Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAHAYA LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL (MOTIF BUSUK UU SJSN & UU BPJS) Oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAHAYA LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL (MOTIF BUSUK UU SJSN & UU BPJS) Oleh Hizbut Tahrir Indonesia."— Transcript presentasi:

1 BAHAYA LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL (MOTIF BUSUK UU SJSN & UU BPJS) Oleh Hizbut Tahrir Indonesia

2 KAPITALISME PENDIDIKAN : UU No. 20/2003 (Sisdiknas) UU No. 9/2009 (BHP) EKONOMI : UU No. 22/ 2001 ( MIGAS) UU No. 23/2010 (MINERBA) UU No. 7/2004 (SDA) KESEHATAAN : UU No.40/2004 : SJSN UU No. 24/2011 : BPJS LAIN 2 : UU PP Berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS : 1.Yang dimaksud dengan Jaminan Sosial itu adalah Asuransi Sosial 2.Jaminan Sosial menjadi ” Komoditas / Barang Dagangan” yang diperjualbelikan (Komersialisasi Layanan Publik) 3.Kebijakan Sistem Ekonomi Kapitalis utk melengkapi Swastanisasi (Liberalisasi) di Bidang Sosial : Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. FAKTA JAMINAN SOSIAL

3 REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL (UU SJSN) Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 2.Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Pasal 4 Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip a. kegotong-royongan; Penjelasan : prinsip gotong royong yaitu peserta yang mampu (membantu) kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Jadi jelas undang-undang ini justru ingin melepaskan tanggung jawab Negara terhadap jaminan sosial atau kesehatan.

4 REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL BAB V KEPESERTAAN DAN IURAN Pasal 13 (1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 14 (1) Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara jaminan sosial. (2) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

5 PASAL-PASAL MAUT SJSN No.PasalInterprestasi dan Dampak 1. Pasal 1 ayat 3 : Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran… Katanya Jaminan Sosial tapi teryata Asuransi yang mewajibkan setiap individu rakyat membayar Premi 2. Pasal 3 Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya Bohong ! yang sebenarnya terjadi adalah pemalakan oleh Swasta (Perusahaan Asuransi) yang didukung penuh oleh Pemerintah. 3 Pasal 4 Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip a. kegotong-royongan; Bahasanya manis sesuai dengan istilah “gotong royong “ tapi esensinya Negara berlepas tangan atau tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. 4. Pasal 17 (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Inilah bentuk asuransi bukan jaminan, maka setiap orang bahkan bayi yang baru lahir wajib bayar (lebih kejam dari pada Pajak)

6 PASAL-PASAL MAUT SJSN No.PasalInterprestasi dan Dampak 5. Pasal 22 ( (2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya. Sudah bayar Premi, masih ada kemungkinan diminta bayar lagi. 6. Pasal 24 (1)Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Pasien masih ada kemungkinan nombok walupun sudah membayar premi !!! 7 Pasal 26 Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Ada celah untuk berlepas diri dari BPJS untuk tidak memenuhi kewajiban (Klaim) 8. Pasal 47 (1) Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh BPJS secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, ……. Dana Iuran bisa di Investasikan dan ini sangat berpeluang mengalami kerugian, maka kalau rugi pasti nasabah (rakyat) yang dirugikan !

7 Terjadi pengalihan tanggungjawab negara kepada individu atau rakyat melalui iuran. Semua Rakyat Wajib membayar Iuran Asuransi Sosial Yang akan menerima jaminan sosial adalah mereka yang teregister atau tercatat membayar iuran. Jaminan sosial tersebut hanya bersifat parsial yaitu misalnya jaminan kesehatan tapi tidak memberikan Jaminan kepada rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sandang, pangan dan papan. Rakyat didzolimi dan dirugikan DAMPAK DARI UU SJSN

8 BANTUAN ADB Asia Development Bank (ADB) tahun 2006 yang bertajuk “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR). Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan: “ADB Technical Assistance was provided to help develop the SJSN in line with key policies and priorities established by the drafting team and other agencies.” (Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain). Nilai bantuan program FGSSR ini sendiri sebesar US$ 250 juta atau Rp 2,25 triliun (kurs 9.000/US$). Sumber: ADB KETERLIBATAN ASING

9 KETERLIBATAN ILO ILO Jakarta yang hampir tidak terdengar kiprahnya di bidang jaminan sosial selama 7 tahun terakhir pasca pengesahan UU SJSN, kini bangkit membantu pemerintah Indonesia dan para pemangkunya dengan mengusung isu “social security and social protection floor”- perlindungan sosial universal untuk seluruh penduduk Sumber: ADB

10 KETERLIBATAN WORLD BANK Dari pertemuan ILO tersebut, terungkap pula bahwa World Bank Jakarta tengah mempersiapkan skenario implementasi program jaminan pensiun SJSN. Mitchell Winner, pakar jaminan pensiun World Bank Jakarta, menyampaikan desain reformasi program jaminan pensiun dan perluasan kepesertaan jaminan pensiun Sumber: ADB

11 REGULASI LIBERALISASI BADAN PENGELOLA (UU BPJS)

12 REGULASI LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL

13

14 PASAL-PASAL MAUT BPJS No.PasalInterprestasi dan Dampak 1. Pasal 1 ayat 6 Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Yang tidak membayar Iuran sudah pasti tidak akan mendapatkan pelayanan jaminan social. 2. Pasal 3 BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Yang benar tujuannya untuk mencari keuntungan dari penderitaan rakyat yang difalak melalui “ iuran premi “ 3 Pasal 7 (1)BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini. Badan Hukum Publik adalah bahasa lain dari Swastanisasi Pengelolaan Jaminan Sosial atau asuransi yang selama ini di kelola BUMN. Badan Hukum Publik juga digunakan dulu untuk beberapa universitas yang disebut dengan BHMN yang akhirnya dibatalkan oleh MK. 4. Pasal 10 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentinganPeserta; Akan terkumpul dana yang cukup besar dan itu dikelola oleh swasta (perusahaan asuransi baik lokal maupun asing dalam bentuk reasuransi yang sudah menunggu perusahaan asuransi dari eropa ), kalau asumsi premi terrendah yg wajib dibayar Rp per bulan per orang dengan jumlah penduduk 240 jutaan akan terkumpul dana sekitar 4,8 Trilyun per bulan, maka wajar ADB dan World Bank berani membiayai agar UU BPJS ini disahkan dengan dana Rp. 2,25 Trilyun.

15 PASAL-PASAL MAUT BPJS No.PasalInterprestasi dan Dampak 5. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati- hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan social nasional; d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; mengenakan sanksi administrative kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; Penagihan pembayaran iuran bersifat memaksa dan yang telat bayar didenda 1 % dan bisa kerja sama dengan Pemerintah utk meminta mereka yg tidak membayar premi (iuran) tidak mendapat pelayanan kepentingan public seperti bikin Akta dll. Penempatan Investasi dalam bentuk surat- surat berharga sangat rentan terkena krisis (inilah yang sekarang terjadi di eropa), akhirany rakyat menjadi korban. 6. Pasal 14 Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Inilah pemaksaan dan kejahatannya sebenarnya melebihi Kewajiban membayar pajak, karena semua orang wajib membayar premi asuransi.

16 PASAL-PASAL MAUT BPJS No.PasalInterprestasi dan Dampak 7. Pasal 17 (1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan public. Inilah bentuk pemaksaan yg sangat dzolim 8. Pasal 24 (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang untuk: f. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp ,00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas; g. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp ,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp ,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden; dan h. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp ,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sangat mudah untuk mengkorupsi dana ini utk tujuan dan kepentingan pribadi direksi, Dewan Pengawas, Presiden dan DPR

17 PASAL-PASAL MAUT BPJS No.PasalInterprestasi dan Dampak 9. Pasal 41 (1) Aset BPJS bersumber dari: a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; c. hasil pengembangan aset BPJS; d. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPJS dengan mudahnya mendapatkan dana ratusan trilyun dari BUMN yg selama ini mengurusi masalah asuransi seperti Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri. 10. Pasal 47 BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan mengenai kepailitan. Ini yang lucu, BPJS bisa menghindar atas kewajibannya membayar utang-utangnya baik kepada nasabah atau pihak ke 3.

18 Ini bentuk lain dari memprivatisasi (menswastakan) jaminan sosial berkedok Wali Amanah dan atau Badan Hukum Publik. BPJS akan menerapkan prinsip bisnis dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah menyerahkan pengelolaan dana jaminan sosila kepada Swasta baik lokal maupun asing sehinga mereka bisa mengekploitasi dana dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui dana APBN untuk kepentingannya. Rawan penyalahgunaan dan Korupsi Pemerintah Dzolim dan Rakyat dirugikan DAMPAK DARI UU BPJS

19 IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PP 101/2012 (PBI) No.PasalInterprestasi dan Dampak 1. Pasal 2 (1) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. (2) Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan. Berdasarkan beberapa Informasi mereka yang masuk kategori Miskin adalah yang berpenghasilan Dibawah Rp per bulan 2.. Pasal 4 Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebelum ditetapkan sebagai data terpadu oleh Menteri, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Berdasarkan Ajuan Tim POKJA BPJS oarng msikin yang diusulkan Pada tahun 2014 sebanyak 96 juta dan Yang disetujui MENKEU sebanyak 86 juta rakyat. Sementara selama ini orang miskin yang diakui oleh pemerintah berdasarkan data BPS sebanyak 31 jutaan Ada Apa ?

20 IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PERPRES NO. 12/2013 No. PasalInterprestasi dan Dampak 1. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Badan Hukum yang diamantkan dalam UU BPJS adalah Badan Hukum Publik, dengan Badan Hukum Publik saja walaupun katanya orientasinya non profit tapi tetap saja pada pelaksanaan nuansa komersialisasi tidak bisa di hindarkan seperti BHP Pendidikan Tinggi, Apalagi kalau bukan hukum Publik. Seperti PT maka Orientasi Profit menjadi tujuan Utama.

21 IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PERPRES NO. 12/2013 No. PasalInterprestasi dan Dampak 1. Besaran Iuran Pasal 16 (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. (3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan Usulan TIM POKJA BPJS pada tahun 2014 dana Iuran untuk kelas 3 yang diusulkan sebesar RP per orang tapi yang disetuji MENKEU hanya sebesar Rp berarti peserta PBI tetap harus membayar sebesar Rp per orang per bulan. Semakin Jelas menunjukkan kebohongan Jaminan Sosial

22 IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PERPRES NO. 12/2013 No.PasalInterprestasi dan Dampak 1. Pasal 17 (1) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. (4) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. Bagi yang telat kena Denda dan jika tidak membayar tidak akan mendapat pelayanan.

23 IMPLEMENTASI SJSN DAN BPJS PERPRES NO. 12/2013 No.PasalInterprestasi dan Dampak 1. Pasal 25 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: a.pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; g. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; Birokrasi yg kadang2 berbelit membuat sulit untuk mendapatkan pelayan kesehatan bagi PBI Sangat mudah bagi BPJS untuk menolak kewajiban memberikan jaminan kesehatan dengan alasan Kejadian Luar Biasa misalnya Bencana Demam Berdarah ini tdk ditanggung BPJS alias bayar sendiri…

24 Semakin menunjukkan bahwa Jaminan Sosial itu bohong. Rakyat Miskin yang katanya ditangung pemerintah tetapi tetap harus membayar sebesar Rp (yaitu selisih Premi kelas 3 Rp di kurangan dana yang mampu ditanggung pemerintah hanya Rp ) Dana yang ditanggung oleh Pemerintah sifatnya Subsidi yang setiap saat bisa di hapus sehingga suatu saat rakyat miskin harus membayar penuh. Sumber Korupsi baru dalam penentuan jumlah orang miskin, misalnya tahun 2014 orang miskin yang akan menerima bantuan sebanyak 86 juta tapi selama ini pemerintah melalui BPS menyatakan orang miskin sekitar 31 juta. DAMPAK DARI PP DAN PERPRES

25 Menurut Ikatan Dokter Indonesia Iuran sebesar Rp itu dinilai belum mencukupi nilai keekonomian pelayanan kesehatan. Hal itu dikhawatirkan bisa menurunkan mutu layanan medis karena tidak cukup untuk membiayai tenaga medis, obat-obatan, investasi, dan biaya lain. Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan, besaran iuran setidaknya Rp per orang per bulan. Selain membebani rakyat, sistem pelayanan kesehatan tersebut bersifat diskriminatif sebab yang ditanggung oleh pemerintah hanyalah orang miskin saja. Sementara yang dianggap mampu harus membayar sendiri. Tragisnya lagi, pelayanan kesehatan terhadap rakyat dibedakan berdasarkan status ekonomi dan jabatannya. DAMPAK DARI PP DAN PERPRES

26 PANDANGAN ISLAM TENTANG ASURANSI DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

27 PANDANGAN ISLAM - ASURANSI Hukum syara’ dalam hal asuransi ini adalah haram. Hal itu: 1. Asuransi ini bukan tabarru’ (ta’awun/tolong menolong) tapi pertangunggan dan transaksi bisnis. Jadi asuransi ini tidak boleh dibahas berdasarkan asas sebagai tabarru’. 2. Asuransi ini adalah pertanggungan (dhamân) dari perusahaan asuransi yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat terhadap partisipan yang mengalami kejadian. Karena itu syarat-syarat pertangungan (adh-dhamân) di dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya: a. Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di dalam tanggungan. b. Di sana harus tidak ada kompensasi. Yakni penanggung tidak mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau partisipasi (premi)

28 PANDANGAN ISLAM - ASURANSI 3.Asuransi atau Takaful itu Akad Bisnis ( Muamalah), maka harus memenuhi syarat akad Muamalah : a. Tidak boleh ada unsur Riba, Judi dan Kedzoliman. b. Akad syirkah harus merupakan akad yang syar’i dengan memenuhi syarat-syarat syirkah di dalam Islam : (1) Harus ada Pihak Pemodal dan Pengelola yang syah menurut syara’. (2) ada ijab dan qabul dari kedua belah pihak utk melakukan muamalah ekonomi/bisnis. Perusahaan Asuransi maupun takaful semuanya berbentuk Perseroan Terbatas ( PT) yang tidak memenuhi syarat-syarat syirkah yang benar. c. Obyek transaksi harus pada barang dan jasa tidak boleh yg ditransaksikan itu “ Janji”.

29 JAMINAN ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAN RAKYAT

30 Politik Ekonomi Islam Menjamin Pemenuhan semua kebutuhan primer Membantu Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder/ tersiernya Individu (Barang) Masyarakat (Jasa)

31 Tatacara Pemenuhan Kebutuhan Primer (Per Individu/Barang) Tatacara Pemenuhan Kebutuhan Primer (Per Individu/Barang) Mewajibkan semua laki-laki yang mampu bekerja Anak-anaknya serta ahli warisnya Baitul Maal wajib memenuhinya Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

32 Tatacara Pemenuhan Kebutuhan Primer (Masyarakat/Jasa) Tatacara Pemenuhan Kebutuhan Primer (Masyarakat/Jasa) Mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan sebagaimana yang dibutuhkan rakyat dg. dana yang tersedia Jika negara tidak mempunyai dana, maka negara bisa mengambil dharibah dari kaum Muslim yang mampu. Tahap 1 Tahap 2

33 Politik Ekonomi Islam Menjamin Pemenuhan semua kebutuhan primer KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA Membantu pemenuhan kebutuhan- kebutuhan sekunder/ tersiernya PENDAPATAN BELANJA

34 POLITIK EKONOMI ISLAM KEPEMILIKAN INDIVIDU KEPEMILIKAN UMUM KEPEMILIKAN NEGARA SELURUH HARTA KEKAYAAN MEKANISME PASAR SYARI’AH DIKELOLA OLEH NEGARA DIKELOLA OLEH NEGARA BAITUL MAL (APBN): 1.SEKTOR KEPEMILIKAN INDIVIDU 2.SEKTOR KEPEMILIKAN UMUM 3.SEKTOR KEPEMILIKAN NEGARA KEBUTUHAN POKOK INDIVIDU: SANDANG, PANGAN, PAPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT: PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEAMANAN MEMBANGUN INDUSTRI BERAT, INFRASTRUKTUR, BELANJA NEGARA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH

35 NEGARA Baitul Mal Lembaga tempat menghimpun harta baik pendapatan maupun belanjannya Bersifat Sentralisasi

36 الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput, dan api, dan harganya haram”.[HR. Imam Ibnu Majah] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِي الْعَشَّارَ dari Uqbah bin Amir dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga, yaitu pemungut pajak ilegal (secara tidak benar).".[HR. Imam Ahmad] KEBIJAKAN PENDAPATAN

37 Pemasukan bagi baitul mal adalah harta yang dibolehkan oleh Allah SWT bagi kaum muslimin untuk menjadi sumber pendapatan negara NoJenis Pemasukan 1Anfal, Ghanimah, Fai dan Khumus 2Kharaj 3Jizyah 4Harta Kepemilikan Umum 5Harta Milik Negara yang berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pendapatannya 6Harta ‘Usyur 7Harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara, harta hasil kerja yang tidak dijinkan syara’, serta harta yang diperoleh dari hasil tindakan curang lainnya. 8Khumus barang temuan dan barang tambang 9Harta yang tidak ada ahli warisnya 10Harta orang-orang murtad 11Pajak (dharibah) 12Harta Zakat,

38

39 PENUTUP Liberalisasi (swastanisasi) pelayanan publik (Kesehatan, pendidikan dan Keamanan) di negeri ini berpangkal dari sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan pemerintah. Dalam sistem ini peran negara diminimalkan dalam kegiatan ekonomi dan hanya diposisikan sebagi regulator. Dengan demikian peluang swasta khususnya asing akan semakin besar dalam menguasai perekonomian negeri ini. Allah swt mengingatkan : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا “ Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang- orang beriman.” (QS: An-Nisa: 141) Dalam Pandangan Islam Jaminan Kesejahteraan khususnya Pendidikan, Kesehatan dan Keamanan rakyat baik buruh maupun rakyat biasa berada di tangan pemerintah secara langsung bukan tanggung jawab Pengusaha tidak juga dibebankan kepada Individu. Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk membebaskan rakyat dari sistem Kapitalisme yang terbukti menyengsarakan ini kecuali menerapkan sistem syariah dibawah Khilafah Islamiyyah, sebuah sistem yang bersumber dari Aqidah Islam dan mengatur seluruh urusan masyarakat termasuk jaminan kesejahteraannya.

40 Membawa Berkah Bagi Semua


Download ppt "BAHAYA LIBERALISASI JAMINAN SOSIAL (MOTIF BUSUK UU SJSN & UU BPJS) Oleh Hizbut Tahrir Indonesia."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google