Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional."— Transcript presentasi:

1 Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Seminar Nasional dan Lokakarya Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Pemiskinan-Kemiskinan Kabupaten Majene Majane, 15 Mei 2013 Bahan Diskusi PELUANG DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: REORIENTASI KEBIJAKAN

2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama: Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D Tempat/Tgl.Lahir: Yogyakarta, 21 JanuarI 1965 Golongan: IVB Alamat Rumah: Komplek Bappenas, Jl. Pertiwi II No.18 Blok A105, RT 03/RW01, Kedaung, Sawangan, Depok HP: Alamat Kantor: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta Tel.: Fax: PENDIDIKAN 1.Postdoctoral. Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Okt-Des S3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar S2. Master of Arts, Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept ‑ Mar S1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 1984 ‑ Juli PEKERJAAN 1.Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah. Jan sekarang 2.Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Mei 2004-Jan Kepala Bagian, Biro Pemberdayaan Masyarakat. Des Mei Kepala Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Mei 1999 –Des Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Maret 1994 –Jan Staf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, 1991 ‑ Maret1994

3 PENDAHULUAN

4 PEMIKIRAN KEMBALI KETERTINGGALANKEMISKINAN KOMUNITAS (MASYARAKAT) KABUPATENINDIVIDUDESAKECAMATANRUMAHTANGGA INDIVIDURUMAH TANGGA KOMUNITASDESAKECAMATANKABUPATEN Hak DasarJaminan dan Perlindungan Sosial Modal SosialAkses: sosial, ekonomi Pusat–pusat Pelayanan Pelayanan Publik Pemenuhan hak dasar secara bertahap Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban Partisipasi dan solidaritas sosial Pembangun an Prasarana Dasar Pengembangan ekonomi lokal, - pusat layanan dan pertumbuhan baru Kapasitas Birokrasi UU ratifikasi tentang hak dasar, SNPK dan RPJMN BOS, Raskin, BLT, PKH PNPM dan kegiatan dana bergulir RUU Desa?PNPM dan kegiatan dana bergulir Dana Perimbangan Dana Dekon/TP Pemda K/L Pemda K/L Pemda K/L Pemda K/L

5 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan ketertinggalan: 1)terbatasnya dukungan sistem dan kelembagaan sosial, ekonomi dan politik  TATARAN SISTEM 2)terbatasnya kapasitas wilayah (keterbatasan prasarana, sumber daya alam, dan keterisolasian)  TATARAN WILAYAH 3)ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi kegiatan ekonomi pasar dan persaingan  TATARAN MASYARAKAT 4)sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan  TATARAN RUMAHTANGGA/INDIVIDU Faktor-faktor yang akan mempengaruhi kemiskinan dan ketertinggalan: (1) kondisi geografis (2) perubahan siklus ekonomi: petani dan nelayan (3) bencana alam: banjir, kebakaran hutan, kekeringan (4) konflik (5) dampak negatif dari suatu kebijakan

6 Kemiskinan sebagai masalah ekonomi  solusi penguatan modal dan percepatan pertumbuhan ekonomi Kemiskinan sebagai masalah multidimensi  penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Ketertinggalan sebagai masalah “nasib” dan “lokasi”  pemberdayaan dan pemihakan, serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi Ketertinggalan sebagai masalah kegagalan manajemen pembangunan  reorientasi dan revitalisasi pengembangan wilayah PARADIGMA KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN

7 Pemberdayaan dan Pemihakan sebagai Paradigma/Cara Pandang  Mempengaruhi sistem dan peraturan perundang-undangan Pemberdayaan dan Pemihakan sebagai Strategi Pembangunan  Mempengaruhi visi dan misi Kementerian/Lembaga dan SKPD Pemberdayaan dan Pemihakan sebagai Pendekatan  Mempengaruhi pola pelayanan publik Pemberdayaan dan Pemihakan sebagai Program/Kegiatan Pembangunan  mempengaruhi pengelolaan sumber daya PENGURANGAN KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN: PARADIGMA PEMBERDAYAAN DAN PEMIHAKAN

8 SAAT INIPEMIKIRAN KEDEPAN Modal Sosial: mendorong pertukaran menjadi lebih efisien Modal Sosial: memperkuat solidaritas antarpihak Pemberdayaan: turut mengambil keputusan Pemberdayaan dan Pemihakan: perubahan struktural Partisipasi: CBO/OMS/Pokmas sebagai konsumen Partisipasi: CBO/OMS/Pokmas sebagai aktor utama Komunitas: penunjang ekonomi pasar Komunitas: kesatuan sosial antarstruktur sosial KONTEKS PEMBERDAYAAN DAN PEMIHAKAN

9 Pemberdayaan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengelola seluruh sumber daya dan modal sosial untuk mengorganisasikan diri dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemihakan ditentukan oleh political will dan tindakan nyata dalam mempercepat penyediaan prasarana dasar dan pelayanan publik di daerah tertinggal sesuai dengan standar pelayanan minimal. KONTEKS PEMBERDAYAAN DAN PEMIHAKAN

10 POLA PEMBERDAYAAN DAN PEMIHAKAN Masyarakat sebagai end-users * Pengambilan keputusan dibantu fasilitator * Hanya single-project Masyarakat sebagai self-help groups * Pengambilan keputusan oleh masyarakat *Terpadu dengan perencanaan pembangunan daerah Persiapan Penguatan KapasitasExit Strategy Interaksi Fasilitator dengan Organisasi Masyarakat dan Pemda Peran Fasilitator Peran Organisasi Masyarakat dan Pemda Turning Point

11 ARUS UTAMA PERUBAHAN

12 PEMBANGUNAN MANUSIA Setiap manusia mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk menjalani hidup dan kehidupan yang bermartabat, maju, makmur, dan sejahtara. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kapabilitas manusia untuk hidup bermartabat, dan menciptakan tata kehidupan yang lebih baik, adil, aman dan nyaman. Kewajiban negara (pemerintah pusat dan daerah, DPR, DPD dan DPRD, TNI, POLRI dan lembaga negara lainnya) untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat. Pemenuhan hak-hak sipil dan politik menghendaki tidak adanya intervensi negara (kategori negatif). Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menghendaki adanya intervensi negara (kategori positif).

13 Globalisasi (Standardisasi, efisiensi, keterbukaan, daya saing) * Pasar bebas, privatisasi, deregulasi  Persaingan * Menegaskan kewajiban minimum negara yang tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. * Momentum kemitraan global MDGs dan penguatan jejaring. * Akuntabilitas kepada pelaku internasional Demokratisasi (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) * Mengukur keseluruhan proses dan kinerja politik dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. * Akuntabilitas kepada konstituen Desentralisasi (keunikan lokal, keterwakilan dan kompromi) * Kewajiban pemda provinsi dan pemda kab/kota memberikan layanan yang lebih baik, cepat, mudah, murah, bermutu dan tanpa diskrminasi. * Proses pengambilan keputusan lebih terbuka dan inklusif. * Standar Pelayanan Minimum * Akuntabilitas kepada rakyat ARUS UTAMA PERUBAHAN

14 Globalisasi (Persaingan, Kerjasama, Guncangan) * Pemanfaatan peluang pasar: daya saing * Kerjasama internasional: WTO, AFTA, APEC, ASEAN Economic Community * Antisipasi resiko: krisis pangan, energi dan ekonomi dan konflik Demokratisasi (Konsolidasi, Ketidakpastian) * Konsolidasi Demokrasi  Rekruitmen, etika dan perilaku * Pelaksanaan Demokrasi: Prosedural  Substansial * Antisipasi resiko: biaya transaksi, waktu lama, ketidakpastian. Desentralisasi (Koordinasi, Persaingan dan Kerjasama) * Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah * Mobilisasi sumberdaya lokal  tabungan * Persaingan antardaerah  penguasaan asset, SDA, prasarana * Kerjasama antardaerah  skala ekonomi  sistem insentif * Kinerja daerah  pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan * Antisipasi resiko: defisit anggaran, hambatan perdagangan antardaerah, pajak dan retribusi tinggi, ekonomi biaya tinggi, kerusakan lingkungan, kesenjangan, dan konflik antardaerah. ISU UTAMA

15 Think Globally, Act Locally OR Think Locally, Act Globally Globalisasi: Arus barang, jasa, modal, informasi, teknologi(?), tenaga kerja(?). Standardisasi aturan, nilai dan gaya hidup. Demokratisasi: Partisipasi langsung. Pemenuhan hak-hak sipil dan hak politik Pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Desentralisasi: Pendelegasian kewenangan dan sumberdaya. Pelayanan publik secara langsung oleh Pemda. Penerapan aturan dan nilai lokal (local content). Maju, mandiri, makmur, sejahtera, adil dan berkelanjutan Kualitas hidup Efisiensi Produktivitas Daya Saing Kesenjangan Pendapatan Kerusakan Lingkungan Stabilitas Ekonomi Makro Kesinambungan Fiskal Kerjasama Antardaerah, Regional dan Multilateral Pengembangan Ekonomi Lokal Ekonomi kreatif Modal Sosial Divergence Pattern Convergence Pattern

16 Kecamatan sebagai Pusat Layanan dan Pusat Pertumbuhan  Jepang * Pendelegasian kewenangan dari SKPD ke Camat dan Kades * Penguatan SDM di kecamatan * Kelebihan: Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, cepat, bermutu, mudah dan murah Pelaksanaan Otonomi Daerah Saat ini (Jilid I)  SKPD * Pembenahan Manajemen Pelayanan Publik berbasis kinerja * Perubahan Mindset dan Tata Cara Pelayanan * Antisipasi resiko: kurangnya perhatian thd kecamatan dan desa Pelaksanaan Otonomi Daerah Masa Depan (Jilid II)  Penguatan Peran Kecamatan dan Desa * Penyiapan perangkat peraturan perundangan  Perda * Penyiapan petunjuk pelaksanaan  Pedoman teknis dan SOP * Penyiapan aparat desa dan kecamatan  Bimbingan teknis * Peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa  Reorientasi APBD REVITALISASI KECAMATAN DAN DESA

17 PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI ISU STRATEGISPOTENSI RESIKOANTISIPASI 1. Persaingan antardaerah dan antarnegara yang ketat: efisiensi, produktivitas dan nilai tambah Relatif tertinggal dibanding daerah atau negara lain yang lebih efisien dan produktif dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi Pengembangan keunggulan daerah (komparatif dan kompetitif): sektor, komoditas dan jasa unggulan 2. Penerapan standardisasi barang dan jasa: isu lingkungan, HAM, dan buruh Terhambatnya perdagangan akibat lemahnya pemahaman isu global Pengembangan kebijakan yang responsif terhadap isu, kesepakatan dan hukum internasional 3. Perubahan teknologi dan informasi Tertahannya laju pertumbuhan dan pembangunan Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis iptek (knowledge-based economy) 4. Fluktuasi Harga: pangan, minyak, dan mata uang Rentan terhadap krisis pangan, krisis energi, krisis moneter, dan krisis ekonomi Pengembangan manajemen krisis dan mitigasi krisis 5. Aliran modal yang cepat: negara asing dan lembaga internasional Gelembung ekonomi (bubble economy) yang tidak produktif Pengembangan jaring pengaman (safeguarding)

18 ISU STRATEGISPOTENSI RESIKOANTISIPASI 1. Proses politik yang mahal Adanya pemborosan uang negara Investasi yang tidak produktif Percepatan konsolidasi demokrasi 2. Benturan birokrasi dan kepentingan politik Tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik Pengembangan birokrasi berbasis kinerja dan meritokrasi 3. Rekruitmen pemimpin berdasarkan popularitas, bukan kapasita Kurangnya komitmen pemimpin dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat Pengembangan kebijakan publik yang inovatif dan memihak rakyat 4. Kinerja politik dalam perumusan kebijakan (legislasi, penganggaran, pengawasan) Tingginya biaya transaksi (transaction cost) Munculnya ketidakpastian Pengembangan perumusan kebijakan yang partisipatif, akuntabel dan transparan 5. Dualisme politik daerah dan pusat Tidak adanya kesinambungan (missing link) antara aspirasi rakyat di daerah dan tindakan elit politik Pengembangan tata politik yang lebih baik dan bermutu PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGHADAPI DEMOKRATISASI

19 ISU STRATEGISPOTENSI RESIKOANTISIPASI 1. Ketidapastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota Lemahnya koordinasi dan sinergi pusat-daerah Tidak optimalnya pengelolaan anggaran negara dan daerha Konflik antardaerah Pengembangan forum- forum kerjasama antardaerah 2. Rendahnya mutu layanan publik: Standar Pelayanan Minimal Lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah Pengembangan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja 3. Lemahnya manajemen sumberdaya dan asset daerah: tata ruang, SDA, tanah, laut Gagalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan Meningkatnya kerusakan lingkungan Penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan asset daerah Perencanaan tata ruang dan tata guna lahan 4. Belum berjalannya reformasi birokrasi daerah Munculnya ketidakpastian dan kelambanan Pengembangan sistem insentif dan disinsentif 5. Lemahnya kerjasama dan kemitraan pemerintah dan swasta Rendahnya investasi Perencanaan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH

20 TRANSFORMASI DAN REFORMASI

21 Winner Kaya Looser Miskin PrimerSekunderTersier Sub- sisten Kaya SDA Bangsa Bermartabat Pengolahan Manufacturing Konstruksi Perdagangan Jasa-jasa Pariwisata Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan Pertambangan Cerdas “Gentleman” Mengelola Outward Berdaya Saing Kaya SDA TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA BANGSA Bangsa Kumuh BAGAIMANA MEMBANGUN BANGSA DAN DAERAH? Karakter Bangsa Bodoh Ngamuk Korupsi Inward Inferior Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi : Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman

22 PENDEKATAN BERBASIS HAK DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Instrumen (Masukan) Mekanisme (Proses) Pencapaian (Keluaran) Kinerja (Manfaat dan Dampak) Pengambilan Keputusan Pilkada Rapat DPRD Musrenbang Jejaring DPRD Pemda Masyarakat Sipil: Ormas, LSM, Universitas, Media Massa Keuangan Daerah Penerimaan (PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan pinjaman) Pengeluaran Pelayanan Publik Pangan Pendidikan Kesehatan Kesempatan Kerja Perumahan Air bersih dan sanitasi Tanah SDA dan Lingkungan Rasa aman Partisipasi Administrasi Sumber Daya Manusia Peralatan Peraturan Daerah Organisasi Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimum Unit Pengaduan Masalah Sistem Reward and Punishment Amanat Konstitusi, UU Keuangan Negara, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya Partisipasi Keberpihakan Transparansi Akuntabilitas Efisiensi Efektivitas Keadilan Terpenuhinya hak-hak dasar Masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera Waktu

23 PERILAKU MASYARAKAT PERILAKU INDIVIDU BUDAYA MENTAL MODEL SIKAP, NILAI, KEYAKINAN KERJASAMA PERSAINGAN MEMBANGUN KAPASITAS MANUSIA Perlakuan adil dan tanpa diskriminasi Pelayanan pendidikan yang bermutu Pelayanan kesehatan yang bermutu Penelitian dan pengembangan Profesionalisme Penghargaan terhadap prestasi dan kinerja Penciptaan suasana yang stabil KINERJA PEMBANGUNAN Perubahan Bertahap BUDAYA DAN KINERJA PEMBANGUNAN SALING PERCAYA DAN TOLERANSI SISTEM POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI Sumber: Dimodifikasi dari Lawrence Harrison dan Stace Lindsay. Culture and Development.

24 PERGESERAN POLA HUBUNGAN ECONOMIC RELATION Kerjasama individu Motif ekonomi Insentif: Kontribusi Kampung SOCIAL RELATION Kekeluargaan Motif solidaritas sosial Desa SOCIAL OBLIGATION Kekerabatan Motif Perlindungan Kewajiban dan Sanksi Sosial Desa dan Kampung ECONOMIC OBLIGATION Kerjasama individu Motif ekonomi Insentif: Untung dan Rugi Kota INDVIDUAL KOMUNITAS Perdebatan: Amandemen UUD 1945 Sistem niilai yang mendasari seluruh UU Orientasi strategi dan kebijakan pembangunan

25 SKENARIO DAN RESIKO DAERAH Skenario Karakteristik dan Kondisi Kabupaten/Kota Resiko Persentase Kab/Kota Kapasitas Birokrasi Kapasitas Fiskal Kapasitas IPTEK Kapasitas SDA dan Prasarana Skenario 1 Sangat Rendah dan Rendah Rendah Sangat Rendah dan Rendah RendahGagal23,6% Skenario 2 Sangat Rendah dan Rendah Sedang Sangat Rendah dan Rendah SedangHampir Gagal10,5% Skenario 3 Rendah Sedang Stagnan27,7% Skenario 4SedangTinggiSedangTinggi Pertumbuhan Rendah 28,8% Skenario 5Tinggi Pertumbuhan Tinggi 9,4%

26 FAKTOR PENDORONG REFORMASI INISIATIF REFORMASI MODEL PEMERINTAHAN DAERAH Karaktersitik dan Perilaku Decision-Makers Kapasitas Kelembagaan Kapsitas Teknis Kapasitas Administrasi Kapasitas Politik Karaktersitik dan Perilaku Masyarakat Sipil (Civil Society) Modal Sosial Kesejahteraan Karakteristik Lokal dan Kondisi Geografis Infrastruktur Tata Ruangd an tanah SDA+Lingkungan REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Model Tradisional Hierarkis ( Hierarchies Traditional Model ) Model Orientasi Pasar ( Market Oriented Model ) Model Orientasi Rakyat ( Community Oriented Model ) Komitmen Tinggi Komitmen Rendah Permintaan Tinggi Permintaan Rendah Kondisi Mendukung Kondisi Tidak Mendukung SKENARIO REFORMASI No Change Komitmen Rendah Permintaan Rendah Kondisi Tidak Mendukung Incremental Change Komitmen Tinggi Permintaan Rendah Kondisi Mendukung Structural Change Komitnen Tinggi, Permintaan Tinggi Kondisi Mendukung Faktor Ekternal: Kebijakan Pemerintah Pusat Swasta Guncangan Eksternal

27 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS KINERJA

28 HUBUNGAN ANTARA RPJPD, RPJMD, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN RPJM DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD RPJMDesa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) APBDesa 5 Tahun 1 Tahun RPJPD ( ) PERATURAN KEPALA DAERAH PELAKSANAAN APBD Dokumen Anggaran VISI DAN MISI KEPALA DAERAH Rencana Strategis SKPD Rencana Kerja SKPD Rencana Kerja Anggaran- SKPD Dokumen Anggaran

29 PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD DAN APBD RPJMDesa RKPDesa KUAPPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD RKPD RPJPD RPJMD RKA Desa TAPD Renstra SKPD Renja SKPD NOTA KESEPAKATAN DPRD DAN KEPALA DAERAH 20 Tahun 1 Tahun 5 Tahun 1 Tahun Dijabarkan Pedoman Diacu 5 Tahun Dibahas bersama DPRD KUA = Kebijakan Umum APBD PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TAPD = Tim Anggaran Pemerintah Daerah RKA-SKPD = Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pedoman Dibahas bersama DPRD RAPBDesa RKA-SKPD MUSYAWARAH ANGGARAN DESA 1 Tahun Dibahas bersama BPD

30 FOKUS PADA KINERJA: HIERARKI SASARAN PEMBANGUNAN 30 Sasaran Tingkat 2 Sasaran Tingkat 3 Sasaran Tingkat 4 Program Urusan PilihanProgram Urusan Wajib Indikator Kinerja Utama Renstra SKPD Indikator Kinerja Utama Renstra SKPD Indikator Kinerja RPJMDesa RPJMD Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Sasaran Tingkat 1 Kepala SKPD menyusun Renstra konsisten dengan hirarki Prioritas Pembangunan VISI-MISI BUPATI KOMITMEN Kepala Desa + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Indikator Kinerja Utama Renstra SKPD Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Kepala Desa menyusun RPJMDesa konsisten dengan RPJMD RPJPD dan RTRW

31 SINKRONISASI DAN KONSISTENSI 31 Sasaran Tingkat 2 Sasaran Tingkat 3 Sasaran Tingkat 4 Program Urusan PilihanProgram Urusan Wajib Indikator Kinerja Utama Renstra SKPD Indikator Kinerja Utama Renstra SKPD Indikator Kinerja RPJMDesa RPJMD Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Sasaran Tingkat 1 Kepala Desa menyusun RPJMDesa konsisten dengan RPJMD Prioritas Pembangunan VISI-MISI BUPATI KOMITMEN Kepala Desa + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Indikator Kinerja Utama Renstra SKPD Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Kepala SKPD menyusun Renstra konsisten dengan hirarki Sinkronisasi Konsistensi BAPPEDA DAN SEKDA DPRD RPJPD dan RTRW

32 KONTRAK KINERJA PIMPINAN SKPD KABUPATEN Pada hari tanggal bulan tahun ………… telah ditandantatangi kontrak Kinerja Pimpinan SKPD yang memuat beberapa hal sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan: 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 2.Rencana Strategis SKPD.... Tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun , maka pada: Hari dan Tanggal: Jam: Tempat: KONTRAK KINERJA PELAKSANAAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD

33 MENYEPAKATI KESATU :Tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pelayanan Renstra SKPD Kabupaten Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I kontrak kinerja ini. KEDUA :Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD Kabupaten Tahun yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II kontrak kinerja ini. KETIGA :Indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III kontrak kinerja ini. KEEMPAT :Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari kontrak kinerja ini. KELIMA :Kontrak kinerja ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja Pimpinan SKPD yang dilakukan setiap tahun. KONTRAK KINERJA PELAKSANAAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD

34 Demikian kontrak kinerja ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya , tanggal Bupati......Kepala SKPD selaku Pelaksana Kontrak Kinerja Tanda tangan ( Nama) KONTRAK KINERJA PELAKSANAAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD

35 LAMPIRAN I Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra SKPD Kabupaten......Tahun Tanggal: Tempat : VISI : MISI I: TujuanSasaranStrategiKebijakan Tujuan 1 1.Sasaran Sasaran Dst… 1.Strategi Strategi Dst…….. 1.Kebijakan Kebijakan Dst… Tujuan 2 1.Sasaran Sasaran Dst… 1.Strategi Strategi Dst…….. 1.Kebijakan Kebijakan Dst… Dst…… MISI II: TujuanSasaranStrategiKebijakan Tujuan 1 1.Sasaran Sasaran Dst… 1.Strategi Strategi Dst…….. 1.Kebijakan Kebijakan Dst… Dst…… Dst....

36 LAMPIRAN II Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD Kabupaten Tahun Tanggal: Tempat : TujuanSasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Tujuan 1Sasaran 1Program..... Kegiatan Tujuan 1Sasaran 2Program..... Kegiatan Dst Tujuan 2Sasaran 1Program.... Kegiatan..... Program....

37 LAMPIRAN III Indikator Kinerja Utama SKPD..... Kabupaten......Tahun Tanggal : Tempat : NO Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

38 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS KINERJA

39 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPertgjwbanPemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBD Penatausahaan Belanja Penerbitan SPM-UP, SPM- GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda Pertanggung- jawaban APBD APBD Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat- lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun Sesuai SAP

40 Pembahasan dan Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

41  Jan – April: Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah  Jan – Mei: Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi  Akhir Mei: Penyusunan RKPD dan Pedoman Kebijakan Umum APBD  Awal Juni: Penyusunan Kebijakan Umum APBD  Medio Juni: Penyampaia Kebijakan Umum APBD kepada DPRD  Juni: Penyusunan Rencana Kerja SKPD  Mg. II Juli: Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah bersama DPRD (Pembicaraa Pendahuluan)  Juli - Agustus : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD  September: Penyusunan RAPBD  Ming I Okt.: Pengajuan RAPBD kepada DPRD  Okt- Nov.: Pembahasan RAPBD Pemerintah Daerah dan DPRD  Des (3 hari): Penyampaian Rancangan Perda APBD untuk evaluasi  Des (15 hari): Evaluasi Rancangan Perda APBD oleh Gubernur/ Mendagri  Des (7 hari): Penyempurnaan Rancangan Perda APBD (bila perlu)  Ming. IV Des: Penetapan Rancangan Perda APBD KALENDER PENYUSUNAN RAPBD

42 KAJI ULANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

43 “GAP” PEMBANGUNAN National Provinsi Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota Desa/ Kelurahan Desa/ Kelurahan Kecamatan Proyek skala kecil Peran Pemda dan Masyarakat Lokal Pembangunan prasarana dasar untuk membuka daerah terisolasi dan tertinggal; mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru Pembangunan Wilayah Mega Proyek Perusahaan Kontraktor-Swasta Orientasi Pertumbuhan Medium to Big Project Perusahaan Kontraktor-Swasta Orientasi Pertumbuhan MP3EI Pengembangan Ekonomi Lokal

44 KILAS BALIK Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis: Pembangunan Prasarana Desa (P2D)-Loan dari Jepang-OECF - Prorgam Pembangunan Kecamatan (PPK)-Loan dari WB - Community-Empowerment for Rural Development (CERD)-Loan dari ADB - Proyek Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)-Loan dari WB Inpres Desa Tertinggal: Bantuan Dana Bergulir untuk Kelompok Masyarakat di Desa Tertinggal - Batuan Tenaga Sarjana Pendamping - Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah di Desa Tertinggal Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal: Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT)-Loan dari Jepang-OECF - Village Infrastructure Project (VIP)-Loan dari WB Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kecamatan: Pembangunan Prasarana Desa (P2D)-Loan dari Jepang-OECF - Prorgam Pembangunan Kecamatan (PPK)-Loan dari WB - Community-Empowerment for Rural Development (CERD)-Loan dari ADB Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM): 2008-sekarang - RISE, P2KP dan PPK, PNPM Mandiri, - Empat Klaster Inpres/Bantuan Pembangunan: Inpres Desa, Inpres Kabupaten/Kota, Inpres Provnsi dan Inpres sektoral lain - Pengembangan Kecmatan Terpadu

45 No.IDENTIFIKASI MASALAH (Data dan Informasi) PERUMUSAN KEBIJAKAN (Perencanaan dan Penganggaran) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN (Dampak) 1SALAH GAGAL 2BENARSALAH GAGAL 3BENAR SALAH GAGAL 4BENAR BERHASIL BERBAGAI KEMUNGKINAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

46 KENDALA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 1.Kurangnya pemahaman terhadap akar masalah dan realita kemiskinan dan ketertinggalan. 2.Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran. 3.Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran. 4.Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society). 5.Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding). 6.Lemahnya koordinasi antara K/L, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota. 7.Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional.

47 Kebijakan, program dan kegiatan kurang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan, dan mencegah proses pemiskinan dan pewarisan kemiskinan. Kelemahan tersebut antara lain: 1.Sistem dan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada kaum miskin 2.Kebijakan bersifat sektoral, terpusat dan seolah-olah kemiskinan hanya menjadi urusan pemerintah pusat semata 3.Lemahnya koordinasi antarSKPD Provinsi, dan antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota 4.Kurangnya kolaborasi dengan masyarakat madani dan swasta 5.Memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak berdaya 6.Masalah kemiskinan dipandang sama di semua wilayah 7.Ketergantungan pada pembiayaan dari donor EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

48 KAJI ULANG KEBIJAKAN Kebijakan, Program dan Kegiatan Tujuan SasaranKelompok Sasaran Jumlah Anggaran Waktu Pelaksa naan Tingkat Capaian 1) Faktor Penghambat 2) Tingkat Pena nganan 3) Jumlah Skala 4) Prio ritas 5) MASSDMPRAMODLEMKOR 1.Analisis Tingkat Capaian dilakukan dengan memberikan skala (1) Sangat Kurang, (2) Kurang, (3) Sedang, (4) Baik dan (5) Sangat Baik. 2.Analisis Faktor Penghambat dilakukan dengan memberikan skala skala (1) Sangat Besar, (2) Besar, (3) Sedang, (4) Kurang dan (5) Sangat Kurang. Analisis Faktor Penghambat dilihat dari: (1) belum siapnya masyarakat (MASY); (2) terbatasnya kapasitas sumber daya manusia SKPD (SDM); (3) terbatasnya prasarana pendukung (PRA); (4) terbatasnya akses permodalan (MOD); (5) belum tertatanya kelembagaan: regulasi dan organisasi (LEM); (6) lemahnya koordinasi dan kerjasama antarSKPD (KOORD). 3.Opini atau Persepsi Independen terhadap kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai saat ini dengan memberikan skala (1) Sangat Kurang, (2) Kurang, (3) Cukup, (4) Baik dan (5) Sangat baik.

49 RUMUSAN STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Kabupaten/ Kota Isu Strategis Kebijakan, Program dan Kegiatan Tujuan SasaranIndikator Kinerja PotensiMasalah TargetRpTargetRpTargetRp Tar get Rp Tar get Rp

50 DIAGNOSIS KETERTINGGALAN

51 ANALISIS MASALAH KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN Fakta Kemisinan (Data dan Infoirmasi Statistik) Lokasi Permasalahan dan Isu Strategis Tingkat Keparahan 1) Faktor Penyebab 2) Tingkat Penangan an 3) Jumlah Skala 4) Priori tas 5) SDASDMPRAMODLEMIPTEK 1.Analisis Tingkat Keparahan Masalah dilakukan dengan memberikan skala: (1) Tidak Parah, (2) Kurang Parah, (3) Sedang, (4) Parah dan (5) Sangat parah. 2.Analisis Faktor Penyebab dilakukan dengan memberikan skala skala (1) Sangat Ringan, (2) Ringan, (3) Sedang, (4) Berat dan (5) Sangat Berat. Analisis Faktor Penyebab dilihat dari: (1) terbatasnya SDA dan belum jelasnya tata ruang wilayah (TR); (2) terbatasnya kapasitas SDM (SDM); (3) terbatasnya prasarana (PRA); (4) terbatasnya akses permodalan (MOD); (5) belum tertatanya kelembagaan: regulasi dan organisasi (LEM); dan (5) belum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 3.Analisis Tingkat Penanganan Masalah yang sudah dilakukan sampai saat ini dengan memberikan skala (1) Sangat baik, (2) Baik, (3) Cukup, (4) Kurang dan (5) Sangat Kurang.

52 ANALISIS MASALAH KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN Fakta Kemisinan (Data dan Infoirmasi Statistik) Lokasi Permasalahan dan Isu Strategis Tingkat Keparahan 1) Faktor Penyebab 2) Tingkat Penangan an 3) Jumlah Skala 4) Priori tas 5) SDASDMPRAMODLEMIPTEK 1. Penduduk miskin di Kecamatan A jiwa Desa A60% buruh tani dan 55% berpendidikan SD Desa B50% pekebun dan 40% tidak tamat SD Desa C45% tidak tamat SD Desa D35% tidak tamat SD Penduduk Miskin di B jiwa Desa A40% tidak tamat SD dan 59% petani lahan kering Desa B20% tidak tamat SD dan 50% buruh tani Desa C45% tidak tamat SD dan 60% pengusaha mikro dan kecil Desa D35% tidak tamat SD dan buruh pabrik

53 PENYUSUNAN TIPOLOGI DESA DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN METODE PENYUSUNAN TIPOLOGI DESA HASIL PENYUSUNAN TIPOLOGI DESA DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN IDENTIFIKASI SUMBER DATA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN Data Primer: Opini dan Wawancara Peta Spasial Data Sekunder: Statistik PODES dan SUSENAS Analisis Masalah Desa: 1.Kecil 2.Sedang 3.Besar Analisis Potensi Desa: 1.Tinggi 2.Sedang 3.Rendah Potensi Desa TinggiSedangRendah Permasalahan Desa Kecil I Emansi patori, Optima lisasi III Emansi patori, Optimal isasi VI Partisipa tori, Fasilitasi Sedang II Emansi patori, Optimal isasi IV Partisi patori, Fasilitas i VIII Inisiasi, Aksele rasi Besar V Partisi patori, Fasili tasi VII Inisiasi, Aksele rasi IX Inisiasi, Aksele rasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan SDA dan LH Peningkatan Sumber Daya Manusia

54 PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI MENURUT POTRET DESA JENISNOMASALAHPOTENSI PRASARANA 1 Jalan 3 km desa rusak beratPasir, batu dan tenaga kerja 2 Jembatan 25 meter hampir robohKayu, pasir dan tenaga kerja 3 Saluran irigasi rusak sepanjang 2 kmTenaga kerja SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Tanah longsor sepanjang 300 meterKayu dan tenaga kerja 2 Pencemaran sungaiTenaga kerja 3 Kesulitan air bersihSumber air, Tenaga kerja PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN 1 Banjir 2 km 2 di lingkungan RT 03Pasir dan Tenaga kerja 2 Tidak ada penerangan jalanTenaga kerja 3 Tidak adanya saluran sanitasiTenaga kerja SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT 1 Tingginya angka kemiskinanLahan, tenaga kerja 2 Rendahnya pendapatan petaniLahan, tenaga kerja 3 Terbatasnya jumlah tenaga guru dan tenaga kesehatan Posyandu, Kader Posyandu

55 PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI MENURUT KALENDER MUSIM MUSIMNOMASALAHPOTENSI HUJAN 1BanjirPasir, batu dan tenaga kerja 2Tanah longsorPasir, batu dan tenaga kerja 3 Rendahnya harga jual hasil pertanian Lahan, tenaga kerja PANCAROBA 1 Penyakit infeksi saluran pernafasan Posyandu, Pustu 2Bergesernya musim tanamLahan, tenaga kerja KEMARAU 1Kekeringan Sungai, mata air dan tenaga kerja 2KelaparanTenaga kerja 3Gagal panenLahan, tenaga kerja

56 PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI MENURUT KELEMBAGAAN JENISNOMASALAHPOTENSI PEMERINTAH DESA DAN BPD 1Aparat desa kurang tanggapAparat 2 Kurangnya peralatan dan kendaraan Aparat KELOMPOK TANI 1Terbatasnya benih unggulPetani, lahan 2Tidak ada penyuluh pertanianPetani, lahan KUD 1Kurang aktifnya pengurusPetani dan gedung KUD 2Terbatasnya kegiatanPetani dan gedung KUD KELOMPOK PEMUDA 1Kurang aktifnya pengurusPemuda 2Terbatasnya kegiatan pemudaPemuda SEKOLAH 1 Terbatasnya peralatan dan gedung sekolah Lahan, pasir dan tenaga kerja 2 Kurangnya tenaga guru mata pelajaran IPA, Matematika PELAKU USAHA 1Belum tertatanya pasar desaLahan dan tenaga kerja 2 Belum berkembangnya layanan perbankan

57 PENENTUAN PERINGKAT MASALAH NoNoMASALAH KRITERIA PENENTUAN MASALAHPERINGKAT DIRASAKAN ORANG BANYAK a) TINGKAT KEPARAH AN b) DAMPAK TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT c) SERING TERJADI d) KEMAMPUAN POTENSI PEMECAHAN MASALAH e) JUMLAH NILAI 1 Banjir Jalan rusak Tidak ada saluran sanitasi Tidak ada penyuluh Aparat desa kurang tanggap Kurangnya peralatan dan kendaraan dinas Rendahnya harga jual pertanian b. Skala : 1. Sangat sedikit 2. Sedikit 3. Cukup 4. Parah 5. Sangat parah c. Skala : 1. Sangat sedikit 2. Sedikit 3. Cukup 4. Besar 5. Sangat besar d. Skala : 1. Sangat sedikit 2. Sedikit 3. Cukup 4. Sering 5. Sangat sering a. Skala : 1. Sangat sedikit 2. Sedikit 3. Cukup 4. Banyak 5. Sangat banyak e. Skala : 1. Sangat mampu 2. Mampu 3. Cukup 4. Kurang 5. Sangat kurang

58 NOMASALAH ALTERNATIF KEGIATAN KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS TINDAKANPERINGKAT DAMPAK MASYARAKAT a) POTENSI DESA b) WAKTU c) BIAYA d) JUMLAH NILAI 1 Banjir 1. Pembuatan tanggul Pemindahn rumah penduduk Pembangunan waduk Jalan rusak 1. Perbaikan jalan desa Pembangunan jalan desa Pemeliharaan jalan secara rutin Rendahnya harga jual hasil pertanian 1. Pemberdayaan kelompok tani Pemberdayaan KUD Penyediaan benih PENENTUAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH b. Skala : 1. Sangat sedikit 2. Sedikit 3. Cukup 4. Besar 5. Sangat besar c. Skala : 1. Sangat lama 2. Lama 3. Cukup 4. Cepat 5. Sangat cepat d. Skala : 1. Sangat besar 2. Besar 3. Cukup 4.Sedikit 5. Sangat sedikit a. Skala : 1. Sangat sedikit 2. Sedikit 3. Cukup 4. Besar 5. Sangat besar

59 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN CAPAIAN KINERJA TargetRp.JutaTargetRp.jutaTargetRp.jutaTargetRp.jutaTargetRp.juta 1 Pembangunan tanggul 800 m 1. Terbangunnya tanggul 800 m Berkurangnya kasus banjir dari 40% menjadi 10% 30%5025%6620%8015%9810%118 2 Perbaikan jalan desa 1. Terwujudnya 80% jalan desa dgn kondisi baik sepanjang m Pembangunan Jalan desa 1. Terbangunnya jalan sepanjang 3 km Berkurangnya biaya angkut petani 50% 10 4 Pelatihan petani 1. Meningkatnya pengetahuan petani (100 org/thn) Pelatihan pengurus KUD 1. Meningkatnya pengetahuan pengurus KUD (10 org/tahun) Pengadaan benih unggul 1. Tersedinya benih unggul bagi 100 petani RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

60 KERANGKA LOGIKA

61 Perencanaan Strategis Penyusunan Program Penyusunan Anggaran Pemantauan dan Evaluasi Perumusan Strategi Pelaksanaan Penetapan Sasaran Penetapan Indikator Kinerja Penetapan Inisiatif Strategis Penetapan Program Penetapan Kegiatan Penentuan Anggaran Pengukuran Kinerja Hasil Penilaian Kinerja Umpan Balik Tindakan Koreksi Penghargaan Hasil Analisis Lingkungan Strategis Penetapan Visi, Misi, Nilai, Tujuan Perencanaan Kinerja Pengelolaan Kinerja MANAJEMEN KINERJA

62 KETERKAITAN VISI, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Program 2 Misi Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja) Biaya Program Program Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Program 3 Biaya Kegiatan Program 1 Anggaran Visi Program dan Kegiatan MisiVisi Strategi dan Kebijakan

63 LANGKAH PENGEMBANGAN KERANGKA LOGIK Ringkasan Rencana Kerja Indikator kinerja Sumber data Asumsi Dampak Hasil yang diharapkan Keluaran Kegiatan (pilihan) Catatan: Setelah setiap bagian matriks disusun, kemudian logika dari bagian-bagian lain harus diuji dan direvisi seperlunya. Proses dilakukan secara berulang

64 Terjaminnya jalur distribusi dan pemasaran LOGIKA VERTIKAL Adanya lembaga pelatihan yang andal Tersedianya faktor dan prasarana produksi Rencana Kerja Indikator Kinerja Sumber Data Asumsi Kegiatan Keluaran Hasil Dampak Meningkatnya Pendapatan Petani Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Meningkatnya Keterampilan Petani Pelatihan Petani Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi. Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan memberikan hasil (outcome). Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa dampak.

65 Meningkatnya Pendapatan Petani Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Meningkatnya Keterampilan Petani LOGIKA HORIZONTAL Tingkat Penguasaan Teknologi Kantor Statistik dan Dinas Pertanian Tingkat Produksi Petani per tahun Kantor Statistik dan Dinas Pertanian Tingkat Pendapatan Petani per tahun Kantor Statistik dan Dinas Pertanian Rencana Kerja Indikator kinerja Sumber data Asumsi Keluaran Hasil Dampak Bagaimana kita menguji ‘sukses’ dalam mencapai tujuan? Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang harus terukur ditunjukkan oleh indikator kinerja dan dibutikna dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh berbagai sumber data yang dapat dipercaya. Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan oleh berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya. Dampak dari suatu program harus dapat diuji melalui oleh berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya.

66 MASALAH DAN PENYEBAB Rendahnya Pendapatan Petani Tingginya Pengeluaran Tidak Tetap Tingginya Biaya Sosial Terbatasnya Penerimaan Petani Tingginya Pengeluaran Petani Tingginya Pengeluaran Tetap Tingginya Pengeluaran Usaha Tani: 1.Benih dan Bibit 2. Peralatan 3. Upah 4. Pembasmi Hama 5. Angkutan Terbatasnya Penerimaan Tidak Tetap Kurangnya Kegiatan Nonpertanian Rendahnya Penerimaan Tetap (Usaha Tani) Rendahnya Harga jual Hasil Pertanian: Terbatas nya pema Saran Terbatas Nya jalur distribusi Rendahnya Produktivitas Hasil Pertanian: Terbatasnya Prasarana Terbatasnya Keterampilan Rendahnya Mutu Hasil Pertanian: Terbatas nya benih dan bibit Terbatas nya teknologi Tingginya Pengeluaran Rumah Tangga: 1.Makanan 2.Bukan Makanan: Pendidikan, Kesehatan, BBM, Angkutan Tingginya Biaya Bencana

67 MASALAH DAN PENYEBAB Rendahnya Penerimaan Tetap Petani Terbatasnya Jalur distribusi Terbatasnya angkutan hasil pertanian Rendahnya harga jual hasil pertanian Rendahnya produktivitas Hasil pertanian Rendahnya mutu hasil pertanian Terbatasnya Jalan desa Terbatasnya pemasaran Hasil pertanian Kurangnya peran KUD dlm pemasaran Rendahnya kapasitas pengurus KUD Terbatasnya jumlah petani terampil Kurangnya pengetahuan Kurangnya Tenaga Penyuluh Terbatasnya prasarana irigasi dengan kondisi baik Kurangnya pemeliharaan Lemahnya Kerjasama Kelompok tani Terbatasnya Benih unggul Kurangnya pebenihan Tidak adanya Balai benih Terbatasnya teknologi pengolahan Kurangnya informasi Belum adanya balai petani

68 MASALAH DAN PENYEBAB Tingginya Pengeluaran Petani Tingginya Biaya Bencana Kurangnya Penanganan Bencana Tingginya Pengeluaran (Biaya) Sosial dan Lainnya Tingginya Pengeluaran (Biaya) Hidup Rumah Tangga Tani Tingginya Pengeluaran (Biaya) Usaha Tani Lemahnya Penataan Ruang dan Permukiman Tingginya Biaya Sosial Kurangnya Pemahaman Prioritas Terbatasnya Pengetahuan Tingginya Biaya Kesehatan Dan Pendidikan Kurangnya Prasarana dan Sarana Kurangnya Tenaga Pengajar dan Kesehatan Tingginya Biaya Makanan Kurangnya Pasokan Bahan Makanan Terbatasnya Prasarana Angkutan Tingginya Biaya Perawatan Tanaman Terbatasnya Peralatan dan Perlengkapan Kurangnya Kerjasama Antarpetani Tingginya Biaya Benih/Bibit Terbatasnya Pasokan Benih/Bibit Belum Adanya Balai Benih

69 MASALAH DAN PENYEBAB Tingginya Angka kemiskinan Meningkatnya Kesenjangan Menurunnya Solidaritas dan Empati Rendahnya Pemahaman HAM Tingginya Tindak Kekerasan Tingginya Kerusakan Lingkungan Rendahnya Tingkat Pendidikan Rendahnya Kecukupan Pangan Rendahnya Akses Air Bersih Rendahnya Derajat Kesehatan Rendahnya Kepercayaan Antarwarga Tingginya Eksploitasi Rendahnya Penegakan Hukum Rendahnya Keterampilan & Kapasitas SDM Rendahnya Pelaksanaan RTRW Rendahnya Akses Pendidikan Terbatasnya Gedung Sekolah Dan Prasarana Rendahnya Keterampilan & Kapasitas SDM Terbatasnya Peralatan, Buku dan Penunjang Rendahnya Produksi Pangan Terbatasnya Lahan Produktif Rendahnya Keterampilan & Kapasitas SDM Terbatasnya Prasarana dan Peralatan Terbatasnya Pasokan Air Bersih Terbatasnya Jaringan Air Bersih Belum Tertatanya Manajemen Sumber Daya Air Terbatasnya Prasarana dan Peralatan Rendahnya Akes Layanan Kesehatan Terbatasnya Prasarana, Obat dan Peralatan Rendahnya Perilaku Hidup Sehat Terbatasnya Jumlah dan Mutu Tenaga Kesehatan

70 MASALAH DAN PENYEBAB Tingginya Angka Pengangguran 6,07% Meningkatnya Jumlah penduduk migran Kurang tertibnya Administrasi kependudukan Meningkatnya angkatan kerja baru Terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru Meningkatnya petani dan nelayan yang kehilangan pekerjaan Kurang tertatanya manajemen kependudukan Meningkatnya jumlah penduduk Kurangnya pengendalian Pertumb. penduduk Belum optimalnya Program Keluarga berencana Kurangnya program dan kegiatan padat karya Lemahnya perencanaan program dan kegiatan Terbatasnya data dan informasi Kurangnya pemahaman Rendahnya Investasi swasta Kurang kondusifnya iklim investasi Rumitnya perijinan Tingginya pungli Kurangnya jaminan keaamanan Kegagalan panen dan berkurangnya waktu melaut Kurang siapnya menghadapi perubahan iklim Terbatasnya Informasi tentang Perubahan iklim Terbatasnya pekerjaan sambilan Terbatasnya Keterampilan Kurangnya pengetahuan

71 TUJUAN DAN SASARAN Berkurangnya Angka Pengangguran menjadi 4,5 % (2018) Berkurangnya jumlah pendatang Meningkatnya tertib administrasi bagi para pendatang Menurunnya laju pertumbuhan angkatan kerja menjadi 5% per tahun sampai 2018 Terciptanya lapangan kerja baru (1.000 jiwa per tahun) sampai 2018 Meningkatnya jumlah petani dan nelayan dengan pekerjaan sambilan menjadi 15% (2018) Persentase penduduk yang memiliki E-KTP sebesar 95 persen Berkurangnya laju pertumbuhan Penduduk menjadi 1,9 persen Terkendalinya angka kelahiran menjadi 2,1 persen Meningkatnya peserta aktif program KB menjadi 85% Meningkatnya jam kerja dari 5 jam per minggu menjadi 25 jam Meningkatnya realisasi kegiatan padat karya menjadi 90 persen Tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan Meningkatnya Investasi swasta 25 persen (2018) Membaiknya peringkat investasi (2018) Berkurangnya jumlah hari pengurusan ijin dari 15 menjadi 1 hari Berkurangnya persentase gagal panen Tersdianya rencana aksi Mitigasi perubahan iklim Tersedianya Informasi tentang perubahan iklim Terciptanya pekerjaan sambilan sebanyak Meningkatnya jumlah petani dan nelayan terampil orang Terlaksananya pelatihan petani dan nelayan sebanyak 1,5 juta orang

72 INDIKATOR KINERJA Angka Pengangguran Terbuka Persentase pertumbuhan Jumlah pendatang Persentase penduduk migran yang tidak mempunyai dokumen Laju perumbuhan angkatan kerja baru Persentase pertumbuhan lapangan kerja Jumlah petani dan nelayan yang mendapat pekerjaan Persentase penduduk yang mempunyai E-KTP Laju pertumbuhan penduduk Persentase Realisasi program pengendalian pertumb. penduduk Jumlah dan Persentase peserta aktif program Keluarga berencana Persentase Realisasi program dan kegiatan padat karya Persenase program dan Kegiatan padat karya Tingkat ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan Nilai investasi swasta Persentase Realisasi investasi Meningkatnya kepercayaan investor Jumlah hari pengurusan ijin Persentase gagal panen Persentase realisasi rencana aksi Mitigasi perubahan iklim Jumlah dan mutu Informasi tentang perubahan iklim Jumlah pekerjaan sambilan yang tercipta Jumlah dan Persentase petani dan nelayan terampil Jumlah dan persentase petani dan nelayan yang memahami pengetahuan dan teknologi baru

73 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RENCANA STRATEGIS SKPD No. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014TAHUN 2015TAHUN 2016TAHUN 2017TAHUN 2018 TargetRpTargetRpTargetRpTargetRpTargetRp Program Persentase angka pengangguran 10,89,88,07,05,0 Jumlah kesempatan kerja baru yang tercipta (000) Jumlah petani dan nelayan dengan pekerjaan sambilan (000) Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Atap Jumlah hari perngurusan ijin Peirngkat investasi321 Nilai Investasi swasta (Rp.Trilyun) Pelatihan petani dan nelayan Jumlah petani yang memahami Iptek baru (000) Jumlah petani dan nelayan terampi (000)l Jumlah pekerjaan sambilan baru yang tercipta Keluaran: Hasil:

74 Pengembangan Wilayah Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan Fisik dan Pengelolaan Sharing APBD, APBD Provinsi, Dana Dekon dan TP, swadaya Masyarakat Perencanaan Partisipatif Musyawarah dan Konsultasi Pembangunan Kecamatan dan Desa Propinsi dan Kabupaten Kecamatan sebagai pusat pengem- bangan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

75 PEMBANGUNAN DAERAH TRTINGGAL DALAM PEREKONOMIAN DAERAHPrioritas Program dan Kegiatan KondisiMasyarakat Strategi dan ArahKebijakan KelembagaanKelembagaan KawasanStrategisKecamatan Prasarana/SaranaPrasarana/Sarana TeknologiTeknologi ModalModal Produk/KomoditasProduk/Komoditas RPJMD Aspirasi Kebutuhan Perluasan Lapangan Kerja Peningkatan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Retribusi RISE Pertumbuhan Ekonomi

76 PENGANGGARAN JANGKA MENENGAH

77 PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SKPD ISU STRATEGIS VISIMISITUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TA Ke-1 TA Ke-2 TA Ke-3 TA Ke-4 TA Ke-5 POTENSI Ketersediaan sangat besar dan besar, pengelolaan rendah dan sangat rendah Mengoptimalk an Ketersediaan sangat besar dan besar, pengelolaan sangat besar dan besar Menjaga Melestarikan MASALAH Masalah parah dan sangat parah, penanganan kurang dan sangat kurang Mempercepat penanganan Masalah sangat parah da parah, penanganan sangat baik dan baik Menjaga Mempertahank an

78 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RENCANA STRATEGIS SKPD No. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014TAHUN 2015TAHUN 2016TAHUN 2017TAHUN 2018 TargetRpTargetRpTargetRpTargetRpTargetRp 1 Keluaran: Hasil: 2 Keluaran: Hasil: 3 Keluaran: Hasil: 4 Keluaran: Hasil: 5 Keluaran: Hasil: ….. Keluaran: Hasil:

79 SKPDKab. Kec. 1 Kec. 2 Kec. 3 Kec. 4 Kec. 5 Kec. 6 Kec. 7 Subtotal KesehatanAP%AP%A1%A1%A2%A2%A3%A3%A4%A4%A5%A5%A6%A6%A7%A7%TA% PendidikanBP%BP%B1%B1%B2%B2%B3%B3%B4%B4%B5%B5%B6%B6%B7%B7%TB% PertanianCP%CP%C1%C1%C2%C2%C3%C3%C4%C4%C5%C5%C6%C6%C7%C7%TC% Perindustrian dan Perdagangan DP%DP%D1%D1%D2%D2%D3%D3%D4%D4%D5%D5%D6%D6%D7%D7%TD% PUEP%EP%E1%E1%E2%E2%E3%E3%E4%E4%E5%E5%E6%E6%E7%E7%TE% …ZP%ZP%Z1%Z1%Z2%Z2%Z3%Z3%Z4%Z4%Z5%Z5%Z6%Z6%Z7%Z7%TZ% SubtotalTP P %TW 1 %TW 2 %TW 3 %TW 4 %TW 5 %TW 6 %TW 7 %TT% POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH 79 Format RKPD dan RAPBD selain pagu menurut SKPD juga pagu menurut Kecamatan Pola Alokasi pagu yang diharapkan Saat Ini

80 Sekian dan Terima Kasih.


Download ppt "Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google