Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN kpd Menteri Keuangan dan Menteri/Pimp. Lembaga PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN kpd Menteri Keuangan dan Menteri/Pimp. Lembaga PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN."— Transcript presentasi:

1

2

3 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN kpd Menteri Keuangan dan Menteri/Pimp. Lembaga PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN kpd Menteri Keuangan dan Menteri/Pimp. Lembaga DI DAERAH, Presiden MENYERAHKAN kekuasaan kpd GUB/BUPATI/WAKO, --> Tdk termasuk kewenangan di bidang Moneter DI DAERAH, Presiden MENYERAHKAN kekuasaan kpd GUB/BUPATI/WAKO, --> Tdk termasuk kewenangan di bidang Moneter Presiden : Bag.dari kekuasaan Pemerintahan, didelega sikan kpd:

4 UU No. 17 tahun 2003: Tentang Keuangan Negara PREASIDEN: PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEU. NEG (PSL 6) DIKUASAKAN MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL & WKL PEM. DLM KEKAY NEG YANG DIPISAHKAN MENTERI /PIMP.LEMBAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / BARANG DISERAHKAN GUB/BUPT/WALKOTA KEP. PEMR. DAERAH UNT MENGEL KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN UU No. 1 tahun 2004: Tentang Perbendaharaan Negara PEMERINTAH PUSAT MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM NEGARA (MENETAPKAN KEBJ & PEDOMAN PENGELOLAAN BMN) PS 4 MENTERI /PIMP LEMB PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT.PS6 PEMERINTAH DAERAH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA -MENETAPKAN PJBT PENGEL BMD (PS 5) - MENETAPKAN KEBJK PENGELOLA BMD (PS 43)

5 PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA MENTERI KEUANGAN CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) PENYELENGGARA KEWENANGAN KEBENDAHARAAN BENDAHARA UMUM NEGARA/KUASA BUN MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO) PENYELENGGARA KEWENANGAN ADMINISTRASI PENGGUNA ANGGARAN

6 CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) PENGELOLA FISKAL PENGELOLA FISKAL WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGELOLAAN ASET DAN KEWAJIBAN NEGARA SECARA NASIONAL BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGELOLAAN ASET DAN KEWAJIBAN NEGARA SECARA NASIONAL BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO)

7 a. MENTERI KEUANGAN Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, berdasarkan pasal 8 UU No.17 tahun 2003 mempunyai tugas : 1.Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; 2.Menyusun rancangan APBN dan rangcangan perubahan APBN; 3.Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; 4.Melakukan perjanjian internasional dibidang keuangan;

8 5.Melakukan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; 6.Melaksanakan fungsi Bendaharawan umum negara; 7.Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN; 8.Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang- undang tugas Menkeu …………..:

9 b. Menteri Pimpinan Lembaga Berdasarkan pasal 9 UU No.17 Tahun 2003 Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas : 1.Menyusun rancangan anggaran Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya; 2.Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya; 3.Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan ke Kas Negara; 4.Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya;

10 5. MENGELOLA BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA ; 6. MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA. PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DIMAKSUD ADALAH DALAM RANGKA AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, TERMASUK PRESTASI KERJA YANG DICAPAI ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN ; 7. MELAKUKAN TUGAS - TUGAS LAIN YANG MENJADI TANGUNG JAWABNYA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG - UNDANG

11 Pasal 4 ayat 1 UU No. 1/2004 Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bagi kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya.

12 Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/2004 Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya berwenang : a.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b.menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; c.menetapkan pejabat yang bertugas melaku kan pemungutan penerimaan negara; d.menetapkan pejabat yang bertugas melaku-kan pengelolaan utang dan piutang;

13 Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/2004 e. melakukan tindakan yang mengakibatkan penge luaran anggaran belanja; f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; g. menggunakan barang milik negara; h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; I. mengawasi pelaksanaan anggaran; j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

14 Pasal 10 ayat 2 UU No. 1/2004 Menteri/pimpinan lembaga / gubernur / bupati / walikota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian / lembaga / satuan kerja perangkat daerah.

15 SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PEMBUAT KOMITMEN PENGUJI & PENERBIT SPM KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN UNIT AKUNTANSI INSTANSI PENGAWAS PELAKSANAAN ANGGARAN Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan Psl 4 ayat 2 b Psl 4 ayat 1 Psl 4 ayat 2 iPsl 4 ayat 2 jPsl 4 ayat 2 fPsl 10 ayat 2 Psl 4 ayat 2 e

16 Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen 1.Membuat komitmen/perikatan yg berakibat terjadinya pengeluaran negara:  Keputusan kepegawaian  Keputusan pelaksanaan Tupoksi  Pengadaan Barang/jasa (Perikatan) 2.Melaksanakan komitmen/perikatan  Menetapkan Pemenang Pengadaan B/J  Menandatangani kontrak/SPK Pengadaan B/J  Menyetujui/mengesahkan dokumen perikatan 3.Menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan SPP (BA/BAST/ dll) 5 rangkap :  2 tembusan masing2 kpd para pihak perikatan  1 asli dan 1 tembusan untuk lampiran SPM  1 tembusan untuk pejabat pemeriksa dokumen ybs 4.Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

17 PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG: Menteri/pimpinan lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH: Menteri Keuangan/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pasal 4, 6, 7, 9, dan Pasal 10 UUPN

18 DIPISAHKAN DIURUSLANGSUNGAPBNAPBD Investatif Profit Motif BUMN/BUMD Good Corporate Gavernance Public Service Non Profit DEP/LPND Good Gavernance AnggaranPerusahaan ICWRABIAR IBW UU No.17 Thn 2003 Ttg KEU. NEGARA UU No.1 Thn 2004 Ttg PERBEND. NEGARA KEUANGANNEGARA

19 ASAS UMUM PENGELOLAAN KEU. NEGARA ASAS YG SDH ADA: Asas Tahunan Asas Tahunan asas Universalitas asas Universalitas Asas Kesatuan Asas Kesatuan Asas Spesialitas Asas Spesialitas ASAS BARU: Akuntabilitas Akuntabilitas Propesionalitas Propesionalitas Proforsionalitas Proforsionalitas Keterbukaan Keterbukaan Pemeriksaan 0leh Badan Pemeriksa yg bebas dan mandiri Pemeriksaan 0leh Badan Pemeriksa yg bebas dan mandiri

20 Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/2004 Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

21 Pasal 18 ayat 1 UU No. 1/2004 Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan me- merintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD

22 Pasal 18 ayat 2 UU No.1/2004 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : 1.Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; 2.Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; 3.Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; 4.Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; 5.Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

23 Pasal 19 Ayat 1 UU No.1/2004 Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum negara

24 Pasal 19 Ayat 2 UU No.1/2004  Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;  Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;  Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan  Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara  Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum negara berkewajiban untuk :

25 Pengelola Anggaran 3.Penguji SPP dan Penerbit/penanda tangan SPM Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan) 4. Bendahara Pengeluaran Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan) Apabila diperlukan Kasatker dpt dapat menunjuk Pemegang Uang Muka untuk membantu mengelola Uang Persediaan. PUM bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran 1.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran untuk satker/satker sementara di lingkungan instansi PA, tidak boleh merangkap sebagai Bendaharawan Pengeluaran (Psl 2 ayat 4 Perdirjen PBN) 2.Penanggung jawab kegiatan/pembuat komitment Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan) Pejabat pada butir 2,3 dan 4 tidak boleh saling merangkap

26 BENDAHARA B.K. PENGELUARAN BK. PENERIMAAN B.UMUM B. BARANG B. UANG B. KHUSUS GAJI U.P B. PNBP BUN Kas Negara Bendahara wan Umum Negara

27  Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.  Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional;  Bendahara Penerimaan diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga /gubernur/bupati/walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.  Jabatan Bendahara Penerimaan tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara  Bendahara Penerimaan dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut. BENDAHARA PENERIMAAN Pasal 1 angka 17 dan Pasal 10

28  Bendahara Pengeluaran  Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.  Bendahara Pengeluaran  Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional;  Bendahara Pengeluaran  Bendahara Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.  Jabatan Bendahara Pengeluaran  Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Negara.  Bendahara Pengeluaran  Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut. BENDAHARA PENGELUARAN Pasal 1 angka 18 dan Pasal 10


Download ppt "KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN kpd Menteri Keuangan dan Menteri/Pimp. Lembaga PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google