TDK MEMBERIKAN SURAT SUARA PENGGANTI HANYA SATU KALI KPD. PEMILIH YG MENERIMA SURAT SUARA YG RUSAK DAN TIDAK MENCATAT DLM BERITA ACARA. SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 155 AYAT (2) PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 3 JT. DENDA RP 12 JUTA PASAL 155 AYAT ( 2 ) : APABILA PEMILIH MENERIMA SURAT YG TERNYATA RUSAK, PEMILIK DAPAT MEMINTA SURAT SUARA PENGGANTI KPD KPPS DAN KPPS WAJIB MEMBERIKAN SURAT SUARA PENGGANTI HANYA 1 (SATU) KALI & MENCATAT SURAT SUARA YG RUSAK DLM BERITA ACARA

36 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 36 295
MEMBANTU PEMILIH DG SENGAJA BERITAHUKAN PILIHAN PEMILIH KPD ORANG LAIN. SETIAP ORANG YANG MEMBANTU PEMILIH DENGAN SENGAJA MEMBERITAHUKAN PILIHANNYA KEPADA ORANG LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 156 AYAT (2) PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 3 JT. DENDA RP 12 JUTA PASAL 156 AYAT ( 2 ) : ORANG LAIN YG MEMBANTU PEMILIH DLM MEMBERIKAN SUARANYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM AYAT (1) WAJIB MERAHASIAKAN PILIHANNYA AYAT (1) : PEMILIH TUNANETRA, TUNADAKSA DAN YG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK LIN SAAT MEMBERIKAN SUARANYA DI TPS DPT. DIBANTU OLEH ORANG LAIN ATAS PERMINTAAN PEMILIH.

37 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 37 296 AYAT (1) :
KPU KAB/KOTA TDK MENETAPKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS SEMENTARA PERSYARATANYA TERPENUHI AYAT (2) : KETUA & NGGT KPPS DG SENGAJA TDK MELAKSANAKAN KETETAPAN KPU KAB/KOTA UTK LEKSANAKAN PUNGUT SUARA ULANG DI TPS AYAT ( 1 ) : KPU KAB / KOTA TDK MENETAPKANPUNGUT SUARA ULANG DI TPS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PSL 220 AYAT (2) . SEMENTARA PERSYARATAN DLM UU TELAH TERPENUHI. AYAT ( 2 ) : KETUA / ANGGOTA KPPS DENGAN SENGAJA TDK MELAKSANAKAN KETETAPAN KPU KAB/KOTA UTK MELAKSANAKAN PUNGUT SUARA ULANG DI TPS. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JT. PENJARA 3 BLN DENDA RP 3 JT DENDA RP 24 JUTA PENJARA 12 BLN RP. 12 JT. PASAL 220 AYAT ( 2 ) : USUL KPPS DITERUSKAN KPD PPK UTK SELANJUTNYA DIAJUKAN KPD KPU KAB/KOTA UTK PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIASAKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG.

38 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 38 297
KRN LALAINYA MENYEBABKAN RUSAK ATAU HILANGNYA BERITA ACARA PUNGUT SUARA, HITUNG SUARA & SERTIFIKAT HITUNG SUARA YG SUDAH DISEGEL. SETIAP ORANG YANG KARENA LALAINYA MENYEBABKAN RUSAK ATAU HILANGNYA BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT PENGHITUNGAN SUARA YANG SUDAH DISEGEL. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 500 JT. DENDA RP 1 M.

39 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 39 298
DENGAN SENGAJA UBAH BERITA ACARA HASIL HITUNG SUARA DAN ATAU SERTIFIKAT HASIL HITUNG SUARA. SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENGUBAH BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN ATAU SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGA NSUARA. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 500 JT. DENDA RP 1 M

40 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 40 299
ANGGOTA KPU DAN PPK KRN LALAINYA AKIBATKAN HILANG ATAU BERUBAHNYA BERITA ACARA HASIL REKAP PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN ATAU SERTIFIKAT PENGHITUNGAN SUARA. AYAT ( 1 ) : ANGGOTA KPU, KPU PROV, KPU KAB/KOTA & PPK KARENA KELALAINNYA MENGAKIBATKAN HILANG ATAU BERUBAHNYA BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN ATAU SERTIFIKAT PENGHITUNGAN SUARA. AYAT ( 2 ) : DALAM HAL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANADIMAKSUD DLM AYAT (1) DILAKUKAN KARENA KESENGAJAAN. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JT. PENJARA BLN DENDA RP 12 JT. DENDA RP 12 JUTA PENJARA BLN DENDA RP 24 JT.

41 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 41 300
DENGAN SENGAJA MERUSAK, MENGGANGGU / MENDISTORSI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU. SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MERUSAK, MENGGANGGU ATAU MENDISTORSI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 500 JT. DENDA RP 1 M

42 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 42 301
KETUA & ANGGT. KPPS/KPPSLN DG SENGAJA TDK BUAT & TANDA TANGAN BA PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU & CALON ANGGT DPR, DPD DAN DPRD. KETUA & ANGGOTA KPPS/KPPSLN DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBUAT & MENANDA TANGANI BERITA ACARA PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU DAN CALON ANGGOTA DPR, DPDDAN DPRD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 154 AYAT ( 3 ) : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JT. DENDA RP 12 JT. PASAL 154 AYAT ( 3 ) : KETUA KPPS WAJIB BUAT & TANDA TANGANI B.A. KEGIATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (1) DAN B.A. TERSEBUT DITANDA TANGANI PALING SEDIKIT 2 (DUA) OR ANGGOTA KPPS DAN SAKSI PESERTA PEMILU YG HADIR.

43 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 43 302
SETIAP KPPS/KPPSLN TDK BERIKAN SALINAN SATU EKSEMPLAR B.A. PUNGUT & HITUNG SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL HITUNG SUARA KPD SAKSI PESERTA PEMILU, PANWASLU LAPANGAN, PPS, DAN PPK MELALUI PPS. SETIAP KPPS/KPPSLN DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN SALINAN SATU EKSEMPLAR BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA. KEPADA SAKSI PESERTA PEMILU, PEGNAWAS PEMILU LAPANGAN, PPS, DAN PPK MELALUI PPS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 180 AYAT ( 2 ) DAN AYAT ( 3 ) : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 3 JT. DENDA RP 12 JT. PASAL 180 AYAT ( 2 ) : KPPS WAJIB BERIKAN 1 (SATU) EKSEMPLAR B.A. PUNGUT & HITUNG SUARA SERTA SERTIFIKAT HASIL HITUNG SUARA KPD SAKSI PESERTA PEMILU, PANWASLU LN, PPS DAN PPK MELALUI PPS PD HR. YG. SAMA PASAL 180 AYAT (3) : KPPS WAJIB MEMBERIKAN 1 (SATU) EKSEMPLAR B.A. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SEERTA SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA KPD SAKSI PESERTA PEMILU, PANWAS LN, DAN PPLS PD HAR IYG SAMA.

44 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 44 303
SETIAP KPPS/ KPPSLN YG TDK MENJAGA , MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA. SETIAP KPPS / KPPSLN TDK MENJAGA, MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA, TDK MENYERAHKAN KOTAK SUARA TERSEGEL YG BERISI SURAT SUARA, B.A PUNGUT SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL HITUNG SUARA KEPADA PPK MELALUI PPS ATAU PPLN BAGI KPPSLN PADA HARI YANG SAMA. SBGMN DIMAKSUD PSL 180 AYAT (4) DAN (5) PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JT. DENDA RP 18 JT. PASAL 180 AYAT ( 4 ) : KPPS / KPPSLN WAJIB MENYEGEL, MENJAGA DAN MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA SETELAH PENGHITUNGAN SUARA PASAL 180 AYAT ( 5 ) : KPPS/KPPSLN WAJIB SERAHKAN KOTAK SUARA TERSEGEL YG BERISI SURAT SUARA, BERITA ACARA PUNGUT SUARA SERTA SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA KPD PPK MELALUI PPS ATAU KPD PPLN BAGI KPPSLN PD HARI YANG SAMA

45 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 45 304
SETIAP PANWASLU LAPANGAN YG TDK AWASI PENYERAHAN KOTAK SUARA TERSEGEL KPD. PPK & PANWASLU KEC. TDK AWASI PENYERAHAN KOTAK SUARA TERSEGEL KPD KPU KAB/KOTA. SETIAP PANAWAS LAPANGAN YG TDK AWASI PENYERAHAN KOTAK SUARA TERSEGEL KPD PPK DAN PANWASLU KECAMAMTAN YANG TIDAK AWASI PENYERAHAN KOTAK SUARA TERSEGEL KEPADA KPU KABUPATEN / KOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 180 AYAT ( 6 ) : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JT. DENDA RP 24 JT. PASAL 180 AYAT ( 6 ) : PENYERAHAN KOTAK SUARA TERSEGEL YG BERISI SURAT SUARA, BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA KPD PPK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (5) WAJIB DIAWASI OLEH PANWASLU LAPANGAN DAN PANWASLU KECAMATAN SERTA WAJIB DILAPORKAN KPD PANWASLU KABUPATEN / KOTA.

46 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 46 305
SETIAP PPS YG TIDAK UMUMKAN HASIL HITUNG SUARA DARI SELURUH TPS DI WILAYAH KERJANYA . SETIAP PPS YG TDK MENGUMUMKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SELURUH TPS DI WILAYAH KERJANYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 181 : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 3 JT. DENDA RP 12 JT. PASAL 181 : PPS WAJIB MENGUMUMKAN SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGANSUARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 180 AYAT (2), DARI SELURUH TPS DI WILAYAH KERJANYA DENGAN CARA MENEMPELKAN SALINAN TERSEBUT DI TEMPAT UMUM

47 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 47 306
KPU TDK MENETAPKAN PEROLEHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROV DAN DPRD KAB / KOTA SECARA NASIONAL. K P U TDK MENETAPKAN PEROLEHAN HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 199 AYAT ( 2 ) : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 240 JT. DENDA RP 600 JT. PASAL 199 AYAT ( 2 ) : KPU WAJIB MENETAPKAN SECARA NASIONAL HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA

48 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 48 307
SETIAP ORANG ATAU LEMBAGA MELAKUKAN PENGHITUNGAN CEPAT YG UMUMKAN HASIL PENGHITUNGAN CEPAT PD HR/TGL PUNGUT SUARA. SETIAP ORANG ATAU LEMBAGA MELAKUKAN PENGHITUNGAN CEPAT YANG MENGUMUMKAN HASIL PENGHITUNGAN CEPAT PADA HARI/TGL PEMUNGUTAN SUARA. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JT. DENDA RP 18 JT.

49 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 49 308
SETIAP ORANG ATAU LEMBAGA MELAKUKAN PENGHITUNGAN CEPAT YG TDK BERITAHUKAN BHW HASIL HITUNG CEPAT BUKAN MERUPAKAN HASIL RESMI PEMILU. SETIAP ORANG ATAU LEMBAGA MELAKUKAN PENGHITUNGAN CEPAT TIDAK MEMBERITAHUKAN BAHWA HASIL PENGHITUNGAN CEPAT BUKAN MERUPAKAN HASIL RESMI PEMILU PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 6 JT. DENDA RP 18 JT.

50 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 50 309
KETUA & ANGGOTA KPU, KPU PROV DAN KPU KAB / KOTA TDK LAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP. KETUA & ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN / KOTA TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 257 AYAT (2) : PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 12 JT. DENDA RP 24 JT. PASAL 257 AYAT ( 2 ) : KPU, KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN / KOTA WAJIB MENINDAK LANJUTI PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1). PASAL 257 AYAT ( 1 ) : PUTUSAN PENGADILAN THD KASUS PELANGGARAN PIDANA PEMILU YG MENURUT UU INI DAPAT MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU HARUS SUDAH SELESAI PALING LAMA 5 (LIMA) SEBELUM KPU MENETAPKAN HASIL PEMILUSECARA NASIONAL..

51 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 51 PENJARA 3 BLN
310 KETUA & ANGGOTA BAWASLU, PANWASLU PROV, PANWASLU KAB. / KOTA, PANWASLU KEC. DAN ATAU WASLU LAPANGAN/ PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI DENGAN SENGAJA TIDAK MENINDAK LANJUTI TEMUAN DAN ATAU LAPORAN PELANGGARAN PEMILU. KETUA & ANGGOTA : - BAWASLU, - PANWASLU PROV, - PANWASLU KAB. / KOTA, - PANWASLU KEC. - DAN ATAU WASLU LAPANGAN - PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI DENGAN SENGAJA TIDAK MENINDAK LANJUTI TEMUAN DAN ATAU LAPORAN PELANGGARAN PEMILU YG DILAKUKAN KPU, KPU PROV, KPU KAB/KOTA, PPK, PPS/PPLN DAN ATAU KPPS/KPPSLN DLM SETIAP TAHAPAN PEMILU. PENJARA BLN PENJARA BLN DENDA RP 3 JT. DENDA RP 36 JT.

52 NO PASAL UNSUR PASAL ANCAMAN PIDANA KET MIN MAX 52 311
PENYELENGGARA PEMILU MELAKUKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 260, PASAL 261, PASAL 262, PASAL 265, PASAL 266, PASAL 269, PASAL 270, PASAL 276, PASAL 278, PASAL 281, PASAL 286, PASAL 287, PASAL 288, PASAL 289, PASAL 290, PASAL 291, PASAL 293, PASAL 295, PASAL 297, PASAL 298, PASAL 300, MAKA PIDANA BAGI YBS DITAMBAH 1/3 DR KETENTUAN PIDANA YG DITETAPKAN DLM PASAL-PASAL TSB. PENYELENGGARAN PEMILU MELAKUKAN PELANGARAN PIDANA PEMILU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM : PASAL 260, PASAL 261, PASAL 262, PASAL 265, PASAL 266, PASAL 269, PASAL 270, PASAL 276, PASAL 278, PASAL 281, PASAL 286, PASAL 287, PASAL 288, PASAL 289, PASAL 290, PASAL 291, PASAL 293, PASAL 295, PASAL 297, PASAL 298, PASAL 300. MAKA PIDANA YBS DITAMBAH 1/3 DR KETENTUAN PIDANA YG DITETAPKAN DLM PASAL-PASAL TERSEBUT.

53 SELAMAT BEKERJA


Download ppt "RUMUSAN PASAL TINDAK PIDANA PEMILU."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google