Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penelitian sebagai Pelaksanaan Program Litbang KPK

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penelitian sebagai Pelaksanaan Program Litbang KPK"— Transcript presentasi:

1 Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan
Penelitian sebagai Pelaksanaan Program Litbang KPK Hariadi Kartodihardjo dan Grahat Nagara Jakarta, Februari 2014

2 Isi Presentasi Pendahuluan, Tujuan dan Metoda
Kinerja Izin dan Lingkup Kebijakan Tiga Faktor Perbaikan Kinerja Analisis CIA & Identifikasi Terjadinya BT Temuan Pokok dan Agenda Penutup: Pengendalian BT

3 Pendahuluan, Tujuan, Metoda
1 1.1. Latar Belakang Pengelolaan SDA—hutan—belum mengarah pada pengelolaan hutan lestari yang berkeadilan; Tiga faktor sebagai hambatan utama: biaya transaksi tinggi, ketidak-pastian status kawasan hutan negara, monopsoni perdagangan kayu bulat; Isi dan pelaksanaan kebijakan PSDA, khususnya kehutanan, telah diketahui menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan korupsi (TI, 2010; Callister,1992, 1999; Contreras-Hermosilla, 1997; Krishnaswamy, A. & Hanson, A. 1999; de Bohan, V., Doggart, N., Ryle, J., Trent, S. & Williams, J. 1996; Human Rights Watch , 2009).

4 1.2. T u j u a n Memetakan permasalahan regulasi dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia khususnya terkait sistem perizinan di sektor kehutanan, kawasan hutan dan perdagangan kayu bulat; Memetakan titik-titik rentan korupsi dalam proses pemberian izin kehutanan dan mengidentifikasi akar masalahnya; Membangun agenda perbaikan kebijakan dalam koordinasi pelaksanaan NKB-KPK-UKP4.

5 1.3. Metoda dan Pengumpulan Data
Kajian pustaka untuk menentukan status kajian governance dan korupsi di perizinan kehutanan serta kajian lain yang terkait (perdagangan hasil hutan); Peraturan serta perkembangan IUPHHK-HA. IUPHHK-HT dan IPPKH diperoleh dari Kementerian Kehutanan; Wawancara: Dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan sosialisasi dan follow up kajian Tata Kelola Hutan dan Lahan oleh Tim Gabungan di bawah SC UKP4-Kemenhut-Bappenas; FGD dengan peserta dari anggota APHI pada tanggal 26 Oktober 2013; Wawancara individual dengan pelaku usaha kehutanan.

6 Agenda NKB -12 Kementerian /Lembaga, Koord. KPK & UKP4 2013-2015
Agenda One Map, Klaim & Verifikasi, Review Kebijakan Perizinan

7 REKAP TOTAL RENAKSI OLEH K/L
Sumber: KPK, 2013 PENANGGUNG JAWAB B03 B04 B06 B09 B12 B15 B18 B21 B24 B27 B30 B33 B36 B39 Grand Total BIG 2 27 32 30 6 5 4 167 BPN 12 14 1 3 49 Kemen ESDM Kemen LH 34 Kemen PU 19 Kemendagri 9 8 51 Kemenhut 11 26 17 23 7 15 132 Kemenkumham 13 Kementan 38 Komnas HAM 46 93 109 53 61 25 45 18 568 KATEGORI KEGIATAN Periode B03 B04 B06 B09 B12 B15 B18 B21 B24 B27 B30 B33 B36 B39 Grand Total A. Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan 1 15 36 39 27 11 20 6 13 7 214 B. Penyelarasan Teknis dan Prosedur 2 31 45 51 14 5 10 246 C. Resolusi Konflik 12 19 9 108 3 46 93 109 53 61 25 18 32 17 30 568

8 RAPAT KONSOLIDASI Tim NKB 12 KL Penyelesaian Agenda B09/Sept, 2013
Jakarta 11-12 Okt 2013 Sumber: Tim Koordinasi dan Supevisi Monitoring dan Evaluasi NKB 12 KL

9 2 Kinerja Izin & Lingkup Kebijakan 34 juta ha open access
2.1. Kinerja Perizinan USAHA HUTAN ALAM USAHA HUTAN TANAMAN 34 juta ha open access JUMLAH PERUSAHAAN HTI YANG DAPAT MENANAM 50% & UP DARI TARGET (2012) : 21% Sumber: APHI, 2013

10 Perkembangan Perizinan di Kehutanan
USAHA HA DAN HT 10 TH TERAKHIR Tanaman (HA) Luas Hutan USAHA PINJAM PAKAI 5 TH TERAKHIR

11 Perkembangan pengesahan RKT IUPHHK-HA Tahun 2008 sampai dengan Desember 2012
Sumber : Direktorat Bina Usaha Hutan Alam, Ditjen Bina Usaha Kehutanan, 2013

12 Realisasi vs. Potensial produksi kayu bulat (Realisasi produksi sekitar 26% untuk periode 1995-2012)
Sumber: Ditjen BUK, 2013

13 KONDISI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
Kawasan Hutan Alam Produksi tidak dibebani hak (“terlantar”) = Sekitar 40 Juta Ha HT = 9 ,6 Juta Ha Kebun = 10 Juta Ha HPH = 23 Juta Ha 338 unit, Ha IUPPHK

14 a. Ketidak-pastian dan konflik kawasan hutan, 2012
2.2. Driver Factor-1 a. Ketidak-pastian dan konflik kawasan hutan, 2012 PULAU/ REGION-AL PARAMETER (Persentase) PROPORSI LUAS KH TERHADAP PULAU PENGUKUH- AN KH (penetapan KH) USULAN PERUBAHAN KH DALAM RTRWP WILAYAH PENGELO- LAAN DI TINGKAT TAPAK KONFLIK PEMANFA- ATAN /PENGGUNAA N KH WILAYAH ADAT DESA DI DALAM, TEPI DAN SEKITAR KH SUMATERA 54,62 27,28 23,83 70,26 Tinggi 10.771 JAWA 27,94 65,90 0 ,00 92,28 Sedang-tinggi Rendah 2.935 BALI, NUSRA 37,93 26,49 76,74 3.157 KALIMAN- TAN 65,84 19,76 22,90 79,81 6.404 SULAWESI 64,29 28,51 13,64 69,78 Sedang 5.519 MALUKU 91,68 20,80 33,84 55,94 2.010 PAPUA 96,99 5,02 4,68 55,54 3.528

15 b. Keberadaan IPPKH di Dalam IUPHHK
338 unit, Ha NO PROVINSI IPPKH PADA IUPHHK )Produksi) PERSETUJUAN PRINSIP PADA IUPHHK IZIN KEGIATAN EKSPLORASI PADA IUPHHK HA LUAS (HA) HT 1 Nanggroe Aceh Darussalam - 2 5,59 237,050 52,702 Sumatera Utara 99,92 8 1.970,21 36,64 16,840 8.469,760 3 Sumatera Barat 335,18 4 Riau 2.354,15 2.244,560 5 Jambi 19 422,94 301,33 24 1.669,670 9 .704,980 6 Sumatera Selatan 298,47 70,01 92,410 7 Kep. Bangka Belitung 131,16 22,960 Lampung 61,47 18,560 Nusa Tenggara Barat 0,79 0,030 10 Kalimantan Barat 2.765,94 2.375,300 11 Kalimantan Tengah 16 2.301,09 82,17 12.051,83 212,520 12 Kalimantan Timur 11.638,94 30 22.085,73 7.868,71 22 16.619,940 14.687,49 592,050 13 Kalimantan Selatan 2.778,55 31 23.166,88 2.201,50 27 11.824,410 1.067,60 8.955,890 14 Sulawesi Tengah 7,10 15 Sulawesi Selatan 7.128,73 4.601,260 Sulawesi Tenggara 456,63 3.537,29 17 Sulawesi Barat 18 Maluku Utara 841,06 176,41 3.432,10 Papua Barat 22.043,42 754,190 6.157,19 Jumlah 43 34.788 109 53.345 55 45.213 104 40.597 9.216 19.867 Sumber: Kemenhut, 2012

16 Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan
Jawaban kondisi saat ini – no 2 Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan STATUS 26 SEPTEMBER 2013 STATUS MINERAL BATUBARA JUMLAH EKS OP CLEAR AND CLEAN 1.501 2.029 1.457 969 5.956 NON CLEAR AND CLEAN 1.464 1.996 1.083 410 4.953 SUB TOTAL 2.965 4.025 2.540 1.379 10.909 TOTAL 6.990 3.919 KETERANGAN: EKS: TAHAP EKSPLORASI OP: TAHAP OPERASI PRODUKSI Sumber: Ditjen Minerba, 2013

17 2.3. Driver Factor-2 Kondisi Alokasi Pemanfaatan Hutan, 2013 NO URAIAN
JUMLAH (UNIT) LUAS (Ha) Alokasi (%) 1. IUPHHK-HA 272 2. IUPHHK-HTI 252 3. IUPHHK-RE 8 Usaha Skala Besar 96,82 4. IUPHHK-HTR 85 Koperasi, 6.230 Orang 5. IUPH-Sylvo Pastura 1 73 6. IUPHHBK 7 7. IUPHHK-HD & HKm 332 Usaha Skala Kecil 3,18 TOTAL 100 Sumber: Kemenhut, 2013

18 Masalah Efisiensi & Harga Rendah di Tingkat Produsen Kayu Bulat
2.4. Driver Factor-3 Masalah Efisiensi & Harga Rendah di Tingkat Produsen Kayu Bulat Sumber kayu bulat Log Quality Konsumsi produk industri IUPHHK-HA solid wood product Log: 1 E IUPHHK-HT Log: 23-33 2 Log HA: Log HT : 60-75 SawnT: WW: 581 IPK 3 A panels- fiber product 4 HUTAN RAKYAT B 5 KAYU ILEGAL Mis-alokasi kayu bulat—harga rendah di tingkat produsen. Kehilangan peluang pasar kayu solid gergajian dengan harga tinggi Sumber Harga Impor :Tropical Timber Market Report: Vol 17 Number 10, 16th-31st May 2013

19 Inefisiensi Perum Perhutani
Disparitas harga log jati Rp 400 ribu sd Rp 18 juta, industri hanya bisa membeli rata-rata Rp 6 juta/m3. Log K-Premium tidak terserap pasar. K-Premium terpaksa panel/plywood (teakwood) maupun housing component, yang semestinya cukup dengan menggunakan K-Lokal. Benchmark harga kayu log jati internasional: Myanmar K-Premium harga Rp 50 juta/ m3. K-Premium Perhutani yang dapat diekspor sekitar m3 dari total produksi kurang lebih m3 serta kayu bersertifikat FSC sebesar 30% dari total produksi Perum Perhutani.

20 Metode: A Partial Equilibrium Model – A Welfare Analysis
Upaya memacu pembangunan hutan tanaman: Mencabut Larangan Ekspor dan atau Pengenaan Pajak Ekspor Kayu Bulat Perkakas Sumber: Simangunsong, 2013) Kayu Perkakas Unit Tanpa Larangan Ekspor (Pajak = 0%) Optimum Pajak Ekspor 50% Dengan Larangan Ekspor (Pajak = 59%) Produksi 1000 m3 15.607 9.737 8.338 Ekspor 8.043 1.598 Ekspor/Produksi % 52% 16% 0% Harga dunia US$/m3 123 152 160 Harga domestik 76 65 Extra profit 68,8 34,2 10,6 Metode: A Partial Equilibrium Model – A Welfare Analysis

21 Metode: A Partial Equilibrium Model – A Welfare Analysis
Upaya memacu pembangunan hutan tanaman: Mencabut Larangan Ekspor dan atau Pengenaan Pajak Ekspor Kayu Bulat Pulp Sumber: Simangunsong, 2013) Kayu Pulp Unit Tanpa Larangan Ekspor (Pajak = 0%) Optimum Pajak Ekspor 25% Dengan Larangan Ekspor (Pajak = 60%) Produksi 1000 m3 44.074 38.371 27.800 Ekspor 15.390 9.101 -2.880 Ekspor/Produksi % 35% 24% 0% Harga dunia US$/m3 58 63 75,0 Harga domestik 48 30,0 Extra profit 23,0 16,4 -9,6 Metode: A Partial Equilibrium Model – A Welfare Analysis

22 TARGET & REALISASI PNBP SDA KEHUTANAN , 2009 – 2013
Uraian DR PSDH IIUPHH PNBP LAINNYA JUMLAH % DPEH ESL, PUPA, Taman Buru, GRNT, Pengembalian Pinjaman, dll Penggunaan Kawasan Hutan X Rp ,00 TA 2009 TARGET 15.188 81 REALISASI 74.180 419 TA 2010 19.741 51.162 102 135 56.742 TA 2011 94.894 58.071 114 4.254 TA 2012 38.083 108 13.432 TA 2013 12.550 2 74,95*) 5.703 Sumber: Kemenhut, 2014 *) Realisasi s.d. Desember 2013

23 Indeks Tata Kelola 2.5. Driver Factor-4
Indeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5); Nilai rata-rata Pusat—Propinsi—Kab: 2,78—2,39—1,80; Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, Sulteng—Musi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu. Sumber: UNDP, 2013

24 Peraturan/kebijakan perizinan (IUPHHK-HA-HT, IUPPKH)
2.6. Identifikasi Peraturan-Perundangan Peraturan/kebijakan perizinan (IUPHHK-HA-HT, IUPPKH) Pelaksanaan perizinan Pencadangan kawasan hutan (SK 07/2011 jo 4234/2011) Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11) Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup. Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012) Pengalihan Saham Perencanaan hutan Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11) Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13) IHMB (P 33/2009) Produksi Hasil Hutan Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009) Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12) Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009). Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010) Penata-usahaan Hasil Hutan Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009) Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) Terkait Kws Hutan Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013) Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012) Kebijakan lain Monitoring dan pengawasan rutin Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial) Sumber: Kemenhut, 2013

25 Kebijakan PNBP & Perdagangan Hasil Hutan Kayu
PERIODE PRODUK HUKUM KEBIJAKAN 1998 PP 59/1998 Penetapan Tarif PNBP 2001 SKB 2 Menteri tgl 8 Okt 2001 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tentang penghentian ekspor kayu bulat /bahan baku serpih. 1132/Kpts-II/2001 dan 292/MPP/Kep/10/ Ekspor kayu bulat/bahan baku serpih dihentikan diseluruh wilayah Indonesia. Pengentian berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian. 2002 PP No. 34/2002 Larangan ekspor Telah dicabut dengan PP 6/2007 jo. PP. 3/2008 2012 P Kemenda No 44/ M-DAG/PER/7/ Lamp-2. Barang Dilarang Ekspor

26 Tiga Faktor Perbaikan Kinerja 3
c). a). KemKeu, KemIndus, Kemendag Kemenhut, Kemdagri, Pemda PASAR & INSTRUMEN HARGA TATA KELOLA 12 K/L- NKB-KPK KLAIM KAWASAN HUTAN DAN LAHAN b). BIG, Kemdagri, BPN, ESDM, Kementan, Pemda

27 Titik Korupsi dalam Alur Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu (UPHHK)
4 Analisis CIA dan Identifikasi BT Titik Korupsi dalam Alur Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu (UPHHK) Bisnis proses dan sendi-sendi tata kelola usaha PHHK PERIZINAN DAN PENYIAPAN KAWASAN TATA USAHA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU EVALUASI & WASDAL Persiapan permohonan Working Area IHMB RKU Sertifikasi PHPL/LK Permohonan Pengalihan Izin&Saham LHP RKT LHC Penilaian Sanksi Administratif Tata Batas RENTE HASIL HUTAN KAYU TATA USAHA PENGANGKUTAN Sanksi Pidana DR-PSDH SKSKB Izin Rekonsiliasi PNBP RENTE IZIN Indikasi state capture IIUP Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh

28 Pengaruh terhadap Biaya Transaksi
Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi Analisis ini diperoleh dari: a/. hasil identifikasi peraturan yang terkait dan wawancara, b/. FGD dengan pelaku usaha tgl 26 Oktober 2013 yang difasilitasi UNDP Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan Pengaruh terhadap Biaya Transaksi -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Pelaksanaan perizinan Pencadangan kawasan hutan (SK 6273/2011) 2  1 Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11)  2 Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup. Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012)  3 Pengalihan Saham ( PP 6/07 jo PP 3/08) 3 1 Perencanaan hutan Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11) Biaya unofficial sd 25jt untuk mendapat informasi/peta Biaya negosiasi sd 200 jt agar dpt luasan yang dapat ditanam Rp. 50 sd 100 ribu/ha Rp. 2 sd 6 milyard Revisi juta & Unofficial sd 200 jt Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

29 Pengaruh terhadap Biaya Transaksi
Lanjutan ... Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan Pengaruh terhadap Biaya Transaksi -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi  1  3 Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13) IHMB (P 33/2009 jo P 5/2011) 2 1 Produksi Hasil Hutan Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009)  5 Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12) Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009). 3 Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010) Penata-usahaan Hasil Hutan Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009)  2 Biaya monitoring pra penyusunan RKT, bisa 140 hr kerja x 8 orang Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd 300 jt. Jasa konsultan Rp. 50 ribu/ha dan Unofficial u/ pengesahan sd 1 M Unofficial u/ alat & koord dng aparat lain sd 50 jt Biaya unofficial sd 100 jt Biaya pelatihan jt/orang Unofficial , kasus 15 juta Double tax dng beragam pungutan Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

30 Pengaruh terhadap Biaya Transaksi
Lanjutan ... Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan Pengaruh terhadap Biaya Transaksi -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)     1  2 Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) Terkait Kawasan Hutan Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13)  3 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013) Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012) Kebijakan lain Monitoring dan pengawasan rutin 1 4 Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial) 3 Konsultan ±500 jt, rb/pos (20-30 pos), Monev x SPT ke pershn Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif/luas-jenis kayu Biaya unofficial tergantung luas, sd 15 M Biaya unofficial untuk mendapat izin Membayar biaya perjalanan dan akomodasi Rp ribu /pasukan; Puluhan juta setoran rutin Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

31 Peraturan dan Wawancara
Analisis Kebijakan—Berdasarkan variable CIA Analisis ini diperoleh dari hasil content analysis peraturan yang terkait dan hasil wawancara terhadap pelaksanaan 6 kelompok pengaturan yang telah diuraikan di atas Variable CIA Pengertian Peraturan dan Wawancara Kemudahan Pelaksanaan IUPHHK-HA IUPHHK-HT IPPKH Kecukupan Beban Pelaksanaan Kewajaran biaya & korbanan dlm melaksanakan peraturan Kecukupan tingkat hukuman Besaran hukuman dibandingkan dng aturan sejenis Kemungkinan perlakukan memihak Apakah kelompok tertentu diuntungkan Ketepatan Kebijakan Kejelasan peraturan Kejelasan siapa, apa, dan batasan kewenangan Ketepatan lingkup kewenangan Ketepatan kewenangan diukur dari norma lokal dan intn’l Keobyektifan standar kebijakan Kejelasan pelaksanaan diskresi dan penjabarannya oleh pihak 3 SANGAT MASALAH CUKUP MASALAH NETRAL

32 Peraturan dan Wawancara
Lanjutan ... Variable CIA Pengertian Peraturan dan Wawancara Transparansi Prosedur Administrasi Akses dan Keterbukaan Keterbukaan pembuatan & pelaksanaan peraturan Dapat diprediksi Proses izin dan administrasi pelaksanaan dapat diprediksi Sistem pengendalian korupsi Ada kontrol khusus pelaks korupsi dan dijalankan scr konsisten SANGAT MASALAH CUKUP MASALAH NETRAL

33 Penyebab Adanya Biaya Transaksi
Diperoleh dari himpunan hasil wawancara Penyebab Langsung: Peraturan, izin dan pengesahan. Rekomendasi Gubernur/Bupati & pengesahan2 oleh berbagai pejabat Multi-interpretasi peraturan Lama waktu tidak dipenuhi dan tidak pasti Tidak dapat dilaksanakan tetapi harus dilaporkan Penetapan jumlah produksi Hubungan sosial terkait pengamanan usaha dan dan lainnya Penyebab Tidak Langsung: Kualitas birokrasi. Sistem sangsi/hukuman. Kontrol institusi : efektivitas supervisi, kebebasan press/media; efektifitas audit. Hilangnya transparansi. Kurangnya contoh dari pimpinan.

34 Penyebab Suap/Pemerasan & State Capture
Regulasi pelanggaran hukum tumpang tindih “monitoring” dan “pembinaan” tidak jelas prosedurnya sehingga mudah diselewengkan untuk menjadi ajang pemerasan Regulasi yang ada saling bertentangan Suap/ pemerasan/ trading influence Regulasi yang ada memberikan diskresi yang luas Standar layanan yang tidak jelas State capture Keberadaan pihak ketiga Asimetri informasi Afiliasi dengan pejabat berwenang Beban dan biaya pelaksanaan tata kelola dikeluarkan oleh swasta Konflik kepentingan

35 Temuan pokok dan Agenda
5 1 6 Ketentuan pembebanan penataan batas kepada pemegang izin bertentangan dengan UU 41/1999 dan memberikan beban yang berlebihan Tidak ada standar waktu kegiatan penatausahaan hasil hutan, termasuk pengesahan LHP, SKSKB, FA-KB. 7 2 Pengangkatan petugas LHP & FA-KB oleh DinhutProp rentan menjadi peluang nepotsime dan pemerasan. Pengaturan pencad. pemanfaatan HHK dlm PP 6/2007 memberi ruang diskresi yang terlalu luas. Informasi lengkap tdk menjadi standar pelayanan 8 Lemahnya pengawasan dan pengendalian atas ketertiban pelaporan penyetoran PNBP serta upaya peningkatan PNBP kehutanan 3 Tidak adanya ketentuan yang mengatur batas maksimal luas izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang dapat diberikan 9 4 Kebijakan membatasi ekspor log rentan memberikan perlakuan memihak kepada industri tertentu untuk mendominasi pasar kayu bulat Tidak ada standar waktu yg lengkap dan biaya dalam proses perizinan UPHHK (P.50/2010 jo. P.26/2012). 10 5 Tidak ada standar biaya penyusunan IHMB. Tidak ada standar waktu pengesahan perencanaan produksi, termasuk RKU-RKT, Bagan Kerja. Pelanggaran hukum administratif & pidana yang diatur dalam UU 41/1999, UU 18/2013, PP 45/2004, P. P.39/2008 perlu diselaraskan.

36 Implikasi terhadap Renaksi-NKB
Revisi PP 6/2007 jo. PP 3/2008 untuk menghapus kewajiban penataan batas terhadap UPHHK. Revisi Permenhut P.50/2010 jo. P.62/2012 sehingga perizinan hanya dapat diberikan pada areal yang telah dicadangkan dan ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Lihat juga Temuan dan Rekomendasi Nomor 3. Melakukan kajian terhadap fungsi pelayanan publik dan metoda penilaian kinerja perusahaan kehutanan negara sebagai pengelola hutan Jawa. Revisi kebijakan pengelolaan Hutan Jawa oleh Perusahaan Kehutanan Negara sebagaimana hasil kajian guna meningkatkan efisiensi usahanya. Revisi PP 6/2007 jo. PP 3/2008 untuk mengatur dengan tegas kebijakan tentang alokasi UPHHK-HTI di hutan alam, beserta norma umum dalam penentuan alokasi lahan yang dicadangkannya, termasuk kebijakan batasan waktu eksploitasi kayu dari hutan alam oleh HTI. Revisi aturan perizinan dengan memastikan areal yang dicadangkan dilakukan identifikasi pihak-3 dan dipastikan sesuai dengan fungsi dan status hutan negara. Serta kepastian bahwa areal tersebut sudah disetujui Gub/Bup, sehingga tidak lagi diperlukan rekomendasi izin oleh calon pemegang izin. Revisi PP 6/2007 jo. PP 3/2008 untuk menentukan batasan luas maksimal dan minimal izin serta mekanisme umum agar pemberian izin didasarkan berdasarkan areal yang sudah dicadangkan Revisi Permenhut P.50/2010 jo. P.62/2012 untuk mengatur ketentuan agar pemberian izin didasarkan berdasarkan areal yang sudah dicadangkan pada kawasan hutan negara. Lihat Temuan dan Rekomendasi Nomor 1 Revisi Permenhut P.50/2010 jo. P.62/2012 mengenai standar biaya perizinan termasuk standar informasi areal pencadangan – serta arahan penyediaan informasinya pada loket perizinan terpadu 1 2 DISAMPAIKAN DALAM LEMBAR TERPISAH 3

37 DISAMPAIKAN DALAM LEMBAR TERPISAH
Revisi Permenhut P.50/2010 jo. P.26/2012 untuk mengatur standar waktu dan biaya dalam tiap tahapan maupun pengambilan keputusan oleh Menteri Kehutanan dalam penerbitan izin. Dalam revisi tersebut perlu berkoodrinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk menentukan batas waktu terhadap pertimbangan teknis dan rekomendasi yang diberikan oleh Pemda. Revisi Permenhut P.33/2009 jo. P.5/2011 agar menjelaskan standar biaya dan pembebanan biayanya – khususnya dalam rangka evaluasi IHMB Revisi Permenhut P.56/2009 agar menjelaskan standar waktu dan biaya dalam tiap tahapan pengesahan RKUPHHK, RKT, BKUPHHK. Revisi Permenhut P.55/2006 jo. P.8/2009 agar menjelaskan standar waktu dan biaya dalam pengesahan LHP, SKSKB, FA-KB. Revisi Permenhut P.55/2006 jo. P.8/2009 debirokratisasi pejabat penyusun LHP dan FA-KB. Revisi Permenhut P.18/2007 agar tata cara pemungutan, pembayaran, dan penyetoran DR/PSDH melibatkan Kementerian Keuangan sebagai instansi yang juga dilaporkan seluruh dokumen pendukung dalam pembayaran PNBP. Membangun basis data PNBP kehutanan yang terintegratif dengan sistem perizinan, sistem produksi hasil hutan kayu, data pelanggaran administratif – seperti keterlembatan, maupun pelayanan publik lainnya seperti penyediaan peta kawasan hutan. Mengkaji ulang untuk membuka peluang ekspor kepada pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tertentu. Sebagai misal, hasil sertifikasinya pengelolaan hutan produksi lestari dan legalitas kayunya bernilai baik. Melakukan revisi Permendag No P.44/ M-DAG/PER/7/ Lamp-2. sesuai hasil kajian. Revisi PP 45/2004 dan PP 6/2007 jo. PP 3/2008 untuk mengatur muatan dan ruang lingkup perbuatan yang dapat diklasifikasi sebagai pelanggaran administratif eksploitasi hutan serta sanksinya. Revisi Permenhut P.39/2008 hanya untuk mengatur mekanisme pengenaan sanksi dan denda akibat pelanggaran administratif kehutanan yang telah diatur dalam revisi PP 45/2004. 4 DISAMPAIKAN DALAM LEMBAR TERPISAH 5 6 7

38 Penutup : Pengendalian BT
6 Penutup : Pengendalian BT REKOMENDASI/PENETAPAN/ PENGESAHAN PERSETUJUAN PENGENDALIAN/ KONTROL KELENGKAPAN PERMOHONAN IZIN Cek peralatan kerja Cek inventarisasi Cek produksi Pengamanan hutan Rekomendasi izin, Penetapan luas izin Pengesahan RKU-RKT Alih saham Kerjasama operasi Izin Pemanfaatan Kayu Informasi dan peta Letak Biaya Transaksi PELAKSANAAN KEGIATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI-VERIFIKASI Tata batas izin IHMB Pembuatan koridor Institusi Ekstra Legal Reformasi Birokrasi Isi Peraturan PerUUan Etika Hub. Transaksional Pengendalian Biaya Transaksi Pencegahan dan Peemberantasan Korupsi/PPK Kemenhut  Pelaksanaan P 2/2011, P 7/2011 dan P 13/13 ttg Pedoman Penanganan Pengaduan Internal (wistleblower) & Eksternal (masy) atas Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kemenhut, Diklat Budaya Anti Korupsi.

39 T e r i m a k a s i h


Download ppt "Penelitian sebagai Pelaksanaan Program Litbang KPK"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google