Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hukum Perikatan Bersumber UU Level Kompetensi III Perikatan Alami (Natuurlijke Verbintenis)/ Perikatan bebas. a.Pengertian perikatan alami.(ps.1359 ayat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hukum Perikatan Bersumber UU Level Kompetensi III Perikatan Alami (Natuurlijke Verbintenis)/ Perikatan bebas. a.Pengertian perikatan alami.(ps.1359 ayat."— Transcript presentasi:

1 Hukum Perikatan Bersumber UU Level Kompetensi III Perikatan Alami (Natuurlijke Verbintenis)/ Perikatan bebas. a.Pengertian perikatan alami.(ps.1359 ayat 2): Perikatan alam yg secara sukarela dipenuhi,tak dapat dituntut pengembaliannya./ perikatan yg tidak dapat dituntut pelaksanaannya dimuka pengadilan  perikatan tanpa aksi  berkaitan dng Schuld tanpa haftung,contoh utang yg timbul dari perjudian  ps.1788, 1791 KUH Pdt. b.Penafsiran sempit dan penafsiran luas perikatan alamiah serta unsur-unsur mendesaknya kewajiban. Menurut ajaran sempit,adanya perikatan alam didasarkan pada hukum positif,baik yg sejak semula memang tidak mempunyai tuntutan hukum,misal ps.1788 BW.maupun oleh karena keadaan yg timbul kemudian tuntutan hukumnya menjadi hapus,misalnya perikatan yg masih ada setelah terjadi nya homologatie dari suatu accoord dalam kepailitan. Jadi menrut penafsiran sempit perikatan bebas ialah prikatan yg eksistensinya hanya diakui oleh undng-undang.

2 Apa itu schuld dan haftung ? A B Debitur : Kreditur Pada Debitur terdapat 2 unsur yaitu Schuld dan haftung Schuld adalah utang debitor Haftung adalah harta kekayaan debitor yg dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitor tersebut. Perikatan;(1233 KUH Pdt): 1.Bersumber persetujan./perjanjian 2.B ersumberUndang-Undang(1352KUH Pdt) : a.UU krn perbuatan manusia(1353):  Perbuatan menurut hukum dan Perbuatan melawan hukum.(1365) b.Melulu UU:Pekarangan yg berdampingan&alimentasi(104).

3 Penafsiran luas Pengertian disini adalah merupakan perikatan bebas yg timbul dari norma-norma kesusilaan dan kepatutan yang tak tertulis.  Drucker Arrest Hoge Raad 3 januari 1919 tentang perbuatan melanggar hukum yg menjadi titik tolak penafsiran luas.

4 Ajaran sempit tidak mengakui kewajiban kewajiban yg timbul dari moral dan kesusilaan. Menurut ajaran luas perikatan alam timbul karena kepatutan dan kelayakan. Contoh kasus Hoge Raad th 1926 membuat putusan kasus seorg arsitek dr kotamadya menerima uang suap dan krn menyesal telah menyetorkan uang tsb kedlm kas kotamadya.Arsitek tsb menuntut pengembalian uang tsb atas dasar pembayaran yg tidak terutang.Tututan tsb ditolak oleh Hoge Raad,krn penyetoran tsb dianggap perikatan alami,shg menurut ps ayat 2 tidak dapat dituntut pengembaliannya. (memenuhi unsur moral dan kepatutan. Jadi Yg dapat dianggap sbg perikatan alam adalah : a)Perikatan yg berdasarkan kekuatan UU atau kehendak para pihak sejak semula tidak mengandung hak penuntutan b)Yang semula merupakan perikatan sipil,akan tetapi krn keadaan yg terjadi kemudian kehilangan hak tuntutannya c)Kewajiban yg timbul dr moral dan kepatutan yg bersifat mendesak.

5 Beberapa perikatan alami/perikatan bebas di dalam KUH Perdata Ps.1766,dimana ditentukan bahwa apabila debtur membayar bunga atas utangnya tanpa diperjanjikan bunga,tidak menuntut pengembalian bunganya berdasarkan pembayaran yg tidak terutang. Pasal 1788 yg menyatakan utang yg timbul dari perjudian tidak dapat dituntut pemenuhannya.

6 c. Pengertian perikatan alami yang baru (Natuurlijke Verbintennis). Menurut pendapat umum perikatan bebas/ perikatan alami ialah perikatan dalam arti kata hukum berdasarkan kewajiban-kewajiban kesusilaan dan kepatutan yg mendesak yg memberi hak kepada kreditor atas pelaksanaannya tanpa aksi. Sepanjang lembaga hukum ini semakin lama semakin diakui,maka timbullah kecenderungan untuk memberikan kepadanya akibat-akibat hukum lainnya. Yg dapat dikelompokkan sbb:

7 Contoh Pengelompokan 1. Pembyaran perikatan bebas secara sukarela (lihat pasal 1359 KUH Pdt  ada unsur sukarela  tidak dapat dituntut kembali. 2. Debitor dapat menguatkan atau merubah periktan bebas menjadi perikatan biasa. 3. Dengan pelaksanaan dan penguatan perikatan bebas diakibatkannya pengeterapan ketentuan-ketentuan tentang penghibahan 4. Akibat -akibat hukum lainnya dari perikatan bebas pada umumnya harus dinili secara insidental.

8 d.Mengenai pembayaran sukarela. Pasal 1359ayat2 berbunyi: Terhadap perikatan- perikatan bebas yg secara sukarela dipenuhi,tak dapat dilakukan penuntutan kembali,contoh pemberian hadiah, Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata yg dimaksud alami adalah perikatan yg pemenuhan hutangnya tidak dapat digugat,sebagai lawannya dari perikatan alami adalah perikatan perdata,dimana pemenuhan hutangnya dapat digugat.

9 E. Debitor dapat menguatkan atau mengubah perikatan alamiah menjadi per ikatan biasa. Contoh 1.:seorg kaya ditolong oleh orang miskin dari dalam sungai,kalau tdk tertolong org kaya tsb mati. Orang kaya tersebut wajib memberikan hadiah uang kpd simiskin tsb.Hdiah tersebut adalah perikatan wajar berdasarkan kesusilaan dan kepatutan.  tidak sangat mendesak Contoh 2.:arrest H.R.tanggal 22 April 1937,hubungan seorg kakak iparnya sendiri telah melahirkan anak dan menjanjikan untuk memberikan tunjangan sejumlah uang tiap tahunnya,perjanjian tanpa notaris.Setelah berjalan beberapa tahun tunjangan itu dihetikan.Wanita itu menggugatnya bahwa itu merupakan kewajiban kesusilaan dan kepatutan yg wajib dipenuhi,HR setuju.  sangat mendesak sebab kalau tidak ditolong anak dan ibu menjadi terlantar dan jatuh miskin.  artinya kakak ipar tadi sanggup membayar dengan mengeluarkan surat pengakuan hutang.

10 f. Dengan pelaksanaan dan penguatan perikatan alamiah diakibatkan adanya pengetrapan ketentuan-ketentuan ttg penghibahan Sebagai contoh : Arrest Hoge Raad tanggal 30 Nopember 1945 yg mengakui kewajiban kesusilaan dan kepantasan mengenai pemberian nafkah pada isteri yang ditinggal mati oleh suami.Dalam mempertimbangkan soal apakah ada unsur “kewajiban yang mendesak”,maka hakim dalam banyak hal harus bekerja secara insidental.

11 g.Akibat Hukum dari perikatan alamiah pada umumnya dan harus dinilai secara insidentil. Contoh : Standar dari penafsiran yang harus dilakukan secara insidental dari ketentuan- ketentuan dalam UU ialah “Actio Pauliana”(pasal 1341 BW).Pada umumnya orang berpendapat bahwa baik pelaksanaan maupun penguatan perikatan bebas,walaupun bersifat terutang dalam arti kata p.1359,namun harus bersifat “tidak wajib”dalam arti kata p.1341.Dengan “perbuatan tidak wajib”dimaksudkan semua pembayaran yang tidak dapat dituntut pelaksanaannya dimuka pengadilan, termasuk perbuatan tak wajib “perikatan bebas”.

12 LEVEL KOMPETENSI IV Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad) A.Istilah dan pengertian onrechtmatige daad Istilah dari onrechtmatige daad  perbuatan melawan hukum.  pasal 1365 KUH Pdt berbunyi: Setiap perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Aliran legisme di Belanda sejak th 1838-abad 20 besar pengaruhnya  perbuatan melanggar hukum ditafsirkan “perbuatan melanggar UU”

13 \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Pengaruh aliran legisme yg berpendapat bahwa “perbuatan melawan hukum” ditafsirkan dengan “perbuatan melawan UU”  penafsiran sempit lihat pasal Sebelum tahun 1919 Hoge Raad menafsirkan “perbuatan melanggar hukum”ssecara sempit adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif org lain atau yg bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan,dan dlm hal ini kita hanya harus mengindahkan hak dan kewajiban hukum legal. Jadi perbuatan melanggar hukum itu sama dengan perbuatan tidak sah/legal.Maka jelaslah bahwa penafsiran sempit itu merugikan orang banyak, sebab tidak semua kepentingan dilindungi oleh UU. Contoh: perdagangan dan perindustrian yg dirugikan penafsiran sempit yaitu kasus tentang persaingan tdk jujur, iklan yang menyesatkan. Apa itu Penafsiran luas?  lihat pasal 1236,1239,1240, 1242 BW.

14 B.Onrechtmatige daad dikaitkan dengan wanprestasi dan onrechtmatigedaad dikaitkan dengan perbuatan pidana Onrechtmatige daad dikaitkan dengan perbuatan pidana  pasal 1370,1371 BW mengatur dua peristiwa khusus yaitu perbuatan melawan hukum : pembunuhan dan melukai.  yg dilakukan dengan sengaja atau tanpa adanya kurang hati-hati dapat merugikan orang lain. Sehingga disini terhadap korban selain ia mendapat ganti kerugian diberikan biaya-biaya penyembuhan,juga harus diganti kerugian yg disebabkan oleh luka atau cacat tersebut Penghinaan .perbuatan pidana  yg melawan hukum lihat pasal KUH Pdt Onrechtmatige daad dikaitkan dengan wanprestasi 

15 Gugatan melawan hukum dan wanprestasi (Samenloop van rechtsvorderingen). Perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan suatu perbuatan yg bertentangan dengan kepatutan yg ada dalam pergaulan masyarakat yg krn kesalahannya merugikan kpd org lain, hrs mengganti kerugian itu. Kewajiban ini adalah merupakan perikatan yg timbul dr perbuatan melawan hukum. Sudah jelas disini bahwa menurut sejarah maupun menurut sistematika dari UU bahwa wanprestasi tdk termasuk pengertian perbuatan melawan hukum. Contoh : dalam perjanjian jual beli,bilamana penjual tidak menyerahakan barang tepat pada waktu,ii menimbulkan gugatan wanprestasi. Namun apabila seseorang melempar batu kecendela kaca orang,pecah shg menimbulkan kerugian,dapat digugat sbg perbuatan melawan hukum.

16 c. Unsur-unsur pasal 1365 KUH Pdt Yaitu :  Pelanggaran hak subyektif  Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat  Bertentangan dengan kesusilaan yg baik  Bertentangan dengankepatutan

17 Level Kompetensi V Syarat-syarat materiel yg hrs dipenuhi untuk menuntut kerugian a.Dasar-dasar pembenar (Rechtvaardigingsgronden) yaitu: 1)Keadaan memaksa(overmacht).  ps.48 KUH Pidana 2)Pembelaan terpaksa(noodweer)  ps.49 (1). 3)Melaksanakan UU (wettelijke voorscrift)dan Wettelijke bevoegheid).  ps.50KUH Pdn 4)Perintah jabatan (ambtelijke bevel)  ps.51(1)KUH Pdn Yg dimaksud alasan pembenar adalah alasan yg mengakibatkan debitor tdk melaksanakan kewajibannya sesuai perikatan pokok/asal,tdk diwajibkan untuk mengganti kerugian biaya dan bunga. Alasan pembenar dlm arti pemaaf yg diperbolehkan tsb bersifat limitatif,dng pengertian selain yg disebutkan dlm KUH Pdt tdk dimungkinkan bagi debitor untk mengajukan alasan lain yg dpt membebaskannya dr kewajiban untk mengganti biaya, kerugian dan bunga dlm hal debitor telah cidera janji. Hal ini harus dibedakan dr suatu keadaan dimana kreditor tidak menuntut pelaksanaan penggantian biaya,kerugian dan bunga dari debitor yg cidera janji..

18 Level Kompetnsi VI Kesalahan(schuld) dan kerugian( schade)dalam hal terjadinya onrechtmatige daad a.Pengertian kesalahan dalam arti sifat melawan hukum  pasal b.Kealpaan sbg lawan kesengajaan  1366 c.Pengertian dan sifat kerugian d.Pertanggungan jawab pelaku atas kesalahan dan atas kerugian yg timbul karena onrechtmatige daad.

19 Level Kompetensi VII Hubungan sebab akibat/hubungan kausal dlm hal terjadinya onrechtmatige daad A. Kajian teoritik mengenai Individualiserende theorie. B.Kajian teoritik mengenai Generaliserende theorie

20 Level Kopetensi VIII Tuntutan yg dpt didasarkan pada pasal 1365KUH Pdt a)Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yg ditimbulkan b)Ganti rugi dlm bentuk natura atau dikembalikan dalam bentuk semula c)Pernyataan bahwa perbuatan yg dilakukan adalah melawan hukum d)Melarang untuk melakukan suatu perbuatan e)Meniadakan sesutu yg ditiadakan secara melawan hukum f) Pengumuman dari keputusan onrechtmatige daad atau dr sesuatu yg telah diperbaiki.

21 Level Kompetensi IX Kajian teoritik ajaran relativitas atau schuld norm theorie(teori norma) a.Pembahasan Arrest Hoge Raad ( yurisprudensi) HR NJ (Ontengenings arrest) b.Pembahasan Arrest Hoge Raad (yurisprudensi ) HR NJ (Brandstichtings arrest) c.Pembahasan Arrest Hoge Raad (yurisprudensi) HR NJ (Atiba arrest)

22 Level Kompetensi X Tanggung Gugat(Aanprakelijkheid) a.Tanggung gugat untuk kerugian yg disebabkan krn perbuatan melawan hukum oleh org lain. b.Tanggung gugat orang tua dan para wali c.Tanggung gugat majikan dan mereka yg mengangkat orang lain d. Tanggung gugat guru-guru dan kepala tukang

23 Level Kompetensi XI Tanggung Gugat yg disebabkan krn barang yg berada dibawah pengawasannya a.Tanggung gugat mengenai benda pada umumnya b. Tanggung gugat mengenai kerugian yg ditimbulkan oleh binatang c. Tanggung gugat mengenai kerugian yg disebabkan karena robohnya gedung

24 Level Kompetensi XII Onrecht matige daad terhadap jiwa dan tubuh Pembahasan ketentuan pasal 1370 KUH Perdata Pembahasan ketentuan pasal 1371 KUH Perdata

25 Level Kompetensi XIII Onrechtmatige daad terhadap kehormatan Pembahasan ketentuan pasal 1372 s/d 1389 KUH Pdt.

26 Level Kompetensi XIV Onrechtmatige daad oleh Badan Hukum dan organ-organnya,onrechtmatige daad untuk lingkungan hidup, onrechtmatige daad untuk produk, onrechtmatige daad overheids daad (penguasa). a.Tanggung gugat dari Badan Hukum dan organ- organnya b.Tanggung gugat untuk lingkungan hidup c.Tanggung gugat untuk produk

27 d. Tanggung gugat untuk penguasa dan wewenang pengadilan,serta perkembangan yurisprudensi.


Download ppt "Hukum Perikatan Bersumber UU Level Kompetensi III Perikatan Alami (Natuurlijke Verbintenis)/ Perikatan bebas. a.Pengertian perikatan alami.(ps.1359 ayat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google