Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH."— Transcript presentasi:

1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2 Esensinya: 1.Bagaimana wewenang, hak & kewajiban Daerah ditopang oleh manajemen keuangan “modern”. 2.Perlu PP tentang Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuda (Pasal 182 & Pasal 194). Landasan Pikir Pengelolaan Keuangan Daerah UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PPPPPP UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 REVISI PP 105 PemerintahanDaerah misal: SAP, dstnya OmnibusRegulation

3 Tujuan Utama Pengelolaan Keuangan Daerah 1.Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. 2.Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. MoneyFollowsFuction UU 32/2004 PemerintahanDaerah HAK Pasal 21 KEWAJIBAN Pasal 22 KELOLA& IMPLEM ENTASI Masyarakat 1.Kesejahteraan Rakyat 2.Demokratisasi 3.Otonomi 4.Efisiensi & Efektivitas Sumber daya 5.Pemberdayaan masyarakat RKPD Pendapatan Pendapatan Belanja Belanja Pembiayaa n Pembiayaa n REVISI PP 105 Pasal 23 (1) (2) Pengelolaan Keuda Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial Pasal 167 ayat (3): SABSAB SPMSPM Standar HargaStandar Harga Tolok Ukur KinerjaTolok Ukur Kinerja Urusan Wajib Pilihan Concurrent

4 UU No. 18 / 1965 PP. 36 / 1972 PP. 48 / 1973 Kep. MDN 22 / 1974 UU No. 5 / 1974 PP. 5 / 1975 PP. 6 / 1975 Per. MDN 11 / 1975 UU No. 22 / 1999 PP. 105 / 2000 Kep. Mendagri 29 / 2002 UU No. 32 / 2004 PP 58 / 2005 Per.Mendagri…/2006

5 Sumber pendanaan UU No.33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PAD UU No.34/2000 Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Belanja Surplus/ Defisit PenerimaanPembiayaan DesentralisasiDekonsentrasi Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa APBN BHP dan BP BHP dan BP DAU DAK Kewenangan UU No.32/2004 APBD Pelaksanaan Kewenangan KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Dana Cadangan SILPA Tahun Lalu Pinjaman Daerah

6 Sumber pendanaan UU No.33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PAD UU No.34/2000 Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Belanja Surplus/Defisit PenerimaanPembiayaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa Dekonsentrasi Desentralisasi APBN Kewenangan UU No.32/2004 APBD PP TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL PP 00/2006 Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah RPP RKA-SKPD PP 65/2001 PP 66/2001 PP 55/2005 Dana Perimbangan PP 57/2005 Hibah Kepada Daerah PP 54/2005 Pinjaman Daerah PP 23/2003 PP 56/05 SIKD

7 LANDASAN YURIDIS PP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang- undangan. UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 182 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 194

8 LANDASAN YURIDIS PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara Pasal 69 ayat (4) Pasal 82 UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 86

9 MENGAPA PERLU DISEMPURNAKAN? Pada waktu PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/02 diterbitkan, belum ada paket UU mengenai Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekarang UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, UU 25/2004, UU 32/2004 dan UU 33/2004 serta PP 24/2005 sudah terbit, sehingga perlu Revisi PP 105/2000. dan Kepmendagri 29/2002 Pengaturan belum jelas atau terlampau singkat atau lampiran tidak sesuai dengan pasal-pasalnya Redaksional yang kurang tepat

10 BAGAIMANA CARA MENYESUAIKAN Menyesuaikan dengan UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/04, UU 25/04 UU 32/04 dan UU 33/04 Menyesuaikan dengan PP 24/05 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan Meneliti dan memperbaiki redaksional

11 OMNIBUS REGULATIONS PENGATURAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU DALAM SATU PERATURAN PERUNDANGAN SAJA BERTUJUAN AGAR MEMUDAHKAN DALAM PELAKSANAANNYA DAN TDK MENIMBULKAN MULTI TAFSIR DALAM PENERAPANNYA, SEHINGGA TIDAK MEMBINGUNGKAN PEMERIKSA DAN PELAKSANA MEMUAT KEBIJAKAN TERKAIT DGN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.

12 1. Hak Negara untuk 2. Kewajiban Negara untuk 3. Pemerimaan 4. Pengeluaran 5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah 7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah KEU NEG memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang melakukan pinjaman tugas layanan umum membayar tagihan pihak ketiga Negara Daerah Negara Daerah

13 3 Ruang Lingkup Keuangan Daerah Pajak Hak Retrebusi Pinjaman Menyelenggarakan urusan Kewajiban pemerintahan daerah Membayar tagihan pihak ketiga Penerimaan Pengeluaran tidak dipisahkan Kekayaan daerah dipisahkan Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda Keuangan Daerah

14 11 KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota Sekda Koordinator KPKD PPKDKabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan (daerah) P.PA/ PB Kadin/ Kaban/ Kakan/ dsb Kuasa Kasubdin/ Kabid/ dsb PA / PB PPTKUnit kerja SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan Penerimaan Bendahara Pengeluaran Hierarkis Pejabat

15 13 Menambah ekuitas dana lancar Hak daerah Tidak perlu dibayar kembali Mengurangi ekuitas dana lancar Kewajiban daerah Tidak akan diperoleh Pembayarannya kembali Penerimaan yang perlu dibayar kembali Pengeluaran yang akan Diterima kembali Pendapatan daerah Belanja Daerah Pembiayaan daerah Struktur APBD

16 14 PAD Dana Penimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Klasifikasi menurut fungsi Klasifikasi menurut program dan kegiatan sesuai Urusan Pemerintahan Penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah Struktur APBD

17 15 Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang syah Dana Bagi Hasil DAU DAK Hibah Dana Darurat Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

18 16 Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Belanja Daerah Urusan wajib Peningkatan Pelayanan dasar Pedidikan Kesehatan Fasilitas sosial Fasilitas umum Mengembangkan sistem jaminan sosial Potensi unggulan Kondisi/ kekhasan Daerah seperti : Pertambangan, perikanan, Pertanian, perkebunan, Kehutananan dan pariwisata Urusan pemerintahan Urusan Pilihan

19 17 Klasifikasi Belanja OrganisasiFungsiKegiatanProgram Urusan pemerintahan Fungsi pegelolaan Keuangan negara Jenis Bel. pegawaiHibah Bel. Barang dan jasa Bantuan sosial Bel. Modal Bagi hasil dan bantuan keuangan Bunga Bel. Tidak terduga Subsidi

20 18 Digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara Terdiri dari : a..Pelayanan umum b. Ketertiban dan keamanan c. Ekonomi d. Lingkungan hidup e. Perumahan dan fasilitas umum f. Kesehatan g. Pariwisata dan kebudayaan h. Agama i. Pendidikan j. Perlindungan sosial KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI

21 19 Digunakan dalam penyusunan APBD terdiri dari : a.Belanja pegawai b.Belanja barang dan jasa c.Belanja modal d.Bunga e.Subsidi f.Hibah g.Bantuan sosial h.Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta i.Belanja tak terduga KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

22 1. RPJPD = 20 tahun 2. RENSTRADA = RPJMD = 5 tahun 3. RENSTRA SKPD = 5 tahun 4. RKPD = 1 tahun 5. RK-SKPD = 1 tahun LINGKUP PERENCANAAN DAERAH

23 RPJM NASIONAL RKP RAPBNAPBN RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RAPBDAPBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA – SKPD PENJABARAN APBD RENSTRA KL RENJA KL RKA - KLRINCIAN APBN dijabarkan Pedoman dijabarkan diacu Pedoman Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PERENCANAAN PROGRAMPENGANGGARAN diacudiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman KUA Pedoman RPJP NASIONAL Pedoman PPAS

24 KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RPJMD PANITIA ANGGARAN DPRD Sosialisasi kpd Masy RKA SKPD RAPBD Perda APBD Klarifikasi RAPBD Pengajuan Raperda APBD PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD PEMDA DPRD RKPD KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP) EVALUASI KINERJA MASA LALU EVALUASI KINERJA MASA LALU Persetujuan Raperda APBD PERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKA SKPD SATKER RKSKPD RENSTRA SKPD Jaring asmara MUSRENBANGDA TIM ANGGARAN PEMDA SATKER Evaluasi Raperda APBD

25 APBD KUA FKPD Prioritas & Plafon Ang Sem RKA POKOK2PIKIRAN PenjabaranAPBD RAPBD DPA SKPD RPJMDRKPD RKA SKPD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

26 RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD STRATEGI & PRIORITAS APBD RASK RAPBD PERDA APBD KPTS KDH PENJABARAN APBD DASK RPJPD RPJMD / RENSTRADA RKPD/RENSTA-SKPD/RK-SKPD KU APBD (KUA) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) RKA- SKPD RAPBD PERDA APBD SESDH DIEVALUASI PERATURAN KDH PENJABARAN APBD SESUDAH DIEVALUASI DPA-SKPD KEPMENDAGRI No. 29/2002 PP 58/2005 & PER MDN BARU DOKUMEN

27 BAGAN KODE kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan kode bidang pemerintahan kode unit organisasi kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening bagian belanja XXX X kode kegiatan kode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan kode fungsi kode organisasi kode program kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan XXX KEPMENDAGRI 29/2002 PENYEMPURNAAN kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan

28 SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD RenstraSKPD RenjaSKPDRKPD KUAPPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD Tim Anggaran Pemda RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP RPJM NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

29 STRUKTUR APBD Pendapatan Daerah : Pendapatan Daerah : pendapatan asli daerah; pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah : Belanja Daerah : belanja pegawai; belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja barang dan jasa; belanja modal; belanja modal; bunga; bunga; subsidi subsidi hibah; hibah; bantuan sosial; bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;dan belanja tidak terduga. belanja tidak terduga. Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah. Penerimaan Penerimaan Pengeluaran Pengeluaran

30 DOKUMEN PENGANGGARAN (RKA-SKPD) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan : pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

31 DPRD DPRD Dibahas bersama DPRD & Pemda Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERGUB APBD (3 hari) Tidak Setuju Membuat RAPERGUB Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Pengesahan MDN (30 Hari) MDN (15 hari) Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Tdk Disempurnakan MDN membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya GUBERNURmenetapkanPER-GUB PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI & PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD Setuju RAPERDA APBD RAPERGUB PENJABARAN APBD GUBERNURmenetapkan PERDA & PER-GUB Tdk Sesuai Dgn UU Penyempurnaan (7 Hari) Melewati Batas waktu Evaluasi

32 DPRD DPRD Dibahas bersama DPRD & Pemda Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERBUP/WAL APBD (3 hari) Tidak Setuju Membuat RAPERBUP/WAL Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Pengesahan Gubernur (30 Hari) Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Tdk Disempurnakan GUB membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya Bupati/WalikotamenetapkanPER-BUP/WAL PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT & PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD Setuju RAPERDA APBD RAPERBUP/WAL PENJABARAN APBD Bupati/Walikotamenetapkan PERDA & PER-BUP/WAL Tdk Sesuai Dgn UU Penyempurnaan (7 Hari) Melewati Batas waktu Evaluasi Laporan kpd MDN GUBERNUR (15 hari)

33 PANITIA ANGGARAN DPRD Sosialisasi kpd Masy Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RKA SKPD Rancangan Perubahan APBD Rancangan Perubahan APBD Perda Perubahan APBD Perda Perubahan APBD Klarifikasi Perubahan RAPBD Pengajuan Raperda Perubahan APBD PROSES PERUBAHAN APBD PEMDA DPRD KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN Kebijakan Umum APBD Persetujuan Raperda Perubahan APBD PERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER TIM ANGGARAN PEMDA SATKER Evaluasi Raperda Perubahan APBD PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA

34 NO JENIS KEGIATAN WAKTU 1 Penyusunan RKPD Akhir BULAN MEI 2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Awal Juni 3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni 4 Pembahasan PPAS dgn DPRD Minggu Kedua JULI 5 Penyusunan RKA SKPD Akhir Juli s/d Mg IV Agustus 6 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mg I September 7 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD Mg II - III September 8 Pembahasan Pra RAPBD Tim Anggaran Pemda dg Panggar DPRD (Tentative) Mg IV September 9 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober 10 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD & KDH Minggu III OktI – M IV November 11 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari) Desember 12 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari) Desember 13 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari) Desember 14 Pengesahan/Penetapan APBD,Penetapan Per KDH,PengundanganLD/BD dan Penyusunan/Pengesahan DPA-SKPD Minggu IV Desember JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH

35 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA PROVINSI KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Kabag TU Ka UPT Kuasa Pengguna Angg. Kabid Kuasa Pengguna Angg. Kasubbid Pj. Pelaksana TK Kasubbid Pj. Pelaksana TK

36 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA KABUPATEN/KOTA KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Kabag TU Ka UPT Kuasa Pengguna Angg. Kabid SKPD Pj. Pelaksana TK

37 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SEKDAPROV Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD KARO Kuasa Pengguna Angg. Kabag Pj. Pelaksana TK

38 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKDA KAB/KOT Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD KABAG Kuasa Pengguna Angg. Kasubbag Pj. Pelaksana TK

39 KEPALA BIRO KEUANGAN SPP-BS P K D SPM B P D F KE III PROSES PENCAIRAN DANA BS/BT – CARA MKD PIMPRO/KASATKE R BEND-P/BEND-R SPP-BT BTBS

40 Pimp Kegiatan SATUAN PEMEGANG KAS KARO/KABAG KEUANGAN SETDA SPP-BT B U D SPM BT/PK BANK PROSES PENCAIRAN DANA – BS/BTPROSES PENCAIRAN DANA PK/BT – CARA KMDN 29 SPP-PK F KE III BT PK KA SKPD SBG PENGGUNA ANGGARAN

41 P P T K PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPP-LS B U D SPM-LS BANK F KE III PROSES PENCAIRAN DANA LS – CARA BARU SP2D

42 BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPP-UP B U D SPM-UP BANK SP2D UANG PROSES PENCAIRAN DANA UP – CARA BARU

43 LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB IKHTISAR KINERJA IKHTISAR LAIN IKHTISAR LAIN IKHTISAR LK BUMN/BUMD LRA NERACALAKCALK

44 Standar & Sistem Akuntansi Standar Akuntansi SISTEM AKUNTANSI Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CALK -Relevan -Reliable -Complete -Comparable InputProcessOutput Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Perkiraan Standar Pengaturan Kelemba gaan Hardware & Software Personil Terampil

45 SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN SKPD 1.MELAKSANAKAN APBD 2.MEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN TA BERJALAN 28 FEB T A B E R I K U T N Y A MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN LRA NERACA CALK 30 MARET BUD MENGKOMPILASI LAPORAN KEUANGAN LRA NERACA CALK MENYUSUN LAK 30 MEI BPK AUDIT LKD PEMBAHASANPEMBAHASAN 30 JUNI DPR(D) 30 JUNI BUD PERSIAPAN RUU/ RAPERDA UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184 UU 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81

46 PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERIKSAAN KINERJA PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU KHUSUS EKONOMI EFESIENSI EFEKTIFITAS LAPORAN KEUANGAN

47 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN MEMUAT OPINI MEMUAT :  TEMUAN  KESIMPULAN  REKOMENDASI MEMUAT KESIMPULAN TUJUAN TERTENTU KINERJA MEMUAT : TANGGAPAN PEJABAT PEMERINTAH YANG DIPERIKSA

48 JENIS OPINI 1.WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( UNQUALIFIED OPINION ) 2.WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ( QUALIFIED OPINION ) 3.TIDAK WAJAR ( ADVERSED OPINION ) 4.PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN OPINI ( DISCLAIMIER OF OPINION )

49 55 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan PEMBINAAN PENGAWASAN DPRD Pengendalian intern Pemeriksanaan Ekstern BPK Perda APBD Pengelolaan Keuangan daerah Pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan Lihat juga : PP 79/2005

50 57 KETENTUAN PERALIHAN Jabatan fungsional bendaharawan Penyusunan Ang berdasarkan prestasi kerja Dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2006 Laporan Keuangan atas dasar SAP Dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006

51 58 KETENTUAN PERALIHAN 3. PPAS Evaluasi Penetapan APBD Dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2007

52 59 KETENTUAN PERALIHAN Sistem Akuntansi Pemda yang mengacu kepada SAP Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan KPJM dengan prakiraan maju Dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007 Dilaksanakan mulai tahun 2009

53


Download ppt "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google