PELUANG DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: REORIENTASI KEBIJAKAN

Presentasi berjudul: "PELUANG DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: REORIENTASI KEBIJAKAN"— Transcript presentasi:

1 PELUANG DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: REORIENTASI KEBIJAKAN
Bahan Diskusi PELUANG DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: REORIENTASI KEBIJAKAN Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Seminar Nasional dan Lokakarya Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Pemiskinan-Kemiskinan Kabupaten Majene Majane, 15 Mei 2013

2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D
Tempat/Tgl.Lahir: Yogyakarta, 21 JanuarI 1965 Golongan : IVB Alamat Rumah : Komplek Bappenas, Jl. Pertiwi II No.18 Blok A105, RT 03/RW01, Kedaung, Sawangan, Depok HP: Alamat Kantor : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta-10310 Tel.: Fax: PENDIDIKAN Postdoctoral. Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006 S3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar S2. Master of Arts, Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept. 1994‑Mar S1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 1984‑Juli 1989. PEKERJAAN Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah. Jan 2006-sekarang Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Mei 2004-Jan. 2006 Kepala Bagian, Biro Pemberdayaan Masyarakat. Des Mei 2004 Kepala Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Mei 1999 –Des. 2000 Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Maret 1994 –Jan. 1997 Staf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, 1991‑Maret1994 2

3 PENDAHULUAN

4 PEMIKIRAN KEMBALI KEMISKINAN KETERTINGGALAN INDIVIDU RUMAHTANGGA
KOMUNITAS (MASYARAKAT) DESA KECAMATAN KABUPATEN INDIVIDU RUMAH TANGGA KOMUNITAS DESA KECAMATAN KABUPATEN Hak Dasar Jaminan dan Perlindungan Sosial Modal Sosial Akses: sosial, ekonomi Pusat–pusat Pelayanan Pelayanan Publik Pemenuhan hak dasar secara bertahap Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban Partisipasi dan solidaritas sosial Pembangunan Prasarana Dasar Pengembangan ekonomi lokal, -pusat layanan dan pertumbuhan baru Kapasitas Birokrasi UU ratifikasi tentang hak dasar, SNPK dan RPJMN BOS, Raskin, BLT, PKH PNPM dan kegiatan dana bergulir RUU Desa? PNPM dan kegiatan dana bergulir Dana Perimbangan Dana Dekon/TP Pemda K/L 4

5 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN
terbatasnya dukungan sistem dan kelembagaan sosial, ekonomi dan politik TATARAN SISTEM terbatasnya kapasitas wilayah (keterbatasan prasarana, sumber daya alam, dan keterisolasian) TATARAN WILAYAH ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi kegiatan ekonomi pasar dan persaingan TATARAN MASYARAKAT sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan TATARAN RUMAHTANGGA/INDIVIDU Faktor-faktor yang akan mempengaruhi kemiskinan dan ketertinggalan: (1) kondisi geografis (2) perubahan siklus ekonomi: petani dan nelayan (3) bencana alam: banjir, kebakaran hutan, kekeringan (4) konflik (5) dampak negatif dari suatu kebijakan

6 PARADIGMA KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN
Kemiskinan sebagai masalah ekonomi  solusi penguatan modal dan percepatan pertumbuhan ekonomi Kemiskinan sebagai masalah multidimensi  penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Ketertinggalan sebagai masalah “nasib” dan “lokasi”  pemberdayaan dan pemihakan, serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi Ketertinggalan sebagai masalah kegagalan manajemen pembangunan reorientasi dan revitalisasi pengembangan wilayah

7 PENGURANGAN KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN: PARADIGMA PEMBERDAYAAN DAN PEMIHAKAN
Pemberdayaan dan Pemihakan sebagai Paradigma/Cara Pandang  Mempengaruhi sistem dan peraturan perundang-undangan Pemberdayaan dan Pemihakan sebagai Strategi Pembangunan  Mempengaruhi visi dan misi Kementerian/Lembaga dan SKPD Pemberdayaan dan Pemihakan sebagai Pendekatan  Mempengaruhi pola pelayanan publik Pemberdayaan dan Pemihakan sebagai Program/Kegiatan Pembangunan  mempengaruhi pengelolaan sumber daya

8 KONTEKS PEMBERDAYAAN DAN PEMIHAKAN
SAAT INI PEMIKIRAN KEDEPAN Pemberdayaan: turut mengambil keputusan Pemberdayaan dan Pemihakan: perubahan struktural Partisipasi: CBO/OMS/Pokmas sebagai konsumen Partisipasi: CBO/OMS/Pokmas sebagai aktor utama Modal Sosial: mendorong pertukaran menjadi lebih efisien Modal Sosial: memperkuat solidaritas antarpihak Komunitas: penunjang ekonomi pasar Komunitas: kesatuan sosial antarstruktur sosial

9 KONTEKS PEMBERDAYAAN DAN PEMIHAKAN
Pemberdayaan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengelola seluruh sumber daya dan modal sosial untuk mengorganisasikan diri dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemihakan ditentukan oleh political will dan tindakan nyata dalam mempercepat penyediaan prasarana dasar dan pelayanan publik di daerah tertinggal sesuai dengan standar pelayanan minimal.

10 POLA PEMBERDAYAAN DAN PEMIHAKAN
Masyarakat sebagai end-users * Pengambilan keputusan dibantu fasilitator * Hanya single-project Masyarakat sebagai self-help groups * Pengambilan keputusan oleh masyarakat * Terpadu dengan perencanaan pembangunan daerah Interaksi Fasilitator dengan Organisasi Masyarakat dan Pemda Peran Organisasi Masyarakat dan Pemda Turning Point Persiapan Penguatan Kapasitas Exit Strategy Peran Fasilitator

11 ARUS UTAMA PERUBAHAN

12 PEMBANGUNAN MANUSIA Setiap manusia mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk menjalani hidup dan kehidupan yang bermartabat, maju, makmur, dan sejahtara. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kapabilitas manusia untuk hidup bermartabat, dan menciptakan tata kehidupan yang lebih baik, adil, aman dan nyaman. Kewajiban negara (pemerintah pusat dan daerah, DPR, DPD dan DPRD, TNI, POLRI dan lembaga negara lainnya) untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat. Pemenuhan hak-hak sipil dan politik menghendaki tidak adanya intervensi negara (kategori negatif). Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menghendaki adanya intervensi negara (kategori positif). 12

13 ARUS UTAMA PERUBAHAN Globalisasi (Standardisasi, efisiensi, keterbukaan, daya saing) * Pasar bebas, privatisasi, deregulasi  Persaingan * Menegaskan kewajiban minimum negara yang tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. * Momentum kemitraan global MDGs dan penguatan jejaring. * Akuntabilitas kepada pelaku internasional Demokratisasi (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) * Mengukur keseluruhan proses dan kinerja politik dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. * Akuntabilitas kepada konstituen Desentralisasi (keunikan lokal, keterwakilan dan kompromi) * Kewajiban pemda provinsi dan pemda kab/kota memberikan layanan yang lebih baik, cepat, mudah, murah, bermutu dan tanpa diskrminasi. * Proses pengambilan keputusan lebih terbuka dan inklusif. * Standar Pelayanan Minimum * Akuntabilitas kepada rakyat

14 ISU UTAMA Globalisasi (Persaingan, Kerjasama, Guncangan)
* Pemanfaatan peluang pasar: daya saing * Kerjasama internasional: WTO, AFTA, APEC, ASEAN Economic Community * Antisipasi resiko: krisis pangan, energi dan ekonomi dan konflik Demokratisasi (Konsolidasi, Ketidakpastian) * Konsolidasi Demokrasi  Rekruitmen, etika dan perilaku * Pelaksanaan Demokrasi: Prosedural  Substansial * Antisipasi resiko: biaya transaksi, waktu lama, ketidakpastian. Desentralisasi (Koordinasi, Persaingan dan Kerjasama) * Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah * Mobilisasi sumberdaya lokal  tabungan * Persaingan antardaerah  penguasaan asset, SDA, prasarana * Kerjasama antardaerah  skala ekonomi  sistem insentif * Kinerja daerah  pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan * Antisipasi resiko: defisit anggaran, hambatan perdagangan antardaerah, pajak dan retribusi tinggi, ekonomi biaya tinggi, kerusakan lingkungan, kesenjangan, dan konflik antardaerah. 14

15 Think Globally, Act Locally OR Think Locally, Act Globally
Globalisasi: Arus barang, jasa, modal, informasi, teknologi(?), tenaga kerja(?). Standardisasi aturan, nilai dan gaya hidup. Kerjasama Antardaerah, Regional dan Multilateral Convergence Pattern Efisiensi Produktivitas Daya Saing Demokratisasi: Partisipasi langsung. Pemenuhan hak-hak sipil dan hak politik Pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Maju, mandiri, makmur, sejahtera, adil dan berkelanjutan Kualitas hidup Stabilitas Ekonomi Makro Kesinambungan Fiskal Kesenjangan Pendapatan Kerusakan Lingkungan Desentralisasi: Pendelegasian kewenangan dan sumberdaya. Pelayanan publik secara langsung oleh Pemda. Penerapan aturan dan nilai lokal (local content). Pengembangan Ekonomi Lokal Ekonomi kreatif Modal Sosial Divergence Pattern

16 REVITALISASI KECAMATAN DAN DESA
Kecamatan sebagai Pusat Layanan dan Pusat Pertumbuhan  Jepang * Pendelegasian kewenangan dari SKPD ke Camat dan Kades * Penguatan SDM di kecamatan * Kelebihan: Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, cepat, bermutu, mudah dan murah Pelaksanaan Otonomi Daerah Saat ini (Jilid I) SKPD * Pembenahan Manajemen Pelayanan Publik berbasis kinerja * Perubahan Mindset dan Tata Cara Pelayanan * Antisipasi resiko: kurangnya perhatian thd kecamatan dan desa Pelaksanaan Otonomi Daerah Masa Depan (Jilid II) Penguatan Peran Kecamatan dan Desa * Penyiapan perangkat peraturan perundangan  Perda * Penyiapan petunjuk pelaksanaanPedoman teknis dan SOP * Penyiapan aparat desa dan kecamatan  Bimbingan teknis * Peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa Reorientasi APBD 16

17 PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI
ISU STRATEGIS POTENSI RESIKO ANTISIPASI 1. Persaingan antardaerah dan antarnegara yang ketat: efisiensi, produktivitas dan nilai tambah Relatif tertinggal dibanding daerah atau negara lain yang lebih efisien dan produktif dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi Pengembangan keunggulan daerah (komparatif dan kompetitif): sektor, komoditas dan jasa unggulan 2. Penerapan standardisasi barang dan jasa: isu lingkungan, HAM, dan buruh Terhambatnya perdagangan akibat lemahnya pemahaman isu global Pengembangan kebijakan yang responsif terhadap isu, kesepakatan dan hukum internasional 3. Perubahan teknologi dan informasi Tertahannya laju pertumbuhan dan pembangunan Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis iptek (knowledge-based economy) 4. Fluktuasi Harga: pangan, minyak, dan mata uang Rentan terhadap krisis pangan, krisis energi, krisis moneter, dan krisis ekonomi Pengembangan manajemen krisis dan mitigasi krisis 5. Aliran modal yang cepat: negara asing dan lembaga internasional Gelembung ekonomi (bubble economy) yang tidak produktif Pengembangan jaring pengaman (safeguarding)

18 PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGHADAPI DEMOKRATISASI
ISU STRATEGIS POTENSI RESIKO ANTISIPASI 1. Proses politik yang mahal Adanya pemborosan uang negara Investasi yang tidak produktif Percepatan konsolidasi demokrasi 2. Benturan birokrasi dan kepentingan politik Tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik Pengembangan birokrasi berbasis kinerja dan meritokrasi 3. Rekruitmen pemimpin berdasarkan popularitas, bukan kapasita Kurangnya komitmen pemimpin dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat Pengembangan kebijakan publik yang inovatif dan memihak rakyat 4. Kinerja politik dalam perumusan kebijakan (legislasi, penganggaran, pengawasan) Tingginya biaya transaksi (transaction cost) Munculnya ketidakpastian Pengembangan perumusan kebijakan yang partisipatif, akuntabel dan transparan 5. Dualisme politik daerah dan pusat Tidak adanya kesinambungan (missing link) antara aspirasi rakyat di daerah dan tindakan elit politik Pengembangan tata politik yang lebih baik dan bermutu

19 PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH
ISU STRATEGIS POTENSI RESIKO ANTISIPASI 1. Ketidapastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota Lemahnya koordinasi dan sinergi pusat-daerah Tidak optimalnya pengelolaan anggaran negara dan daerha Konflik antardaerah Pengembangan forum-forum kerjasama antardaerah 2. Rendahnya mutu layanan publik: Standar Pelayanan Minimal Lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah Pengembangan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja 3. Lemahnya manajemen sumberdaya dan asset daerah: tata ruang, SDA, tanah, laut Gagalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan Meningkatnya kerusakan lingkungan Penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan asset daerah Perencanaan tata ruang dan tata guna lahan 4. Belum berjalannya reformasi birokrasi daerah Munculnya ketidakpastian dan kelambanan Pengembangan sistem insentif dan disinsentif 5. Lemahnya kerjasama dan kemitraan pemerintah dan swasta Rendahnya investasi Perencanaan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta

20 TRANSFORMASI DAN REFORMASI

21 BAGAIMANA MEMBANGUN BANGSA DAN DAERAH?
TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA BANGSA Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan Pertambangan Kaya SDA Kaya SDA Miskin Pengolahan Manufacturing Konstruksi Perdagangan Jasa-jasa Pariwisata Kaya Sub-sisten Primer Sekunder Tersier Winner Looser Karakter Bangsa Bangsa Kumuh Bangsa Bermartabat Bodoh Ngamuk Korupsi Inward Inferior Cerdas “Gentleman” Mengelola Outward Berdaya Saing Sumber: Dr. Ir. Son Diamar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi : Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman

22 PENDEKATAN BERBASIS HAK DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Instrumen (Masukan) Mekanisme (Proses) Pencapaian (Keluaran) Kinerja (Manfaat dan Dampak) Pengambilan Keputusan Jejaring • Partisipasi • Keberpihakan • Transparansi • Akuntabilitas • Efisiensi • Efektivitas • Keadilan • Pilkada • Rapat DPRD • Musrenbang DPRD • Pemda • Masyarakat Sipil: Ormas, LSM, Universitas, Media Massa Keuangan Daerah Pelayanan Publik Terpenuhinya hak-hak dasar Masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera Amanat Konstitusi, UU Keuangan Negara, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya • Pangan • Pendidikan • Kesehatan • Kesempatan Kerja • Perumahan • Air bersih dan sanitasi • Tanah • SDA dan Lingkungan • Rasa aman • Partisipasi • Penerimaan (PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan pinjaman) • Pengeluaran Administrasi Organisasi • Sumber Daya Manusia • Peralatan • Peraturan Daerah • Sistem Informasi • Standar Pelayanan Minimum • Unit Pengaduan Masalah • Sistem Reward and Punishment Waktu

23 BUDAYA DAN KINERJA PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI
Perubahan Bertahap BUDAYA MENTAL MODEL PERILAKU MASYARAKAT PERILAKU INDIVIDU KERJASAMA PERSAINGAN SISTEM POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI SALING PERCAYA DAN TOLERANSI SIKAP, NILAI, KEYAKINAN KINERJA PEMBANGUNAN MEMBANGUN KAPASITAS MANUSIA Perlakuan adil dan tanpa diskriminasi Pelayanan pendidikan yang bermutu Pelayanan kesehatan yang bermutu Penelitian dan pengembangan Profesionalisme Penghargaan terhadap prestasi dan kinerja Penciptaan suasana yang stabil Sumber: Dimodifikasi dari Lawrence Harrison dan Stace Lindsay. Culture and Development. 23

24 PERGESERAN POLA HUBUNGAN
KOMUNITAS SOCIAL RELATION Kekeluargaan Motif solidaritas sosial Desa SOCIAL OBLIGATION Kekerabatan Motif Perlindungan Kewajiban dan Sanksi Sosial Desa dan Kampung ECONOMIC RELATION Kerjasama individu Motif ekonomi Insentif: Kontribusi Kampung INDVIDUAL Perdebatan: Amandemen UUD 1945 Sistem niilai yang mendasari seluruh UU Orientasi strategi dan kebijakan pembangunan ECONOMIC OBLIGATION Kerjasama individu Motif ekonomi Insentif: Untung dan Rugi Kota 24

25 SKENARIO DAN RESIKO DAERAH
Karakteristik dan Kondisi Kabupaten/Kota Resiko Persentase Kab/Kota Kapasitas Birokrasi Kapasitas Fiskal Kapasitas IPTEK Kapasitas SDA dan Prasarana Skenario 1 Sangat Rendah dan Rendah Rendah Gagal 23,6% Skenario 2 Sedang Hampir Gagal 10,5% Skenario 3 Stagnan 27,7% Skenario 4 Tinggi Pertumbuhan Rendah 28,8% Skenario 5 Pertumbuhan Tinggi 9,4% 25

26 REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
FAKTOR PENDORONG REFORMASI INISIATIF REFORMASI SKENARIO REFORMASI MODEL PEMERINTAHAN DAERAH Karaktersitik dan Perilaku Decision-Makers Kapasitas Kelembagaan Kapsitas Teknis Kapasitas Administrasi Kapasitas Politik Komitmen Tinggi No Change Komitmen Rendah Permintaan Rendah Kondisi Tidak Mendukung Model Tradisional Hierarkis (Hierarchies Traditional Model) Komitmen Rendah Kebijakan Pemerintah Pusat Guncangan Eksternal Faktor Ekternal: Swasta Karaktersitik dan Perilaku Masyarakat Sipil (Civil Society) Modal Sosial Kesejahteraan Permintaan Tinggi Incremental Change Komitmen Tinggi Permintaan Rendah Kondisi Mendukung Model Orientasi Pasar (Market Oriented Model) Permintaan Rendah Karakteristik Lokal dan Kondisi Geografis Infrastruktur Tata Ruangd an tanah SDA+Lingkungan Kondisi Mendukung Structural Change Komitnen Tinggi, Permintaan Tinggi Kondisi Mendukung Model Orientasi Rakyat (Community Oriented Model ) Kondisi Tidak Mendukung 26

27 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS KINERJA

28 HUBUNGAN ANTARA RPJPD, RPJMD, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN
( ) VISI DAN MISI KEPALA DAERAH 5 Tahun RPJMDesa RPJM DAERAH Rencana Strategis SKPD Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja SKPD 1 Tahun APBDesa APBD Rencana Kerja Anggaran- SKPD 1 Tahun Dokumen Anggaran PERATURAN KEPALA DAERAH PELAKSANAAN APBD Dokumen Anggaran

29 PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD DAN APBD
KUA = Kebijakan Umum APBD PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TAPD = Tim Anggaran Pemerintah Daerah RKA-SKPD = Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dibahas bersama DPRD RPJPD 20 Tahun Pedoman Pedoman RPJMD 5 Tahun Renstra SKPD 5 Tahun RPJMDesa Dijabarkan 5 Tahun Pedoman 1 Tahun 1 Tahun Renja SKPD Diacu RKPD RKPDesa 1 Tahun 1 Tahun KUA PPAS Dibahas bersama DPRD NOTA KESEPAKATAN DPRD DAN KEPALA DAERAH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RKA Desa MUSYAWARAH ANGGARAN DESA TAPD Dibahas bersama DPRD Dibahas bersama BPD RAPERDA APBD RAPBDesa 1 Tahun

30 FOKUS PADA KINERJA: HIERARKI SASARAN PEMBANGUNAN
RPJPD dan RTRW VISI-MISI BUPATI Kepala Desa menyusun RPJMDesa konsisten dengan RPJMD RPJMD Sasaran Tingkat 1 Kepala SKPD menyusun Renstra konsisten dengan hirarki Prioritas Pembangunan Sasaran Tingkat 2 Program Urusan Wajib Program Urusan Pilihan Sasaran Tingkat 3 Renstra SKPD Renstra SKPD Renstra SKPD RPJMDesa Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas KOMITMEN Kepala Desa + Pakta Integritas Sasaran Tingkat 4 30 30

31 SINKRONISASI DAN KONSISTENSI
RPJPD dan RTRW VISI-MISI BUPATI Kepala Desa menyusun RPJMDesa konsisten dengan RPJMD RPJMD Kepala SKPD menyusun Renstra konsisten dengan hirarki Sasaran Tingkat 1 Prioritas Pembangunan Konsistensi Sasaran Tingkat 2 Program Urusan Wajib Program Urusan Pilihan Sasaran Tingkat 3 Renstra SKPD Renstra SKPD Renstra SKPD RPJMDesa Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Kepala SKPD + Pakta Integritas KOMITMEN Kepala Desa + Pakta Integritas Sasaran Tingkat 4 Sinkronisasi DPRD BAPPEDA DAN SEKDA 31 31

32 KONTRAK KINERJA PELAKSANAAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD
PIMPINAN SKPD KABUPATEN Pada hari tanggal bulan tahun ………… telah ditandantatangi kontrak Kinerja Pimpinan SKPD yang memuat beberapa hal sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Rencana Strategis SKPD.... Tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun , maka pada: Hari dan Tanggal : Jam : Tempat :

33 KONTRAK KINERJA PELAKSANAAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD
MENYEPAKATI KESATU : Tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pelayanan Renstra SKPD Kabupaten Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I kontrak kinerja ini. KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD Kabupaten Tahun yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II kontrak kinerja ini. KETIGA : Indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III kontrak kinerja ini. KEEMPAT : Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari kontrak kinerja ini. KELIMA : Kontrak kinerja ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja Pimpinan SKPD yang dilakukan setiap tahun.

34 KONTRAK KINERJA PELAKSANAAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD
Demikian kontrak kinerja ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. , tanggal Bupati Kepala SKPD selaku Pelaksana Kontrak Kinerja Tanda tangan ( Nama)

35 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
LAMPIRAN I Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra SKPD Kabupaten Tahun Tanggal : Tempat : VISI : MISI I : Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan 1 Sasaran 1.1 Sasaran 1.2 Dst… Strategi 1.1 Strategi 1.2 Dst…….. Kebijakan 1.1 Kebijakan 1.2 Tujuan 2 Sasaran 2.1 Sasaran 2.2 Strategi 2.1 Strategi 2.2 Kebijakan 2.1 Kebijakan 2.2 Dst…… MISI II : Dst ....

36 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD........
LAMPIRAN II Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD Kabupaten Tahun Tanggal : Tempat : Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Tujuan 1 Sasaran 1 Program ..... Kegiatan...... Sasaran 2 Dst Tujuan 2 Program .... Kegiatan.....

37 Indikator Kinerja Utama SKPD ..... Kabupaten ......Tahun 2014-2018
LAMPIRAN III Indikator Kinerja Utama SKPD ..... Kabupaten Tahun Tanggal : Tempat : NO Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

38 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS KINERJA

39 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD Rancangan DPA-SKPD Penatausahaan Pendapatan RKPD Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Disusun Sesuai SAP Verifikasi KUA PPAS DPA-SKPD Penatausahaan Belanja Nota Kesepakatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD Pelaksanaan APBD LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pendapatan Belanja Penatausahaan Pembiayaan RKA-SKPD Pembiayaan Dilakukan oleh PPKD RAPBD Raperda Pertanggung-jawaban APBD Kekayaan dan Kewajiban daerah Laporan Realisasi Semester Pertama Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perubahan APBD Akuntansi Keuangan Daerah APBD

40 SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN
Pembahasan dan Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 5 7 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 4 8 Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 3 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) 9 2 10 Musrenbang Kecamatan (Februari) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Musrenbang Desa (Januari) 1 11 Penetapan Perda APBD (Desember) 13 12 Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

41 KALENDER PENYUSUNAN RAPBD
Jan – April : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Jan – Mei : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Akhir Mei : Penyusunan RKPD dan Pedoman Kebijakan Umum APBD Awal Juni : Penyusunan Kebijakan Umum APBD Medio Juni : Penyampaia Kebijakan Umum APBD kepada DPRD Juni : Penyusunan Rencana Kerja SKPD Mg. II Juli : Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah bersama DPRD (Pembicaraa Pendahuluan) Juli - Agustus : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD September : Penyusunan RAPBD Ming I Okt. : Pengajuan RAPBD kepada DPRD Okt- Nov. : Pembahasan RAPBD Pemerintah Daerah dan DPRD Des (3 hari) : Penyampaian Rancangan Perda APBD untuk evaluasi Des (15 hari) : Evaluasi Rancangan Perda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Des (7 hari) : Penyempurnaan Rancangan Perda APBD (bila perlu) Ming. IV Des : Penetapan Rancangan Perda APBD 41

42 KAJI ULANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

43 “GAP” PEMBANGUNAN MP3EI Pembangunan Wilayah Pengembangan Ekonomi Lokal
National Mega Proyek Perusahaan Kontraktor-Swasta Orientasi Pertumbuhan Provinsi Pembangunan Wilayah Medium to Big Project Perusahaan Kontraktor-Swasta Orientasi Pertumbuhan Kabupaten/ Kota Pengembangan Ekonomi Lokal Kecamatan Proyek skala kecil Peran Pemda dan Masyarakat Lokal Pembangunan prasarana dasar untuk membuka daerah terisolasi dan tertinggal; mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru Desa/ Kelurahan

44 KILAS BALIK Inpres/Bantuan Pembangunan: Inpres Desa, Inpres Kabupaten/Kota, Inpres Provnsi dan Inpres sektoral lain - Pengembangan Kecmatan Terpadu Inpres Desa Tertinggal: Bantuan Dana Bergulir untuk Kelompok Masyarakat di Desa Tertinggal - Batuan Tenaga Sarjana Pendamping - Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah di Desa Tertinggal Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal: Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT)-Loan dari Jepang-OECF - Village Infrastructure Project (VIP)-Loan dari WB Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kecamatan: Pembangunan Prasarana Desa (P2D)-Loan dari Jepang-OECF - Prorgam Pembangunan Kecamatan (PPK)-Loan dari WB - Community-Empowerment for Rural Development (CERD)-Loan dari ADB Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis: Pembangunan Prasarana Desa (P2D)-Loan dari Jepang-OECF - Prorgam Pembangunan Kecamatan (PPK)-Loan dari WB - Community-Empowerment for Rural Development (CERD)-Loan dari ADB - Proyek Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)-Loan dari WB Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM): 2008-sekarang - RISE, P2KP dan PPK, PNPM Mandiri, - Empat Klaster

45 (Perencanaan dan Penganggaran) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
BERBAGAI KEMUNGKINAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH No. IDENTIFIKASI MASALAH (Data dan Informasi) PERUMUSAN KEBIJAKAN (Perencanaan dan Penganggaran) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN (Dampak) 1 SALAH GAGAL 2 BENAR 3 4 BERHASIL

46 KENDALA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kurangnya pemahaman terhadap akar masalah dan realita kemiskinan dan ketertinggalan. Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran. Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran. Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society). Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding). Lemahnya koordinasi antara K/L, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota. Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional.

47 EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Kebijakan, program dan kegiatan kurang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan, dan mencegah proses pemiskinan dan pewarisan kemiskinan. Kelemahan tersebut antara lain: Sistem dan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada kaum miskin Kebijakan bersifat sektoral, terpusat dan seolah-olah kemiskinan hanya menjadi urusan pemerintah pusat semata Lemahnya koordinasi antarSKPD Provinsi, dan antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota Kurangnya kolaborasi dengan masyarakat madani dan swasta Memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak berdaya Masalah kemiskinan dipandang sama di semua wilayah Ketergantungan pada pembiayaan dari donor

48 Kebijakan, Program dan Kegiatan
KAJI ULANG KEBIJAKAN Kebijakan, Program dan Kegiatan Tujuan Sasaran Kelompok Sasaran Jumlah Anggaran Waktu Pelaksanaan Tingkat Capaian 1) Faktor Penghambat 2) Tingkat Pena nganan 3) Jumlah Skala 4) Prioritas 5) MAS SDM PRA MOD LEM KOR Analisis Tingkat Capaian dilakukan dengan memberikan skala (1) Sangat Kurang, (2) Kurang, (3) Sedang, (4) Baik dan (5) Sangat Baik. Analisis Faktor Penghambat dilakukan dengan memberikan skala skala (1) Sangat Besar, (2) Besar, (3) Sedang, (4) Kurang dan (5) Sangat Kurang. Analisis Faktor Penghambat dilihat dari: (1) belum siapnya masyarakat (MASY); (2) terbatasnya kapasitas sumber daya manusia SKPD (SDM); (3) terbatasnya prasarana pendukung (PRA); (4) terbatasnya akses permodalan (MOD); (5) belum tertatanya kelembagaan: regulasi dan organisasi (LEM); (6) lemahnya koordinasi dan kerjasama antarSKPD (KOORD). Opini atau Persepsi Independen terhadap kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai saat ini dengan memberikan skala (1) Sangat Kurang, (2) Kurang , (3) Cukup, (4) Baik dan (5) Sangat baik.

49 RUMUSAN STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Kabupaten/ Kota Isu Strategis Kebijakan, Program dan Kegiatan Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 Potensi Masalah Target Rp

50 DIAGNOSIS KETERTINGGALAN

51 ANALISIS MASALAH KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN
Fakta Kemisinan (Data dan Infoirmasi Statistik) Lokasi Permasalahan dan Isu Strategis Tingkat Keparahan 1) Faktor Penyebab 2) Tingkat Penanganan 3) Jumlah Skala 4) Prioritas 5) SDA SDM PRA MOD LEM IPTEK Analisis Tingkat Keparahan Masalah dilakukan dengan memberikan skala: (1) Tidak Parah, (2) Kurang Parah, (3) Sedang, (4) Parah dan (5) Sangat parah. Analisis Faktor Penyebab dilakukan dengan memberikan skala skala (1) Sangat Ringan, (2) Ringan, (3) Sedang, (4) Berat dan (5) Sangat Berat. Analisis Faktor Penyebab dilihat dari: (1) terbatasnya SDA dan belum jelasnya tata ruang wilayah (TR); (2) terbatasnya kapasitas SDM (SDM); (3) terbatasnya prasarana (PRA); (4) terbatasnya akses permodalan (MOD); (5) belum tertatanya kelembagaan: regulasi dan organisasi (LEM); dan (5) belum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Analisis Tingkat Penanganan Masalah yang sudah dilakukan sampai saat ini dengan memberikan skala (1) Sangat baik, (2) Baik, (3) Cukup, (4) Kurang dan (5) Sangat Kurang.

52 ANALISIS MASALAH KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN
Fakta Kemisinan (Data dan Infoirmasi Statistik) Lokasi Permasalahan dan Isu Strategis Tingkat Keparahan 1) Faktor Penyebab 2) Tingkat Penanganan 3) Jumlah Skala 4) Prioritas 5) SDA SDM PRA MOD LEM IPTEK 1. Penduduk miskin di Kecamatan A jiwa Desa A 60% buruh tani dan 55% berpendidikan SD 5 1 3 4 29 Desa B 50% pekebun dan 40% tidak tamat SD 30 2 Desa C 45% tidak tamat SD 31 Desa D 35% tidak tamat SD 24 2. Penduduk Miskin di B jiwa 40% tidak tamat SD dan 59% petani lahan kering 20% tidak tamat SD dan 50% buruh tani 21 45% tidak tamat SD dan 60% pengusaha mikro dan kecil 35% tidak tamat SD dan buruh pabrik

53 PENYUSUNAN TIPOLOGI DESA DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
IDENTIFIKASI SUMBER DATA METODE PENYUSUNAN TIPOLOGI DESA HASIL PENYUSUNAN TIPOLOGI DESA DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN Data Primer: Opini dan Wawancara Analisis Potensi Desa: Tinggi Sedang Rendah Potensi Desa Tinggi Sedang Rendah Permasalahan Desa Kecil I Emansipatori, Optima lisasi III Emansi patori, Optimalisasi VI Partisipa tori, Fasilitasi II IV Partisi patori, VIII Inisiasi, Aksele rasi Besar V Fasili tasi VII IX Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Data Sekunder: Statistik PODES dan SUSENAS Pembangunan Infrastruktur Analisis Masalah Desa: Kecil Sedang Besar Pengelolaan SDA dan LH Peta Spasial

54 PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT POTRET DESA JENIS NO MASALAH POTENSI PRASARANA 1 Jalan 3 km desa rusak berat Pasir, batu dan tenaga kerja 2 Jembatan 25 meter hampir roboh Kayu, pasir dan tenaga kerja 3 Saluran irigasi rusak sepanjang 2 km Tenaga kerja SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Tanah longsor sepanjang 300 meter Kayu dan tenaga kerja Pencemaran sungai Kesulitan air bersih Sumber air, Tenaga kerja PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN Banjir 2 km2 di lingkungan RT 03 Pasir dan Tenaga kerja Tidak ada penerangan jalan Tidak adanya saluran sanitasi SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT Tingginya angka kemiskinan Lahan, tenaga kerja Rendahnya pendapatan petani Terbatasnya jumlah tenaga guru dan tenaga kesehatan Posyandu, Kader Posyandu

55 PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI MENURUT KALENDER MUSIM
NO MASALAH POTENSI HUJAN 1 Banjir Pasir, batu dan tenaga kerja 2 Tanah longsor 3 Rendahnya harga jual hasil pertanian Lahan, tenaga kerja PANCAROBA Penyakit infeksi saluran pernafasan Posyandu, Pustu Bergesernya musim tanam KEMARAU Kekeringan Sungai, mata air dan tenaga kerja Kelaparan Tenaga kerja Gagal panen

56 PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI
MENURUT KELEMBAGAAN JENIS NO MASALAH POTENSI PEMERINTAH DESA DAN BPD 1 Aparat desa kurang tanggap Aparat 2 Kurangnya peralatan dan kendaraan KELOMPOK TANI Terbatasnya benih unggul Petani, lahan Tidak ada penyuluh pertanian KUD Kurang aktifnya pengurus Petani dan gedung KUD Terbatasnya kegiatan KELOMPOK PEMUDA Pemuda Terbatasnya kegiatan pemuda SEKOLAH Terbatasnya peralatan dan gedung sekolah Lahan, pasir dan tenaga kerja Kurangnya tenaga guru mata pelajaran IPA, Matematika PELAKU USAHA Belum tertatanya pasar desa Lahan dan tenaga kerja Belum berkembangnya layanan perbankan

57 PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
No MASALAH KRITERIA PENENTUAN MASALAH PERINGKAT DIRASAKAN ORANG BANYAK a) TINGKAT KEPARAHAN b) DAMPAK TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT c) SERING TERJADI d) KEMAMPUAN POTENSI PEMECAHAN MASALAH e) JUMLAH NILAI 1 Banjir 5 25 2 Jalan rusak 4 24 3 Tidak ada saluran sanitasi 19 Tidak ada penyuluh 18 Aparat desa kurang tanggap 15 6 Kurangnya peralatan dan kendaraan dinas 13 7 Rendahnya harga jual pertanian 23 a. Skala : 1. Sangat sedikit Sedikit 3. Cukup Banyak Sangat banyak b. Skala : 1. Sangat sedikit Sedikit 3. Cukup Parah Sangat parah c. Skala : 1. Sangat sedikit Sedikit 3. Cukup Besar Sangat besar d. Skala : 1. Sangat sedikit Sedikit 3. Cukup Sering Sangat sering e. Skala : 1. Sangat mampu Mampu 3. Cukup Kurang Sangat kurang

58 PENENTUAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
NO MASALAH ALTERNATIF KEGIATAN KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS TINDAKAN PERINGKAT DAMPAK MASYARAKAT a) POTENSI DESA b) WAKTU c) BIAYA d) JUMLAH NILAI 1 Banjir 1. Pembuatan tanggul 5 3 2 12 2. Pemindahn rumah penduduk 11 3. Pembangunan waduk 8 Jalan rusak 1. Perbaikan jalan desa 4 15 2. Pembangunan jalan desa 13 3. Pemeliharaan jalan secara rutin Rendahnya harga jual hasil pertanian 1. Pemberdayaan kelompok tani 17 2. Pemberdayaan KUD 3. Penyediaan benih 14 a. Skala : 1. Sangat sedikit Sedikit 3. Cukup Besar Sangat besar b. Skala : 1. Sangat sedikit Sedikit 3. Cukup Besar Sangat besar c. Skala : 1. Sangat lama Lama Cukup Cepat Sangat cepat d. Skala : 1. Sangat besar Besar Cukup Sedikit Sangat sedikit

59 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN CAPAIAN KINERJA 2012 2013 2014 2015 2016 Target Rp.Juta Rp.juta 1 Pembangunan tanggul 800 m 1. Terbangunnya tanggul 800 m 50 100 210 150 342 200 460 300 600 2. Berkurangnya kasus banjir dari 40% menjadi 10% 30% 25% 66 20% 80 15% 98 10% 118 2 Perbaikan jalan desa 1. Terwujudnya 80% jalan desa dgn kondisi baik sepanjang m 330 363 393 432 3 Pembangunan Jalan desa 1. Terbangunnya jalan sepanjang 3 km 500 750 1100 1210 905 991 2. Berkurangnya biaya angkut petani 50% 10 4 Pelatihan petani 1. Meningkatnya pengetahuan petani (100 org/thn) 110 120 130 140 5 Pelatihan pengurus KUD 1. Meningkatnya pengetahuan pengurus KUD (10 org/tahun) 11 12.1 13 14 6 Pengadaan benih unggul 1. Tersedinya benih unggul bagi 100 petani 550 605 665 727

60 KERANGKA LOGIKA

61 MANAJEMEN KINERJA Perumusan Strategi Perencanaan Penetapan Sasaran
Hasil Analisis Lingkungan Strategis Penetapan Visi, Misi, Nilai, Tujuan Perencanaan Kinerja Perencanaan Strategis Penetapan Sasaran Penetapan Indikator Kinerja Penetapan Inisiatif Strategis Penyusunan Program Penetapan Program Penetapan Kegiatan Penyusunan Anggaran Penentuan Anggaran Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Kinerja Pemantauan dan Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja Umpan Balik Tindakan Koreksi Penghargaan

62 KETERKAITAN VISI, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Misi Visi Misi Strategi dan Kebijakan Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja) Program dan Kegiatan Biaya Program Program Program 2 Program 3 Program 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan Anggaran

63 LANGKAH PENGEMBANGAN KERANGKA LOGIK
Ringkasan Rencana Kerja Indikator kinerja Sumber data Asumsi 1 8 9 Dampak 2 10 11 7 Hasil yang diharapkan 3 12 13 6 Keluaran 4 5 Kegiatan (pilihan) Catatan: Setelah setiap bagian matriks disusun, kemudian logika dari bagian-bagian lain harus diuji dan direvisi seperlunya. Proses dilakukan secara berulang

64 LOGIKA VERTIKAL Rencana Kerja Indikator Kinerja Sumber Data Asumsi
Dampak Meningkatnya Pendapatan Petani Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Terjaminnya jalur distribusi dan pemasaran Hasil Meningkatnya Keterampilan Petani Tersedianya faktor dan prasarana produksi Keluaran Pelatihan Petani Adanya lembaga pelatihan yang andal Kegiatan Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi. Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan memberikan hasil (outcome). Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa dampak. 13

65 LOGIKA HORIZONTAL Rencana Kerja Indikator kinerja Sumber data Asumsi
Meningkatnya Pendapatan Petani Tingkat Pendapatan Petani per tahun Kantor Statistik dan Dinas Pertanian Dampak Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Tingkat Produksi Petani per tahun Kantor Statistik dan Dinas Pertanian Hasil Meningkatnya Keterampilan Petani Tingkat Penguasaan Teknologi Kantor Statistik dan Dinas Pertanian Keluaran Bagaimana kita menguji ‘sukses’ dalam mencapai tujuan? Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang harus terukur ditunjukkan oleh indikator kinerja dan dibutikna dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh berbagai sumber data yang dapat dipercaya. Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan oleh berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya. Dampak dari suatu program harus dapat diuji melalui oleh berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya.

66 Tingginya Pengeluaran Petani Terbatasnya Penerimaan Petani
MASALAH DAN PENYEBAB Rendahnya Pendapatan Petani Tingginya Pengeluaran Petani Terbatasnya Penerimaan Petani Rendahnya Penerimaan Tetap (Usaha Tani) Terbatasnya Penerimaan Tidak Tetap Tingginya Pengeluaran Tetap Tingginya Pengeluaran Tidak Tetap Rendahnya Produktivitas Hasil Pertanian: Terbatasnya Prasarana Keterampilan Rendahnya Mutu Hasil Pertanian: Terbatas nya benih dan bibit nya teknologi Rendahnya Harga jual Hasil Pertanian: Terbatas nya pema Saran Nya jalur distribusi Kurangnya Kegiatan Nonpertanian Tingginya Pengeluaran Rumah Tangga: Makanan Bukan Makanan: Pendidikan, Kesehatan, BBM, Angkutan Tingginya Pengeluaran Usaha Tani: Benih dan Bibit 2. Peralatan 3. Upah 4. Pembasmi Hama 5. Angkutan Tingginya Biaya Sosial Tingginya Biaya Bencana

67 Rendahnya produktivitas
MASALAH DAN PENYEBAB Rendahnya Penerimaan Tetap Petani Rendahnya produktivitas Hasil pertanian Rendahnya mutu hasil pertanian Rendahnya harga jual hasil pertanian Terbatasnya prasarana irigasi dengan kondisi baik Terbatasnya jumlah petani terampil Terbatasnya teknologi pengolahan Terbatasnya Benih unggul Terbatasnya pemasaran Hasil pertanian Terbatasnya Jalur distribusi Kurangnya pemeliharaan Kurangnya pengetahuan Kurangnya informasi Kurangnya pebenihan Kurangnya peran KUD dlm pemasaran Terbatasnya angkutan hasil pertanian Lemahnya Kerjasama Kelompok tani Kurangnya Tenaga Penyuluh Belum adanya balai petani Tidak adanya Balai benih Rendahnya kapasitas pengurus KUD Terbatasnya Jalan desa

68 MASALAH DAN PENYEBAB Tingginya Pengeluaran Petani
(Biaya) Hidup Rumah Tangga Tani Tingginya Pengeluaran (Biaya) Usaha Tani Tingginya Pengeluaran (Biaya) Sosial dan Lainnya Tingginya Biaya Makanan Tingginya Biaya Kesehatan Dan Pendidikan Tingginya Biaya Benih/Bibit Tingginya Biaya Perawatan Tanaman Tingginya Biaya Sosial Tingginya Biaya Bencana Kurangnya Pasokan Bahan Makanan Kurangnya Prasarana dan Sarana Terbatasnya Pasokan Benih/Bibit Terbatasnya Peralatan dan Perlengkapan Kurangnya Pemahaman Prioritas Kurangnya Penanganan Bencana Terbatasnya Prasarana Angkutan Kurangnya Tenaga Pengajar dan Kesehatan Belum Adanya Balai Benih Kurangnya Kerjasama Antarpetani Terbatasnya Pengetahuan Lemahnya Penataan Ruang dan Permukiman

69 MASALAH DAN PENYEBAB Tingginya Angka kemiskinan Rendahnya Kecukupan
Pangan Rendahnya Tingkat Pendidikan Rendahnya Derajat Kesehatan Rendahnya Akses Air Bersih Tingginya Kerusakan Lingkungan Tingginya Tindak Kekerasan Rendahnya Produksi Pangan Rendahnya Akses Pendidikan Rendahnya Akes Layanan Kesehatan Terbatasnya Pasokan Air Bersih Tingginya Eksploitasi Meningkatnya Kesenjangan Terbatasnya Lahan Produktif Terbatasnya Gedung Sekolah Dan Prasarana Terbatasnya Prasarana, Obat dan Peralatan Terbatasnya Jaringan Air Bersih Rendahnya Penegakan Hukum Menurunnya Solidaritas dan Empati Terbatasnya Prasarana dan Peralatan Terbatasnya Peralatan, Buku dan Penunjang Terbatasnya Jumlah dan Mutu Tenaga Kesehatan Terbatasnya Prasarana dan Peralatan Rendahnya Pelaksanaan RTRW Rendahnya Kepercayaan Antarwarga Rendahnya Keterampilan & Kapasitas SDM Rendahnya Keterampilan & Kapasitas SDM Rendahnya Perilaku Hidup Sehat Belum Tertatanya Manajemen Sumber Daya Air Rendahnya Keterampilan & Kapasitas SDM Rendahnya Pemahaman HAM

70 Terbatasnya penciptaan Meningkatnya petani dan
MASALAH DAN PENYEBAB Tingginya Angka Pengangguran 6,07% Terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru Meningkatnya petani dan nelayan yang kehilangan pekerjaan Meningkatnya angkatan kerja baru Rendahnya Investasi swasta Kurangnya program dan kegiatan padat karya Terbatasnya pekerjaan sambilan Kegagalan panen dan berkurangnya waktu melaut Meningkatnya jumlah penduduk Meningkatnya Jumlah penduduk migran Kurang kondusifnya iklim investasi Lemahnya perencanaan program dan kegiatan Terbatasnya Keterampilan Kurang siapnya menghadapi perubahan iklim Kurangnya pengendalian Pertumb. penduduk Kurang tertibnya Administrasi kependudukan Rumitnya perijinan Tingginya pungli Kurangnya jaminan keaamanan Terbatasnya data dan informasi Kurangnya pemahaman Kurangnya pengetahuan Terbatasnya Informasi tentang Perubahan iklim Belum optimalnya Program Keluarga berencana Kurang tertatanya manajemen kependudukan

71 TUJUAN DAN SASARAN Berkurangnya Angka Pengangguran
menjadi 4,5 % (2018) Terciptanya lapangan kerja baru (1.000 jiwa per tahun) sampai 2018 Meningkatnya jumlah petani dan nelayan dengan pekerjaan sambilan menjadi 15% (2018) Menurunnya laju pertumbuhan angkatan kerja menjadi 5% per tahun sampai 2018 Meningkatnya Investasi swasta 25 persen (2018) Meningkatnya jam kerja dari 5 jam per minggu menjadi 25 jam Terciptanya pekerjaan sambilan sebanyak 2.000 Berkurangnya persentase gagal panen Berkurangnya laju pertumbuhan Penduduk menjadi 1,9 persen Berkurangnya jumlah pendatang Membaiknya peringkat investasi (2018) Meningkatnya realisasi kegiatan padat karya menjadi 90 persen Meningkatnya jumlah petani dan nelayan terampil 2.500 orang Tersdianya rencana aksi Mitigasi perubahan iklim Terkendalinya angka kelahiran menjadi 2,1 persen Meningkatnya tertib administrasi bagi para pendatang Berkurangnya jumlah hari pengurusan ijin dari 15 menjadi 1 hari Tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan Terlaksananya pelatihan petani dan nelayan sebanyak 1,5 juta orang Tersedianya Informasi tentang perubahan iklim Meningkatnya peserta aktif program KB menjadi 85% Persentase penduduk yang memiliki E-KTP sebesar 95 persen

72 INDIKATOR KINERJA Angka Pengangguran Terbuka Persentase pertumbuhan
lapangan kerja Jumlah petani dan nelayan yang mendapat pekerjaan Laju perumbuhan angkatan kerja baru Nilai investasi swasta Persentase Realisasi program dan kegiatan padat karya Jumlah pekerjaan sambilan yang tercipta Persentase gagal panen Laju pertumbuhan penduduk Persentase pertumbuhan Jumlah pendatang Persentase Realisasi investasi Meningkatnya kepercayaan investor Persenase program dan Kegiatan padat karya Jumlah dan Persentase petani dan nelayan terampil Persentase realisasi rencana aksi Mitigasi perubahan iklim Persentase Realisasi program pengendalian pertumb. penduduk Persentase penduduk migran yang tidak mempunyai dokumen Jumlah hari pengurusan ijin Tingkat ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan Jumlah dan persentase petani dan nelayan yang memahami pengetahuan dan teknologi baru Jumlah dan mutu Informasi tentang perubahan iklim Jumlah dan Persentase peserta aktif program Keluarga berencana Persentase penduduk yang mempunyai E-KTP

73 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RENCANA STRATEGIS SKPD
No. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Target Rp Program Persentase angka pengangguran 10,8 9,8 8,0 7,0 5,0 Jumlah kesempatan kerja baru yang tercipta (000) 1.000 Jumlah petani dan nelayan dengan pekerjaan sambilan (000) 500 800 1.200 1.500 1 Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Atap Jumlah hari perngurusan ijin 15 10 5 Peirngkat investasi 3 2 Nilai Investasi swasta (Rp.Trilyun) 100 200 250 Pelatihan petani dan nelayan Jumlah petani yang memahami Iptek baru (000) 1.750 2.000 2.400 2.750 Jumlah petani dan nelayan terampi (000)l 1.700 1.900 2.500 Jumlah pekerjaan sambilan baru yang tercipta 1.100 1.300 Keluaran: Hasil:

74 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Perencanaan Partisipatif Musyawarah dan Konsultasi Pembangunan Propinsi dan Kabupaten Kecamatan sebagai pusat pengem-bangan Pengembangan Wilayah Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan Fisik dan Pengelolaan Sharing APBD, APBD Provinsi, Dana Dekon dan TP, swadaya Masyarakat Kecamatan dan Desa

75 PEMBANGUNAN DAERAH TRTINGGAL DALAM PEREKONOMIAN DAERAH
Pajak RPJMD Strategi dan Arah Kebijakan Produk/ Komoditas Pertumbuhan Ekonomi Prioritas Program dan Kegiatan Modal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perluasan Lapangan Kerja Kawasan Strategis Kecamatan Teknologi Aspirasi Prasarana/ Sarana Peningkatan Pendapatan Kebutuhan Kelembagaan Kondisi Masyarakat RISE Retribusi

76 PENGANGGARAN JANGKA MENENGAH

77 PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA SKPD ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TA Ke-1 TA Ke-2 TA Ke-3 TA Ke-4 TA Ke-5 POTENSI Ketersediaan sangat besar dan besar, pengelolaan rendah dan sangat rendah Mengoptimalkan Ketersediaan sangat besar dan besar, pengelolaan sangat besar dan besar Menjaga Melestarikan MASALAH Masalah parah dan sangat parah, penanganan kurang dan sangat kurang Mempercepat penanganan Masalah sangat parah da parah, penanganan sangat baik dan baik Mempertahankan 77

78 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RENCANA STRATEGIS SKPD
No. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Target Rp 1 Keluaran: Hasil: 2 3 4 5 …..

79 MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH Pola Alokasi pagu yang diharapkan
POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH Saat Ini Pola Alokasi pagu yang diharapkan SKPD Kab. Kec. 1 Kec. 2 Kec. 3 Kec. 4 Kec. 5 Kec. 6 Kec. 7 Sub total Kesehatan AP% A1% A2% A3% A4% A5% A6% A7% TA% Pendidikan BP% B1% B2% B3% B4% B5% B6% B7% TB% Pertanian CP% C1% C2% C3% C4% C5% C6% C7% TC% Perindustrian dan Perdagangan DP% D1% D2% D3% D4% D5% D6% D7% TD% PU EP% E1% E2% E3% E4% E5% E6% E7% TE% … ZP% Z1% Z2% Z3% Z4% Z5% Z6% Z7% TZ% Subtotal TPP% TW1% TW2% TW3% TW4% TW5% TW6% TW7% TT% Format RKPD dan RAPBD selain pagu menurut SKPD juga pagu menurut Kecamatan 79

80 Sekian dan Terima Kasih.