Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 BAHAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 BAHAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2009."— Transcript presentasi:

1

2 1 BAHAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2009

3 2 BAB I KEBIJAKAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

4 3 LATAR BELAKANG  Pasca likuidasi Departemen Penerangan 26 Oktober th 1999  Berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 1. Pelayanan dan penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat sebagian besar terhenti, karena tidak berfungsinya pejabat fungsional Juru Penerang (Jupen) baik di pusat maupun di daerah. 2.Masing-masing Pemerintah Daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

5 4 3.U NTUK MENINGKATKAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN PENYEBARAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT, L EMBAGA I NFORMASI N ASIONAL (LIN) MEMBENTUK JABATAN FUNGSIONAL SEBAGAI PENGGANTI J URU P ENERANG (J UPEN ) DAN JABATAN FUNGSIONAL TERSEBUT BERSIFAT TERBUKA BAGI PNS YANG BEKERJA DI BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

6 5 PENGERTIAN 1. JABATAN FUNGSIONAL (JF) : Berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 1999 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri 2. PRANATA HUMAS (PH) : Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

7 6 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PRANATA HUMAS 1. Kep MENPAN No. 117/KEP/M.PAN/10/2003, telah diganti dengan Per MENPAN No. PER/109/M.PAN/11/ SKB Kepala LIN dan Kepala BKN No. 01/SKB/ KA.LIN/2003 No. 48 Tahun 2003, telah diganti dengan Peraturan bersama Menteri Kominfo dan Kepala BKN No: 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan No : 18 A TAHUN 2006  PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : - No : 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFPH - No : 04/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Juknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari JFPH - No : 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit JFPH 3.Perpres No. 35 Tahun 2005 (Tunjab), disempurnakan dengan Perpres No. 23 Tahun Peraturan Kepala BKN No: 15 Tahun 2005 (Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan PH ) 5.SE Dirjen Perbendaharaan Depkeu No. SE- 14/PB/2006, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Tunjab PH & SE-58/PB/2006, tentang Tunjab PH

8 7 JF PRANATA HUMAS : JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS ADALAH JABATAN KARIER YANG HANYA DAPAT DIDUDUKI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KEDUDUKAN PRANATA HUMAS : JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BERKEDUDUKAN SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH.

9 8 PRANATA HUMAS TINGKAT TERAMPIL : Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kehumasan. PRANATA HUMAS TINGKAT AHLI : Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehumasan.

10 9 JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JFPH 1. Jenjang jabatan Pranata Humas tingkat terampil : a. Pranata Humas Pelaksana Pemula (II/a) b. Pranata Humas Pelaksana (II/b-II/d) c. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b) d. Pranata Humas Penyelia (III/c-III/d) 2. Jenjang jabatan Pranata Humas tingkat Ahli : a. Pranata Humas Pertama (III/a-III/b) b. Pranata Humas Muda (III/c-III/d) c. Pranata Humas Madya (IV/a-IV/c)

11 10 BAB II KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

12 11 A.D ASAR HUKUM 1. UNDANG – UNDANG NO: 8/1974 – NO 43/1999 * PASAL 1 : BUTIR 6,7 DAN 8 * PASAL PERATURAN PEMERINTAH NO: 13/ KEPUTUSAN KA BKN NO: 13/ PERATURAN PEMERINTAH NO: 16/ PERATURAN MENPAN NO: PER/ 109/ M.PAN/ II/ KEPUTUSAN PRESIDEN NO: 87/ PERATURAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BKN NOMOR: 19/PER/ M. KOMINFO/ II/ 2005.

13 12 UU NO: 8/ 1974 UU NO 43/ 1999 TENTANG POKOK - POKO KEPEGAWAIAN PASAL 1 butir 6, 7 dan 8 Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhui syarat yang ditentukan. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang diberi tugas pokok pada satuan organisasi pemerintah. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk penyelenggaraan tugas, fungsi, efektifitas, dan derajat profesionalisme, perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

14 13 U U NO 43 TAHUN 1999 PASAL 17 Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.

15 14 PP 13/ 2002/ - KEP KA BKN NO 13/ TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL 1. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6, pasal 17 Undang Undang nomer 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomer 43 tahun 1999, dinyatakan bahwa; a.Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan; b.Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu; c.Pengakatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan

16 15 PP 16/ 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 1 Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1.Jabatan fungsional dalam negeri Sipil yang selanjutnya dalam peratuaran pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 2.Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu dengan yang lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

17 16 PP 16/1994 PASAL 3 JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN DAN JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN DITETAPKAN DENGAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT : A. MEMPUNYAI METODOLOGI, TEKNIK ANALISIS, TEKNIK DAN PROSEDUR KERJA YANG DIDASARKAN ATAS DISIPLIN ILMU PENGETAHUAN ATAU PELATIHAN TEKNIS TERTENTU DENGAN SERTIFIKASI; B. MEMILIKI ETIKA PROFESI YANG DITETAPKAN OLEH ORGANISASI PROFESI; C. DAPAT DISUSUN DALAM SUATU JENJANG JABATAN BERDASARKAN; 1). TINGKAT KEAHLIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN; 2). TINGKAT KETRAMPILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN. D. PELAKSANAAN TUGAS BERSIFAT MANDIRI; E. JABATAN FUNGSIONAL TERSEBUT DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

18 17 JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN KEPRES NO. 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ADALAH KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN HAK SEORANG PNS DALAM SATU SATUAN ORGANISASI YANG DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DIDASARKAN ATAS KEAHLIAN ATAU KETERAMPILAN TERTENTU SERTA BERSIFAT MANDIRI

19 18 B. JENJANG JABATAN / PANGKAT J F P H 1. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PRANATA HUMAS TK. TERAMPIL: A. PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA – PENGATUR MUDA – II/ a B. PRANATA HUMAS PELAKSANA – PENGATUR MUDATK. I - III/B, PENGATUR II/ c, PENGATUR TK. I – II/ d C. PRANATA HUMAS PELAKSANA LANJUTAN PENATA MUDA III/A, DAN PENATA MUDA TKI III/ b D. PRANATA HUMAS PENYELIA PENATA III/C, DANPENATA TK. I – III/ d

20 19 2. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TK. AHLI A. PRANATA HUMAS PERTAMA – PENATA MUDA III/ a, DAN PENATA MUDA TK. I – III/ b B. PRANATA HUMAS MUDA – PENATA III/ c DAN PENATA TK. I – III/ d C. PRANATA HUMAS MADYA – PEMBINA IV/ a PEMBINA TK I - IV/ b PEMBINA UTAMA MUDA IV/ c

21 20 3. P ENETAPAN JENJANG JABATAN PH UNTUK PENGANGKATAN DALAM JABATAN SESUAI JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH SEDANGKAN PANGKATNYA SESUAI PANGKAT YANG DIMILIKINYA SEHINGGA DIMUNGKINKAN PANGKAT DAN JABATAN BERBEDA

22 21 C. P ENGANGKATAN KE DALAM J ABATAN F UNGSIONAL P RANATA H UMAS

23 22 *P ENGANGKATAN PNS MELALUI I NPASSING T ELAH S ELESAI P ADA AKHIR BULAN J UNI Pengangkatan ke Dalam Jabatan fungsional. Pranata Humas Melalui Pengangkatan Pertama: a. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Melalui Pengangkatan Pertama, adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan CPNS untuk mengisi Jabatan Fungsional Pranata Humas yang kosong.

24 23 B.PERSYARATAN: PRANATA HUMAS TK TERAMPIL : 1).BERIJAZAH SLTA SESUAI KWALIFIKASI YANG DITENTUKAN 2).PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENGATUR MUDA II/ a 3).LULUS DIKLAT FUNGSIONAL DI BIDANG INFORMASI &KEHUMASAN (DIKLAT SERTIFIKAT) 4).SETIAP UNSUR DP3 DALAM 1TH. TERAKHIR SEKURANG- KURANGNYA BERNILAI BAIK Pranata Humas TK. AHLI : - Berijazah S1/ D.IV sesuai kwalifikasi yang ditentukan - Pangkat serendah - rendahnya Pranata Muda III/a - Lulus Diklat Fungsional di Bid.Informasi & Kehumasan - Setiap unsur DP3 dalam 1 th. Terakhir sekurang - kurangnya bernilai baik.

25 24 3. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, MELALUI PERPINDAHAN JABATAN : A. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAPAT DIPERTIMBANGKAN APABILA : 1). SESUAI KETENTUAN/PERSYARATAN DALAM PENGANGKATAN MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA. 2). MEMILIKI PENGALAMAN DI BIDANG INFORMASI DAN KEHUMASAN SEKURANG - KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN 3). USIA SETINGGI - TINGGINYA 5 (LIMA) TAHUN SEBELUM MENCAPAI BUP B. PANGKAT YANG DIBERIKAN SAMA DENGAN PANGKAT YANG DIMILIKI, JABATAN YANG DIBERIKAN SESUAI ANGKA KREDIT YANG DITETAPKAN.

26 25 D.KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT 1.KENAIKAN JABATAN SEORANG PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DAPAT DIPERTIMBANGKAN : A. SEKURANG-KURANGNYA TELAH 1(SATU) TH. DALAM JABATAN B. MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN C. SETIAP UNSUR DP3 DALAM 1 (SATU) TH.TERAKHIR KURANGNYA BERNILAI BAIK 2.KENAIKAN PANGKAT SEORANG PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DAPAT DIPERTIMBANGKAN : A. SEKURANG-KURANGNYA TELAH 2 (DUA) TH. DALAM PANGKAT TERAKHIR B. MEMENUI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN C. SETIAP UNSUR DP3 DALAM 2 (DUA) TH. TERAKHIR SEKURANG - KURANGNYA BERNILAI BAIK 3. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KENAIKAN JABATAN & PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS A. PRESIDEN PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, MADYA PEMBINA TK.I –IV/ b MENJADI PEMBINA UTAMA MUDA IV/ c PRANATA HUMAS PUSAT & DAERAH, SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI BKN

27 26 PNS YANG DAPAT DIANGKAT KE DALAM JFPH HARUS MEMENUHI KETENTUAN : PRANATA HUMAS TINGKAT TRAMPIL : 1). MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG; 2). BERIJAZAH SERENDAH-RENDAHNYA SLTA; 3). PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENGATUR MUDA GOLONGAN/ RUANG II/A; 4). SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA DALAM DP3 SEKURANG- KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR. PRANATA HUMAS TINGKAT AHLI : 1). MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG; 2). BERIJAZAH SERENDAH-RENDAHNYA SARJANA/AKTA IV; 3). PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENATA MUDA GOLONGAN/RUANG III/A; 4). SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA DALAM DP3 SEKURANG- KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR.

28 27 B. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT : 1) PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA PENGATUR MUDA II/ a MENJADI PENGATUR MUDA TK. I – II/b SAMPAI DENGAN MENJADI PH PENYELIA, PENATA TK. I – III/d(PUSAT) 2) PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS PRETAMA PENATA MUDA - III/a DI PENATA MUDATK. I – III/b S/D PRANATA HUMAD MADYA PEMBINA TK. I – IV/b SETELAH MEMPEROLEH PETIMBANGAN TEKNIS BKN C. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI : 1). PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS PELAKSANA PENATA PENGATUR MUDA II/a MENJADI PENGATUR MUDA TK. I – II/b SAMPAI DENGAN MENJADI PRANATA HUMAS PENYELIA PENATA TK I – III/d (PROPINSI) 2). PEJABAT PRANATA HUMAS PERTMA, PENATA MUDA III/a MENJADI PENATA MUDA TK. I – III/b S/D PRANATA HUMAS MADYA PEMBINA TK. I – IV/b

29 28 D. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN / KOTA : 1). PEJABAT FUNGSIOANAL PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA PENGATUR MUDA II/a MENJADI PERNGATURMUDA TK I – II/b S/D PRANATA HUMAS PENYELIA PENATA TK I – III/d 2). PEJABAT FUNGSIOANAL PRANATA HUMAS PERTAMA, PENATA MUDA TK I III/d S/D PRANATA HUMAS MUDA PENATA TK. I – III/d KENAIAKAN PNS PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DAERAH KABUPATEN / KOTAMADYA YANG MENDUDUKI JABATAN PRANATA HUMAS MUDA PENATA TK. I – III/d MENJADI PRANATA HUMAS PRANTA MADYA PEMBINA IV/A S/D PEMBINA TK I – IV/b DITETAPKAN OLEH GUBERNUR YANG BERSANGKUTAN SETELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN TEKNIS BKN

30 29 E. PEMBEBASAN SEMENTARA 1. Pejabat Pranata Humas yang menduduki jabatan Pelaksana Pemula s/d Penyelia Pertama Muda Madya yang akan dibebaskan sementara dari jabatan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak menduduki jabatan Pranata Humas tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat yang lebih tinggi. 2. Pejabat Pranata Humas Penyelia Pengatur Tk I – III/d akan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam 1 tahun tidak dapat mengumpulkan angka/kredit sekurang - sekurangnya 10

31 30 3. PEJABAT FUNGSIOANLA PRANTA HUMAS, MADYA PEMBINA UTAMA MUDA IV/C, APABILA SETIAP TAHUN TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT SEKURANG – KURANGNYA 20 DIBEBASKAN SEMANTARA DARI JABATANNYA 4. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN KERENA SEBAB – SEBAB LAIN : A.DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TK SEDANG/ BERAT B. DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS C. DITUGASKAN PENUH DILUAR JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS D. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA E. TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN

32 31 f. Pengangkatan kembali Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diangkat kembali ke dalam jabatanya : 1. Pejabat Fungsioanal Pranata Humas yang 1 (satu) tahun setelah dibebasakn semenatra dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan 2. Pejabat Fungsioanal Pranata Humas, yang selesai menjalani hukuman dsiplin Tk sedang/ berat berdasarkan PP 30/ Pejabat Fungsional Pranata Humas yang selasai menjalani Pemberhentian sementara berdasrkan PP 4/ 66, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

33 32 4. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, YANG TELAH SELESAI MENDUDUKI JABATAN DILUAR JABTAN FUNGSIONAL HUMAS 5. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, YANG TELAH SELESAI MENJALNI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA 6. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, YANG SELESAI MELAKSANAKAN BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN

34 33 g. pemberhentian PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DIBERHENTIKAN DARI JABATANYA: 1(SATU) TAHUN SEJAK DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANYA TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT ( PP 30/80 ) DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN 56 TAHUN

35 34 NO Jenjang Jabatan SE 23/pb/2005 SE-58/pb/20006SE-69/pb/2007 *1 TK terampil Ph Pemula PH Pelaksana PH Pelaksana Lanjutan PH Penyelia *1 TK. Ahli PH Ahli Pertama PH Ahli Muda PH Ahli Madya TUNJANGAN JABATAN J F P H

36 35 S URAT E DARAN D ITJEN P ERBENDAHARAAN N O : SE – 69 / PB / 2007 IDasar Hukum Peraturan Presiden No: 29 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Jabatan Fungsional Pranata Humas IIProses dan Prosedur Pengusulan dan Pembayaran Tunjab JFPH Tunjangan Pranata Humas adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam JFPH sesuai ketentuan Per Undang-Undangan yang berlaku

37 36 Besarnya tunjangan PH terhitung mulai tanggal 1 Januari Kekurangan pembayaran tunjangan PH TMT 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjab PH berdasarkan Perpres No. 29 th 2007 dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) kepada KPPN setempat. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No : PER – 66/ PB / 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

38 37 BAB III BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS ( J F P H )

39 38 P RANATA H UMAS ADALAH PNS YANG DIBERI TUGAS, TANGGUNGJAWAB, WEWENANG, DAN HAK SECARA PENUH OLEH PEJABAT YG BERWENANG UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN ( PS 1)

40 39 T UGAS P OKOK Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan (ps 4)

41 40 K EDUDUKAN Pranata Humas berkedudukan sbg pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah

42 41 R UMPUN JABATAN Jabatan fungsional Pranata Humas termasuk dalam Rumpun Penerangan seni dan Budaya

43 42 Rumpun Penerangan, Seni dan Budaya adalah rumpun jab fung PNS yg tgs nya berkaitan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaks. keg. pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi, dan arkeologi serta pelaks. keg. teknis yg berhubungan dgn pekerjaan penerangan kpd masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda bersejarah (museum) Contoh : Pamong Budaya

44 43 Instansi Pembina Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Departemen Komunikasi dan Informatika (Ps 2 ayat 2)

45 44 TINGKAT DAN JENJANG JABATAN 1. Pranata Humas Tingkat Terampil a. PH Pelaksana Pemula b. PH Pelaksana c. PH Pelaksana Lanjutan d. PH Penyelia 2. Pranata Humas Tingkat Ahli a. PH Pertama b. PH Muda c. PH Madya

46 45 P RANATA H UMAS T INGKAT T ERAMPIL ADALAH P RANATA H UMAS YANG MEMPUNYAI KUALIFIKASI TEKNIS ATAU PENUNJANG PROFESIONAL YG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA MENSYARATKAN PENGUASAAN TEKNIS DI BIDANG KEHUMASAN Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yg pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehumasan

47 46 TUGAS POKOK PRANATA HUMAS : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi : - Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan - Pelayanan informasi - Pelaksanaan hubungan kelembagaan - Pelaksanaan hubungan personil - Pengembangan pelayanan infor. dan Kehumasan

48 47 1.P ERENCANAAN P ELAYANAN I NFORMASI DAN K EHUMASAN : Pejabat Fungsional Pranata Humas sesuai tingkatannya harus mampu membuat rencana kegiatan pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisa data informasi yang hasilnya akan dijadikan bahan dalam pelaksanaan layanan informasi kepada Lembaga/Masyarakat/Publik

49 48 2. P ELAYANAN I NFORMASI : Pelayanan informasi adalah salah satu tugas Pejabat Fungsional Pranata Humas untuk melakukan Pelayanan Informasi, baik langsung kepada masyarakat maupun kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Masyarakat melalui : Media Cetak dan Elektronik, Media Pertunjukan Rakyat, Pameran dll.

50 49 3. P ELAKSANAAN H UBUNGAN K ELEMBAGAAN : Materi Pelayanan informasi meliputi bidang Politik, Ekonomi, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya, oleh karenanya seorang Pejabat Fungsional Pranata Humas harus secara aktif senantiasa koordinasi dengan Lembaga/Instansi Pemerintah atau Lembaga Masyarakat sebagai sumber informasi, agar pelaksanaan pelayanan informasi dapat disajikan dan disebarkan secara cepat tepat dan akurat

51 50 4. P ELAKSANAAN H UBUNGAN P ERSONIL : Dalam melaksanakan tugas ‑ tugas pelayanan informasi Pejabat Fungsional Pranata Humas harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan personil atau hubungan sesama manusia dengan baik (human relation), sebagai pendukung dalam pelaksaan tugasnya, untuk penyampaian layanan informasi, melalui tatap muka, ceramah/diskusi dan lain ‑ lain.

52 51 5. P ENGEMBANGAN P ELAYANAN I NFORMASI DAN K EHUMASAN Oleh karenanya Pejabat Fungsional Pranata Humas dituntut untuk peka, tanggap, aktif dan proaktif untuk menyerap setiap perkembangan/ perubahankebijakan pemerintah sebagai sumber informasi dan terus menerus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi

53 52 UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DALAM JFPH 1.Pendidikan : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta memperoleh STTPL 2. Pelayanan Informasi dan Kehumasan a. Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan b. Pelayanan informasi c. Pelaksanaan hubungan kelembagaan d. Pelaksanaan hubungan personil e. Pengembangan Pelayanan informasi dan kehumasan

54 53 Pengembangan Profesi : 3. Pengembangan Profesi : a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan. b. Penterjemahan/penyaduran buku atau bahan-bahan lain di bidang informasi dan kehumasan c. Penyusunan pedoman petunjuk teknis informasi dan kehumasan. d. Pemberian kunsultasi informasi dan kehumasan bersifat konsep. 4. Penunjang tugas Pranata Humas : a. Pengajar dan atau Pelatih di bidang Pranata Humas b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi c. Keanggotaan dalam organisasi profesi d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Pranata Humas e. Perolehan Piagam Kehormatan f. Perolehan gelas sarjana lainnya

55 54 DASAR PENETAPAN ANGKA KREDIT PERKIRAAN BEBAN KERJA SELAMA 1 TAHUN (SAMPEL : PUSAT, PROV. LAMPUNG, JOGYA, JATIM, NTB, KALSEL DAN SULSEL) BEBAN KERJA DIKONVERSIKAN DENGAN WAKTU KERJA PNS YANG DIHITUNG SEBANYAK 1250 JAM/TAHUN ATAU 5000 JAM/4 TAHUN ANGKA KREDIT DASAR DIPEROLEH DARI JUMLAH AK YANG HARUS DIKUMPULKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI DIBAGI DENGAN JUMLAH JAM KERJA SELAMA 4 TAHUN (5000) ANGKA KREDIT UNTUK SETIAP BUTIR KEGIATAN ADALAH HASIL PERKALIAN WAKTU RATA-RATA UNTUK MELAKSANAKAN BUTIR KEGIATAN DENGAN ANGKA KREDIT DASAR

56 55 ANGKA DASAR UNTUK PENETAPAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS P H TERAMPIL 1. PELAKSANA PEMULA : 15/5000 = 0,003/JAM 2. PELAKSANA : 20/5000 = 0,004/JAM 3. PELAKSANA LANJUTAN : 50/5000 = 0,010/JAM 4. PENYELIA : 100/5000 = 0,020/JAM P H AHLI 1.PERTAMA : 50/5000 = 0,010/JAM 2.MUDA : 100/5000 = 0,020/JAM 3.MADYA : 150/5000 = 0,030/JAM

57 56 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PRANATA HUMAS TINGKAT TERAMPIL NOUNSURPROSENTASEJENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT IUTAMA A. Pendidkan B. Pelayanan Informasi dan Kehumasan C. Pengembangan Profesi 80% Pranata Humas Pelaksana Pemula Pranata Humas Pelaksana Pranata Humas Pelaksana Lanjutan Pranata Humas Penyelia II/aII/bII/cII/dIII/aIII/bIII/cIII/d IIPENUNJANG Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas 20% JUMLAH 100%

58 57 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PRANATA HUMAS TINGKAT AHLI NOUNSURPROSENTASEJENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT IUTAMA A. Pendidkan B. Pelayanan Informasi dan Kehumasan C. Pengembangan Profesi 80% PRANATA HUMAS PRANATA PERTAMA HUMAS MUDA PRANATA HUMAS MADYA III/aIII/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/c IIPENUNJANG Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas 20% JUMLAH 100%

59 58 BAB IV RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

60 59 I. PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA (II/a) 1. Mengumpulkan data, informasi untuk penyusunan rencana pelayana informasi dan kehumasan. 0,005 : 0,003 = 1,6 jam 2. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan 0,006 : 0,003 = 2 jam 3. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi. 0,006 : 0,003 = 2 jam 4. Mengentri data dan informasi. 0,006 : 0,003 = 2 jam 5. Membuat kliping. 0,005 : 0,003 = 1,6 jam 6. Menyusun desain atau model informasi layanan. 0,008 : 0,003 = 2,6 jam 7. Melakukan pelayanan informasi secara stasioner. 0,002 : 0,003 = 0,6 jam 8. Memantau penempatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan konperensi pers, seminar, loka karya & pertemuan sejenis. 0,005 : 0,003 = 1,6 jam Cth : Butir Kegiatan : Membuat Kliping (II.B.6) AK = 0,005/0,003 = 1,6 jam Ruang Lingkup Keg : Mengkliping berita dan opini dari media cetak sesuai dengan bidang tugas masing-masing Bukti Fisik : Paket kliping

61 60 II. PRANATA HUMAS PELAKSANA (II/b, II/c, II/d) 1.Menyusun Mengolah data untuk penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan 0,008 : 0,004 = 2 jam 2.Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan 0,008 : 0,004 = 2 jam 3.Merancang lay-out ruang konferensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pameran, dan kegiatan sejenis 0,008 : 0,004 = 2 jam 4.Melakukan survei lokasi atau tempat penyeleng- garaan konferensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour, dan kegiatan sejenis 0,008 : 0,004 = 2 jam 5.Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan pameran 0,010 : 0,004 = 2,5 jam 6.Menyusun data base pelayanan informasi dan kehumasan 0,008 : 0,004 = 2 jam 7.Membuat statistik pelayanan informasi dan kehumasan 0,008 : 0,004 = 2 jam 8.Mengolah data dan informasi 0,008 : 0,004 = 2 jam

62 61 9. Memutahirkan data dan informasi publik. 0,010 : 0,004 = 2,5 jam 10. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremony 0,008 : 0,004 = 2 jam 11. Meliput kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan 0,010 : 0,004 = 2,5 12. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan personil 0,008 : 0,004 = 2 jam 13. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kreaktif dan entertainment sebagai instruktur 0,008 : 0,004 = 2 jam Cth : Butir Kegiatan : Merancang Lay out ruang konpres,seminar, lokakarya, raker, pameran dan keg. Sejenis (II.A.8) 0,008/0,004 = 2 jam Ruang lingkup Kegiatan : Menyusun rancangan tata letak ruang konpres, seminar, lokakarya, raker, pameran dan keg. Sejenis Bukti Fisik : Laporan rancangan lay out yang diketahui pejabat yang berwenang

63 62 III. PRANATA HUMAS PELAKSANA LAJUTAN (III/ A -III/ B ) 1. Menganalisis data dan informasi dari media dan masyarakat 0,020 : 0,010 = 2 jam 2. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan 0,020 : 0,010 = 2 jam 3. Merancang penyelenggaraan open house publik eksternal 0,015 : 0,010 = 1,5 jam 4. Menyusun materi layanan informasi media pertunjukan rakyat tradisional 0,070 : 0,010 = 7 jam 5. Menyusun materi layanan informasi pameran 0,020 : 0,010 = 2 jam 6. Menyusun materi layanan informasi tatap muka internal 0,015 : 0,010 = 1,5 jam 7. Memantau pelaksanaan pameran 0,035 : 0,010 = 3,5 jam 8. Memantau operasional jaringan media on line 0,020 : 0,010 = 2 jam

64 63 9. S EBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS PERTUNJUKAN RAKYAT TRADISIONAL 0,025 : 0,010 : 2,5 JAM 10. M EMANDU PENGUNJUNG PAMERAN 0,010 : 0,010 = 1 JAM 11. M EMBERIKAN CERAMAH DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMAS 0,020 : 0,010 = 2 JAM 12. M ENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI UNTUK PELAKSANAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN. 0,020 : 0,010 = 2 JAM 13. M ENGOLAH DATA DAN INFORMASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN 0,020 : 0,010 = 2 JAM 14. M ENYUSUN BUKU TAKLIMAT UNTUK KONFERENSI PERS, SEMINAR, LOKAKARYA, DAN PERTEMUAN SEJENIS 0,015 : 0,010 = 1,5 JAM 15. M ENGIKUTI KONFERENSI PERS, SEMINAR, LOKAKARYA, DAN PERTEMUAN SEJENIS SEBAGAI PESERTA. 0,030 : 0,010 = 3 JAM 16. M ENGIKUTI KONFERENSI PERS, SEMINAR, LOKAKARYA, DAN PERTEMUAN SEJENIS SEBAGAI M ODERATOR. 0,020 : 0,010 = 2 JAM

65 MEMBUAT PERS RELEASE. 0,025 : 0,010 = 2,5 JAM 18. MELAKSANAKAN KEGIATAN PERS TOUR SEBAGAI PESERTA. 0,045 : 0,010 = 4,5 JAM 19. MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI MASTER OF CEREMONY. 0,020 : 0,010 = 2 JAM 20. MEMBUAT TRANSKRIP DIALOG, WAWANCARA, CERAMAH, BRIEFING. 0,022 : 0,010 = 2,2 JAM 21. MENYELENGGARAKAN PENERBITAN KEHUMASAN ANTAR LEMBAGA SEBAGAI ANGGATAN DEWAN REDAKSI. 0,020 : 0,010 = 2 JAM 22. MENYELENGGARAKAN PENERBITAN KEHUMASAN ANTAR LEMBAGA SEBAGAI DESAINER GRAFIS. 0,026 : 0,010 = 2,6 JAM 23. MENGUMBULKAN ISU TENTANG HUBUNGAN PERSONIL. 0,020 : 0,010 = 2 JAM 24. MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN KREATIF DAN INTERTAMENT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS. 0,015 : 0,010 = 1,5 JAM

66 Mengorganisir pelaksanaan teknis kunjungan keluarga pegawai. 0,020 : 0,010 = 2 jam 26. Menulis artikel/opini untuk penerbitan intern. 0,020 : 0,010 = 2 jam 27. Melaksanakan penerbitan intern sebagai anggota Dewan Redaksi. 0,020 : 0,010 = 2 jam 28. Melaksanakan penerbitan intern sebagai Desainer Grafis. 0,025 : 0,010 = 2,5 jam 29. Membuat foto, slide, spanduk untuk peningkatan hubungan persaonil. 0,022 : 0,010 = 2,2, jam Cth : Butir Kegiatan : Memantau pelaksanaan pameran (II.B.9) 0,035/0,01 = 3,5 jam Ruang lingkup kegiatan : Mengamati pelaksanaan pameran meliputi materi, tata letak, dan jumlah pengunjung pameran Bukti fisik : Naskah laporan hasil pengamatan pelaks. pameran

67 66 IV. PRANATA HUMAS PENYELIA (III/ C -III/ D ) 1. Mengumpulkan isu pelayanan informasi dan kehumasan dalam rangka perencanaan. 0,030 : 0,020 : 1,5 jam 2. Mengolah isu publik internal. 0,040 : 0,020 : 2 jam 3. Menyusun program pelayanan inf. dan kehumasan. 0,060 : 0,020 = 3 jam 4. Menyusun renc. kerja pelayanan inf. dan kehumasan. 0,040 : 0,020 = 2 jam 5. Membuat desain, brosur, leaflet & terbitan lainnya. 0,040 : 0,020 = 2 jam 6. Menyusun kegiatan wisata pers (pers tour). 0,040 : 0,020 = 2 jam 7. Merancang penyelenggaraan open house publik internal. 0,020 : 0,020 = 1 jam 8. Mengumpulkan isu kegiatan pelayanan informasi & kehumasan. 0,040 : 0,020 = 2 jam 9. Menyusun materi layanan informasi media cetak & elektronik. 0,048 : 0,020 = 2,4 jam 10.Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi. 0,040 : 0,020 = 2 jam

68 Mengumpulkan isu tentang hubungan kelembagaan. 0,040 : 0,020 = 2 jam 12. Mengolah isu hubungan kelembagaan. 0,050 : 0,020 = 2,5 jam 13 Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai peserta. 0,060 : 0,020 = 3 jam 14. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai moderator. 0,040 : 0,020 = 2 jam 15. Menerjemahkan naskah-naskah konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam 16. Melaksanakan kegiatan pers tour sebagai penanggungjawab teknis. 0,090 : 0,020 = 4,5 jam 17. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremony. 0,040 : 0,020 = 2 jam 18. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam

69 Menulis naskah untuk penerbitan kehumasan antar lembaga. 0,090 : 0,020 = 4,5 jam 20. Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam 21 Menganalisis data dan informasi hubungan personil. 0,040 : 0,020 = 2 jam 22. Mentranskrip ceramah/briefing. 0,050 : 0,020 = 2,5 jam 23. Memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam Cth : Butir kegiatan : Membuat desain brosur, leaflet dan terbitan lainnya (II.A.10) 0,040/0,02 = 2 jam Ruang lingkup keg. : Merancang isi, bentuk dan kemasan brosur Bukti fisik : Desain brosur.

70 69 V. PRANATA HUMAS PERTAMA (III/ A, III/ B ) 1. Mengolah isu publik eksternal. 0,020 : 0,010 = 2 jam 2. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan. 0,020 : 0,010 = 2 jam 3. Merancang penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan. 0,020 : 0,010 = 2 jam 4. Memberikan ceramah briefing kepada pegawai 0,020 : 0,010 = 2 jam 5. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi 0,020 : 0,010 = 2 jam 6. Menyusun profil lembaga. 0,090 : 0,010 = 9 jam 7. Menyusun petunjuk pelayanan informasi dan kehumasan. 0,020 : 0,010 = 2 jam 8. Mengolah isu publik. 0,020 : 0,010 = 2 jam 9. Menyusun materi layanan informasi tatap muka eksternal. 0,020 : 0,010 = 2 jam 10. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai peserta 0,030 : 0,010 = 3 jam

71 M ENGIKUTI KONFERENSI PERS, SEMINAR, LOKAKARYA DAN PERTEMUAN SEJENIS SEBAGAI MODERATOR 0,020 : 0,010 = 2 JAM 12. M ELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI MASTER OF CEREMONY 0,020 : 0,010 = 2 JAM 13 M ENGANALISIS DATA DAN INFORMASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN. 0,015 : 0,010 = 1,5 JAM 14. M ENULIS LATAR FAKTA UNTUK KONFERENSI PERS / SIARAN PERS. 0,020 : 0,010 = 2 JAM 15. M ENGEVALUASI PENYELENGGARAAN KONFERENSI PERS, SEMINAR, LOKAKARYA, DAN PERTEMUAN SEJENIS ( LOKAL ). 0,010 : 0,010 = 1 JAM 16. M ELAKSANAKAN KEGIATAN PERS TOUR SEBAGAI PEMANDU. 0,045 : 0,010 = 4,5 JAM 17. M EYELENGGARAKAN PENERBITAN KEHUMASAN ANTAR LEMBAGA SEBAGAI REPORTER. 0,020 : 0,010 = 2 JAM 18. M ELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN ADVOKASI, BIMBINGAN TEHNIS DAN PENYULUHAN PEMBINAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN. 0,020 : 0,010 = 2 JAM

72 Membuat desain baliho untuk peningkakan hubungan personil. 0,022 : 0,010 = 2,2 jam 20 Mengolah data dan informasi hubungan personil. 0,020 : 0,010 = 2 jam 21. Mengolah isu hubungan personil. 0,020 : 0,010 = 2 jam 22. Menganalisis isu hubungan personil. 0,020 : 0,010 = 2 jam 23. Melaksanakan penerbitan intern sebagai Reporter. 0,015 : 0,010 = 1,5 jam 24. Mengevaluasi pelaksanaan hubungan personal. 0,002 : 0,010 = 0,2 jam Cth. Butir Kegiatan : Merancang penyelenggaraan konpres, seminar lokakarya, raker kehumasan (II.A.4) 0,020/0,01 = 2 jam Ruang lingkup kegiatan : Menyusun kerangka acuan penyeleng- garaan konpres, yang memuat latar belakang,tujuan, sasaran, keluaran, metoda, jadwal pelaksanaan kegiatan dan sumber daya Bukti fisik : Konsep rangcangan penyelenggaraan

73 72 VI. PRANATA HUMAS MUDA (III/ C, III/ D ) 1. Mengkaji isu publik dari media maupun masyarakat. 0,040 : 0,020 = 2 jam 2. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan. 0,040 : 0,020 = 2 jam 3. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan. 0,040 : 0,020 = 2 jam 4. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi. 0,040 : 0,020 = 2 jam 5. Membuat alat peraga pameran. 0,140 : 0,020 = 7 jam 6. Mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik. 0,050 : 0,020 = 2,5 jam 7. Memberikan konsultasi dalam pelayanan informasi dankehumasan kepada eksternal publik. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam

74 73 8. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenissebagai peserta. 0,060 : 0,020 = 3 jam 9. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis sebagai moderator. 0,040 : 0,020 = 2 jam 10. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremoni. 0,040 : 0,020 = 2 jam 11. Menganalisis isu hubungan kelembagaan. 0,040 : 0,020 = 2 jam 12. Sebagai penerjemah dalam konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis 0,060 : 0,020 = 3 jam 13. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis nasional. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam 14. Sebagai interpreter dalam konferensi pers, seminar, lokakarya,dan pertemuan sejenis 0,020 : 0,020 = 1 jam

75 Mengevaluasi penyelenggaraan pers tour. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam 16. Menyelenggarakan penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai pemimpin redaksi. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam 17. Melaksanakan penerbitan intern sebagai pemimpin redaksi. 0,020 : 0,020 = 1 jam 18. Menelaah dan mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan yang berlaku. 0,060 : 0,020 = 3 jam 19. Menyusun konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan. 0,050 : 0,020 = 2,5 jam Cth. Butir kegiatan : Membuat alat peraga pameran (II.B.6) 0,140/0,02 = 7 jam Ruang lingkup keg. : membuat alat peraga pameran sesuai dgn rancangan yg tlh disusun, meliputi antara lain panel, rak, maket Bukti fisik : Unit peraga pameran dalam bentuk gambar

76 75 VII. PRANATA HUMAS MADYA (IV/ A, IV/ B, IV/ C ) 1.Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan. 0,080 : 0,030 = 2,6 jam 2. Mengevaluasi pelaksanaan strategi pelayanan informasi dan kehumasan. 0,075 : 0,030 = 2,5 jam 3. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi 0,060 : 0,030 = 2 jam 4. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai peserta. 0,075 : 0,030 = 2,5 jam 5. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai moderator. 0,060 : 0,030 = 2 jam 6. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremoni (MC) 0,060 : 0,030 = 2 jam 7. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis internasional. 0,060 : 0,030 = 2 jam

77 76 8. Melakukan pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan antar lembaga. 0,075 : 0,030 = 2,5 jam 9. Memberikan ceramah dalam rangka hubungan antar lembaga. 0,060 : 0,030 = 2 jam 10. Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan. 0,120 : 0,030 = 4 jam 11. Mengembangkan standar layanan informasi dan kehumasan. 0,135 : 0,030 = 4,5 jam 12. Menyusun konsep pengembangan sistem informasi dan kehumasan. 0,105 : 0,030 = 3,5 jam Cth.Butir kegiatan : Mengevaluasi penyelenggaraan konpres, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis Internasional (II.C.7.c) 0,060/0,030 = 2 jam Ruang lingkup keg. : Menilai penyelenggaraan konpres, aspek-aspek yg dinilai adalah nara sumber, jumlah peserta, ketepatan waktu, hasil liputan, sumber daya Bukti fisik : Laporan hasil evaluasi

78 77 PH YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA DIPERBOLEHKAN DENGAN KETENTUAN : 1. Mendapatkan surat tugas dari pimpinan unit kerjanya. 2. Hanya satu tingkat dibawahnya dan satu tingkat diatasnya. 3. Satu tingkat dibawahnya dinilai penuh (100 % ) 4. Satu tingkat diatasnya dinilai 80 %

79 78 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA 15 Angka Kredit 4 thn 2 thn 3,75 AK/thn 7,50 AK/thn 12 bln 12 bln 0,31 AK/bln 0,62 AK/bln 20 hr 20 hr 0,015 AK/hr 0,03 AK/hr Kegiatan PH Pelaks. Pml Per hari 1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi 0,006 : 0,003 = 1,6 jam 2. Mengentri data dan informasi 0,006 : 0,003 = 2 jam 3. Membuat Kliping 0,005 : 0,003 = 1,6 jam (gunting/tempel) 4. Melakukan pelayanan inf. Secara stasioner 0,002 : 0,003 = 0,6 jam Jumlah jam kerja per hari = 5,8 jam AK yang diperoleh per hari = 0,019 Saving AK per hari = 0,004 perbulan = 0,004 x 20 = 0,08 Pertahun = 0,08 x 12 = 0,96 Per 4 tahun = 0,96 x 4 = 3,84

80 79 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PELAKSANA 20 Angka Kredit 4 thn 2 thn 5 AK/thn 10 AK/thn 12 bln 12 bln 0,42 AK/bln 0,84 AK/bln 20 hr 20 hr 0,02 AK/hr 0,04 AK/hr Kegiatan PH Pelaksana Per hari 1. Merancang lay out ruang konpres 0,008 : 0,004 = 2 jam 2. Mengolah data dan informasi 0,008 : 0,004 = 2 jam 3. Melaksanakan tugas sebagai MC 0,008 : 0,004 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6 jam AK yang diperoleh per hari = 0,024 Saving AK per hari = 0,004 perbulan = 0,004 x 20 = 0,08 Pertahun = 0,08 x 12 = 0,96 Per 4 tahun = 0,96 x 4 = 3,84

81 80 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PELAKSANA LANJUTAN 50 Angka Kredit 4 thn 2 thn 12,5 AK/thn 25 AK/thn 12 bln 12 bln 1,04 AK/bln 2,08 AK/bln 20 hr 20 hr 0,05 AK/hr 0,10 AK/hr Kegiatan PH Pelaks. Ljtn Per hari 1. Menganalisis data dan informasi dari media dan masyarakat 0,020 : 0,010 = 2 jam 2. Membuat transkrip dialog dll 0,022 : 0,010 = 2,2 jam 3. Mengorganisir pelaks. kunjungan keluarga pegawai 0,020 : 0,010 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6,2 jam AK yang diperoleh per hari = 0,062 Saving AK per hari = 0,012 perbulan = 0,012 x 20 = 0,24 Pertahun = 0,24 x 12= 2,88 Per 4 tahun = 2,88 x 4 = 11,52

82 81 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PENYELIA 100 Angka Kredit 4 thn 2 thn 25 AK/thn 50 AK/thn 12 bln 12 bln 2,08 AK/bln 4,16 AK/bln 20 hr 20 hr 0,104 AK/hr 0,208 AK/hr Kegiatan PH Penyelia Per hari 1. Menyusun rencana krj pelayanan informasi dan kehumasan 0,040 : 0,020 = 2 jam 2. Melakukan wawancara dlm keg pelayanan inf. dan kehumasan 0,030 : 0,020 = 1,5 jam 3. Mengikuti konpres, seminar dll 0,060 : 0,020 = 3 jam Jumlah jam kerja per hari = 6,5 jam AK yang diperoleh per hari = 0,130 Saving AK per hari = 0,026 perbulan = 0,026 x 20 = 0,520 Pertahun = 0,520 x 12= 6,240 Per 4 tahun = 6,240 x 4 = 24,960

83 82 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PELAKSANA PERTAMA 50 Angka Kredit 4 thn 2 thn 12,5 AK/thn 25 AK/thn 12 bln 12 bln 1,04 AK/bln 2,08 AK/bln 20 hr 20 hr 0,05 AK/hr 0,10 AK/hr Kegiatan PH Pertama Per hari 1. Mengolah isu publik eksternal 0,020 : 0,010 = 2 jam 2. Menyusun profile lembaga 0,090 : 0,010 = 2 jam 3. Menulis latar fakta untuk konpres 0,020 : 0,010 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6 jam AK yang diperoleh per hari = 0,060 Saving AK per hari = 0,010 perbulan = 0,010 x 20 = 0,20 Pertahun = 0,20 x 12= 2,40 Per 4 tahun = 2,40 x 4 = 9,60

84 83 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS MUDA 100 Angka Kredit 4 thn 2 thn 25 AK/thn 50 AK/thn 12 bln 12 bln 2,08 AK/bln 4,16 AK/bln 20 hr 20 hr 0,104 AK/hr 0,208 AK/hr Kegiatan PH Muda Per hari 1. Mengkaji isu publik dari media dan masyarakat 0,040 : 0,020 = 2 jam 2. Menyusun rencana kerja pelayanan inf. dan kehumasan 0,040 : 0,020 = 2 jam 3. Menganalisis isu hubungan kelembagaan 0,040 : 0,020 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6 jam AK yang diperoleh per hari = 0,120 Saving AK per hari = 0,016 perbulan = 0,016 x 20 = 0,320 Pertahun = 0,320 x 12= 3,840 Per 4 tahun = 3,840 x 4 = 15,360

85 84 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS MADYA 150 Angka Kredit 4 thn 2 thn 37,5 AK/thn 75 AK/thn 12 bln 12 bln 3,13 AK/bln 6,25 AK/bln 20 hr 20 hr 0,16 AK/hr 0,31 AK/hr Kegiatan PH Madya Per hari 1. Menyusun rencana kerja pelayanan inf. dan kehumasan 0,080 : 0,030 = 2,6 jam 2. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi 0,060 : 0,030 = 2 jam 3. Mengevaluasi penyelenggaraan konpres, seminar dll 0,060 : 0,030 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6,6 jam AK yang diperoleh per hari = 0,200 Saving AK per hari = 0,04 perbulan = 0,04 x 20 = 0,80 Pertahun = 0,80 x 12= 9,60 Per 4 tahun = 9,60 x 4 = 38,40

86 85


Download ppt "1 BAHAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google