AFIF ZUFRONINGDYAH, SH. MH

Presentasi berjudul: "AFIF ZUFRONINGDYAH, SH. MH"— Transcript presentasi:

1 AFIF ZUFRONINGDYAH, SH. MH
GOOD GOVERNANCE ( KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ) OLEH : AFIF ZUFRONINGDYAH, SH. MH

2 BIO DATA NAMA : AFIF ZUFRONINGDYAH, SH. MH
TEMPAT/TGL LAHIR : BOJONEGORO/ 27 SEPTEMBER 1959 ALAMAT : GG. SINGOSARI 1 NO. 26 RT.04 RW.02 SALATIGA NO TELP : RMH : (0298)327808, HP : JABATAN : KA. DISDUKCAPIL PANGKAT/GOL : IV C / PEMBINA UTAMA MUDA RIWAYAT PENDIDIKAN : - FH UII (LULUS 1984) - PASCA SARJANA UNISULA (LULUS 2007) RIWAYAT JABATAN : - KASUB BAG BANKUM (TH 1993) - KASUB BAG PERUNDANG- UNDANGAN (TH 1994) - KASI PENDAPATAN PASAR (TH 1997) - KASI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (TH.1999) - SEKRETARIS BP RSUD (TH 2001) - KA BAG ORGANISASI (TH 2004) - STAF AHLI WALIKOTA (TH 2009) - KA DISDUKCAPIL (TH 2010)

3 GOOD GOVERNANCE (KEPEMERINTAHAN YANG BAIK)
MANFAAT : Peserta memahami prinsip-prinsip GG dan aplikasi GG dlm penerapan tugas sebagai PNS dg melibatkan sektor swasta & masyarakat guna peningkatan kinerja instansinya. TUJUAN PEMBELAJARAN : Peserta mampu menjelaskan pengertian GG beserta prinsip-prinsipnya serta mampu merancang kerangka kerja penerapan

4 Lanjutan: INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN :
Peserta mampu memahami dan menjelaskan : 1. Latar belakang & perkembangan interaksi sospol ant pem & masyarakat 2. Pengertian dan prinsip-prinsip kepemerintahan sbg pergeseran paradigma 3. Pengertian & karakteristik GG sbg paradigma adm publik 4. Implikasi dan penerapan konsep GG di SKPD peserta

5 PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSPOL ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT
Pergeseran interaksi sosial politik ditandai dengan : Meningkatnya peranan sektor swasta dan LSM Perubahan lingkungan strategis dari external dan internal Tuntutan bagi penyelenggaraan pemerintahan adalah melakukan perubahan unt menyesuaikan diri thd perkembangan kehidupan masyarakat yg dinamis, kompleks, beragam & kritis

6 Lanjutan: Kooiman ttg perkembangan interaksi sospol masyarakat : Dinamika sistem sosial politik Kondisi perubahan sistem karena adanya tekanan, dorongan atau pengaruh faktor eksternal maupun kekuatan sospol Terjadi disequilibrium sistem yg hrs dikoreksi dg perbaikan & penyempurnaan untk memperoleh titik keseimbangan sosial politik yg baru Dipahami melalui wawasan mengenai interaksi sosial politik yg mencakup interferences, interplays & interventions

7 Lanjutan: B. Kompleksitas sistem Sosial politik Kompleksitas adalah sekumpulan interaksi dari berbagai unsur dalam suatu sistem tertentu. Berkaitan dg bagian/unsur secara keseluruhan shg harus dilihat interaksi antar unsur secara keseluruhan Tiga cara unt pengembangan gavernance : Seleksi dan reduksi (Luhmann) : menyeleksi & menyusun pola interaksi unt memecahkan kompleksitas permasalahan Penstrukturan (Simon) : melihat sbg struktur dg prinsip nearly-decomposability yaitu antar bagian memiliki keterkaitan yg erat.

8 Lanjutan: Operasionalisasi (La Porte) : melalui kajian konseptual & study kasus berbagai tingkat sosial. Menghadapi kompleksitas permasalahan sosial tidak mungkin mengandalkan satu jalan pemecahan shg dipilih cara terbaik

9 Lanjutan: C. Keanekaragaman Sistem Sosial politik
Untuk mempertimbangkan aktor dlm sistem sospol Mengkaji aspek struktur hub, maksud & tujuan, kekuasaannya, substansi sistem sospol Memahami & menginterpretasikan keanekaragaman para pelaku sosial politik dg berbagai maksud, tujuan, norma & kekuasaannya

10 Lanjutan: D. Implikasi bagi Kepemerintahan
Dalam sistem pemerintahan yg efektif, maka kondisi kompleksitas, dinamika & keanekaragaman sosial politik merupakan bagian integral & mendasar dlm pertimbangan kebijakan & implementasi. Kepemerintahan modern hrs memiliki karakter yg dinamis, jaringan yg kompleks tetapi hubungannya yg sederhana, serta keanekaragaman tindakan dan kebijakan yg sesuai dg situasi & kualitas interaksi sospol yg dihadapi.

11 LATAR BELAKANG Krisis multidimensi ► Poor governance dg indikasi :
Dominasi kekuasaan oleh satu pihak Terjadinya tindak KKN Rendahnya kinerja aparatur Perkembangan paradigma pembangunan & pemerintahan dalam skala global Perkembangan proses demokratisasi Lembaga donor & Organisasi Internasional : mempromosikan perubahan Kesenjangan sosial, ekonomi dan pol yang melebar Penyelenggaraan Pembangunan berorientasi misi pemberdayaan & perlindungan HAM BAD GOVERNANCE KE ARAH GOOD GOVERNANCE

12 PERUBAHAN PARADIGMA GOVERNMEN ► GOVERNANCE
Perubahan paradigma disebabkan : Kegagalan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan Tuntutan aktualisasi peran masyarakat untuk berparisipasi dlm pembangunan shg dominasi pem dlm pemb dipertanyakan Interaksi sospol masy dg pem : demokratisasi, tuntutan msy unt terlibat dlm proses pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring & evaluasi

13 lanjutan: Pola baru penyelenggaraan pemerintahan : melibatkan peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha dan LSM melalui konsepsi kepemerintahan (governance) Membangun good governance : 1. Memperbaiki kondisi intitusi pemerintahan (Reformasi birokrasi) 2. Membangun etika, sikap dan perilaku pelaksana GG

14 KONSEPSI DASAR KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE)
Pemerintah (Government) : Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, nagara bagian atau kota dan sebagainya. Penyelenggaraan Pemerintahan (Governing) Proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Kepemerintahan (Governance) : Tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Merupakan serangkaian proses interaksi sospol antara pemerintah & masyarakat dlm berbagai bidang yang berkaitan dg kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan (Kooiman : 1993)

15 KONSEPSI PEMERINTAHAN (GOVERNMENT)
Diterjemahkan : pemerintah / pemerintahan Diartikan pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota & sebagainya. Pemerintahan diartikan pada kegiatan, perbuatan atau urusan memerintah, misal : demokratis, diktator dll Karakter : lakukan sendiri oleh pemerintah “do it alone” Dalam pengelolaan kehidupan msy didominasi instansi pem dan stakeholders lain perannya kecil Government adalah lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengurusi negara dan menjalankan kehendak rakyat.

16 KONSEPSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (GOVERNING)
Kooiman : “ Proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.” Merupakan proses koordinasi, pengendalian (steering), pemengaruhan (influencing), dan penyeimbang (balancing) setiap hubungan interaksi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat.

17 Lanjutan: Pola pemerintahan yg dpt dikembangkan :
Kompleksitas : pola fungsi koordinasi & komposisi Dinamika : pola pengaturan atau pengendalian dan kolaborasi Keanekaragaman : Pola pengaturan dan integrasi atau keterpaduan Governing : Intervensi pelaku politik dan sosial yg berorientasi hasil, yg diarahkan unt menciptakan pola interaksi yg stabil atau dapat diprediksikan dlm suatu sistem (sospol) sesuai dg harapan atau tujuan dari para pelaku intervensi tersebut.

18 KONSEPSI KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE)
Diterjemahkan kepemerintahan Diartikan : tindakan, fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah Kooiman : serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dg masyarakat dlm berbagai bidang yg berkaitan dg kepentingan masy & intervensi pememerintah atas kepentingan tsb. Bintoro Tjokroamidjojo : governance artinya memerintah, menguasai, mengurus dan mengelola Identik dengan kegiatan pengurusan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Pola pengelolaan bersama “co-arrangement” antara pemerintah dg masyarakat (termasuk LSM & swasta) Praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik (good governance)

19 GOVERNANCE (UNDP & NFSD)
UNDP : pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik & adm untuk mengelola berbagai urusan negara pd setiap tingkatannya & merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas & kohesivitas sosial dlm masy. Tiga model Kepemerintahan : Ekonomic governance : proses pembuatan keputusan yg memfasilitasi kegiatan ekenomi & interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Political Gavernance : Proses pembuatan keputusan unt perumusan kebijakan. Administrative governance : sistem implementasi kebijakan

20 Lanjutan: NFSD : seni kepemimpinan publik yg terdiri dari dimensi , yaitu bentuk dari rezim politik, proses penyelenggaraan kewenangan dlm menajemen ekonomi & smb daya sosial negara dan kemampuan pem untuk merancang, mendesain, merumuskan & mengimplementasikan kebijakan serta melaksanakan fungsi-fungsinya

21 AKTOR/PILAR/DOMAIN DALAM GOVERNANCE
1. NEGARA DAN PEMERINTAHAN (Public Governance) - Mencakup keseluruhan pemerintahan (eksekutif, legeslatif dan yudikatif) - Peranan dan tanggungjawabnya meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan disemua level 2. SEKTOR SWASTA (Corporate Governance) - Mencakup seluruh sektor swasta yang berinteraksi dalam sistem pasar Cont : industri pengolahan, perdagangan, perbankan, koperasi - Peranannya : sebagai sumber unt meningkatkan produktifitas, penyerapan tenaga kerja, investasi publik & pertumbuhan ekonomi 3. MASYARAKAT (Civil Society) - Kelompok masyarakat : ant pem & perorangan (LSM, Ormas) - Perannya : (1) mengawasi sektor publik & swasta dan memberikan masukan pada pem & swasta unt pelayanan yg baik (2) fasilitasi partisipasi masy dg cara mobilisasi

22 NEGARA MASYARAKAT SEKTOR SWASTA
Mengandung dua pengertian : Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (negara). Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya dalam mencapai tujuan. Hubungan antara ketiga komponen harus seimbang, sinergis, saling mengawasi dan saling memahami - Menjalankan tugas sesuai peranannya & siap tanggung jwb bersama - Interaksi yang dibangun adalah kondusif, kesetaran dan keseimbangan

23 PERBANDINGAN POLA KEPEMERINTAHAN TRADISIONAL DAN KONTEMPORER
KOMPLEKSITAS Hubungan sebab akibat Ketergantungan yg unilateral Terbagi dlm berbagai unit organisasi atau disiplin ilmu DINAMIKA Linieritas & prediktabilitas Kontinuitas & reversalitas Menggunakan mekanisme feed- forward KEANEKARAGAMAN Analisis dg pola perhitungan rata- rata Dari orientasi hukum & perundangan ke berbagai pengecualian KOMPLEKSITAS Menyeluruh & bagian-bagiannya Saling ketergantungan yg multidisiplin Pengelolaan melalui jaringan komonikasi DINAMIKA Non-linier & chaotic Diskontinuitas & ireversalitas Pemecahan masalah melalui mekanisme feed-back KEANEKARAGAMAN Analisis dg pola situasional & diskrit Dari pengecualian kepada aturan perundang-undangan

24 KERANGKA ACUAN BERPIKIR PEJABAT
Orientasi interaktif & ekternal bagi organisasi pemerintah merupakan hal yg penting & strategis Administrasi publik harus memberikan perhatian thd beragam sudut pandang administratif, politik, ilmiah & sosial dan mempertimbangkan berbagai pengertian mengenai permasalahan tindakan kolektif & upaya pemecahannya. Pemerintah hrs mencoba mendelegasikan tanggungjawab makro thd berbagai unsur pelaku sosial & pada saatnya mendorong serta memberdayakan mereka unt mengambil tanggungjawab tersebut Peranan pemerintah perlu dibekali dg kemampuan diri & kompetensi unt menjembatani konflik diantara kelompok kepentingan & hambatan lain dlm kerangka sosial-politik

25 KONSEPSI DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Mengandung dua pengertian (Pinto : 1994) : Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yg dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (negara). Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya dalam pencapaian tujuan Orientasi kepemerintahan yang baik : Orientasi ideal negara yg diarahkan pada pencapaian tujuan nasional Pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional

26 GOOD GOVERNANCE Sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan tujuan unt menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yg produktif, hub yg sinergis dan konstruktif antar negara, sektor swasta dan masyarakat. Mengutamakan partisifasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta memperlakukan semua sama, masalah perimbangan ant negara, swasta dan masyarakat.

27 Lanjutan: Proses pengambilan keputusan diberbagai level pemerintahan dan proses bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan atau tdk dilaksanakan dg mengadopsi karakteristik GG Bentuk manajemen pembangunan yg disebut adm pembang Penyelenggaraan pemerintahan yg didsrkan pd peraturan per-UU, kebijakan publik yg transparan, serta adanya partisipasi dan akuntabilitas publik

28 DEFINISI – DEFINISI GOOD GOVERNANCE
UNDP : Sebagai kepemerintahan yang mengembangkan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, swasta dan masyarakat. OECD DAN WORLD BANK : Penyelenggaraan manajemen pembangunan yg solid dan bertanggung jawab yg sejalan dg demokrasi dan pasar yg efisien, penghindaran korupsi, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

29 Lanjutan: PP 101 TAHUN 2000 : Kepemerintahan yg mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. KESIMPULAN : Penyelenggaraan pemerintahan negara yg solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga mensinergiskan interaksi yg konstruktif diantara domain-domain negara, swasta dan masyaraka (society).

30 ASPEK DAN KRITERIA Aspek- Aspek Good Governance :
Hukum/kebijakan : perlindungan kebebasan sosial, politik & ekonomi Admninistrative competence & tranparancy : perencanaan & implementasi secara efisien, penyederhanaan organisasi, disiplin & keterbukaan info Desentralisasi : desentralisasi regional & dekonsentrasi dlm departemen Penciptaan pasar yg kompetitif : mekanisme pasar, deregulasi, & kontrol thd makro ekonomi

31 Lanjutan: Kriteria Good Governance : Legitimasi dari pemerintah
Akuntabilitas dari elemen politik & pejabat pemerintahan Kompetensi pemerintah dlm memformulasikan kebijakan & memberikan pelayanan Penghormatan thd hak azasi manusia dan hukum yg berlaku

32 PENGERTIAN PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
Prinsip adalah sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran yg menjadi pedoman kearah pemikiran atau tindakan Prinsip bersifat : praktis, relevan dan konsisten. Prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik adalah ketentuan-ketentuan yg bersifat fundamental yg telah teruji kebenarannya dlm praktek, sehingga dapat dijadikan pedoman pemikiran atau tindakan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

33 lanjutan: UNDP mengidentifikasi adanya 5 karakteristik : 1. Interaksi : melibatkan 3 domain 2. Komunikasi : jejaring dlm proses pengelolaan 3. Proses penguatan sendiri : pengelolaan mandiri 4. Dinamis : Keseimbangan antar sektor 5. Saling Ketergantungan :keterikatan 3 domain

34 PRINSIP – PRINSIP GG PP 101 Th 2000 : Profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi & efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima masyarakat. Bintoro Tjokroamidjojo : akuntabilitas, tranparansi, keterbukaan, aturan hukum dan keadilan Gambir Bhatta : akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum, kompetensi manajemen dan hak asasi manusia Bank Dunia : accountability, participation, rule of law dan transparansi

35 Lanjutan: UNDP : Partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis dan saling keterkaitan LAN-RI : partisipasi, penegakan humum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas & efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. APKASI : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi & efektifitas dan profesionalisme

36 PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ( UNDP )
1. PARTISIPASI (PARTICIPATION) Setiap warga mempunyai hak yg sama dlm proses pengambilan keputusan secara langsung maupun tdk langsung (perwakilan). Kebebasan berserikat & berpendapat serta kebebasan unt berpartisipasi secara konstruktif. 2. PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW) Kerangka aturan hukum & perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakan & dipatuhi secara utuh utamanya ttg hak asasi manusia. Pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan harus ditata oleh sistem dan aturan hukum yang kuat dan memiliki kepastian

37 Lanjutan: 3. TRANPARANSI ( TRANSPARENCY )
Dibangun dlm kerangka kebebasan aliran informasi Berbagai proses, kelembagaan & informasi hrs dapat diakses secara bebas bagi yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sbg alat monev Michael Camdessus : merekomendasikan untuk pemulihan perekonomian Indonesia, perlunya pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yg transparan Di Indonesia unt tindakan korupsi merupakan fenomena universal dan sudah menimbulkan efek metastarik

38 Lanjutan: 4. DAYA TANGGAP ( RESPONSIVENESS )
Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Unsur pemerintah harus memiliki : etika individu (memiliki kapabilitas dan loyalitas profesional) dan etika sosial (memiliki sensitivitas kebutuhan publik). Setiap institusi & prosesnya hrs diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai fihak yg berkepentingan (stakeholders)

39 Lanjutan: 5. BERORIENTASI KONSENSUS (CONSENSUS ORIENTATION ) Pengambilan keputusan secara konsensus/ musyawarah dan berdasarkan kesepakatan bersama. Pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi kepentingan berbeda untuk mencapai konsensus. Pelaksanaan prinsip ini tegantung pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, kultur demokrasi, dan tata aturan pengambilan kebijakan dalam suatu sistem. 6. BERKEADILAN (EQUITY) Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Kesetaraan antara laki-laki & perempuan Harus dikembangkan karena bangsa Indonesia memiliki pluralitas yang tinggi. Pengelolan pemerintahan harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang sama dlm koridor kejujuran dan keadilan

40 Lanjutan: 7. EFEKTIVITAS & EFISIENSI (EFFECTIVENESS & EFFICIENCY) Efektivitas (berdayaguna) diukur dg parameter produk yg dapat menjangkau sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Efisiensi (berhasilguna) diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Efektifitas memiliki makna : efektif dalam pelaksanaan proses pekerjaan baik oleh pejabat maupun partisipasi masyarakat dan efektif dalam konteks hasil yaitu mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Efisien mencakup : efisien tekhnis, efisien ongkos dan efisien kesejahteraan. Harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan perencanaan yang rasional maka partisipasi masyarakat dpt digerakan dengan mudah karena program tsb menjadi kebutuhan mereka.

41 Lanjutan: 8. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan delegasi dan kewenangan unt mengurus urusan dan kepentingan masyarakat. Pejabat publik senantiasa terkontrol tdak melakukan KKN unt memacu produktivitas profesionalnya. Dimensi : Akuntabilitas vertikal : hubungan pertanggungjawaban ant pemegang kekuasaan dg rakyat / pemerintah dg warga. Pejabat harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan tugas keoada atasannya. Akuntabilitas horisontal : pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga setara, Contoh gubernur dg DPRD, Walikota dg DPRD dan Presiden dg DPR Akuntabilitas personal : aspek profesi, kewenangan delegatif dan aspek moralitas.

42 Lanjutan: 9. BERVISI STRATEGIS (STRATEGIC VISION)
Pemimpin & masyarakat memiliki perspektif yg luas & jangka panjang ttg penyelenggaraan good governance & human development Suatu bangsa harus mempunyai sensitifitas terhadap perubahan dan pradiksi perubahan ke depan. Kebijakan yang diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh/duapuluh tahun ke depan. 10. SALING KETERKAITAN (INTERRELATED) Saling memperkuat & saling terkait & tidak berdiri sendiri. Informasi mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi semakin luas, & proses pengambilan keputusan akan semakin efektif

43 PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
A. DASAR PENERAPAN Pembukaan UUD 1945 : nilai-nilai peradapan manusia sbg acuan perumusan visi, misi dan stategi penyelenggaraan negara TAP MPR No. IV/1999 : harapan terwujudnya masyarakat indonesia UU No 9/1998 : kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum UU No 31/1999 : tindak pidana pemberantasan korups Inpres No 5/2004 : Percepatan Pemberantasan Korupsi UU No 28/1999 : penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN

44 Lanjutan: Pasal 3 mengenai asas-asas penyelenggaraan negara yg terdiri : Asas Kepastian Hukum : asas negara hkm yg berlandaskan peraturan perUU, kepatutan & keadilan dlm kebijakan penyelenggaraan negara. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dlm pengendalian penyelengaraan negara Asas Kepentingan Umum : mendahulukan kesejahteraan umum Asas Keterbukaan : membuka diri thd hak masy unt memperoleh informasi yg benar, bersikap jujur & tdk diskriminatif ttg penyelenggaraan negara Asas Proposionalitas : keseimbangan ant hak & kewajiban penyelengara neg Asas Profesionalitas : Mengutamakan keahlian yg berdasar kode etik & perUU Asas Akuntabilitas : setiap kegiatan & output penyelengaraan negara hrs dpt dipertanggungjawabkan kpd masy atau rakyat.

45 1. PERENCANAAN. 2. PELAKSANAAN.
B. GOOD GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN 1. PERENCANAAN. Perencanaan yg memperhatikan prinsip-prinsip good governance yg mengakomodir dinamika pekembangan masyarakat, dilaksanakan dg transparan yg melibatkan stakeholders. 2. PELAKSANAAN. Kegiatan yg dilakukan menyusul suatu keputusan (perencanaan) dg mengoptimalkan peran dari masing-masing pengemban amanat, yg memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, sesuai hukum, transparan, desentralisasi & akuntabilitas.

46 3. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.
Lanjutan: 3. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. Membimbing thd proses pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi atau meminimalisir kebocoran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MENDUKUNG GG : Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; UU No 17/2004 ttg Keuangan Negara; PP No 20/2004 ttg Rencana Kerja Kementrian/Lembaga; UU No. 15/2004 ttg Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

47 C. PENERAPAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK Reformasi Birokrasi
Memperbaiki intrumen birokrasi, mengeluarkan aturan-aturan pendukung, semangat pelayanan publik, kompetensi sesuai jabatan & pekerjaan dan pengawasan. Terjadinya Keseimbangan Peran Ketiga Pilar. Dalam memainkan perannya masing-masing hrs sesuai dg prinsip-prinsip dan nilai-nilai dlm tata kepemerintahan yang baik

48 Tercapainya 5 (Lima) Agenda Sasaran.
Lanjutan: Tercapainya 5 (Lima) Agenda Sasaran. Berkurangnya prtaktek KKN Terciptanya sistem kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yg efisien, efektif, profesional, transparan & akuntabel Terhapusnya peraturan & praktek diskriminatif thd WN Meningkatnya partisipasi masy dlm pengambilan kebijakan pub Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat & daerah 4. Penerapan Sistem Manajemen Kepemerintahan Secara Profesional Dan Konsisten 5. Diharapkan menghasilkan kemitraan yg positif anta tiga pilar.

49 PERINTAH HARIAN WALIKOTA SALATIGA
TEGAKKAN ASAS-ASAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT ) TINGKATKAN PELAYANAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JUNJUNG TINGGI KEHORMATAN, KEWIBAWAAN DAN MARTABAT SEBAGAI APARATUR PEMERINTAH PELIHARA DAN KEMBANGKAN BUDAYA KERJA YANG BERORIENTASI KEPADA PRESTASI DAN PROFESIONALITAS BERANI DAN TEGAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

50 Lanjutan: CIPTAKAN SUASANA DAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF
JAGA, RAWAT DAN GUNAKAN SARANA DAN PRASARANA MILIK DAERAH SEPERTI MILIK SENDIRI BANGUN CITRA KEPEMIMPINAN DAN KETELADANAN KEPADA BAWAHAN TELAAH, OLAH DAN SELESAIKAN MASALAH/ASPIRASI MASYARAKAT SECARA CEPAT, CERMAT DAN PROPORSIONAL SESUAI DENGAN KOMPETENSI/KEWENANGAN YANG ADA.

51 terima kasih