Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAB I KEBIJAKAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAB I KEBIJAKAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS"— Transcript presentasi:

1 BAHAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2009

2 BAB I KEBIJAKAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

3 LATAR BELAKANG Pasca likuidasi Departemen Penerangan 26 Oktober th 1999 Berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan dan penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat sebagian besar terhenti, karena tidak berfungsinya pejabat fungsional Juru Penerang (Jupen) baik di pusat maupun di daerah. 2. Masing-masing Pemerintah Daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

4 Untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, Lembaga Informasi Nasional (LIN) membentuk jabatan fungsional sebagai pengganti Juru Penerang (Jupen) dan jabatan fungsional tersebut BERSIFAT terbuka BAGI PNS YANG BEKERJA DI BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

5 PENGERTIAN Berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 1999
JABATAN FUNGSIONAL (JF) : Berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 1999 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri PRANATA HUMAS (PH) : Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

6 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PRANATA HUMAS
1. Kep MENPAN No. 117/KEP/M.PAN/10/2003 , telah diganti dengan Per MENPAN No. PER/109/M.PAN/11/2005 2. SKB Kepala LIN dan Kepala BKN No. 01/SKB/ KA.LIN/2003 No. 48 Tahun 2003, telah diganti dengan Peraturan bersama Menteri Kominfo dan Kepala BKN No: 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan No : 18 A TAHUN 2006 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : - No : 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFPH - No : 04/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Juknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari JFPH - No : 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit JFPH 3. Perpres No. 35 Tahun 2005 (Tunjab), disempurnakan dengan Perpres No Tahun 2006 4. Peraturan Kepala BKN No: 15 Tahun (Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan PH ) 5. SE Dirjen Perbendaharaan Depkeu No. SE- 14/PB/2006, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Tunjab PH & SE-58/PB/2006, tentang Tunjab PH

7 JF PRANATA HUMAS :. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS ADALAH
JF PRANATA HUMAS : JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS ADALAH JABATAN KARIER YANG HANYA DAPAT DIDUDUKI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KEDUDUKAN PRANATA HUMAS : JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BERKEDUDUKAN SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH.

8 PRANATA HUMAS TINGKAT TERAMPIL :
Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kehumasan. PRANATA HUMAS TINGKAT AHLI : Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehumasan.

9 JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JFPH
Jenjang jabatan Pranata Humas tingkat terampil : a. Pranata Humas Pelaksana Pemula (II/a) b. Pranata Humas Pelaksana (II/b-II/d) c. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b) d. Pranata Humas Penyelia (III/c-III/d) Jenjang jabatan Pranata Humas tingkat Ahli : a. Pranata Humas Pertama (III/a-III/b) b. Pranata Humas Muda (III/c-III/d) c. Pranata Humas Madya (IV/a-IV/c)

10 BAB II KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

11 * PASAL 1 : BUTIR 6,7 DAN 8 Dasar hukum
UNDANG – UNDANG NO: 8/1974 – NO 43/1999 * PASAL 1 : BUTIR 6,7 DAN 8 * PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NO: 13/2002 3. KEPUTUSAN KA BKN NO: 13/2002 4. PERATURAN PEMERINTAH NO: 16/1994 5. PERATURAN MENPAN NO: PER/ 109/ M.PAN/ II/ 2005 KEPUTUSAN PRESIDEN NO: 87/1999 7. PERATURAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BKN NOMOR: 19/PER/ M. KOMINFO/ II/

12 UU NO: 8/ 1974 UU NO 43/ 1999 tentang pokok-poko kepegawaian
PASAL 1 butir 6, 7 dan 8 Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhui syarat yang ditentukan. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang diberi tugas pokok pada satuan organisasi pemerintah. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk penyelenggaraan tugas, fungsi, efektifitas, dan derajat profesionalisme, perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

13 Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
Uu no 43 tahun 1999 PASAL 17 Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.

14 PP 13/ 2002/ - KEP KA BKN NO 13/ 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6, pasal 17 Undang Undang nomer 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomer 43 tahun 1999, dinyatakan bahwa; a. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan; b.Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu; c.Pengakatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan

15 PP 16/ 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil
PASAL 1 Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Jabatan fungsional dalam negeri Sipil yang selanjutnya dalam peratuaran pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 2. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu dengan yang lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

16 PP 16/1994 PASAL 3 JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN DAN JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN DITETAPKAN DENGAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT : A. MEMPUNYAI METODOLOGI, TEKNIK ANALISIS, TEKNIK DAN PROSEDUR KERJA YANG DIDASARKAN ATAS DISIPLIN ILMU PENGETAHUAN ATAU PELATIHAN TEKNIS TERTENTU DENGAN SERTIFIKASI; B. MEMILIKI ETIKA PROFESI YANG DITETAPKAN OLEH ORGANISASI PROFESI; C. DAPAT DISUSUN DALAM SUATU JENJANG JABATAN BERDASARKAN; 1). TINGKAT KEAHLIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN; 2). TINGKAT KETRAMPILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN. D. PELAKSANAAN TUGAS BERSIFAT MANDIRI; E. JABATAN FUNGSIONAL TERSEBUT DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

17 JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN KEPRES NO
JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN KEPRES NO. 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ADALAH KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN HAK SEORANG PNS DALAM SATU SATUAN ORGANISASI YANG DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DIDASARKAN ATAS KEAHLIAN ATAU KETERAMPILAN TERTENTU SERTA BERSIFAT MANDIRI

18 B. JENJANG JABATAN / PANGKAT J F P H 1
B. JENJANG JABATAN / PANGKAT J F P H 1. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PRANATA HUMAS TK. TERAMPIL: A. PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA – PENGATUR MUDA – II/ a B. PRANATA HUMAS PELAKSANA – PENGATUR MUDATK. I - III/B, PENGATUR II/c, PENGATUR TK. I – II/d C. PRANATA HUMAS PELAKSANA LANJUTAN PENATA MUDA III/A, DAN PENATA MUDA TKI III/b D. PRANATA HUMAS PENYELIA PENATA III/C, DANPENATA TK. I – III/d

19 2. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TK. AHLI. A
2. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TK. AHLI A. PRANATA HUMAS PERTAMA – PENATA MUDA III/a, DAN PENATA MUDA TK. I – III/b B. PRANATA HUMAS MUDA – PENATA III/c DAN PENATA TK. I – III/d C. PRANATA HUMAS MADYA – PEMBINA IV/a PEMBINA TK I - IV/b PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

20 3. Penetapan jenjang jabatan PH untuk pengangkatan dalam jabatan sesuai jumlah angka kredit yang diperoleh sedangkan pangkatnya sesuai pangkat yang dimilikinya sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan berbeda

21 C. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas

22 *Pengangkatan PNS melalui Inpassing Telah Selesai Pada akhir bulan Juni 2007
2. Pengangkatan ke Dalam Jabatan fungsional. Pranata Humas Melalui Pengangkatan Pertama: a. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Melalui Pengangkatan Pertama, adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan CPNS untuk mengisi Jabatan Fungsional Pranata Humas yang kosong.

23 - Berijazah S1/ D.IV sesuai kwalifikasi yang ditentukan
B.PERSYARATAN: PRANATA HUMAS TK TERAMPIL : 1).BERIJAZAH SLTA SESUAI KWALIFIKASI YANG DITENTUKAN 2).PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENGATUR MUDA II/a 3).LULUS DIKLAT FUNGSIONAL DI BIDANG INFORMASI &KEHUMASAN (DIKLAT SERTIFIKAT) 4).SETIAP UNSUR DP3 DALAM 1TH. TERAKHIR SEKURANG- KURANGNYA BERNILAI BAIK Pranata Humas TK. AHLI : - Berijazah S1/ D.IV sesuai kwalifikasi yang ditentukan - Pangkat serendah - rendahnya Pranata Muda III/a - Lulus Diklat Fungsional di Bid.Informasi & Kehumasan Setiap unsur DP3 dalam 1 th. Terakhir sekurang - kurangnya bernilai baik.

24 3. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
3. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, MELALUI PERPINDAHAN JABATAN : A. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAPAT DIPERTIMBANGKAN APABILA : ). SESUAI KETENTUAN/PERSYARATAN DALAM PENGANGKATAN MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA ). MEMILIKI PENGALAMAN DI BIDANG INFORMASI DAN KEHUMASAN SEKURANG - KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN ). USIA SETINGGI - TINGGINYA 5 (LIMA) TAHUN SEBELUM MENCAPAI BUP B. PANGKAT YANG DIBERIKAN SAMA DENGAN PANGKAT YANG DIMILIKI, JABATAN YANG DIBERIKAN SESUAI ANGKA KREDIT YANG DITETAPKAN.

25 D. KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT 1
D.KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT KENAIKAN JABATAN SEORANG PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DAPAT DIPERTIMBANGKAN : A. SEKURANG-KURANGNYA TELAH 1(SATU) TH. DALAM JABATAN B. MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN C. SETIAP UNSUR DP3 DALAM 1 (SATU) TH .TERAKHIR KURANGNYA BERNILAI BAIK 2. KENAIKAN PANGKAT SEORANG PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DAPAT DIPERTIMBANGKAN : A. SEKURANG-KURANGNYA TELAH 2 (DUA) TH. DALAM PANGKAT TERAKHIR B. MEMENUI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN C. SETIAP UNSUR DP3 DALAM 2 (DUA) TH. TERAKHIR SEKURANG - KURANGNYA BERNILAI BAIK PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KENAIKAN JABATAN & PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS A. PRESIDEN PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, MADYA PEMBINA TK.I –IV/b MENJADI PEMBINA UTAMA MUDA IV/c PRANATA HUMAS PUSAT & DAERAH, SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI BKN

26 PNS YANG DAPAT DIANGKAT KE DALAM JFPH HARUS MEMENUHI KETENTUAN : PRANATA HUMAS TINGKAT TRAMPIL : 1). MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG; 2). BERIJAZAH SERENDAH-RENDAHNYA SLTA; 3). PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENGATUR MUDA GOLONGAN/ RUANG II/A; 4). SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA DALAM DP3 SEKURANG- KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR. PRANATA HUMAS TINGKAT AHLI : 1). MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG; 2). BERIJAZAH SERENDAH-RENDAHNYA SARJANA/AKTA IV; 3). PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENATA MUDA GOLONGAN/RUANG III/A; 4). SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA DALAM DP3 SEKURANG- KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR.

27 B. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT : 1)
B. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT : ) PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA PENGATUR MUDA II/ a MENJADI PENGATUR MUDA TK. I – II/b SAMPAI DENGAN MENJADI PH PENYELIA, PENATA TK. I – III/d(PUSAT) ) PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS PRETAMA PENATA MUDA - III/a DI PENATA MUDATK. I – III/b S/D PRANATA HUMAD MADYA PEMBINA TK. I – IV/b SETELAH MEMPEROLEH PETIMBANGAN TEKNIS BKN C. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI : ). PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS PELAKSANA PENATA PENGATUR MUDA II/a MENJADI PENGATUR MUDA TK. I – II/b SAMPAI DENGAN MENJADI PRANATA HUMAS PENYELIA PENATA TK I – III/d (PROPINSI) ). PEJABAT PRANATA HUMAS PERTMA, PENATA MUDA III/a MENJADI PENATA MUDA TK. I – III/b S/D PRANATA HUMAS MADYA PEMBINA TK. I – IV/b

28 D. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN / KOTA : 1)
D. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN / KOTA : ). PEJABAT FUNGSIOANAL PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA PENGATUR MUDA II/a MENJADI PERNGATURMUDA TK I – II/b S/D PRANATA HUMAS PENYELIA PENATA TK I – III/d 2). PEJABAT FUNGSIOANAL PRANATA HUMAS PERTAMA, PENATA MUDA TK I III/d S/D PRANATA HUMAS MUDA PENATA TK. I – III/d KENAIAKAN PNS PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DAERAH KABUPATEN / KOTAMADYA YANG MENDUDUKI JABATAN PRANATA HUMAS MUDA PENATA TK. I – III/d MENJADI PRANATA HUMAS PRANTA MADYA PEMBINA IV/A S/D PEMBINA TK I – IV/b DITETAPKAN OLEH GUBERNUR YANG BERSANGKUTAN SETELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN TEKNIS BKN

29 E. PEMBEBASAN SEMENTARA 1
E. PEMBEBASAN SEMENTARA 1. Pejabat Pranata Humas yang menduduki jabatan Pelaksana Pemula s/d Penyelia Pertama Muda Madya yang akan dibebaskan sementara dari jabatan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak menduduki jabatan Pranata Humas tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat yang lebih tinggi. 2. Pejabat Pranata Humas Penyelia Pengatur Tk I – III/d akan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam 1 tahun tidak dapat mengumpulkan angka/kredit sekurang - sekurangnya 10

30 3. PEJABAT FUNGSIOANLA PRANTA HUMAS, MADYA. PEMBINA
3. PEJABAT FUNGSIOANLA PRANTA HUMAS, MADYA PEMBINA UTAMA MUDA IV/C, APABILA SETIAP TAHUN TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT SEKURANG – KURANGNYA 20 DIBEBASKAN SEMANTARA DARI JABATANNYA 4. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN KERENA SEBAB – SEBAB LAIN : A.DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TK SEDANG/ BERAT B. DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS C. DITUGASKAN PENUH DILUAR JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS D. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA E. TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN

31 f. Pengangkatan kembali
Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diangkat kembali ke dalam jabatanya : 1. Pejabat Fungsioanal Pranata Humas yang 1 (satu) tahun setelah dibebasakn semenatra dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan 2. Pejabat Fungsioanal Pranata Humas, yang selesai menjalani hukuman dsiplin Tk sedang/ berat berdasarkan PP 30/ 80 3. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang selasai menjalani Pemberhentian sementara berdasrkan PP 4/ 66, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

32 4. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, YANG TELAH
4. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, YANG TELAH SELESAI MENDUDUKI JABATAN DILUAR JABTAN FUNGSIONAL HUMAS 5. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, YANG TELAH SELESAI MENJALNI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA 6. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS, YANG SELESAI MELAKSANAKAN BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN

33 g. pemberhentian PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DIBERHENTIKAN DARI JABATANYA: 1(SATU) TAHUN SEJAK DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANYA TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT ( PP 30/80 ) DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN 56 TAHUN

34 TUNJANGAN JABATAN J F P H
NO Jenjang Jabatan SE 23/pb/2005 SE-58/pb/20006 SE-69/pb/2007 * 1 TK terampil Ph Pemula 2 PH Pelaksana 3 PH Pelaksana Lanjutan 4 PH Penyelia TK. Ahli PH Ahli Pertama PH Ahli Muda PH Ahli Madya

35 Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan No : SE – 69 / PB / 2007
I Dasar Hukum Peraturan Presiden No: 29 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Jabatan Fungsional Pranata Humas II Proses dan Prosedur Pengusulan dan Pembayaran Tunjab JFPH Tunjangan Pranata Humas adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam JFPH sesuai ketentuan Per Undang-Undangan yang berlaku

36 Besarnya tunjangan PH terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007
Besarnya tunjangan PH terhitung mulai tanggal 1 Januari Kekurangan pembayaran tunjangan PH TMT 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjab PH berdasarkan Perpres No. 29 th 2007 dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) kepada KPPN setempat. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No : PER – 66/ PB / 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

37 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
BAB III BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS ( J F P H )

38 Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan (ps 1)

39 Tugas Pokok Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan (ps 4)

40 Kedudukan Pranata Humas berkedudukan sbg pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah

41 Rumpun jabatan Jabatan fungsional Pranata Humas termasuk dalam Rumpun Penerangan seni dan Budaya

42 Rumpun Penerangan, Seni dan Budaya adalah rumpun jab fung PNS yg tgs nya berkaitan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaks. keg. pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi, dan arkeologi serta pelaks. keg. teknis yg berhubungan dgn pekerjaan penerangan kpd masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda bersejarah (museum) Contoh : Pamong Budaya

43 Instansi Pembina Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Departemen Komunikasi dan Informatika (Ps 2 ayat 2)

44 TINGKAT DAN JENJANG JABATAN
1. Pranata Humas Tingkat Terampil a. PH Pelaksana Pemula b. PH Pelaksana c. PH Pelaksana Lanjutan d. PH Penyelia 2. Pranata Humas Tingkat Ahli a. PH Pertama b. PH Muda c. PH Madya

45 Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yg pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di bidang kehumasan Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yg pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehumasan

46 TUGAS POKOK PRANATA HUMAS :
Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi : - Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan - Pelayanan informasi - Pelaksanaan hubungan kelembagaan - Pelaksanaan hubungan personil - Pengembangan pelayanan infor. dan Kehumasan

47 Perencanaan Pelayanan Informasi dan Kehumasan :
Pejabat Fungsional Pranata Humas sesuai tingkatannya harus mampu membuat rencana kegiatan pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisa data informasi yang hasilnya akan dijadikan bahan dalam pelaksanaan layanan informasi kepada Lembaga/Masyarakat/Publik

48 2. Pelayanan Informasi : Pelayanan informasi adalah salah satu tugas Pejabat Fungsional Pranata Humas untuk melakukan Pelayanan Informasi, baik langsung kepada masyarakat maupun kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Masyarakat melalui : Media Cetak dan Elektronik, Media Pertunjukan Rakyat, Pameran dll.

49 3. Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan :
Materi Pelayanan informasi meliputi bidang Politik, Ekonomi, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya, oleh karenanya seorang Pejabat Fungsional Pranata Humas harus secara aktif senantiasa koordinasi dengan Lembaga/Instansi Pemerintah atau Lembaga Masyarakat sebagai sumber informasi, agar pelaksanaan pelayanan informasi dapat disajikan dan disebarkan secara cepat tepat dan akurat

50 4. Pelaksanaan Hubungan Personil :
Dalam melaksanakan tugas‑tugas pelayanan informasi Pejabat Fungsional Pranata Humas harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan personil atau hubungan sesama manusia dengan baik (human relation), sebagai pendukung dalam pelaksaan tugasnya, untuk penyampaian layanan informasi, melalui tatap muka, ceramah/diskusi dan lain‑lain.

51 5. Pengembangan Pelayanan Informasi dan Kehumasan
Oleh karenanya Pejabat Fungsional Pranata Humas dituntut untuk peka, tanggap, aktif dan proaktif untuk menyerap setiap perkembangan/ perubahankebijakan pemerintah sebagai sumber informasi dan terus menerus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi

52 UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DALAM JFPH
Pendidikan : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta memperoleh STTPL Pelayanan Informasi dan Kehumasan a. Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan b. Pelayanan informasi c. Pelaksanaan hubungan kelembagaan d. Pelaksanaan hubungan personil e. Pengembangan Pelayanan informasi dan kehumasan

53 3. Pengembangan Profesi :
a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan. b. Penterjemahan/penyaduran buku atau bahan-bahan lain di bidang informasi dan kehumasan c. Penyusunan pedoman petunjuk teknis informasi dan kehumasan. d. Pemberian kunsultasi informasi dan kehumasan bersifat konsep. 4. Penunjang tugas Pranata Humas : a. Pengajar dan atau Pelatih di bidang Pranata Humas b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi c. Keanggotaan dalam organisasi profesi d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Pranata Humas e. Perolehan Piagam Kehormatan f. Perolehan gelas sarjana lainnya

54 DASAR PENETAPAN ANGKA KREDIT
PERKIRAAN BEBAN KERJA SELAMA 1 TAHUN (SAMPEL : PUSAT, PROV. LAMPUNG, JOGYA, JATIM, NTB, KALSEL DAN SULSEL) BEBAN KERJA DIKONVERSIKAN DENGAN WAKTU KERJA PNS YANG DIHITUNG SEBANYAK 1250 JAM/TAHUN ATAU 5000 JAM/4 TAHUN ANGKA KREDIT DASAR DIPEROLEH DARI JUMLAH AK YANG HARUS DIKUMPULKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI DIBAGI DENGAN JUMLAH JAM KERJA SELAMA 4 TAHUN (5000) ANGKA KREDIT UNTUK SETIAP BUTIR KEGIATAN ADALAH HASIL PERKALIAN WAKTU RATA-RATA UNTUK MELAKSANAKAN BUTIR KEGIATAN DENGAN ANGKA KREDIT DASAR

55 ANGKA DASAR UNTUK PENETAPAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS
P H AHLI 1.PERTAMA : 50/5000 = 0,010/JAM 2.MUDA : 100/5000 = 0,020/JAM 3.MADYA : 150/5000 = 0,030/JAM P H TERAMPIL 1. PELAKSANA PEMULA : 15/5000 = 0,003/JAM 2. PELAKSANA : 20/5000 = 0,004/JAM 3. PELAKSANA LANJUTAN : 50/5000 = 0,010/JAM 4. PENYELIA : 100/5000 = 0,020/JAM

56 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PRANATA HUMAS TINGKAT TERAMPIL NO UNSUR PROSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT I UTAMA Pendidkan Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pengembangan Profesi 80% Pranata Humas Pelaksana Pemula Pranata Humas Pelaksana Pranata Humas Pelaksana Lanjutan Pranata Humas Penyelia II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d 20 32 48 64 80 120 160 240 II PENUNJANG Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas 20% 5 8 12 16 30 40 60 JUMLAH 100% 25 100 150 200 300 15 20 50 100

57 JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PRANATA HUMAS TINGKAT AHLI NO UNSUR PROSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT I UTAMA Pendidkan Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pengembangan Profesi 80% PRANATA HUMAS PRANATA PERTAMA HUMAS MUDA PRANATA HUMAS MADYA III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c 80 120 160 240 320 440 560 II PENUNJANG Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas 20% 20 30 40 60 140 JUMLAH 100% 100 150 200 300 400 550 700 50 100 150

58 BAB IV RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

59 I. PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA (II/a)
1. Mengumpulkan data, informasi untuk penyusunan rencana pelayana informasi dan kehumasan ,005 : 0,003 = 1,6 jam 2. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan ,006 : 0,003 = 2 jam 3. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi ,006 : 0,003 = 2 jam 4. Mengentri data dan informasi ,006 : 0,003 = 2 jam 5. Membuat kliping ,005 : 0,003 = 1,6 jam 6. Menyusun desain atau model informasi layanan. 0,008 : 0,003 = 2,6 jam 7. Melakukan pelayanan informasi secara stasioner. 0,002 : 0,003 = 0,6 jam 8. Memantau penempatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan konperensi pers, seminar, loka karya & pertemuan sejenis. 0,005 : 0,003 = 1,6 jam Cth : Butir Kegiatan : Membuat Kliping (II.B.6) AK = 0,005/0,003 = 1,6 jam Ruang Lingkup Keg : Mengkliping berita dan opini dari media cetak sesuai dengan bidang tugas masing-masing Bukti Fisik : Paket kliping

60 II. PRANATA HUMAS PELAKSANA (II/b, II/c, II/d)
Menyusun Mengolah data untuk penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan 0,008 : 0,004 = 2 jam Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan 0,008 : 0,004 = 2 jam Merancang lay-out ruang konferensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pameran, dan kegiatan sejenis 0,008 : 0,004 = 2 jam Melakukan survei lokasi atau tempat penyeleng- garaan konferensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour, dan kegiatan sejenis 0,008 : 0,004 = 2 jam Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan pameran 0,010 : 0,004 = 2,5 jam Menyusun data base pelayanan informasi dan kehumasan ,008 : 0,004 = 2 jam Membuat statistik pelayanan informasi dan kehumasan ,008 : 0,004 = 2 jam 8. Mengolah data dan informasi 0,008 : 0,004 = 2 jam

61 9. Memutahirkan data dan informasi publik. 0,010 : 0,004 = 2,5 jam
10. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremony 0,008 : 0,004 = 2 jam 11. Meliput kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan 0,010 : 0,004 = 2,5 12. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan personil 0,008 : 0,004 = 2 jam 13. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kreaktif dan entertainment sebagai instruktur 0,008 : 0,004 = 2 jam Cth : Butir Kegiatan : Merancang Lay out ruang konpres,seminar, lokakarya, raker, pameran dan keg. Sejenis (II.A.8) 0,008/0,004 = 2 jam Ruang lingkup Kegiatan : Menyusun rancangan tata letak ruang konpres, seminar, lokakarya, raker, pameran dan keg. Sejenis Bukti Fisik : Laporan rancangan lay out yang diketahui pejabat yang berwenang

62 III. PRANATA HUMAS PELAKSANA LAJUTAN (III/a-III/b)
Menganalisis data dan informasi dari media dan masyarakat ,020 : 0,010 = 2 jam Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan ,020 : 0,010 = 2 jam Merancang penyelenggaraan open house publik eksternal ,015 : 0,010 = 1,5 jam Menyusun materi layanan informasi media pertunjukan rakyat tradisional 0,070 : 0,010 = 7 jam Menyusun materi layanan informasi pameran 0,020 : 0,010 = 2 jam Menyusun materi layanan informasi tatap muka internal ,015 : 0,010 = 1,5 jam Memantau pelaksanaan pameran 0,035 : 0,010 = 3,5 jam Memantau operasional jaringan media on line 0,020 : 0,010 = 2 jam

63 9. Sebagai penanggungjawab teknis pertunjukan rakyat tradisional 0,025 : 0,010 : 2,5 jam 10. Memandu pengunjung pameran 0,010 : 0,010 = 1 jam 11. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informas ,020 : 0,010 = 2 jam 12. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan kelembagaan. 0,020 : 0,010 = 2 jam 13. Mengolah data dan informasi hubungan kelembagaan ,020 : 0,010 = 2 jam 14. Menyusun buku taklimat untuk konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis 0,015 : 0,010 = 1,5 jam 15. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai peserta. 0,030 : 0,010 = 3 jam 16. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai Moderator. 0,020 : 0,010 = 2 jam

64 17. MEMBUAT PERS RELEASE. 0,025 : 0,010 = 2,5 JAM 18
17. MEMBUAT PERS RELEASE. 0,025 : 0,010 = 2,5 JAM 18. MELAKSANAKAN KEGIATAN PERS TOUR SEBAGAI PESERTA ,045 : 0,010 = 4,5 JAM 19. MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI MASTER OF CEREMONY ,020 : 0,010 = 2 JAM 20. MEMBUAT TRANSKRIP DIALOG, WAWANCARA, CERAMAH, BRIEFING ,022 : 0,010 = 2,2 JAM 21. MENYELENGGARAKAN PENERBITAN KEHUMASAN ANTAR LEMBAGA SEBAGAI ANGGATAN DEWAN REDAKSI. 0,020 : 0,010 = 2 JAM 22. MENYELENGGARAKAN PENERBITAN KEHUMASAN ANTAR LEMBAGA SEBAGAI DESAINER GRAFIS. 0,026 : 0,010 = 2,6 JAM 23. MENGUMBULKAN ISU TENTANG HUBUNGAN PERSONIL ,020 : 0,010 = 2 JAM 24. MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN KREATIF DAN INTERTAMENT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS. 0,015 : 0,010 = 1,5 JAM

65 25. Mengorganisir pelaksanaan teknis kunjungan keluarga pegawai
25. Mengorganisir pelaksanaan teknis kunjungan keluarga pegawai ,020 : 0,010 = 2 jam 26. Menulis artikel/opini untuk penerbitan intern. 0,020 : 0,010 = 2 jam 27. Melaksanakan penerbitan intern sebagai anggota Dewan Redaksi ,020 : 0,010 = 2 jam 28. Melaksanakan penerbitan intern sebagai Desainer Grafis. 0,025 : 0,010 = 2,5 jam 29. Membuat foto, slide, spanduk untuk peningkatan hubungan persaonil. 0,022 : 0,010 = 2,2, jam Cth : Butir Kegiatan : Memantau pelaksanaan pameran (II.B.9) 0,035/0,01 = 3,5 jam Ruang lingkup kegiatan : Mengamati pelaksanaan pameran meliputi materi, tata letak, dan jumlah pengunjung pameran Bukti fisik : Naskah laporan hasil pengamatan pelaks. pameran

66 IV. PRANATA HUMAS PENYELIA (III/c-III/d)
1. Mengumpulkan isu pelayanan informasi dan kehumasan dalam rangka perencanaan. 0,030 : 0,020 : 1,5 jam 2. Mengolah isu publik internal. 0,040 : 0,020 : 2 jam 3. Menyusun program pelayanan inf. dan kehumasan ,060 : 0,020 = 3 jam 4. Menyusun renc. kerja pelayanan inf. dan kehumasan ,040 : 0,020 = 2 jam 5. Membuat desain, brosur, leaflet & terbitan lainnya ,040 : 0,020 = 2 jam 6. Menyusun kegiatan wisata pers (pers tour) ,040 : 0,020 = 2 jam 7. Merancang penyelenggaraan open house publik internal ,020 : 0,020 = 1 jam 8. Mengumpulkan isu kegiatan pelayanan informasi & kehumasan ,040 : 0,020 = 2 jam 9. Menyusun materi layanan informasi media cetak & elektronik ,048 : 0,020 = 2,4 jam 10.Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi ,040 : 0,020 = 2 jam

67 11. Mengumpulkan isu tentang hubungan kelembagaan
11. Mengumpulkan isu tentang hubungan kelembagaan ,040 : 0,020 = 2 jam 12. Mengolah isu hubungan kelembagaan. 0,050 : 0,020 = 2,5 jam 13 Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai peserta. 0,060 : 0,020 = 3 jam 14. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai moderator. 0,040 : 0,020 = 2 jam 15. Menerjemahkan naskah-naskah konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam 16. Melaksanakan kegiatan pers tour sebagai penanggungjawab teknis. 0,090 : 0,020 = 4,5 jam 17. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremony ,040 : 0,020 = 2 jam 18. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam

68 19. Menulis naskah untuk penerbitan kehumasan antar lembaga
19. Menulis naskah untuk penerbitan kehumasan antar lembaga. 0,090 : 0,020 = 4,5 jam 20. Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam 21 Menganalisis data dan informasi hubungan personil ,040 : 0,020 = 2 jam 22. Mentranskrip ceramah/briefing. 0,050 : 0,020 = 2,5 jam 23. Memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai ,030 : 0,020 = 1,5 jam Cth : Butir kegiatan : Membuat desain brosur, leaflet dan terbitan lainnya (II.A.10) 0,040/0,02 = 2 jam Ruang lingkup keg. : Merancang isi, bentuk dan kemasan brosur Bukti fisik : Desain brosur.

69 V. PRANATA HUMAS PERTAMA (III/a, III/b)
Mengolah isu publik eksternal. 0,020 : 0,010 = 2 jam Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan ,020 : 0,010 = 2 jam Merancang penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan. 0,020 : 0,010 = 2 jam Memberikan ceramah briefing kepada pegawai 0,020 : 0,010 = 2 jam Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi ,020 : 0,010 = 2 jam Menyusun profil lembaga. 0,090 : 0,010 = 9 jam Menyusun petunjuk pelayanan informasi dan kehumasan ,020 : 0,010 = 2 jam Mengolah isu publik. 0,020 : 0,010 = 2 jam Menyusun materi layanan informasi tatap muka eksternal ,020 : 0,010 = 2 jam Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai peserta 0,030 : 0,010 = 3 jam

70 11. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis sebagai moderator 0,020 : 0,010 = 2 jam 12. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremony ,020 : 0,010 = 2 jam Menganalisis data dan informasi hubungan kelembagaan ,015 : 0,010 = 1,5 jam 14. Menulis latar fakta untuk konferensi pers/siaran pers ,020 : 0,010 = 2 jam Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis (lokal). 0,010 : 0,010 = 1 jam Melaksanakan kegiatan pers tour sebagai pemandu ,045 : 0,010 = 4,5 jam Meyelenggarakan penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai reporter. 0,020 : 0,010 = 2 jam 18. Melakukan evaluasi pelaksanaan advokasi,bimbingan tehnis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan. 0,020 : 0,010 = 2 jam

71 19. Membuat desain baliho untuk peningkakan hubungan personil.
0,022 : 0,010 = 2,2 jam 20 Mengolah data dan informasi hubungan personil. 0,020 : 0,010 = 2 jam 21. Mengolah isu hubungan personil. 0,020 : 0,010 = 2 jam 22. Menganalisis isu hubungan personil. 0,020 : 0,010 = 2 jam 23. Melaksanakan penerbitan intern sebagai Reporter ,015 : 0,010 = 1,5 jam 24. Mengevaluasi pelaksanaan hubungan personal ,002 : 0,010 = 0,2 jam Cth. Butir Kegiatan : Merancang penyelenggaraan konpres, seminar lokakarya, raker kehumasan (II.A.4) 0,020/0,01 = 2 jam Ruang lingkup kegiatan : Menyusun kerangka acuan penyeleng- garaan konpres, yang memuat latar belakang,tujuan, sasaran, keluaran, metoda, jadwal pelaksanaan kegiatan dan sumber daya Bukti fisik : Konsep rangcangan penyelenggaraan

72 VI. PRANATA HUMAS MUDA (III/c, III/d)
1. Mengkaji isu publik dari media maupun masyarakat ,040 : 0,020 = 2 jam 2. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan ,040 : 0,020 = 2 jam 3. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan ,040 : 0,020 = 2 jam 4. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi ,040 : 0,020 = 2 jam 5. Membuat alat peraga pameran ,140 : 0,020 = 7 jam 6. Mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik. 0,050 : 0,020 = 2,5 jam 7. Memberikan konsultasi dalam pelayanan informasi dankehumasan kepada eksternal publik. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam

73 8. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenissebagai peserta. 0,060 : 0,020 = 3 jam 9. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis sebagai moderator. 0,040 : 0,020 = 2 jam 10. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremoni ,040 : 0,020 = 2 jam 11. Menganalisis isu hubungan kelembagaan ,040 : 0,020 = 2 jam 12. Sebagai penerjemah dalam konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis 0,060 : 0,020 = 3 jam 13. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis nasional ,030 : 0,020 = 1,5 jam 14. Sebagai interpreter dalam konferensi pers, seminar, lokakarya,dan pertemuan sejenis 0,020 : 0,020 = 1 jam

74 15. Mengevaluasi penyelenggaraan pers tour. 0,030 : 0,020 = 1,5 jam
16. Menyelenggarakan penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai pemimpin redaksi ,030 : 0,020 = 1,5 jam 17. Melaksanakan penerbitan intern sebagai pemimpin redaksi. 0,020 : 0,020 = 1 jam 18. Menelaah dan mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan yang berlaku. 0,060 : 0,020 = 3 jam 19. Menyusun konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan. 0,050 : 0,020 = 2,5 jam Cth. Butir kegiatan : Membuat alat peraga pameran (II.B.6) 0,140/0,02 = 7 jam Ruang lingkup keg. : membuat alat peraga pameran sesuai dgn rancangan yg tlh disusun, meliputi antara lain panel, rak, maket Bukti fisik : Unit peraga pameran dalam bentuk gambar

75 VII. PRANATA HUMAS MADYA (IV/a, IV/b, IV/c)
1. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan. 0,080 : 0,030 = 2,6 jam 2. Mengevaluasi pelaksanaan strategi pelayanan informasi dan kehumasan. 0,075 : 0,030 = 2,5 jam 3. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi ,060 : 0,030 = 2 jam 4. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai peserta. 0,075 : 0,030 = 2,5 jam 5. Mengikuti konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sebagai moderator. 0,060 : 0,030 = 2 jam 6. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremoni (MC) ,060 : 0,030 = 2 jam 7. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis internasional. 0,060 : 0,030 = 2 jam

76 8. Melakukan pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan antar lembaga. 0,075 : 0,030 = 2,5 jam
9. Memberikan ceramah dalam rangka hubungan antar lembaga. 0,060 : 0,030 = 2 jam 10. Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan. 0,120 : 0,030 = 4 jam 11. Mengembangkan standar layanan informasi dan kehumasan ,135 : 0,030 = 4,5 jam 12. Menyusun konsep pengembangan sistem informasi dan kehumasan. 0,105 : 0,030 = 3,5 jam Cth.Butir kegiatan : Mengevaluasi penyelenggaraan konpres, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis Internasional (II.C.7.c) 0,060/0,030 = 2 jam Ruang lingkup keg. : Menilai penyelenggaraan konpres, aspek-aspek yg dinilai adalah nara sumber, jumlah peserta, ketepatan waktu, hasil liputan, sumber daya Bukti fisik : Laporan hasil evaluasi

77 PH YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA DIPERBOLEHKAN DENGAN KETENTUAN :
Mendapatkan surat tugas dari pimpinan unit kerjanya. Hanya satu tingkat dibawahnya dan satu tingkat diatasnya. Satu tingkat dibawahnya dinilai penuh (100 % ) Satu tingkat diatasnya dinilai 80 %

78 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PELAKSANA PEMULA
4 thn thn 3,75 AK/thn 7,50 AK/thn 12 bln bln 0,31 AK/bln 0,62 AK/bln 20 hr hr 0,015 AK/hr 0,03 AK/hr Kegiatan PH Pelaks. Pml Per hari 1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi 0,006 : 0,003 = 1,6 jam 2. Mengentri data dan informasi 0,006 : 0,003 = 2 jam 3. Membuat Kliping 0,005 : 0,003 = 1,6 jam (gunting/tempel) 4. Melakukan pelayanan inf. Secara stasioner 0,002 : 0,003 = 0,6 jam Jumlah jam kerja per hari = 5,8 jam AK yang diperoleh per hari = 0,019 Saving AK per hari = 0,004 perbulan = 0,004 x 20 = 0,08 Pertahun = 0,08 x 12 = 0,96 Per 4 tahun = 0,96 x 4 = 3,84

79 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PELAKSANA
4 thn thn 5 AK/thn AK/thn 12 bln bln 0,42 AK/bln 0,84 AK/bln 20 hr hr 0,02 AK/hr ,04 AK/hr Kegiatan PH Pelaksana Per hari 1. Merancang lay out ruang konpres 0,008 : 0,004 = 2 jam 2. Mengolah data dan informasi 0,008 : 0,004 = 2 jam 3. Melaksanakan tugas sebagai MC 0,008 : 0,004 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6 jam AK yang diperoleh per hari = 0,024 Saving AK per hari = 0,004 perbulan = 0,004 x 20 = 0,08 Pertahun = 0,08 x 12 = 0,96 Per 4 tahun = 0,96 x 4 = 3,84

80 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PELAKSANA LANJUTAN
4 thn thn 12,5 AK/thn AK/thn 12 bln bln 1,04 AK/bln 2,08 AK/bln 20 hr hr 0,05 AK/hr ,10 AK/hr Kegiatan PH Pelaks. Ljtn Per hari 1. Menganalisis data dan informasi dari media dan masyarakat 0,020 : 0,010 = 2 jam 2. Membuat transkrip dialog dll 0,022 : 0,010 = 2,2 jam 3. Mengorganisir pelaks. kunjungan keluarga pegawai 0,020 : 0,010 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6,2 jam AK yang diperoleh per hari = 0,062 Saving AK per hari = 0,012 perbulan = 0,012 x 20 = 0,24 Pertahun = 0,24 x 12 = 2,88 Per 4 tahun = 2,88 x = 11,52

81 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PENYELIA
4 thn thn 25 AK/thn AK/thn 12 bln bln 2,08 AK/bln 4,16 AK/bln 20 hr hr 0,104 AK/hr 0,208 AK/hr Kegiatan PH Penyelia Per hari 1. Menyusun rencana krj pelayanan informasi dan kehumasan 0,040 : 0,020 = 2 jam 2. Melakukan wawancara dlm keg pelayanan inf. dan kehumasan 0,030 : 0,020 = 1,5 jam 3. Mengikuti konpres, seminar dll 0,060 : 0,020 = 3 jam Jumlah jam kerja per hari = 6,5 jam AK yang diperoleh per hari = 0,130 Saving AK per hari = 0,026 perbulan = 0,026 x 20 = 0,520 Pertahun = 0,520 x 12 = 6,240 Per 4 tahun = 6,240 x 4 = 24,960

82 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS PELAKSANA PERTAMA
4 thn thn 12,5 AK/thn AK/thn 12 bln bln 1,04 AK/bln 2,08 AK/bln 20 hr hr 0,05 AK/hr ,10 AK/hr Kegiatan PH Pertama Per hari 1. Mengolah isu publik eksternal 0,020 : 0,010 = 2 jam 2. Menyusun profile lembaga 0,090 : 0,010 = 2 jam 3. Menulis latar fakta untuk konpres 0,020 : 0,010 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6 jam AK yang diperoleh per hari = 0,060 Saving AK per hari = 0,010 perbulan = 0,010 x 20 = 0,20 Pertahun = 0,20 x 12 = 2,40 Per 4 tahun = 2,40 x = 9,60

83 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS MUDA
4 thn thn 25 AK/thn AK/thn 12 bln bln 2,08 AK/bln 4,16 AK/bln 20 hr hr 0,104 AK/hr 0,208 AK/hr Kegiatan PH Muda Per hari 1. Mengkaji isu publik dari media dan masyarakat 0,040 : 0,020 = 2 jam 2. Menyusun rencana kerja pelayanan inf. dan kehumasan 0,040 : 0,020 = 2 jam 3. Menganalisis isu hubungan kelembagaan 0,040 : 0,020 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6 jam AK yang diperoleh per hari = 0,120 Saving AK per hari = 0,016 perbulan = 0,016 x 20 = 0,320 Pertahun = 0,320 x 12 = 3,840 Per 4 tahun = 3,840 x 4 = 15,360

84 PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS MADYA
4 thn thn 37,5 AK/thn AK/thn 12 bln bln 3,13 AK/bln 6,25 AK/bln 20 hr hr 0,16 AK/hr ,31 AK/hr Kegiatan PH Madya Per hari 1. Menyusun rencana kerja pelayanan inf. dan kehumasan 0,080 : 0,030 = 2,6 jam 2. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi 0,060 : 0,030 = 2 jam 3. Mengevaluasi penyelenggaraan konpres, seminar dll 0,060 : 0,030 = 2 jam Jumlah jam kerja per hari = 6,6 jam AK yang diperoleh per hari = 0,200 Saving AK per hari = 0,04 perbulan = 0,04 x 20 = 0,80 Pertahun = 0,80 x 12 = 9,60 Per 4 tahun = 9,60 x 4 = 38,40

85 TERIMA KASIH


Download ppt "BAB I KEBIJAKAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google