Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

III DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSPOL 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "III DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSPOL 1."— Transcript presentasi:

1 III DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSPOL 1

2 III.DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSIAL POLITIK 1.2 Membahas mengenai struktur dan dinamika proses KP dalam dimensi sosial politik : 1.Dinamika Lingkungan Kebijakan Publik; 2.Agenda Setting; 3.Faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kebijakan.

3 HASIL PEMBELAJARAN 3 Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta mampu mengeksplorasi struktur dalam dinamika proses kebijakan publik dalam dimensi sosial politik yang akan digunakan untuk menjelaskan faktor sosial ekonomi politik dalam dinamika proses kebijakan. Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi pengetahuannya kedalam diskusi isu terpilih maupun studi kasus.

4 INDIKATOR HASIL BELAJAR 4 Setelah pembelajaran diharapkan peserta mampu : Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor sosial ekonomi politik yangberpengaruh dalam proses kebijakan; Menjelaskan dinamika perkembangan dan interaksi faktor-faktor sosial ekonomi politik; Merumuskan agenda kebijakan dan mengaplikasikannya dalam penyelenggaraan pemerintahan; Memperhitungkan pengbaruh faktor-faktor lingkungan dalam penyusunan kebijakan.

5 1. DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK 5

6 1.DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN 6  Apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat;  Apa konsekwensi terhadap masyarakat dan lingkungan;  Apa yang senyatanya dilaksanakan;  Apa dampaknya terhadap seluruh masyarakat bangsa.

7 7  Dinamika Kebijakan Publik dapat dipahami dengan theori Gunung Es (Iceberg Theory) yang sangat sering digunakan dalam berpikir sistem.  Bertolak dari pemikiran sistem, model David Easton dapat terjadi pada intra dan extra societal environment.  Bertolak dari pemikiran Kees Van der Heijden, maka perubahan dapat diamati melalui : 1. Peristiwa (Events) 2. Kecenderungan (trends) dan pola perilaku (pattern of behavior). 3. Struktur (structures). Contoh yang dapat kita amati pada perubahan lingkungan strategis pada Era Globalisasi dan Modernisasi. DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK

8 ICE BERG THEORY 8

9 The iceberg theoryTINDAKAN Reactive, cepat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Responsif, bertindak dengan melihat pola tingkah laku kejadian yang berulang. Generatif, bertindak setelah melihat struktur permasalahan dan diselesaikan secara terstruktur pula. Fundamental, dari tingkat pemikiran yang paling dalam, ditemukan sistemik permasalahan dan model mental indivudu. Model Mental Struktur Pola Peristiwa Dinamika KP Lingkungan Kebijakan 9

10 STUDI KASUS (Pemahaman Lingkungan KP dengan The Iceberg Theory) EVENTS: Lalin JR di depan pabrik cenderung Macet. 2. PATTERN OF BEHAVIOR : - Didepan pabrik banyak PKL; - Kebutuhan buruh berbelanja u/ RT; - Kebutuhan transportasi para buruh; - Terminal bayangan di depan pabrik. CONTOH

11 11 3. SYSTEMIC STRUCTURE : - Penertiban PKL & Angkot belum intensif; - Partisipasi Manajemen Pabrik kurang; - Kurang efektifnya peran petugas. 4. MENTAL MODEL : - Kepatuhan Normatif semua pihak lemah.

12 PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS 12 1.Relevansi untuk melakukan kembali peranan Adminsitrasi Publik adalah adanya perubahan signifikan lingkungan strategis; 2.Sebagai contoh adanya globalisasi menunjukkan trend baru adanya interdependensi berbagai negara dan masyarakat/ bangsa.

13 3.Perubahan yang bergejolak dan kondisi ketidak pastian mendorong akademisi, birokrat untuk berpacu mengembangkan strategi perubahan dan kebijaksanaan. Dengan maksud mengantisipasi untuk selalu menyesuaikan diri dengan berbagai ragam tuntutan masyarakat dan lingkungan strategis; 4.Konichi Ohmae (1991) mengingatkan, bahwa saat ini kita sedang dan akan memasuki era tanpa batas, ditandai dengan 5 C (customer, company, competetion, currency, dan country). 13

14 PERUBAHAN……… Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis maka arah perkembangan Administrasi Publik (khusus kebijakan publik) berubah pendekatan. Dari pendekatan pertumbuhan ekonomi kearah konsep pembangunan sumberdaya manusia; 6.UNDP dengan konsep Human Development Index memperluas pilihan masyarakat.

15 7.Di negara yang sedang berkembang (seperti Indonesia) dalam merencanakan dan membiayai pembangunan harus memeperhatikan 4 hal : a. Perlu memperluas basis komoditi ekonomi untuk pertumbuhan. b. Memprioritaskan pelayanan sosial bagi masyarakat. c. Mampu menciptakan iklim untuk memacu potensi kemampuan setiap individu. d.Kebebasan individu merupakan komponen pembangunan manusia yg sangat vital. 15

16 LINGKUNGAN STRATEJIK KP 16 CIRI GLOBALISASI. Konichi Ohmae : 5C - Customer, Company, Competation, Currency Dan Country Rosabeth Moss Kanter : 3C -Concept, Competence Dan Connection. Marquads & Reynold : The Global learning Organization (Fifth Disciplines) : 1.System thinking; 2.Personal Mastery; 3.Mental Model; 4.Share Visions; 5.Team Learning.

17 2. AGENDA SETTING 17

18 POLICY PROCESS 18  Policy Agenda sebagai tahap awal dalam “Policy Process” terdiri dari (Anderson) : 1.Agenda setting (Agenda Formation) 2.Policy formation. 3.Policy adoption. 4.Policy implementation. 5.Policy assessment / evaluation.

19 AGENDA SETTING 19 PEMILIHAN ISSU / AGENDA :  Isyu sudah sangat kritis  Dampak sudah dirasakan  Sudah menjadi buah bibir  Dampak luas  Menyangkut masalah kewenangan  Terasakan dimana-mana

20 AGENDA SETTING 20  Proses pembuatan “Policy Agenda” secara runtut sbb (Anderson) : 1. Private problem. 2. Public problem. 3. Issue 4. Systematic agenda 5. Institutional agenda.  Agenda setting merupakan “core business” para pejabat Eselon I dan II – (Prof Mustopadidjaya).

21 (THE AGENDA FORMATION PROCESS) 21  Anderson mengemukakan proses pembuatan kebijakan sbb: PRIVATE PROBLEM PUBLIC PROBLEM ISSUE SYSTEMIC AGENDA INSTITUTIONAL AGENDA DIKONVERSIKAN

22 AGENDA SETTING 1.Private Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. 2.Public Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat- akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat; 3.Issues adalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (policy action); 22

23 Agenda Setting ….. 4.Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan issue tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah; 5.Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas membutuhkan pertimbangan- pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif. 23

24 Agenda Setting 24 Private Problems Public Problems Sistemic Agenda Institutional Agenda Political Issues Private Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Public Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat- akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat. Pol.Issues adalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (policy action). Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan issue tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah. Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif.

25 AGENDA SETTING NOTATARANMASALAH 1 PRIVATE PROBLEM Pelayanan perijinan tidak memuaskan dunia usaha. 2 PUBLIC PROBLEM -Perkembangan dunia usaha lamban; -Praktek KKN cenderung maningkat; -Lapangan kerja tdk berkembang. 3 POLICY ISSUES -Peningkatan kompetensi Aparatur; -Penerapan sanksi pelanggaran; -Penataan Pola Pelayanan Prima. 4 SYSTEMIC AGENDA -Penyusunan Pedoman Yanma Perijinan; -Pengawasan Yan yang efektif. 5 INSTITUTIONAL AGENDA -Mewujudkan Pusat Pelayanan Terpadu 25

26 AGENDA SETTING NOTATARANMASALAH 1 PRIVATE PROBLEM Beban biaya pengurusan KTP membebani masyarakat. 2 PUBLIC PROBLEM -Banyak masyarakat tidak ber KTP; -Cenderung Pembuatan KTP palsu. 3 POLICY ISSUES -Pengurusan KTP kembali di Kec. -Sosialisasi wajib KTP; -Operasi Yustisi ttg kepemilikan KTP. 4 SYSTEMIC AGENDA -Penataan kembali proses Yan. KTP. -Sosialisasi Mekanisme yan.KTP. 5 INSTITUTIONAL AGENDA -Penataan Pola Baru Pelayanan KTP 26

27 AGENDA SETTING NOTATARANMASALAH 1 PRIVATE PROBLEM Daya Beli rendah 2 PUBLIC PROBLEM -Rawan Pangan/Gizi -Pengangguran meningkat 3 POLICY ISSUES -Pemerataan Pembangunan -Peningkatan Pendapatan Masyarakat -Memperluas Lapangan Kerja 4 SYSTEMIC AGENDA -Pemberdayaan Masyarakat -Meningkatkan Modal Usaha 5 INSTITUTIONAL AGENDA -Pemberdayaan Masyarakat 27

28 3.FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN 28

29 FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN 29 TERDIRI DARI :  Lingkungan Kebijakan, Pengelola Kebijakan, Kebijakan Publik dan Kelompok Sasaran yang disebut sebagai Policy System;  Keterkaitan antar unsur tersebut sangat erat dalam pengelolaan kebijakan publik yang merupakan dasar dalam setiap evaluasi dan pengembilan keputusan.

30 PELAKU KEBIJAKAN KEBIJAKAN PUBLIK KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN PK : Stakholders KBJKN Analist kebijakan Kel. Warga Negara Serikat pekerja Partai Instansi KP : Penegakan hukum Ekonomi Kesejahteraan Personil Perkotaan Pengurangan subsidi Kenaikan harga BBM Pemberantasan korupsi Impor beras, Pinjaman LN KS : Target group Pengusaha Petani Pedagang Masyarakat, Pegawai Pejabat ELEMENT SISTEM KEBIJAKAN LK : Kelompok Kepentingan Mass Media Partai Politik Instansi Pemerintah dll LK :Masalah-Masalah Kriminalitas Inflasi Pengangguran Diskriminasi Gelandangan Globalisasi Demokratisasi 30

31 FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK 31 1.Political culture (budaya politik) 2.Socio-economic conditions (kon- disi sosial ekonomi).  LINGKUNGAN KEBIJAKAN Dinamika KP

32 FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK 32 1.Budaya politik adalah nilai, kepercayaan, sikap yg diterima secara luas oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana seharusnya pemerintah bekerja dan hubungannya dengan warganya. 2.Tiga jenis political culture : a. Individual political culture. b. Moralistic political culture. c. Traditionalistic political culture. POLITIC CULTURE Dinamika KP

33 FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK 33  SOCIO - ECONOMIC CONDITIONS Bentuk intervensi pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme pasar agar perekonomian dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan

34 FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK 34 1.Kebijakan publik disatu sisi dapat dipandang sebagai produk konflik mengenai aktivitas ekonomi. Misal konflik bisnis besar dengan bisnis kecil, tenaga kerja dengan manajemen, debitor dengan kreditor, petani dengan pembeli komoditas pertanian dsb. 2.Kelompok masyarakat yang tak puas dalam hubungannya dgn kelompok lain akan minta bantuan pemerintah. 3.Hubungan dapat berubah antar kelompok bila terjadi perubahan ekonomi. Kelompok yang dirugikan dapat mengajukan demands, claims kepada pemerintah agar menciptakan keseimbangan baru. SOCIO ECONOMICS CONDITIONS

35 FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK 35 4.Satu hal yang perlu diamati, seberapa jauh variabel politik dan ekonomi mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini masih menimbulkan kontroversi diantara pakar politik. 5.Berdasar penelitian Thomas Dye, di AS variabel ekonomi banyak mempengaruhi kebijakan publik. Terlihat dalam kebijakan pendidikan, kesejahteraan, jalan raya, pajak, dll. SOCIO ECONOMICS CONDITIONS Dinamika KP

36 FORMAT IDENTIFIKASI FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN 36 FAKTOR SOSIAL EKONOMI (Socio Economic Condions) : 1) 2) 3) dst. FAKTOR POLITIK (Political Culture) : 1) 2) 3) dst.

37 Masalah Dalam Lingkungan Kebijakan Di Negara Berkembang 37 1.SDM Policy elites dan social interest tidak cukup syarat untuk mengambil bagian dalam proses kebijakan; 2.Pembuatan kebijakan publik lebih untuk kepentingan elites sendiri, bukan masyarakat; 3.Budaya masyarakat yang kurang mendukung dalam memberi penghargaan kepada kebebasan berpendapat, kerja keras, waktu dsb.

38 Masalah…… Komunikasi sosial yang tidak lancar, karena hambatan budaya, sikap elites politik maupun hambatan struktural; 5.Kelembagaan tidak berfungsi dengan benar karena keterbatasan sumber daya; 6.Pemusatan kewenangan dan tanggung jawab; 7.Rendahnya kualitas Informasi menyebabkan rendahnya kualitas dan effektivitas kebijakan; 8.Perkembangan teknologi menciptakan variable kebijakan makin luas dan rumit.

39 MENUJU – PROSES KP DALAM DIMENSI TEKNIS 39


Download ppt "III DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSPOL 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google