Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2 Landasan Pikir Pengelolaan Keuangan Daerah
UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP PP PP misal: SAP, dstnya UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 REVISI PP 105 Omnibus Regulation Esensinya: Bagaimana wewenang, hak & kewajiban Daerah ditopang oleh manajemen keuangan “modern”. Perlu PP tentang Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuda (Pasal 182 & Pasal 194). Pemerintahan Daerah

3 Tujuan Utama Pengelolaan Keuangan Daerah
Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Money Follows Fuction HAK Pasal 21 Masyarakat Kesejahteraan Rakyat Demokratisasi Otonomi Efisiensi & Efektivitas Sumber daya Pemberdayaan masyarakat Pasal 23 (1) (2) KELOLA & IMPLEMENTASI UU 32/2004 Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Pembiayaan REVISI PP 105 RKPD Pengelolaan Keuda KEWAJIBAN Pasal 22 Urusan Wajib Pilihan Concurrent Pasal 167 ayat (3): SAB SPM Standar Harga Tolok Ukur Kinerja Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial

4 PP. 36 / 1972 PP. 48 / 1973 Kep. MDN 22 / 1974 UU No. 18 / 1965 PP. 5 / 1975 PP. 6 / 1975 Per. MDN 11 / 1975 UU No. 5 / 1974 PP. 105 / 2000 Kep. Mendagri 29 / 2002 UU No. 22 / 1999 PP 58 / 2005 Per.Mendagri…/2006 UU No. 32 / 2004

5 KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Kewenangan UU No.32/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pelaksanaan Kewenangan Sumber pendanaan UU No.33/2004 APBD PAD UU No.34/2000 Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Belanja Surplus/Defisit Penerimaan Pembiayaan BHP dan BP Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa DAU DAK SILPA Tahun Lalu Dana Cadangan Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan APBN APBN Pinjaman Daerah

6 PP TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Kewenangan UU No.32/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah RPP RKA-SKPD Sumber pendanaan UU No.33/2004 APBD PAD UU No.34/2000 Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Belanja Surplus/Defisit Penerimaan Pembiayaan PP 65/2001 PP 66/2001 Desentralisasi PP 55/2005 Dana Perimbangan PP 56/05 SIKD Dekonsentrasi PP 00/2006 Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan PP 57/2005 Hibah Kepada Daerah Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa PP 23/2003 PP 54/2005 Pinjaman Daerah APBN

7 LANDASAN YURIDIS PP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 182 Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 194 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

8 LANDASAN YURIDIS PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah : Pasal 69 ayat (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 82 Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara Pasal 86 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah

9 MENGAPA PERLU DISEMPURNAKAN?
Pada waktu PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/02 diterbitkan, belum ada paket UU mengenai Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekarang UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, UU 25/2004, UU 32/2004 dan UU 33/2004 serta PP 24/2005 sudah terbit, sehingga perlu Revisi PP 105/2000. dan Kepmendagri 29/2002 Pengaturan belum jelas atau terlampau singkat atau lampiran tidak sesuai dengan pasal-pasalnya Redaksional yang kurang tepat

10 BAGAIMANA CARA MENYESUAIKAN
Menyesuaikan dengan UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/04, UU 25/ UU 32/04 dan UU 33/04 Menyesuaikan dengan PP 24/05 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan Meneliti dan memperbaiki redaksional

11 OMNIBUS REGULATIONS PENGATURAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU DALAM SATU PERATURAN PERUNDANGAN SAJA BERTUJUAN AGAR MEMUDAHKAN DALAM PELAKSANAANNYA DAN TDK MENIMBULKAN MULTI TAFSIR DALAM PENERAPANNYA, SEHINGGA TIDAK MEMBINGUNGKAN PEMERIKSA DAN PELAKSANA MEMUAT KEBIJAKAN TERKAIT DGN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.

12 2. Kewajiban Negara untuk 3. Pemerimaan 4. Pengeluaran
1. Hak Negara untuk 2. Kewajiban Negara untuk 3. Pemerimaan 4. Pengeluaran 5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah 7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang melakukan pinjaman tugas layanan umum membayar tagihan pihak ketiga Negara Daerah KEU NEG Negara Daerah

13 Keuangan Daerah Ruang Lingkup Keuangan Daerah Pajak Hak Retrebusi
3 Ruang Lingkup Keuangan Daerah Pajak Hak Retrebusi Pinjaman Menyelenggarakan urusan Kewajiban pemerintahan daerah Membayar tagihan pihak ketiga Penerimaan Pengeluaran tidak dipisahkan Kekayaan daerah dipisahkan Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda Keuangan Daerah

14 Hierarkis Pejabat Sekda Koordinator KPKD
11 Hierarkis Pejabat KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota Sekda Koordinator KPKD PPKD Kabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan (daerah) P.PA/ PB Kadin/ Kaban/ Kakan/ dsb Kuasa Kasubdin/ Kabid/ dsb PA / PB PPTK Unit kerja SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan Penerimaan Bendahara Pengeluaran

15 Pendapatan daerah Struktur APBD Belanja Daerah Pembiayaan daerah
13 Menambah ekuitas dana lancar Hak daerah Tidak perlu dibayar kembali Mengurangi ekuitas dana lancar Kewajiban daerah Tidak akan diperoleh Pembayarannya kembali Penerimaan yang perlu dibayar kembali Pengeluaran yang akan Diterima kembali Pendapatan daerah Struktur APBD Belanja Daerah Pembiayaan daerah

16 PAD Dana Penimbangan Pendapatan Daerah Lain-lain pendapatan
14 PAD Dana Penimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Klasifikasi menurut fungsi program dan kegiatan sesuai Urusan Pemerintahan Penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Pendapatan Daerah Struktur APBD Belanja Daerah Pembiayaan Daerah

17 PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Pajak daerah
15 Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang syah Dana Bagi Hasil DAU DAK Hibah Dana Darurat Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

18 Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas
16 Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dasar Urusan wajib Pedidikan Kesehatan Fasilitas sosial Belanja Daerah Fasilitas umum Mengembangkan sistem jaminan sosial Urusan pemerintahan Urusan Pilihan Potensi unggulan Kondisi/ kekhasan Daerah seperti : Pertambangan, perikanan, Pertanian, perkebunan, Kehutananan dan pariwisata

19 Klasifikasi Belanja Organisasi Fungsi Program Kegiatan Jenis Bunga
17 Klasifikasi Belanja Organisasi Fungsi Program Kegiatan Jenis Urusan pemerintahan Fungsi pegelolaan Keuangan negara Bel. pegawai Hibah Bel. Barang dan jasa Bantuan sosial Bel. Modal Bagi hasil dan bantuan keuangan Bunga Bel. Tidak terduga Subsidi

20 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI
18 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI Digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara Terdiri dari : . Pelayanan umum Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum Kesehatan Pariwisata dan kebudayaan Agama Pendidikan Perlindungan sosial

21 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA
19 Digunakan dalam penyusunan APBD terdiri dari : Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Bunga Subsidi Hibah Bantuan sosial Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta Belanja tak terduga

22 LINGKUP PERENCANAAN DAERAH
RPJPD = 20 tahun RENSTRADA = RPJMD = 5 tahun RENSTRA SKPD = 5 tahun RKPD = 1 tahun RK-SKPD = 1 tahun

23 Alur Perencanaan Program & Penganggaran
RENSTRA KL Pedoman Pedoman RENJA KL RKA - KL RINCIAN APBN Pemerintah Pusat Pedoman diacu Pedoman dijabarkan RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL Pedoman RKP RAPBN APBN diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman Pedoman RPJP DAERAH Pedoman RPJM DAERAH dijabarkan RKPD RAPBD APBD KUA Pemerintah Daerah Pedoman PPAS RENSTRA SKPD Pedoman RENJA SKPD Pedoman RKA – SKPD PENJABARAN APBD PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN

24 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD
KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD RPJMD KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP) Jaring asmara MUSRENBANGDA RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RENSTRA SKPD PEMDA DPRD PERATURAN KDH PANITIA ANGGARAN DPRD RKSKPD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKA SKPD SATKER SATKER SATKER Klarifikasi RAPBD RKA SKPD TIM ANGGARAN PEMDA Sosialisasi kpd Masy Pengajuan Raperda APBD RAPBD Perda APBD Evaluasi Raperda APBD Persetujuan Raperda APBD

25 PROSES PENYUSUNAN APBD
RPJMD RKPD KUA FKPD POKOK2 PIKIRAN Prioritas & Plafon Ang Sem RAPBD APBD RKA RKA SKPD Penjabaran APBD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD

26 DOKUMEN KEPMENDAGRI No. 29/2002 PP 58/2005 & PER MDN BARU
RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD STRATEGI & PRIORITAS APBD RASK RAPBD PERDA APBD KPTS KDH PENJABARAN APBD DASK RPJPD RPJMD / RENSTRADA RKPD/RENSTA-SKPD/RK-SKPD KU APBD (KUA) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) RKA- SKPD RAPBD PERDA APBD SESDH DIEVALUASI PERATURAN KDH PENJABARAN APBD SESUDAH DIEVALUASI DPA-SKPD

27 BAGAN KODE KEPMENDAGRI 29/2002 PENYEMPURNAAN
X XX XX XX XX XX XX X X XX XX XX XX XX XX XX XX kode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan kode bidang pemerintahan kode fungsi kode organisasi kode unit organisasi kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode program kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode kegiatan kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening bagian belanja

28 NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD RPJM 5 tahun Renstra SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD Tim Anggaran Pemda RAPERDA APBD

29 STRUKTUR APBD Pendapatan Daerah : pendapatan asli daerah;
dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah : belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja modal; bunga; subsidi hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;dan belanja tidak terduga. Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pengeluaran

30 DOKUMEN PENGANGGARAN (RKA-SKPD)
RKA-SKPD disusun dengan menggunakan : pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

31 PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI &
PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD Membuat RAPERGUB Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) GUBERNUR menetapkan PER-GUB RAPERDA APBD Pengesahan MDN (30 Hari) Tidak Setuju Dibahas bersama DPRD & Pemda DPRD GUBERNUR menetapkan PERDA & PER-GUB Penyempurnaan (7 Hari) Melewati Batas waktu Evaluasi Setuju Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan RAPERGUB PENJABARAN APBD Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERGUB APBD (3 hari) MDN (15 hari) Hasil Evaluasi MDN membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya Sesuai dgn UU

32 PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT & PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD
Membuat RAPERBUP/WAL Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Bupati/Walikota menetapkan PER-BUP/WAL RAPERDA APBD Pengesahan Gubernur (30 Hari) Tidak Setuju Dibahas bersama DPRD & Pemda DPRD Bupati/Walikota menetapkan PERDA & PER-BUP/WAL Penyempurnaan (7 Hari) Melewati Batas waktu Evaluasi Setuju Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan RAPERBUP/WAL PENJABARAN APBD Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERBUP/WAL APBD (3 hari) GUBERNUR (15 hari) Hasil Evaluasi GUB membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya Sesuai dgn UU Laporan kpd MDN

33 PROSES PERUBAHAN APBD Perda Perubahan APBD
KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kebijakan Umum APBD PEMDA DPRD PERATURAN KDH PANITIA ANGGARAN DPRD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER SATKER SATKER RKA SKPD Klarifikasi Perubahan RAPBD TIM ANGGARAN PEMDA Pengajuan Raperda Perubahan APBD Sosialisasi kpd Masy Rancangan Perubahan APBD Perda Perubahan APBD Persetujuan Raperda Perubahan APBD Evaluasi Raperda Perubahan APBD

34 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH NO JENIS KEGIATAN WAKTU 1 Penyusunan RKPD Akhir BULAN MEI 2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Awal Juni 3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni 4 Pembahasan PPAS dgn DPRD Minggu Kedua JULI 5 Penyusunan RKA SKPD Akhir Juli s/d Mg IV Agustus 6 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mg I September 7 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD Mg II - III September 8 Pembahasan Pra RAPBD Tim Anggaran Pemda dg Panggar DPRD (Tentative) Mg IV September 9 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober 10 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD & KDH Minggu III OktI – M IV November 11 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari) Desember 12 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari) Desember 13 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari) Desember 14 Pengesahan/Penetapan APBD,Penetapan Per KDH,PengundanganLD/BD dan Penyusunan/Pengesahan DPA-SKPD Minggu IV Desember

35 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA PROVINSI
KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kabag TU Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Ka UPT Kabid Kuasa Pengguna Angg. Kuasa Pengguna Angg. Kasubbid Kasubbid Pj. Pelaksana TK Pj. Pelaksana TK

36 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA KABUPATEN/KOTA
KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kabag TU Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Ka UPT Kabid SKPD Kuasa Pengguna Angg. Pj. Pelaksana TK

37 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SEKDAPROV Pj. Pengguna Anggaran KARO Kuasa Pengguna Angg. Kabag Pj. Pelaksana TK Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD

38 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEKDA KAB/KOT Pj. Pengguna Anggaran KABAG Kuasa Pengguna Angg. Kasubbag Pj. Pelaksana TK Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD

39 PROSES PENCAIRAN DANA BS/BT – CARA MKD
P K D KEPALA BIRO KEUANGAN SPM SPP-BT SPP-BS B P D PIMPRO/KASATKER BS BT F KE III BEND-P/BEND-R

40 B U D BANK Pimp Kegiatan PROSES PENCAIRAN DANA PK/BT – CARA KMDN 29
PROSES PENCAIRAN DANA – BS/BT B U D SPM BT/PK KARO/KABAG KEUANGAN SETDA SPP-BT SPP-PK KA SKPD SBG PENGGUNA ANGGARAN BANK SATUAN PEMEGANG KAS BT PK F KE III Pimp Kegiatan

41 PROSES PENCAIRAN DANA LS – CARA BARU PEJABAT PENATAUSAHAAN
B U D PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM-LS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SP2D BANK SPP-LS P P T K F KE III

42 PROSES PENCAIRAN DANA UP – CARA BARU
B U D SPM-UP PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SP2D SPP-UP BENDAHARA PENGELUARAN UANG BANK

43 LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LRA NERACA LAK CALK IKHTISAR KINERJA IKHTISAR LAIN IKHTISAR LK BUMN/BUMD IKHTISAR LAIN

44 Standar & Sistem Akuntansi
Standar Akuntansi Input Process Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CALK Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Relevan Reliable Complete Comparable SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Perkiraan Standar Pengaturan Kelemba gaan Hardware & Software Personil Terampil

45 SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TA BERJALAN T A B E R I K U T N Y A 28 FEB 30 MARET 30 MEI 30 JUNI 30 JUNI SKPD BUD BPK BUD DPR(D) P E M B A H S N MELAKSANAKAN APBD MEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN AUDIT LKD PERSIAPAN RUU/ RAPERDA MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN LRA NERACA CALK MENGKOMPILASI LAPORAN KEUANGAN LRA NERACA CALK MENYUSUN LAK UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184 UU 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81

46 PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN KINERJA PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU LAPORAN KEUANGAN EKONOMI EFESIENSI EFEKTIFITAS KHUSUS

47 TANGGAPAN PEJABAT PEMERINTAH YANG DIPERIKSA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN KINERJA TUJUAN TERTENTU MEMUAT OPINI MEMUAT : TEMUAN KESIMPULAN REKOMENDASI MEMUAT KESIMPULAN MEMUAT : TANGGAPAN PEJABAT PEMERINTAH YANG DIPERIKSA

48 JENIS OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( UNQUALIFIED OPINION )
WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ( QUALIFIED OPINION ) TIDAK WAJAR ( ADVERSED OPINION ) PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN OPINI ( DISCLAIMIER OF OPINION )

49 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
55 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMBINAAN Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan PENGAWASAN DPRD Perda APBD Pengendalian intern Pengelolaan Keuangan daerah Pemeriksanaan Ekstern BPK Pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan Lihat juga : PP 79/2005

50 KETENTUAN PERALIHAN Jabatan fungsional bendaharawan
1. 2. 57 Jabatan fungsional bendaharawan Dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2006 Penyusunan Ang berdasarkan prestasi kerja Dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006 Laporan Keuangan atas dasar SAP

51 KETENTUAN PERALIHAN PPAS Dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan
3. 58 PPAS Dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2007 Evaluasi Penetapan APBD

52 KETENTUAN PERALIHAN 4. 5. Sistem Akuntansi Pemda yang mengacu kepada
59 Sistem Akuntansi Pemda yang mengacu kepada SAP Dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007 Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan KPJM dengan prakiraan maju Dilaksanakan mulai tahun 2009

53 SEKIAN... TERIMA KASIH


Download ppt "PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google