Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan Pada Kelompok Pejabat Fungsional Widyaiswara Provinsi Jawa Timur oleh : Drs. Surjadi, M.Si Widyaiswara Utama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan Pada Kelompok Pejabat Fungsional Widyaiswara Provinsi Jawa Timur oleh : Drs. Surjadi, M.Si Widyaiswara Utama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan Pada Kelompok Pejabat Fungsional Widyaiswara Provinsi Jawa Timur oleh : Drs. Surjadi, M.Si Widyaiswara Utama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Pada Tgl. 19 Agustus 2010

2 REFERENSI 1.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009, Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya; 2.Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 & 2 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya; 3.Peraturan Kepala LAN-RI, No. 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. 2 Lan-BKN 1&2 Lan-BKN 1&2 LAN LAN Perat. Lam.1 S.1 S.2 S.3

3 BEBERAPA PENGERTIAN 1.ANGKA KREDIT ADALAH SATUAN NILAI DARI TIAP BUTIR KEGIATAN DAN/ATAU AKUMULASI NILAI BUTIR-BUTIR KEGIATAN YANG HARUS DICAPAI OLEH WIDYAISWARA DALAM RANGKA PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN DAN JABATANNYA; 2.TIM PENILAI ANGKA KREDIT ADALAH TIM PENILAI YANG DIBENTUK DAN DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, DAN BERTUGAS MENILAI PRESTASI KERJA WIDYAISWARA. 3

4 Pengertian ……. 3.PEJABAT YANG BERWENANG ADALAH PEJABAT YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN :  MENGANGKAT,  MEMINDAHKAN, DAN  MEMBERHENTIKAN PNS SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. 4

5 Pengertian ……. 4.PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT ADALAH MENTERI, JAKSA AGUNG, PIMPINAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA KEPRESIDENAN, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN, KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT, KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SERTA PIMPINAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA LAINNYA YANG DIPIMPIN OLEH PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. 5

6 Pengertian ……. 5.PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI ADALAH GUBERNUR; 6.PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ADALAH BUPATI/WALIKOTA; 7.INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA ADALAH LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN). 6

7 USUL & PENETAPAN AK UNTUK KELANCARAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT, SETIAP WIDYAISWARA WAJIB MENCATAT DAN MENGINVENTARISASI SEMUA KEGIATAN YANG DILAKUKAN; HASIL INVENTARISASI KEGIATAN DALAM BENTUK DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) WAJIB DIUSULKAN PALING KURANG 1 (SATU) KALI DALAM SETAHUN. 7

8 USUL …………. BAHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA DISAMPAIKAN KEPADA “PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT”. (Oleh: Pimpinan Unit Kerja Atau Paling Rendah Pejabat Eselon IV Yang Bertanggung Jawab Di Bidang Kepegawaian Dan/Atau Kediklatan Setelah Diketahui Atasan Langsung Pejabat Fungsional Yang Bersangkutan). 8

9 USUL …….. PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA MENYAMPAIKAN USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPADA “PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT”; USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA DISAMPAIKAN KEPADA TIM PENILAI SETIAP 1 (SATU) TAHUN KEGIATAN DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN CONTOH FORMULIR DALAM LAMPIRAN IA, IB, IC, DAN ID PERATURAN BERSAMA KA.LAN & KA.BKN NO. 1 & 2 THN I-AI-BI-CI-D

10 FORM DALAM LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA Ka.LAN & Ka.BKN (Nomor 1 & 2 Tahun 2010) Lampiran I A : Untuk Wi Pertama;(III/a – III/b); Lampiran I B: Untuk Wi Muda;(III/c – III/d); Lampiran I C: Untuk Wi Madya; (IV/a – IV/c); Lampiran I D: Untuk Wi Utama (IV/d – IV/e). “Mulai 1 Januari 2010 Tim Penilai Pusat bersidang 3 bulan sekali” 10 Lan-BKN 1&2 Lan-BKN 1&2 LAN LAN Cnth DupakWi Prtm DupakWi Prtm DupakWi Mud DupakWi Mud DupakWi Mad DupakWi Mad DupakWi Utama DupakWi Utama Master

11 KEGIATAN JABATAN WIDYAISWARA DAN DOKUMEN PENDUKUNG 1.UNSUR UTAMA : A. Pendidikan; B. Pengembangan & Pelaksanaan Diklat; C. Pengembangan Profesi. 2.UNSUR PENUNJANG : D. Penunjang Tugas Widyaiswara 11 KE- 47 KE-82

12 I- PENILAIAN UNSUR UTAMA A.PENDIDIKAN 1.Pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan; a.Doktor (S3) b.Pasca Sarjana (S2) c.Sarjana (S1) 2.Pendidikan dan Pelatihan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat: (Mengikuti Diklat dan memperoleh STTPP/sertifikat minimal 30 jam pelajaran). 12

13 DOKUMEN PENILAIAN UNSUR UTAMA (A. PENDIDIKAN) SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR; (Atasan Langsung); SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; (Atasan Langsung) 13 Master

14 I- PENILAIAN ……. B.PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT 1)Penganalisisan Kebutuhan Diklat (LAPORAN HASIL); 2)Penyusunan kurikulum Diklat (DAFTAR KURIKULUM); 3)Penyusunan bahan Diklat sesuai spesialisasinya (HANDOUT); 4)Pelaksanaan Tatap Muka di Depan Kelas Diklat sesuai spesialisasinya (GBPP & BAHAN TAYANG, JADWAL & DAFTAR HADIR PESERTA DIKLAT) 5)Pemeriksaan jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya (DAFTAR HADIR) 6)Pembimbingan peserta Diklat pada Diklat Struktural sesuai spesialisasinya (COPY LEARNING PRODUCT) 7)Pengelolaan Program Diklat di Instansinya 8)Pengevaluasian program Diklat. 14

15 DOKUMEN PENILAIAN UNSUR UTAMA (B. PENGEMBANGAN & PELAKSANAAN DIKLAT) SURAT TUGAS MELAKSANAKAN KEGIATAN WIDYAISWARA; (Atasan Langsung); SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT; (Pimpinan Unit Diklat Penyelenggara Kegiatan); 15

16 I- PENILAIAN ….. C.PENGEMBANGAN PROFESI 1)Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya; 2)Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan ilmiah lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya; 3)Pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup kediklatan; 4)Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya. 16

17 DOKUMEN PENILAIAN UNSUR UTAMA (C. PENGEMBANGAN PROFESI) SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI; (Atasan Langsung); 17

18 II- PENILAIAN UNSUR PENUNJANG D.PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA 1)Peranserta dalam seminar/lokakarya dalam rangka pengembangan wawasan Kompetensi Widyaiswara; 2)Keanggotaan dalam Organisasi Profesi 3)Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara; 4)Pembimbingan kepada Widyaiswara jenjang dibawahnya; 5)Perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai spesialisasinya; 6)Perolehan Piagam Kehormatan/ Tanda Jasa. 18

19 DOKUMEN PENILAIAN UNSUR PENUNJANG (D. PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA) SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS WIDYAISWARA; (Atasan Langsung/Pimpinan Unit Diklat Penyelenggara Kegiatan). 19 Master

20 BESARAN ANGKA KREDIT KUMULATIF BERDASARKAN : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya. 20

21 TIM PENILAI ANGKA KREDIT ADALAH TIM PENILAI YANG DIBENTUK DAN DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, DAN BERTUGAS MENILAI PRESTASI KERJA WIDYAISWARA. 21

22 TIM PENILAI ANGKA KREDIT 1. Tim Penilai Widyaiswara Pusat, selanjutnya disebut TIM PENILAI PUSAT (TPP); 2.Tim Penilai Widyaiswara Instansi, selanjutnya disebut TIM PENILAI INSTANSI (TPI); 3.Tim Penilai Widyaiswara Daerah, selanjutnya disebut TIM PENILAI DAERAH (TPD). 22

23 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DITETAPKAN OLEH: a.Kepala LAN untuk TPP; b.Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat Eselon I atau yang setingkat dengan itu untuk TPI; c.Sekretaris Daerah Provinsi untuk TPD Provinsi; d.Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk TPD Kabupaten/Kota. 23

24 TIM PENILAI PUSAT (TPP) MENETAPKAN ANGKA KREDIT BAGI WIDYAISWARA UTAMA DI LINGKUNGAN INSTANSI PUSAT DAN DAERAH; MEMBANTU DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LAN ATAU PEJABAT ESELON I YANG MEMBAWAHI UNIT PEMBINAAN WIDYAISWARA DALAM MENETAPKAN ANGKA KREDIT BAGI WIDYAISWARA MADYA PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C DI LINGKUNGAN INSTANSI PUSAT DAN DAERAH; 24

25 TIM PENILAI INSTANSI (TPI) MEMBANTU SEKRETARIS JENDERAL ATAU KEPALA BADAN DIKLAT KEMENTERIAN, SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN, ATAU PEJABAT ESELON I YANG SETINGKAT DENGAN ITU, DALAM MENETAPKAN ANGKA KREDIT BAGI WIDYAISWARA PERTAMA (III/a) SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MADYA ( IV/b); 25

26 TPI ………. MEMERIKSA ANGKA KREDIT WIDYAISWARA MADYA (IV/B) YANG AKAN NAIK PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA UTAMA (IV/E) SEBELUM DITERUSKAN KEPADA TIM PENILAI PUSAT DI LINGKUNGAN INSTANSI MASING-MASING; DAN 26

27 TIM PENILAI DAERAH (TPD) MEMBANTU SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DALAM MENETAPKAN ANGKA KREDIT BAGI WIDYAISWARA PERTAMA (III/A) SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MADYA (IV/B); MEMERIKSA ANGKA KREDIT WIDYAISWARA MADYA (IV/B)YANG AKAN NAIK PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA UTAMA (IV/E) SEBELUM DITERUSKAN KEPADA TIM PENILAI PUSAT DI LINGKUNGAN INSTANSI MASING-MASING PADA TIAP- TIAP DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA; DAN 27

28 TPD …………… UNTUK MEMBANTU TIM PENILAI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, DIBENTUK SEKRETARIAT TIM PENILAI YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS YANG SECARA FUNGSIONAL DIJABAT OLEH PEJABAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN/ATAU KEDIKLATAN. SEKRETARIAT TIM PENILAI DIBENTUK DAN DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT. 28

29 PENETAPAN “AK” WI DAERAH (III/a – sd IV/b)  TPD  disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang (Sekda Prov/Kab/Kot) untuk DITETAPKAN “AK” nya; (IV/b - ke : IV/c – sd IV/e)  DIPERIKSA TPD diteruskan pada TPP untuk DITETAPKAN “AK” nya oleh Pejabat yang Berwenang; (bagi IV/c : oleh Pej.Es. 1, LAN; dan Penetapan AK bagi IV/d sampai IV/e : oleh Kepala LAN) 29

30 DALAM HAL TIM PENILAI BELUM TERBENTUK DALAM HAL TPI BELUM TERBENTUK, PENILAIAN PRESTASI KERJA/ANGKA KREDIT WIDYAISWARA DAPAT DIMINTAKAN KEPADA TIM PENILAI PUSAT; DALAM HAL TPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BELUM TERBENTUK, PENILAIAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA DAPAT DIMINTAKAN KEPADA TIM PENILAI DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TERDEKAT SECARA GEOGRAFIS ATAU TIM PENILAI PUSAT. 30

31 Dalam Hal ……… SETIAP USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT DINILAI OLEH TIM PENILAI BERDASARKAN RINCIAN KEGIATAN DAN NILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2009; HASIL PENILAIAN TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT UNTUK DITETAPKAN ANGKA KREDITNYA. 31

32 LAMPIRAN USUL PAK 1.SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR (FORMULIR SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN II A); 2.SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (FORMULIR SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN II B); 3.SURAT TUGAS MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT (LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA INI); 32

33 Lampiran ……… 4.SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT, (FORMULIR SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN IV); 5.SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI, (FORMULIR SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN V); 6.SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUNJANG, (FORMULIR SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN VI); 33

34 PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA (Ps. 6 (1) ) a.KEPALA L.A.N. UNTUK WIDYAISWARA UTAMA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI LAINNYA; b.PEJABAT ESELON I L.A.N. YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN WIDYAISWARA UNTUK WIDYAISWARA MADYA PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI LAINNYA; 34

35 PEJABAT YANG BERWENANG ………….. c.SEKRETARIS UTAMA L.A.N. UNTUK WIDYAISWARA PERTAMA PANGKAT PENATA MUDA GOLONGAN RUANG III/A SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MADYA PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMBINA; 35

36 d.SEKRETARIS JENDERAL ATAU KEPALA BADAN DIKLAT KEMENTERIAN, SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN, ATAU PEJABAT ESELON I YANG SETINGKAT DENGAN ITU UNTUK WIDYAISWARA PERTAMA PANGKAT PENATA MUDA GOLONGAN RUANG III/A SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MADYA PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B DI LINGKUNGAN INSTANSI MASING-MASING; 36

37 PEJABAT YANG BERWENANG ………….. e.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA UNTUK WIDYAISWARA PERTAMA (III/A) SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MADYA (IV/B) DI LINGKUNGAN INSTANSI MASING- MASING. 37

38 PENJELASAN (Pejabat yang Menetapkan AK) KEPALA LAN-RI UNTUK WI DYAISWARA UTAMA (IV/d & IV/e) BAIK DARI INSTANSI PUSAT MAUPUN DAERAH; PEJABAT ESELON 1, LAN-RI UNTUK WIDYAISWARA MADYA (IV/c) BAIK DARI INSTANSI PUSAT MAUPUN DAERAH; 38

39 Penjelasan……….. SEKRETARIS UTAMA LAN-RI UNTUK WIDYAISWARA PERTAMA (III/a – IV/b) DI INSTANSI PEMBINA; SEKJEN / KABANDIKLAT KEMENTRIAN UNTUK WIDYAISWARA (III/a – IV/b) DI INSTANSI MASING-2; SEKDA PROV/KAB/KOT UNTUK WIDYAISWARA DI DAERAH (III/a – IV/b). 39

40 PENETAPAN A.K. 40 PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT ASAL WI / PEJABAT YANG MENGUSULKAN BAGI WIDYAISWARA GOL./RUANG TIM PENILAI / PEMERIKSA ANGKA KREDIT KEPALA LAN-RI Instansi Pusat & Daerah IV/d & IV/eTPP PEJABAT ESELON 1, LAN-RI Instansi Pusat & Daerah IV/cTPP  TPI/TPD IV/b->c->d->eTPP  TPI/TPD SEKRETARIS UTAMA LAN-RIInstansi PusatIII/a – IV/b TPI / Blm ada TPI >TPP SEKJEN / KABANDIKLAT KEMENTRIAN / NON.KEM. Instansi Kementrian / Lembaga Non Kem. III/a – IV/b TPI / Blm ada TPI>TPP SEKDA PROV/KAB/KOTInstansi DaerahIII/a – IV/b TPD / Blm ada TPD>TPP

41 KENAIKAN JABATAN WIDYAISWARA KENAIKAN JABATAN WIDYAISWARA PERTAMA (III/a) SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MADYA (IV/b)DITETAPKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI MASING-MASING. KENAIKAN JABATAN DARI WIDYAISWARA MADYA (IV/c ) MENJADI WIDYAISWARA UTAMA (IV/d – e) DITETAPKAN OLEH PRESIDEN SETELAH MENDAPATKAN PERTIMBANGAN TEKNIS DARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. 41

42 KENAIKAN PANGKAT WI KENAIKAN PANGKAT PNS PUSAT YANG MENDUDUKI JABATAN WIDYAISWARA PERTAMA (III/a) UNTUK MENJADI WIDYAISWARA PERTAMA (III/b) SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MADYA (IV/b), DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT YANG BERSANGKUTAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN. 42

43 KENAIKAN ……. KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH PROVINSI YANG MENDUDUKI JABATAN WIDYAISWARA PERTAMA (III/a) UNTUK MENJADI WIDYAISWARA PERTAMA (III/b) SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MADYA (IV/b), DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI YANG BERSANGKUTAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA KANTOR REGIONAL BKN YANG BERSANGKUTAN. 43

44 KENAIKAN ……. KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN WIDYAISWARA PERTAMA (III/a) UNTUK MENJADI WIDYAISWARA PERTAMA (III/b) SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MUDA (III/d), DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA KANTOR REGIONAL BKN YANG BERSANGKUTAN. 44

45 KENAIKAN ……. KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN WIDYAISWARA MUDA (III/D) UNTUK MENJADI WIDYAISWARA MADYA (IV/A) SAMPAI DENGAN WIDYAISWARA MADYA (IV/B), DITETAPKAN OLEH GUBERNUR YANG BERSANGKUTAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA KANTOR REGIONAL BKN YANG BERSANGKUTAN. 45

46 KENAIKAN ……. KENAIKAN PANGKAT WIDYAISWARA MADYA (IV/C) MENJADI WIDYAISWARA UTAMA (IV/D), DIUSULKAN BERSAMAAN DENGAN KENAIKAN JABATANNYA KEPADA PRESIDEN SETELAH MENDAPATKAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BKN; KENAIKAN PANGKAT BAGI WIDYAISWARA DALAM JENJANG JABATAN YANG LEBIH TINGGI DAPAT DIPERTIMBANGKAN APABILA KENAIKAN JABATANNYA TELAH DITETAPKAN “TERLEBIH DAHULU” OLEH PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 46

47 ORASI ILMIAH A.Penetapan menjadi Widyaiswara Utama disyaratkan :  Tersedianya Formasi Jabatan Widyaiswara Utama;  Melakukan Orasi Ilmiah. B.Widyaiswara Madya (IV/c) yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk menjadi Widyaiswara Utama, namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana TERSEBUT di atas, penetapan angka kreditnya hanya akan digunakan untuk pemeliharaan dalam jabatan Widyaiswara Madya (IV/c). 47

48 ORASI ………… Widyaiswara Madya tersebut diwajibkan mengumpulkan angka kredit setiap tahun paling rendah 20 (dua puluh) dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat serta sub unsur pengembangan profesi. 48

49 SEKIAN & TERIMA KASIH (SEMOGA BERMANFAAT) 49


Download ppt "Disampaikan Pada Kelompok Pejabat Fungsional Widyaiswara Provinsi Jawa Timur oleh : Drs. Surjadi, M.Si Widyaiswara Utama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google