Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik Hariadi Kartodihardjo Solo, 13 November 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik Hariadi Kartodihardjo Solo, 13 November 2013."— Transcript presentasi:

1 ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik Hariadi Kartodihardjo Solo, 13 November 2013

2 Isi Presentasi 1.Pendahuluan 2.Pemetaan Isu Kehutanan 3.Perkembangan Inisiatif sd Akhir Isu Paradigmatik dan Rute Pembaruan 5.Paradigma Pembangunan Kehutanan 6.Strategi Pelaksanaan Perubahan

3 Pendahuluan Arah pembangunan kehutanan ditentukan oleh kebijakan, pasar, institusi dan kapasitas pelaku; Masalah: kawasan—konflik—penegakkan hukum—keruwetan birokrasi, bersumber dari paradigma dan kontestasi kekuasaan—proses pembuatan dan implementasi kebijakan; Banyak ide/gagasan dan tindakan—jejaring kekuasaan. Ide/gagasan baru berada ditengah- tengah proses tarik-menarik kepentingan. 11

4 PULAU/ REGION-AL PARAMETER (Persentase) PROPORSI LUAS KH TERHADAP PULAU PENGUKUH- AN KH (penetapan KH) USULAN PERUBAHAN KH DALAM RTRWP WILAYAH PENGELO- LAAN DI TINGKAT TAPAK KONFLIK PEMANFA- ATAN /PENGGUNA AN KH WILAYAH ADAT DESA DI DALAM, TEPI DAN SEKITAR KH SUMATERA 54,6227,2823,8370,26Tinggi JAWA 27,9465,900,0092,28 Sedang- tinggi Rendah BALI, NUSRA 37,9326,490,0076,74Rendah KALIMAN- TAN 65,8419,7622,9079,81Tinggi SULAWESI 64,2928,5113,6469,78Sedang MALUKU 91,6820,8033,8455,94Sedang PAPUA 96,995,024,6855,54RendahTinggi3.528 Kondisi Pengelolaan Kawasan Hutan Nasional, 2011 Pemetaan Isu Kehutanan 22

5 Gap Antar Pulau di Indonesia Pulau Besar/ Ekoregion Beberapa Kondisi % Luas Pulau (trhdp luas Ind) % Luas kawasan hutan (thdp Ekore- gion) Penduduk PDB dlm Milyard Rp Pangan (Padi: 2010) Jumlah Ekoregion thdp Indonesia Kepadat-an (%) (Juta jiwa)(%)(jiwa/km2)(Rp)% Juta Ton Jawa6,6727,94136,6157, , ,454,7236,37 Sumatera21,1367,7950,6321,31125, ,922,8715,20 Bali-Nusra3,8337,1713,075,50178, ,24,813,20 Sulawesi8,2373,6717,377,31110, ,310,526,99 Kalimantan30,0466,5013,795,8024, ,56,664,43 Maluku Papua 29,2385,366,172,5911, ,80,410,28

6 IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN LINDUNG NoPulauJumlah IUP Luas Total SK (Ha) Luas tumpang tindih dengan HL (Ha) 1Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Maluku dan Maluku Utara Papua dan Papua Barat Bali dan Nusa Tenggara IUP Pusat Total Sumber: Ditjen Minerba, 2013

7 PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA PKP2B = 79 KK = 39 IUP mineral logam = IUP non logam & batuan = IUP Batubara = STATUS 26 SEPTEMBER 2013 Jawaban kondisi saat ini – no 2

8 Indeks KLH, 2013 DAS Citarum Ciliwung B Solo Cimanuk Brantas Progo Cisadane Serayu Citanduy IKLH KategoriJelek Sedang Baik IKLH=Lahan dan Vegetasi, Air, Keanekaragaman Hayati

9 Sumberdaya Air, MenPU, 2013

10 Air Maya Produk Hasil Pertanian 2010 Menurut Pulau Utama Indonesia 7 Sub-sektor yang ditinjau : 01. Tanaman Pangan 02. Sayuran termasuk kentang 03. Buah-buahan 04. Tanaman perkebunan 05. Daging ternak 06. Daging unggas 07. Telur dan susu sapi Sumber: KemenPU, 2013

11 Luas Sawah Eksisting dan Kebutuhan Swasembada Beras 2029 Sumber: KemenPU, 2013

12 12 SDA & LH Pendukung Utama Sumber Penghidupan Penduduk Miskin

13 Bencana, (BNPB, 2013)

14 1.Usaha Besar & Kepentingan Umum Jenis Pemanfaatan dan PenggunaanJuta Ha% a. IUPHHK-HA24,88 b. IUPHHK-HT9,39 c. IUPHHK-RE0,19 d. Pelepasan kebun & trans5,93 e. IPPKH-Tambang, dll0,62 Jumlah 141,01 99,49 2.Usaha Kecil dan Masy Lokal/Adat Jenis PemanfaatanJuta Ha% a. IUPHHK HTR0,16 b. Hutan Desa0,003 c. Hutan Kemasyarakatan0,04 Jumlah 20,21 0,51 Jumlah 1 dan 2 41,69100,00 Sumber: PermenHut No. 49/2011 Kondisi Ketimpangan Pemanfaatan Hutan, 2011

15 Indeks Tata Kelola Indeks Tata Kelola Indeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5); Nilai rata-rata Pusat— Propinsi—Kab: 2,78—2,39— 1,80; Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, Sulteng—Musi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu. Indeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5); Nilai rata-rata Pusat— Propinsi—Kab: 2,78—2,39— 1,80; Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, Sulteng—Musi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu. Sumber: UNDP, 2013

16 Peran Isu Tata kelola Peran Isu Tata kelola Pusat: – Peningkatan kapasitas dapat menaikkan indeks isu Hukum & Kebijakan terkait hak dan kelola tetapi belum diikuti peningkatan kinerjanya; – Isu utama: open akses kawasan hutan dan konflik. Propinsi: – Isu utama: rendahnya indeks penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi; Pusat: – Peningkatan kapasitas dapat menaikkan indeks isu Hukum & Kebijakan terkait hak dan kelola tetapi belum diikuti peningkatan kinerjanya; – Isu utama: open akses kawasan hutan dan konflik. Propinsi: – Isu utama: rendahnya indeks penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi; open akses konflik I S U P G A biaya transaksi penegakan hukum Pusat Propinsi 16 Sumber: UNDP, 2013

17 Implikasi Lemahnya Tata Kelola Kehutanan bagi Politik Kehutanan Sumber: Transparancy International, 2012 Elites consolidated power Enforcement capacity is weakened Compromise

18 Pemetaan Isu Hutan INDUSTRI EKSTRAKTIF TATA KELOLA: Soal birokrasi & korupsi AIR KONFLIK SOSIAL KETIMPANGAN ALOKASI MANFAAT KEMISKINAN HUTAN PANGAN

19 Perkembangan Inisiatif, akhir K/L – KPK Onemap Inpres 2/13 Inpres 6/13 Roadmap Multi- doors approach UU P3H Roadmap Tarif Ekspor Hutan sbg Asset Tim Percepatan (UKP4  KPK) 12 K/L – KPK Resolusi Konflik  Kemenhut Kawasan Hutan Ekonomi Kehutanan Koordinasi Lintas K/L Konservasi, Rehabilitasi, Perlindung- an33 1.RPJM-Perpres 5/10; MP3EI- Perpres 32/11; RKTN-Permen 39/11, tidak sinkron; 2.RANGRK- Perpres 61/11; Stranas REDD+; SRAP, belum berjalan; 3.UU 26/07 dan UU 32/09 belum berjalan efektif; 4.Putusan MK 45/11, 35/12 delegitimasi kawasan hutan. 1.RPJM-Perpres 5/10; MP3EI- Perpres 32/11; RKTN-Permen 39/11, tidak sinkron; 2.RANGRK- Perpres 61/11; Stranas REDD+; SRAP, belum berjalan; 3.UU 26/07 dan UU 32/09 belum berjalan efektif; 4.Putusan MK 45/11, 35/12 delegitimasi kawasan hutan.

20 Agenda NKB-12 Kementerian/ Lembaga— KPK-UKP4

21 Variable—Corruption Impact Assesment Variable CIAPengertianPeraturan, Data, Wawancara Kemudahan Pelaksanaan IUPHHK-HA IUPHHK-HTIPPKH 1.Kecukupan Beban Pelaksanaan Kewajaran biaya & korbanan dlm melaksanakan peraturan 2.Kecukupan tingkat hukuman Besaran hukuman dibandingkan dng aturan sejenis 3.Kemungkinan perlakukan memihak Apakah kelompok tertentu diuntungkan Ketepatan Kebijakan 1.Kejelasan peraturan Kejelasan siapa, apa, dan batasan kewenangan 2.Ketepatan lingkup kewenangan Ketepatan kewenangan diukur dari norma lokal dan intn’l 3.Keobyektifan standar kebijakan Kejelasan pelaksanaan diskresi dan penjabarannya oleh pihak 3 Transparansi Prosedur Administrasi 1.Akses dan Keterbukaan Keterbukaan pembuatan & pelaksanaan peraturan 2.Dapat diprediksi Proses izin dan administrasi pelaksanaan dapat diprediksi 3.Sistem pengendalian korupsi Ada kontrol khusus pelaks korupsi dan dijalankan scr konsisten

22 Temuan Sementara Penyebab Langsung: Peraturan, izin dan pengesahan. – Rekomendasi Gubernur/Bupati – Multi-interpretasi – Lama waktu tidak dipenuhi dan tidak pasti – Tidak dapat dilaksanakan tetapi harus dilaporkan – Penetapan jumlah produksi Hubungan sosial terkait pengamanan usaha dan dana lainnya Penyebab Tidak Langsung: – Kualitas birokrasi. – Sistem sangsi/hukuman. – Kontrol institusi : efektivitas supervisi, kebebasan press/media; efektifitas audit. – Hilangnya transparansi. – Kurangnya contoh dari pimpinan.

23 Isu Paradigmatik & Rute Perubahan T EKNOLOGI, KEADILAN DAN KORUPSI : Pilihan teknologi dan manajemen tidak peka terhadap persoalan ketidak-adilan, transparansi, dan biaya transaksi tinggi; S IMBOLISASI LUAS KAWASAN HUTAN : keyakinan pada aspek legalitas saja tidak mampu menghentikan perusakan hutan secara de facto. Gap statistik dan fakta; M ONOPOLI INTERPRETASI : Tidak dipenuhinya asumsi (RHL, Tata-batas) tetap menjadi kebenaran. 44

24 P ERUBAHAN DI PUSAT KEKUASAAN : ilmu mengelola hutan dilaksanakan tanpa ilmu mengelola manusia. Keberhasilan dianggap hanya dari penegakan hukum. Perubahan harus dari “dalam” melalui inklusi ide/gagasan; J ARINGAN PEMBARUAN : Perubahan paradigmatik berangkat dari cara pikir—perlu network “luar-dalam” untuk menggeser cara pikir;

25 Isu Integrasi dan Inklusifitas S UBSTANSI : pengelolaan hutan serbaguna— pengelolaan ekosistem selaras dengan pelestarian bentang alam: pengembangan paradigma, komunikasi sosial, proses inklusif (knowledge- based society), agenda dan keberlanjutannya; L OMPATAN : menjembatani 2 sudut pandang— natural science-asosial dan social science-believe sharing; R ANAH PERUBAHAN : kebijakan, peraturan, struktur organisasi, manajemen, perencanaan, pendidikan, proses politik, penelitian inter-disiplin, berfikir ulang gagasan dan aksi saat ini. 55

26 BIODIVERSITY DARATAN HUTAN KONSERVASI BIODIVERSITY DARATAN HUTAN KONSERVASI HUTAN PRODUKSI BIODIVERSITY DARATAN HUTAN LINDUNG BIODIVERSITY DARATAN HUTAN LINDUNG EKOSISTEM PANTAI DAN PESISIR EKOSISTEM PANTAI DAN PESISIR EKOSISTEM PULAU KECIL EKOSISTEM PULAU KECIL KERUSAKAN LAHAN KERUSAKAN LAHAN KONSERVASI SUMBER AIR KONSERVASI SUMBER AIR EKOSISTEM LAUT EKOSISTEM LAUT BIODIVERSITY PERAIRAN BIODIVERSITY PERAIRAN PENCEMARAN AIR PENCEMARAN AIR BIODIVERSITY DARATAN BIODIVERSITY DARATAN EKOREGION: Integrasi Pengelolaan Biofisik & Sosial Untuk Pengendalian Beban dan Tekanan

27 Penetapan target pencapaian pembangunan lebih terbuka—dan ditetapkan dengan basis ekosistem- spasial; Akuntabilitas dan transparansi penetapan dan penggunaan anggaran; Pengembangan sistem karier SDM sesuai standar profesionalitas, serta penetapan pejabat yang terbuka bagi publik; Proses pengurusan dan pelaksanaan—termasuk mekanisme pembayaran iuran, pajak, dll—serta penilaian izin yang terbuka bagi publik. Akses yang lebih terbuka atas data/informasi/peta yang dikelola oleh K/L terkait hutan.

28 T e r i m a k a s i h


Download ppt "ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik Hariadi Kartodihardjo Solo, 13 November 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google