Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM."— Transcript presentasi:

1 PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM.
Program D1 Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai Balai Diklat Keuangan Malang

2

3 Pengertian Pajak menurut para ahli
Prof. Dr. P.J.A. Adriani, (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut prt2, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan. Dr. Suparman Soemahamidjaja, Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dlm mencapai kesejahteraan umum Prof. Dr. Rachmat Soemitro, Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan uu (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yg langsung dapat ditujukan dan yg digunakan ut membayar pengeluaran umum. 62 62 62 66

4 Pengertian Pungutan Selain Pajak
Retribusi: pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/ pemberian izin tertentu yg khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 2) Sumbangan: iuran yg dibayarkan oleh rakyat yg digunakan ut membantu kelompok masy. tertentu (pengertian sumbangan yg diatur pemerintah). Perbedaan retribusi dan sumbangan Retribusi Sumbangan Dipungut berdasarkan UU dan aturan pelaksanaannya, Adanya imbal balik secara langsung kepada pembayar retribusi, Uang retribusi dipergunakan bagi pelayanan umum terkait retribusi bersangkutan, Pelaksanaannya dapat dipaksakan bagi pelayanan umum terkait retribusi ybs. Dipungut berdasarkan prt peruu Kontraprestasi yg diperoleh, tidak scr individual tapi scr kelompok, Dapat dipaksakan tapi tidak scr ekonomis, tapi scr yuridis. l 62 62 62 66

5 Fungsi Pajak Fungsi Utama
Fungsi Penerimaan (Budgeteir) Pajak berfungsi sbg sumber dana yg diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sbg contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sbg penerimaan dalam negeri. Fungsi Mengatur (Reguler), Pajak berfungsi sbg alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan di bid sosial ekonomi (fiscal policy). Contoh, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Fungsi Tambahan Fungsi demokrasi dari pajak: Berkaitan dengan hak seseorang apbl akan memperoleh pelayanan dari pemerintah; Fungsi distribusi: fungsi yg lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dl masyarakat. 62 62 66 62

6 Pengertian PNBP Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP). PNBP dikelompokkan: (Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1997) Penerimaan yg bersumber dari pengelolaan dana pemerintah; Penerimaan dari pemanfaatan SDA; Penerimaan dari hasil2 pengelolaan kekayaan negara yg dipisahkan; Penerimaan dari kegiatan pelayanan yg dilaksanakan pemerintah; Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; Penerimaan lainnya yang diatur dalam uu tersendiri. 62 62 66 62

7 Bohari Hukum Pajak adalah suatu kumpulan prt2 yg
Bagian 2: Hukum Pajak di Indonesia Pengertian Hukum Pajak Hukum Pajak (Hk. Fiskal) keseluruhan dr prt2 Yg meliputi wewenang pemerintah ut mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali ke masy dgn melalui Kas negara. R. Santoso Brotodihardjo Hukum Pajak adalah suatu kumpulan prt2 yg Mengatur hub antar pemerintah sbg pemungut pajak dan rakyat sbg pembayar pajak Bohari Siapa yg menjadi WP Objek apa yang dikenakan pajak Kewajiban WP terhadap pemerintah Timbul dan hapusnya utang pajak Cara penagihan pajak Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak. . Dgn Kata Lain Hkm Pajak menerangkan: 4/5/2017

8 Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik
Bagian 2: Hukum Pajak di Indonesia Sumber Hukum Pajak Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU UUD 1945 Pasal 23A Kedudukan hk pajak dl Tata Hukum Nas. Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik 1) Rochmat Soemitro Hukum pajak harus dipisahkan dr HAN, krn hk pajak ikut menentukan npolitik perekonomian suatu neg. yg mana fungsi ini tdk dimiliki hk adm. Hukuk pajak memiliki istilah2 tersendiri. Prof. PJA. Adriani Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum administrasi Namun demikian tdk berarti hk pajak berdiri sendiri terlepas dr hukum lainnya. . 2) R. Santoso Brotodiharjo 4/5/2017

9 Banyaknya istilah yg digunakan dlm Peruu perpajakan
Kedudukan Hk Pajak dengan hukum Lainnya Hk Perdata: mengatur hub antara orang2 Pribadi Kebanyakan hk pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian, perbuatan2 hukum. 1) Hukum Perdata Banyaknya istilah yg digunakan dlm Peruu perpajakan Sebaliknya hukum mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata. Dalam prt administrasi memerlukan sanksi2 pidana 2) Hukum Pidana . 4/5/2017

10 Keadaan, perbuatan2, dan peristiwa2 hukum
Pembagian Hukum Pajak Keadaan, perbuatan2, dan peristiwa2 hukum yg harus dikenai pajak (objek). 2) Siapa yang harus dikenai pajak (subjek pjk) Berapa besaran pjk yg dikenakan, Segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, 5) Hubungan hukum antara pemerintah dan WP 1) Hukum Pajak Materil, Memuat norma-norma yg menerangkan: Serangkaian norma yg mengatur cara ut menjelmakan hukum pajak materil: Pendaftaran objek pjk dan WP, Prosedur penetapan suatu utang pajak, Hak-hak fiscus ut mengawasi WP pajak Kewajiban WP sp pembukuan/pencatatan, lap, Hak2 WP sp pengajuan keberatan, banding, Penagihan pajak. 2) Hukum Pajak Formal . 4/5/2017

11 Sejarah dan Perubahan Hukum Pajak
Berbentuk kerajaan: pungutan semacam pajak yg berupa persembahan, Zaman jajahan oleh Raffles, pajak atas tanah disebut Landrent (sewa tanah) th 1907 Ordonansi Landrente, 1939, Zaman Jepang disebut Pajak Tanah, Merdeka: Pajak Bumi, dan selanjut menjadi pajak hasil bumi. Th 1952—1959 pajak hasil bumi dihapus, Dng UU No. 11 prp 1959 pajak hasil bumi dipungut lagi dgn UU No. 1 th 1960, UU no. 5 th 1960, hk atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia. Th 1965, pemberian otonomi daerah dan desentralisasi berubah menjd IPEDA. . 4/5/2017

12 Fungsi dan Tujuan Hukum Pajak
Menalaah keadaan2 dl masy yg dapat dihubungkan dg pengenaan pjk Merumuskannya dalam prt2 hukum , dan Menafsirkan peraturan2 hukum ini. Tujuan Hukum Pajak Memberikan jaminan hukum dan keadilan , baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiscus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. . 4/5/2017

13 Reformasi Perpajakan dan Perubahan UU Pajak
Pembaharuan Perpajakan Nasional I (Tax Reform) Lahirlah: UU No. 6 Th 1983 KUP dengan mencabut: Ordonanti Pajak Perseroan 1925 Ordonansi pajak Pendapatan 1944 UU No. 8 th 1967 ttg prb dan penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944 Pajak Kekayaan 1932. Pajak Perseroan 1925, UU No. 10 th 1970 ttg Pajak atas Deviden dan Royalty, b) UU No. 7 th 1983 ttg PPh, dengan mencabut: Pasal 15 ke-4 dan ke-5 dan pasal 16 UU No. 1 Th 1967 ttg PMA Pasal 9, Pasal 12 ke-4 dan ke-5, Pasal 13, dan Pasal 14 UU No. 6 th 1968 ttg PMA. . 4/5/2017

14 c. UU No. 8 Tahun 1983 ttg PPN dan PPnBM, dgn mencabut:
sambungan c. UU No. 8 Tahun 1983 ttg PPN dan PPnBM, dgn mencabut: UU No. 35/1953 ttg Penetapan UU Darurat No. 19/1951 ttg Pajak Penjualan sbg uu. Sebgmana beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dgn; UU No. 2/1968 ttg Perubahan dan Tambahan UU Pajak Penjualan 1951.

15 sambungan d) UU No. 12/1985 tentang PBB, mencabut:
Ordonansi pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi Verponding Indonesia 1923, Ordonansi Verponding 1928, Ordonansi pajak Kekayaan 1932, Ordonansi pajak jalan 1942, Pasal 14 huruf j,k dan 1 UU No. 11 Drt th 1957 ttg Peraturan Umum Pajak Daerah. Perpu No 11 th 1959 ttg pajak Hasil Bumi yang dgn UU No. 1/1961 telah ditetapkan menjadi UU

16 e) UU No. 13/1985 ttg Bea Materai dengan mencabut:
Sambungan e) UU No. 13/1985 ttg Bea Materai dengan mencabut: Aturan Bea Materai 1921 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.2 Prp tahun 1965 yg telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 7/1969. . 4/5/2017

17 Reformasi Perpajakan dan Perubahan UU Pajak
2) Pembaharuan Perpajakan Nasional II (Tahun 1994) UU No. 9/1994 ttg KUP, UU No. 10/1994 ttg PPh UU No 11/1994 ttg PPN dan PPnBM UU No 12/1994, ttg PBB . 4/5/2017

18 Reformasi Perpajakan dan Perubahan UU Pajak
3. Pembaharuan Perpajakan Nasional III (1997) UU No. 17/1997 ttg Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU No. 18/1997 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 19/1997 ttg Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No. 20/1997 ttg Penerimaan Negara Bukan pajak, UU No. 21/1997 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 4. Pembaharuan Perpajakan Nasional IV (2000) UU No. 16 /2000 ttg KUP, UU No. 17/2000 ttg PPh, UU No. 18/2000 ttg PPN dan PPnBM, UU No. 19/2000 ttg Penagihan Pajak dengan surat Paksa. UU No. 21/2000 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, UU No. 34/2000 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. . 4/5/2017

19 Reformasi Perpajakan dan Perubahan UU Pajak
5. Pembaharuan Perpajakan Nasional V (2002) UU No. 14/2002 ttg Pengadilan pajak, mencabut UU No.17/1997: BPSP UU No. 28/2007 ttg KUP, UU No. 36/2008 ttg PPh, UU No. 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 42/2009 ttg PPN, Kompetensi Pengadilan pajak menyangkut dua hal penting: Dalam hal banding, memeriksa dan memutus sengketa, atau keputusan keberataran kecuali ditentukan lain oleh prt peruu yang berlaku, 2) Dalam hal gugatan, memeriksa dan memutus sengketa atau Pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Putusan Pengadilan Pajak dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauann kembali ke MA. . 4/5/2017

20 Asas-asas dalam Penyusunan UU Pajak
Syarat Yuridis: Pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan membayar WP. Membayar pajak harus sesuai dengan kemampuannya. 2) Syarat Ekonomis: dl Pungutan pjk janganlah mengganggu kehidupan ekonomis Kehidupan ekonomis dari si WP. 3) Syarat Financial: Pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya yang Terlalu besar. . 4/5/2017

21 Penafsiran dalam Hukum Pajak
Pengertian Penafsiran Hukum Pajak: Yaitu menafsirkan (menginterpretasikan) UU Pajak dgn menerapkan prt peruu sesuai dengan peristiwa hukumnya yang konkret terjadi. Kegunaannya: Untuk memahami maksud dari suatu peraturan yang ada, karena adakalanya prt itu tidak dapat dimengerti secara jelas atau kurang jelas shg perlu suatu cara atau upaya penafsiran ut menerobos prt yg tidak jelas tersebut.

22 Penafsiran dalam Hukum Pajak
Penafsiran Historis: Penafsiran yang berdasarkan pada sejarah baik sejarah terbentuknya undang-undang (proses pembentukan undang-undang dari memori penjelasan, laporan sidang di DPR, surat menyurat antara menteri dan DPR), maupun sejarah hukum (termasuk penyelidikan terhadap maksud pembentuk undang-undang pada waktu membentuk undang-undang tersebut) dengan menyelidiki asal usul suatu peraturan dikaitkan dengan suatu sistem hukum yang pernah berlaku atau dengan suatu sistem hukum asing tertentu. 

23 2. Penafsiran sosiologis
Yaitu penafsiran atas suatu ketentuan dalam uu yg disesuaikan dg perkembangan kehidupan masy. Masy dinamis, uu tdk bisa selalu mengikuti perkembangan masy. Oleh karena perlu adanya penyesuaian antara uu yg sifatnya tertulis dg perkembangan (perubahan) kehidupan suatu masy.

24 3. Penafsiran sistematis
Yaitu penafsiran atas suatu ketentuan dalam uu dengan mengaitkannya dg ketentuan (pasal2) lain dari uu dimaksud (dl 1 uu) atau dg mengaitkannya dg ketentuan (pasal2) lain dari uu yg lainnya.

25 4. Penafsiran gramatikal Yaitu penafsiran berdasarkan pada bunyi undang-undang dengan pedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Penafsiran gramatikal semata-mata hanya berdasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa atau kebiasaan dalam penggunaan sehari-hari.

26 5. Penafsiran analogis (ekstensif)
Penafsiran dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata yg tercantum dl UU, shg suatu peristiwa yg sebenarnya tdk termasuk dl suatu ketentuan jd termasuk berdasarkan analogi yg dibuat. Dari peraturan yg ada ditarik ke peraturan yg bersifat umum. Dl penafsiran ini tdk boleh dipakai dl UU Pajak karena dapat merugikan WP dan tidak adanya kepastian hukum terhadap peristiwa yg terjadi.

27 6. Penafsiran a contrario
Yaitu penafsiran dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.

28 Suatu kepentingan orang/masy yg harus dilindungi olrh negara.
Yang Mendasari Teori Pemungutan Pajak/Apa dasarnya negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyar? Untuk menjawab hal itu, berikut beberapa teori: Teori Asuransi Suatu kepentingan orang/masy yg harus dilindungi olrh negara. masy seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masy itu sendiri, maka masy hrs membayar “premi” kepada negara. Teori Kepentingan Negara melindungi jiwa dan harta benda warga negara deng memperhatikan pembagian beban pajak yg harus dipungut dari seluruh penduduknya. Jd semua biaya dibebankan kepada wn sesuai dengan kepentingannya. 3) Daya Pikul (asas keadilan) Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan pendekatan: a) unsur objektif, dgn melihat besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang. b) unsur subjektif, dgn memperhatikan besarnya kebutuhan materil yg harus dipenuhi. . 4/5/2017

29 Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith dalam bukunya An Inquiri into the Natural and causes of Wealth of Nations, pemungutan pajak seharusnya didadsarkan atas: 1) Asas Equality Adanya persamaan hak dan kewajiban di antara WP dlm suatu negara. 2) Asas Certainty Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan scr sewenang- wenang. 3) Asas Convenience Pajak hrs dibayar pada saat yg tepat, yaitu pada saat memperoleh penghasilan. 4) Asas Economy Biaya pemungutan pajak hrs seminimal mungkin.

30 Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bagaimana agar pemungutan pjk itu berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masy sekaligus berdampak positif pada negara. Termasuk dalam asas ini: 1) Asas Yuridis Hukum pajak harus dp memberikan jaminan bagi tercapainya keadilan dan jaminan ini diberikan kpd pihak-pihak yg tersangkut dl pemungutan pajak yaitu WP dan fiskus 2) Asas Ekonomis Pemungutan pjk diupayakan jangan sampai mengganggu lancarnya produksi dan perdagangan, tdk menghalangi rakyat dl usahanya mencapai kesejahteraan, dan tdk akan merugikan kepentingan umum. 3) Asas Finansial (bersambung)

31 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Sambungan 3) Asas finansial Bagaimana pajak dapat memasukkan dana sebanyaknya ke kas negara, berarti yg diutamakan adalah fungsi anggaran. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

32 Official Assessment System (PBB)
Sistem Pemungutan Pajak, tdk hanya menyangkut masalah kapan waktu pemungutan, tetapi juga mengenai kewenangan dan tanggungjawab ut menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang. Official Assessment System (PBB) Kewenangan ut menghitung/menetapkan jumlah pjk terutang ada pada fiskus Ciri-ciri sistem ini adalah: Wewenang menentukan besarnya pajak ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, Uang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP oleh fiskus. Self Assessment System Memberikan kewenangan kepada WP ut menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah: Wewenang menetapkan pajak terutang ada pada WP sendiri, WP sangat aktif mulai dr menghitung, menyetor, dan melaporkan pjk Yg terutang, Fiskus hanya mengawasi benar tidaknya yg dilakukan WP. PPh, PPN, PPn BM, BPHTB. 3) With Holding System Memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP) ut menentukan pajak terutang, seperti PPh Pasal 21. . 4/5/2017

33 Stelsel Pajak dan Sistem Pengenaan Pajak Stelsel pjk sangat berkaitan dengan sistem pengenaan pajak, keduanya saling berkaitan. Sistem pengenaan pajak menekankan pada waktu. 1) Stelsel Riil/Nyata Didasarkan pada keadaan objek pajak yg sesungguhnya diterima WP (PPh). Sistem Pengenaan pajaknya dibelakang. Kelebihan: pengenaannya dg data sebenarnya shg tdk ada yag dirugikan. Kelemahan: Uang pajak terlambat masuk ke kas negara 2) Stelsel Anggapan Pengenaan pajak didasarkan pd suatu anggapan huk ttt. Sistem pengenaan pajaknya di depan. Kelebihan: uang masuk ke kas negara lebih awal Kelemahan: dp merugikan salah satu pihak, bila terjadi perubahan th berjalan.

34 3) Sistem Campuran Sambungan
awal th ditentukan ketetapan pajak, dg menggunakan asumsi2 th sebelumnya. Selanjutnya pd akhir th dikoreksi berdasarkan penghasilan sebenarnya (final). (PPh). Kelebihan: tdk ada yg dirugikan, uang pajak lebih awal masuk ke kas negara Kelemahan: dua kali melakukan penetapan ut 1 WP dan 1 th pajak shg kadang tidak efisien. Stelsel ini pada umumnya dianut di Indonesia.

35 Asas Tempat Tinggal (asas domisili)
Asas Pengenaan Pajak: Siapa/pemerintah negara mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu objek tertentu Asas Tempat Tinggal (asas domisili) Negara dimana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarga- negaraan mempunyai hak yg tak terbatas ut pengenaan pajak terhadap orang2 itu atas semua penghasilan yang diperoleh tanpa memperdulikan dari mana penghasilan itu diperoleh Asas sumber Mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber penghasilan itu berada/berasal. Dikenakan pajak oleh negara tempat penghasilan itu diperoleh. 3) Asas Kebangsaan Mendasarkan pada status kewarganegaraan seseorang sehingga yang dikenakan pajak adalah mereka yang memiliki kewarganegaraan tersebut tanpa memandang dimana dia bertempat tinggal dan darimana penghasilan . 4/5/2017

36 Jenis-jenis Pajak Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan pajak dapat digolongkan 3 gol. Pjk langsung: Paja-pajak yang harus ditanggung sendiri oleh WP dan tdk dapat dilimpahkan kpd orang lain. 2. Pjk tdk langsung: pjk yg bebannya dpt dilimpahkan kpd orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal ttt. Menurut Sifatnya 1. Pjk subjektif: jenis pajak yg dikenakan dg pertama2 memeperhatikan keadaan pribadi WP, kemudian baru objeknya sesuai daya pikul apakah dpt dikenakan pajak atau tidak. Contoh PPh. 2. Pajak objektif: pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh PPN dan PPnBM Sasarannya/ objeknya . 4/5/2017

37 Jenis-jenis Pajak (sambungan)
Pajak Pusat: pjk yg dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan ut membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah: pjk yg dipungut oleh pemda dan digunakan ut membiayai rumah tangga daerah. Lembaga Pemungutnya Pajak Pusat Pajak Daerah Prov. Pajak kab/kota 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4. Bea Materai 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 6. Bea Masuk 7. Cukai 1. Pajak kenderaan bermotor, 2. Bea Balik Nama Kend. Bermotor, 3. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor, 4. Pajak Air Permukaan, 5. Pajak Rokok. UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Miniral Bukan Logam dan Batuan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB . 4/5/2017

38 Tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya
Tarif Pajak Tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contoh Bea Materai 1. Tarif Tetap Tarif pemungutan pajak yg persentase tetap Tanpa memperhatikan jumlah yg dijadikan dasar Pengenaan pajak. (PPN dan PPnBM) 2. Tarif Proporsional 3. Tarif Progresif Tarif pemungutan pajak yg persentenya semakin besar bila jumlah yg dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar (PPh) Jenis tarif ini hanya dikenal dalam teori dan pasti tidak digunakan dalam praktek karena tidak adil. Persentasenya menurun seiring dg meningkatnya penghasilan kena pajak, semakin besar penghasilan seseorang justru beban pajaknya semakin rendah. 4. Tarif Degresif (Persentase menurun) . Tarif Pajak Lainnya Tarif proporsional dengan persentase tetap akan tetapi hanya dikenakan atas jumlah yang melebihi batas minimum tertentu. PBB dengan batas minimal NJOPTKP. 4/5/2017

39

40 PENGERTIAN-PENGERTIAN
BADAN adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. PENGUSAHA adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 62 62 66 62

41 PENGERTIAN-PENGERTIAN
PENUSAHA KENA PAJAK pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. MASA PAJAK adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. TAHUN PAJAK adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender. BAGIAN TAHUN PAJAK adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 62 62 66 62

42 Syarat, Tempat, dan Waktu Pendaftaran
Dlm Pasal 2 angka 1 UU KUP dinyatakan bahwa: ”Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yg wil kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat Kedudukan WP dankepadanya diberikan NPWP” Kewajiban formal 1 WP berdasarkan hukum pajak materil (UU PPh)  mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP Berdasarkan UU PPN 1984 WP dalam kategori PKP, kewajibannya adalah melaporkan usahanya ut dikukuhkan sbg PKP. Kewajiban formal ini, timbul setelah terpenuhinya hk pajak materil. WP orang pribadi yg menjalankan usaha atau melakukan pek bebas wajib mendaftarkan diri ut memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. WP orang pribadi yg menjalankan usaha atau melakukan pek bebas wajib mendaftarkan diri ut memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. WP orang pribadi yg menjalankan usaha atau melakukan pek bebas wajib mendaftarkan diri ut memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

43 Kewajiban Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP
Pasal 2 ayat (1) UU KUP Wajib Pajak Wajib Mendaftarkan Diri ABU SAMMAN LUBIS, SH., MM. Untuk Mendapatkan NPWP

44 Tempat Mendaftarkan Diri
Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 Tempat Pendaftaran KPP/KP2KP di mana Wajib Pajak Berkedudukan

45 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN
Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 Wajib Pajak MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN MENUNJUKAN TANDA PENGENAL BENDAHARA (KTP/SIM) KARTU NPWP DAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 1 2 KPP/KP2KP 3 Arsip Tanda Terima Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Kode WP Kode KPP Kode cabang

46 PENDAFTARAN NPWP MELALUI INTERNET
Buka Situs Pilih Menu E-Reg Pilih Menu “Buat Account Baru” & isi kolom sesuai yg diminta Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan kartu NPWP dan SKT Setelah itu masuk ke dalam Menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi” Dan isi sesuai dengan KTP Cetak SKTS dan “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi” lalu tandatangani dan kirimkan ke KPP beserta persyaratan lainnya Terbitlah Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) Dgn NPWP-nya yg juga sementara (berlaku 30 hari)

47 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kewajiban bagi WP sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP atau ekspor BKP atau ekspor JKP yang atas penyerahan/ ekspornya tersebut terutang PPN sbgmana ditentukan oleh UU PPN 1984. Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPN BM serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

48 Dalam UU PPN 1984 pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sbg PKP. Batasan Pengusaha Kecil berdasarkan PMK No.68/PMK.03/2010 adalah pengusaha yg selama 1 th buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp ,00 Direrat

49 Penyampaian Laporan Pasal 3A ayat 1 UU PPN 1984, yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 1) Pengusaha yg menyerahkan BKP, 2) Pengusaha yang menyerahkan JKP, 3) Pengusaha yang melakukan ekspor BKP dan ekspor JKP yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984

50 Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat dilakukan dalam hal:
1) PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain; atau 2) sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil.

51 Penghapusan NPWP WP orang tdk memenuhi syarat
Pasal 2 ayat (6) UU No. 28/2007 WP orang tdk memenuhi syarat Subjektif dan/atau objektif WP Badan tidak memenuhi syarat Subjektif dan/atau objektif Permohonan Tertulis/ Mengisi Formulir KP.PDIP KPP/KP2KP NPWP Dihapuskan

52 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Pertemuan ke 6 Pengertian Pembukuan dan Pencatatan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

53 Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Kita menilai diri dari apa yang kita pikir bisa kita lakukan, padahal orang lain menilai kita dari apa yang sudah kita lakukan. Untuk itu apabila anda berpikir bisa, segeralah lakukan MARIO TEGUH

54 PENGERTIAN-PENGERTIAN
PEMBUKUAN adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi unuk periode Tahun Pajak tersebut) Pasal 1 angka 29 UU No. 28 Tahun 2007 ttg KUP). FUNGSI PEMBUKUAN adalah agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang (Pasal 28 ayat 7 UU No. 28 Tahun 2007 ttg KUP) Kalau tidak bisa bisa digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, maka secara materiil pembukuan tersebut tidak sesuai dengan pasal 28 UU KUP. PENCATATAN: terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, penghasilan yang bukan objek pajak, dan/atau penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final. 62 62 62 66

55 Yang wajib melakukan Pembukuan
WP Orang Pribadi, kegiatan usaha/pek.bebas > Rp 4, 8 miliar WP Badan di Indonesia

56 Yang tidak wajib melakukan Pembukuan wajib melakukan pencatatan
WP Orang Pribadi 1) Yang melakukan kegiatan usaha atau pek. Bebas yg sesuai dg ketentuan peruu perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), < Rp 4.8 miliar 2) Tidak melakukan kegiatan usaha/pek bebas WP Badan di Indonesia

57 Ketentuan mengenai Pembukuan dan Pencatatan:
1. Diselenggarakan dengan iktikad baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya; 2. Diselenggarakan di Indonesia; 3. Menggunakan huruf latin dan angka arab, disusun BI atau bhs asing izin menkeu. 4. Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diijinkan oleh Menkeu 5. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan Menkeu 6. Diselenggarakan denga prinsip taat asas dan dengan accrual atau cas basis. 7. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

58 Penyimpanan Pembukuan/pencatatan Serta dokumen pendukung lainnya
WP Badan, selama 10 tahun di tempat kedudukan WP Orang Pribadi, selama 10 tahun ditempat kegiatan atauTempat tinggal

59 Sanksi tidak memenuhi kewajiban Pembukuan/pencatatan WP Orang/Badan
a. Administrasi Tidak melakukan pembukuan/penca- tatan, pajak terutang ditetapkan Scr jabatan:50% yg tdk/kurg dibyr; 100% dr PPh krg/t’dipot,Krg/t’dipungut, kr/t’disetor; 100% dr PPN BKP/JKP yg t’/krg dibayar. b. WP dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seoalh-olah benar; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya. Dipidana dengan penjara serendah 6 bln dan selama-lamanya 6 tahun dan denda paling sedikit 2x jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar, dan paling banyak 4x jmlh pajak terutang yg tdk/kurang bayar.

60 PENGERTIAN-PENGERTIAN
PAJAK YANG TERUTANG adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 10 UU KUP). SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) adalah Surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 11 UU KUP). SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPT MASA) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (Pasal 1 angka 12 UU KUP). SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT TAHUNAN) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Pasal 1 angka 13 UU KUP). SURAT SETORAN PAJAK (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan (Pasal 1 angka 14). 62 62 66 62

61 B. Bagi Pengusaha Kena Pajak
SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT A. Bagi WP PPh 1.Sbg sarana ut melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan- jumlah pajak yang seharusnya terutang. 2. Ut melaporkan pemby/pelunasan pjk yg telah dilaksanakan sendiri. 3. Sbg pelaporan harta dan kewajiban yg telah dipotong/dipungut B. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 1. Sbg sarana ut melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhit PPN dan PPn BM. 2. Ut melaporkan pengkreditan PM terhadap PK. 3. Ut melaporkan pembayaran/pelunasan Pjk yang tlah dilaksnakan PKP/pihak lain C. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

62 Contoh Formulir PPh Ps.22 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP

63 JENIS SPT 1. SPT Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. 2. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak/bagian Tahun Pajak.

64 PROSEDUR DAN PENYAMPAIAN/PELAPORAN SPT
1. WP mengambil sendiri formulir SPT pada KPP dengan menunjukkan NPWP. 2. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan serta di tanda tangani oleh WP. 3. SPT dilaporkan ke KPP dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima tertanaggal. Dokumen yang harus dilampirkan: WP yang melakukan pembukuan: lap keuangan WP yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dl tahun pajak/bagian tahun pajak ybs. Untuk SPT Masa PPN, sekurang-kurangnya jumla DPP, jumlah PK, jumlah PM, dan jumlah kek atau kelebihan bayar. Bukti setoran pajak atas jumlah pajak yang kurang bayar dalam SPT ybs.

65 Catatan: 1. WP Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP, dikecualikan dari kewajiban SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh 2. WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, misalnya hanya sebagai karyawan, dikecualikan dari kewajiban SPT Masa PPh Pasal 25.

66 TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN SPT MASA/TAHUNAN
1. KE KPP/KP2KP Langsung, 2. Dikrim dengan Pos tercatat, 3. Secara elektronik: e-filing BATAS WAKTU PELAPORAN SESUAI KETENTUAN JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA SEBELUMNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

67 SANKSI PERPAJAKAN SANKSI ADMINISTRASI SANKSI PIDANA KURUNGAN DAN DENDA
B U N G A K E N A I KURUNGAN DAN DENDA PENJARA DAN DENDA ALPA SENGAJA

68 Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
1. SPT tidak ditandatangani. 2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana mestinya. 3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis; atau 4. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKP.

69 SANKSI ADMINISTRASI Rp 100.000 Rp500.000 Rp 100.000 DENDA BUNGA
Ps. 7 UU KUP BUNGA Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP KENAIKAN Ps. 13(3), 15(2) UU KUP 2%/BULAN maks 24 BULAN 50% SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH DITEGUR TERTULIS Rp SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN PEMBETULAN SENDIRI SPT HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB) DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN 100% PPh TIDAK / KURANG DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR Rp SPT MASA PPN DAN PPnBM TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN 100% KARENA DITERBITKAN SKPKBT 200% DITERBITKAN SKPKB KARNA ALPA PERTAMA KALI Rp SPT TAHUNAN PPh Ps. 21 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN (Untuk Tahun Pajak 2007 DARI PAJAK YANG TIDAK/ KURANG DIBAYAR

70 Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan:
1. WP orang pribadi yang telah meninggal dunia; 2. WP orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 3. WP orang yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia; 4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 5. WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 7. WP yang kena bencana, yang ketentuannya diatur dengan PMK; atau 8. WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK /PMK.03/2007.

71 SANKSI PIDANA SENGAJA ALPA
Ps. 39 UU KUP ALPA Ps. 38 UU KUP TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT : ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG

72 DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU
SANKSI PERPAJAKAN BAGI PETUGAS PAJAK (Pasal 36 A UU KUP) PETUGAS PAJAK DALAM MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN UU PERPAJAKAN YG BERLAKU BERAKIBAT MERUGIKAN NEGARA DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU

73 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Pertemuan 7 1. Pembayaran Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

74 Timbulnya atas pajak terutang: Ditetapkan oleh WP sendiri melalui SPT,
Pembayaran Pajak: Kewajiban bagi setiap WP atas pajak terutang yang telah ditetapkan. Timbulnya atas pajak terutang: Ditetapkan oleh WP sendiri melalui SPT, Fiskus melalui penerbitan SKP. Sarana yang dipakai untuk pembayaran pajak adalah SSP. SSP (Surat Setoran Pajak) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir.

75 Sanksi keterlambatan pembayaran.
Waktu Pembayaran Pajak: Pembayaran /penyetoran pajak terutang masa pajak masing-masing jenis pajak ditentukan oleh menkeu paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Apabila penyetoran jatuh pada hari libur dapat dilakukan penyetoran pada hari berikutnya. Sanksi keterlambatan pembayaran. Adalah berupa bunga 2% perbulan yg dihitung dari tgl jatuh tempo pembayaran s.d. tgl pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

76 PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN
Hak Wajib pajak berkaitan dengan pembayaran pajak: WP mempunyai hak ut mengangsur atau menunda pembayaran pajak khususnya WP yang mengalami kesulitan likuiditas., yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak. WP tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut , diancam dengan pidana penjara. PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG/KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG/KURANFG DIBAYAR.

77 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Pertemuan 7 2. Pemeriksaan Pajak dan Ketetapan pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

78 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan prt perundang- undangan perpajakan. Tujuan Pemeriksaan: Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP. untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan perpajakan.

79 JENIS PEMERIKSAAN dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak
Pemeriksaan Kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak

80 RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Jenis Pajak : satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Masa/Tahun Pajak : satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

81 Kewajiban Pemeriksa Kewajiban Pemeriksa Kewajiban Pemeriksa
menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: alasan dan tujuan Pemeriksaan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan; 5. menyampaikan Formulir Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 6. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 7. menyampaikan SPHP 8. memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; 9. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk tahun-tahun selanjutnya agar sesuai dengan ketentuan 10. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari WP max 7 hari sejak tanggal LHP 11. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan Kewajiban Pemeriksa NEW Kewajiban Pemeriksa NEW

82 Hak Wajib Pajak Hak WP Hak WP
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;  menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. Hak WP NEW Hak WP

83 Kewajiban Wajib Pajak Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor
Memperlihatkan/meminjamkan catatan/pembukuan. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP Memberikan keterangan lain yang diperlukan Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan Memperlihatkan/meminjamkan catatan/pembukuan. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik Memberikan keterangan lain yang diperlukan Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor

84 Wewenang Pemeriksa Pemeriksaan lapangan Pemeriksaan Kantor
Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 Memanggil WP untuk datang ke kantor DJP Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 Pemeriksaan lapangan Pemeriksaan Kantor

85 Penyidikan: Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik
tertentu di lingkungan DJP untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak Pidana : Kealpaan: WP tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tdk lengkap, atau melampirkan ket. yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kesengajaan: 1) Tidak mendaftar diri/menyalahgunakan NPWP/NPPKP; 2) Tidak menyampaikan SPT; 3) Menyampaikan SPT dan/atau ket. yang isinya tdk benar atau tidak lengkap; 4) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; 5) Memperlihatkan pembukuan, pencat, atau dok lain yang palsu; 6) Tidak menyelenggarakan pembukuan,/pencat, tdk memperlihatkan/ tdk meminjamkan buku, cat, atau dok lainnya; 7) Tidak menyetorkan pajak yg telah dipotong atau dipungut shg dpt menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

86 Hak dalam pemeriksaan pajak: adalah melakukan pemeriksaan dalam
hal WP mengajukan permohonan restitusi pajak. Kewajiban : adalah menerbitkan SKP, apabila jangka waktu 12 bulan tersebut terlewati , dan SKP belum diterbitkan maka atas permohonan Restitusi pajak tersebut dianggap dikabulkan dan paling lambat bulan berikutnya SKP LB sudah harus diterbitkan.

87 Alur Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan
Penugasan/ Persetujuan/Instruksi Pemeriksan Perencanaan Pemeriksaan dan Audit Program Penerbitan SP2 dan Pemberitahuan ke WP Peminjaman Dokumen Pelaksanaan Pengujian (Metode & Teknik Pemeriksaan) Nota Hitung Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPN, SKPLB) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pembahasan dengan Tim QA Pembahasan Akhir dengan WP (Closing conference) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir

88 PENETAPAN DAN KETETAPAN
Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

89 Surat Ketetapan Pajak (SKP) SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN

90 Produk pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan WP
SKP; STP; Dapat juga ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan dalam hal hasil pemeriksaan memberikan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Secara detil , produk dimaksud adalah: SKPKB; SKPLB; SKP Nihil; SKP KBT; STP; Pemeriksaan dapat ditingkat menjadi pemeriksaan bukti permulaan apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

91 1. Penerbitan SKPKB dilakukan dalam hal:
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ket. lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tdk juga dilaporkan dl waktu yg ditetapkan dl surat teguran. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPn BM ternyata tidakharus dikompensasikan selisih lebih pajak, atau tdk seharusnya dikenakan tarif 0%. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan/pencat tdk terpenuhi, shg tdk dpt diketahui besarnya pjk terutang.

92 Sanksi Kekurangan pjk yang tertuang dl SKPKB + sanksi adm 2% perbulan paling lama 24 bulan. SKPKB berdasarkan poin 2,3, dan 4, sanksi adm berupa: 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dl satu tahun pajak; 100% dari PPh yg tidak atau kurang dipotong, tdk atau kurang dipungut , tdk atau kurang disetor , dan dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetor. 100% dari PPN dan PPn BM yang tdk atau kurang dibayar.

93 Fungsi SKPKB: Fungsi SKPKB: Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT/WP; Sarana untuk mengenakan sanksi; Alat untuk menagih pajak. Jangka waktu penerbitan SKPKB 1. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak. atau 2. Jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

94 S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal :
Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 %

95 1. Koreksi atas jumlah pajak terutang yg telah ditetapkan;
2. Penerbitan SKPKBT dilakukan dalam hal: Berdasarkan data baru atau data yg semula belum lengkap, menyebabkan penambahan pajak yg terutang dalam SKP sebelumnya Ditemukan lagi data yg semula belum lengkap terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Sanksi: Jumlah kekurangan pajak yang dalam SKPKBT + sanksi adm berupa kenaikan 100% dr jumlah kurang bayar tsb. Fungsi SKPKBT 1. Koreksi atas jumlah pajak terutang yg telah ditetapkan; 2. Sarana pengenaan sanksi; 3. Alat untuk menagih pajak.

96 Jangka Waktu Penerbitan
1. Dlm jangka waktu 5 th sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak. atau 2. Jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

97 Tata cara penerbitan SKPLB 1. Mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak;
3. Penerbitan SKPLB dilakukan dalam hal: Atas hasil pemeriksaan: Jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pjk yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pjk seharusnya tidak terutang. Fungsi SKPLB: Sebagai sarana ut mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atau sebagai dasar untuk melakukan kompensasi. Tata cara penerbitan SKPLB 1. Mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak; 2. Kepala KPP menerbitkan SKPLB jangka waktu paling lama 12 bl, apb tidak diterbitkan dianggap diterima; 3. Dlm jangka 1 bl, paling lama KPP menerbitkan SPMKP; 4. Apb punya utang dapat dikompensasi. 5. Apb lebih dari 1 bl baru diterbitkan SPMKP, WP diberikan imbalan bunga 2% sebulan.

98 Fungsi SKPKB: 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Atas hasil pemeriksaan: Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Penerbitan SKPN dilakukan apabila: 1. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar = jumlah pajak yang terutang; 2. Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

99 Penerbitan STP dalam hal:
Fungsi SKPKB: 5. Surat Tagihan Pajak (STP) Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Penerbitan STP dalam hal: 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tdk atau kurang dibayar; 2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sbg akibat salah tulis dan atau salah hitung; 3. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; 4. Pengusaha yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPN terakhir UU No. 42 th 2009 tetapi tdk melaporkan kegiataan usahanya untuk dikukuhkan sbg PKP; 5. Pengusaha yg tdk dikukuhkan sbg PKP tetapi telah membuat faktur pajak/pengusaha yg telah dikukuhkan sbg PKP tetapi tdk membuat atau tdk mengisi lengkap faktur pajak.

100 Fungsi SKPKB: Fungsi STP: 1. sbg koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam SPT WP; 2. Sarana pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 3. Alat untuk menagih pajak. Sanksi Administrasi STP: 1. Jumlah kek. pajak yg terutang pada angka 1 dan 2 + sanksi adm berupa bunga 2% sebulan (maks 24 bl) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bag. Pajak atau Tahun Pajak s.d. dng diterbitkann STP; 2. Terhadap PKP angka 4 dan 5 dikenakan sanksi adm berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak; 3. Dalam hal STP sudah dikenakan sanksi adm berupa denda dan atau bunga (angka 3) tdk lagi dikenakan sanksi karena dalam KUP tdk diatur bunga atas bunga dan denda. Kekuatan Hukum STP STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

101 5 TAHUN KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT MENJADI PASTI
PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI

102 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Bagian 9 Penagihan Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

103 STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Penagihan Pajak Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar Penagihan: STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yg masih harus dibayar bertambah. Jadwal Waktu Penagihan: 1. Surat Teguran: Apb 7 hr stlah jatuh tempo, blm dilunasi. 2. Surat Paksa: 21 hr sejak dikeluarkanny Surat Teguran dan pajak belum dilunasi. 3. Penyampaian Surat Perintah Melakukan Penyitaan dl jangka waktu 2x24 jam sejak surat paksa dan pajak belum dibayar. 4. Pengumuman lelang dilakukan 14 hr dari waktu penyitaan dan pelaksanaan lelang paling singkat 14 hr saat pengumuman lelang.

104 Penagihan Seketika dan sekaligus dilakukan apabila:
1. PP akan meninggalkan Indonesia ut selama-lamanya atau berniat untuk itu; 2. PP memindahtangankan barang yg dimiliki atau yg dikuasai dl rangka menghentikan atau mengucilkan keg. perusahaan pek yg dilakukan di Indonesia; 3.Terdapat tanda-tanda bahwa PP akan membubarkan BU menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahtangankan persh yg dimiliki atau yg dikuasainya atau melakukan prb bentuk lainnya; 3. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 4. Terjadi penyitaan atas barang PP oleh Pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

105 Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak:
1. Pokok pajak, 2. sanksi adm, berupa: bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan. Dikecualikan dari mendahului: 1. Biaya perkara yg hanya disebabkan oleh suatu penghukuman ut melelang suatu brg bergerak dan/atau barang tidak bergerak; 2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau 3. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila: 1. Diterbitkan surat paksa 2. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung; 3. Diterbitkan SKPKB, SKPKBT; 4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

106 Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP dengan pejabat yang berwenang akibat dikeluarkannya keputusan Pengurangan atau penghapusan administrasi Dapat dilakukan yang bukan karena kesalah WP, yaitu yang terdapat dalam: STP, SKPKB SKPKBT Syarat adalah SJPKB atau SKPKBT: Tidak diajukan keberatan, Diajukan keberatan tapi telah dicabut oleh WP Diajukan keberatan tapi tidak dipertimbangkan sbgmana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) KUP. Diajukan ke KPP dimana WP terdaftar dengan syarat: Satu permohonan 1 STP, SKPKB, SKPKBT Diajukan dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan WP telah melunasi pajak yang terutang. Ditandatangani oleh WP DJP memberikan keputusan paling lambat 6 bulan sejak permohonan lengkap. Sengketa pajak

107 keberatan Apabila WP tidak sependapat atas SKP dapat mengajukan keberatan: 1. Keberatan dapat diajukan kepada Dirjen Pajak atas suatu: 2. Keberatan diajukan secara tertulis 3. Keberatan harus diajukan dl jangka waktu 3 bl 4. Keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dipertimbangkan. 5. DJP dalam 12 bl harus hada keputusan: a. Mengabulkan seluruhnya, b. Mengabulkan sebagian c. menolak, d. Menambah besar jumlah pajak yang terutang

108 Banding Upaya hukum yang dapat dilakukan WP terhadap suatu keputusan yg dapat diajukan banding berdasarkan prt peruu yang berlaku. 1. WP dapat menhajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak. 2. Banding diajukan dl jangka waktu 3 bl dg cara: a. Tertulis dalam bhs Indonesia b. Alasan yg jelas dan bukti yg diperlukan, c. Melampirkan salinan SK keberatan. 3. Putusan badan peradilan pajak putusan akhir dan bersifat final. 4. Banding diterima, kelebihan dikembalikan + bunga 2% maks 24 bulan

109 Gugatan Upaya hukum yang dapat dilakukan WP terhadap pelaksnaan penagihan pajak atau thdp keputusan yg dapat diajukan gugatan sesuai ketentuan yang berlaku. Gugatan WP terhadap: 1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang. 2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. 3. Keputusan lain yang berkaitan dg pelaks keputusan, selain angka 1,2. 4. Penerbitan SKP tidak sesuai prosedur yang ditentukan. Pengajuannya adalah ke Badan Peradilan Pajak.

110 Gugatan penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan
Gugatan WP atas pelaksanaan surat paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang: 1. Diajukan kepada kepada Pengadilan Pajak 14 hr sejak SP, SPMP, Pengm. Lelang dilaksanakan. 2. Dalam hal gugatan dikabulkan, pemulihan nama baik, dan ganti rugi maks Rp 5 juta Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Penyanderaan 1. Penanggung pajak yg disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan ke PN 2. Apabila gugatan dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, pemulihan nama baik, dan ganti rugi Rp 100 ribu perhati atas masa penyanderaan. 3. WP/PP tidak dpt mengajukan gugatan atas pelaksa penyanderaan setelah masa penyanderaan telah berakhir.

111

112

113 Pengertian PPh Pasal 1 UU PPh “pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Mengandung arti: 1. Namanya Pajak Penghasilan (PPh) 2. Termasuk pajak subjektif 3. Termasuk kelompok pajak langsung.

114 WAJIB PAJAK Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (UU KUP Pasal 1, butir 1) Wajib Pajak : Orang pribadi atau Badan Pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu Wajib Pajak dapat dibedakan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

115 SUBJEK/WAJIB PAJAK PENGHASILAN
Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari : Orang adalah WP Dalam Negeri, bila : Bertempat tinggal di Indonesia Berdiam di Indonesia lebih dari 183 harin dalam 12 bulan Berniat untuk tinggal di Indonesia Warisan yang belum terbagi, yaitu warisan sebagai satu kesatuan digolongkan sebagai subyek pajak dalam negeri. Pemotong dan/atau pemungut pajak Badan sebagai WP dalam Negeri, bila didirikan di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia, termasuk pemotong dan pemungut pajak Wajib Pajak Luar Negeri

116 WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
Orang digolongkan sebagai subyek pajak luar negeri, apabila : Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, namun menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. [ UU PPh Pasal 2 ayat (4) ] Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) adalah bentuk usaha atau kegiatan di Indonesia yang dipergunakan oleh : Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan; Badan yang tidak didirikan dan tid ak berkedudukan di Indonesia

117 Bentuk Usaha Tetap ( BUT )
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : Tempat kedudukan manajemen; Cabang perusahaan; Kantor perwakilan; Gedung kantor; Pabrik; Bengkel; Pertambangan, penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan eksplorasi pertambangan; Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan; dll.

118 JENIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh 21, 23 dan 26)
PEMOTONGAN PPh TERHADAP IMBALAN PEKERJAAN Pemotongan PPh terhadap orang pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri Pemotongan PPh atas penghasilan rutin dari pegawai tetap ( umum ) Pemotongan PPh atas penghasilan rutin dari pegawai tetap ( variasi = kenaikan gaji dan pindah tempat kerja ) Pemotongan PPh atas pembayaran imbalan kerja tidak rutin Pembayaran kepada pegawai negeri Pembayaran imbalan kerja kepada bukan pegawai negeri Pemotongan PPh terhadap orang pribadi Wajib Pajak Luar Negeri PEMOTONGAN PPh TERHADAP PEMAKAIAN HARTA ATAU MODAL Pemotongan terhadap penerima WP DN dan BUT (PPh 23) Pemotongan terhadap penerima WP LN selain BUT (PPh 26)

119 Pemungut Pajak Penghasilan
Menteri Keuangan dapat menetapkan atau menunjuk pemungut pajak : Bendahara pemerintah, termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang/jasa; Badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pasal 22, Ayat (1) UU PPh

120

121 Objek Pajak Penghasilan
Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter,notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dsb.; Penghasilan dari usaha dan kegiatan; Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak atau harta tak gerak seperti bunga, deviden, rolayti, sewa, keuntungan penjualan harta dsb.; Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dsb. Private Sector

122 Latar belakang Pemotongan dan Pemungutan pajak
1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia 2. Pajak akan cepat masuk ke kas negara dengan sistem pemotongan/pemungut melalui pihak III.

123 Pemotong dan pemungut PPh
Pemotongan (memotong) 1. Kewajiban dilakukan oleh pembayar penghasilan atau penerima jasa ut memotong sejumlah uang. 2.Mengurangi penghasilan orang, PPh psl Tidak perlu ditunjuk atau dikukuhkan terlebih dahulu cukup terdaftar sbg WP (untuk badan), ut WP orang tertentu melalui penunjukan agar bisa sbg pemotong pph 23. Pemungut: 1. Kewajiban perpajakan ada pada yg menerima penghasilan 2. Mengurangi penghasilan badan, PPN, PPh psl WP harus melalui penunjukan (ut PPh 22 dan pengukuhan (ut PPN).

124 Pengertian PPh Pasal 21/26 1. PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yg diterima/subjek pajak dalam suatu tahun pajak. 2. PPh 21 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium dalam bentuk apapun orang pribadi subjek pajak dl negeri. 3. PPh 26 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium dalam bentuk apapun orang pribadi subjek pajak luar negeri. 4. Pegawai adalah orang pribadi yg bekerja pada pemberi kerja, baik sbg peg. tetap maupun tidak, baik tertulis maupun tdk, ut melaksanakan pekerjan dg mendapat imbalan yg dibayarkan berdasarkan periode ttt, termasuk orang pribadi yang bekerja pada jab negeri.

125 Pemotongan PPh pasal 21 dan/atau 26
Kewajiban ut memotong pajak PPh 21 dan 26 meliputi: 1. Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi dan badan. 2. Bendahara atau pemegang kas 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jamsostek, dan badan-badan lain. 4. Orang pribadi yg melakukan keg usaha atau pek bebas serta badan yg membayar. a. Honor/imbalan lain ut subjek pajak dalam neg. b. honor/imbalan lain ut subjek pajak luar neg. c. honor/imbalan lain kepada peserta pend, lat, dan magang. 5. Penyelenggaraan keg termasuk badan pemerintah, org nas dsb yg menyelenggarakan keg yg membayar honor, hadiah penghargaan dalam bentuk apaun.

126

127

128

129

130 Tidak termasuk pemotong PPh pasal/26
1. Kantor perwakilan negara asing 2. organisasi-organisasi internasional, sbgmana dimaksud dl psl 3 ayat (1) huruf c UU PPh yang telah ditetapkan oleh menkeu. 3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yg semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan RT atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

131 Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh 21/26
a.Pejabat perwk diplomat dan konsul atau pejabat lain dari negara asing b.Pejabat perwk org internasional yg ditetapkan oleh menkeu

132 Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21/26
1. Pegawai 2. Penerima uang pesangon, 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehub dengan pek, jasa atau kegiatan. 4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehub keikutsertaan dl kegiatan.

133

134 Penghasilan tidak teratur lainnya
Penghasilan tidak teratur lainnya meliputi honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, yang terdiri dari : Tenaga ahli; Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; Olahragawan; Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator Pengarang, peneliti, penerjemah; Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; Agen iklan; Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lain dalam segala bidang kegiatan; Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan Peserta perlombaan; Petugas penjaja barang dagangan, dsb.

135 Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh pasal 21
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi 2. Penerimaan dl bentuk natura dan/atau kenikmatan dl bentuk apapun 3. Iuran pensiun yg dibayarkan dana pensiun. 4. Zakat yg diterima oleh orang pribadi yang berhak. 5. Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam pasal psl 4 ayat (3) huruf 1 UU PPh.

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145 Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP

146 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

147 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

148 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

149 Atas Penyerahan Barang
PPh Pasal 22 Atas Penyerahan Barang

150 SAAT PEMUNGUTAN PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

151 Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22
1. Pembayaran atas barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp tidak termasuk PPN dan/atau PPn BM 2. Pembayaran ut pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos. 3. pembayaran/pencairan dana JPS oleh KPPN 4. Pembayaran dalam rangka proyek yang dibiayai dari hibah/PLN.

152

153 KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
BUKTI PEMUNGUTAN SSP KP.PDIP WAJIB PAJAK REKANAN LEMBAR KE-1 KPP MELALUI KPPN LEMBAR KE-2 KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN LEMBAR KE-3 KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) LEMBAR KE-4 PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-5

154

155 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Contoh Formulir PPh Ps.22 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

156 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

157 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

158 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SPT MASA PPh PS.23 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

159 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH BUKTI POTONG PPh PS.23 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

160 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH DAFTAR BUKTI POTONG PPh PS.23 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

161 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

162 TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YG MERUPAKAN OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK : FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK; PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

163 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SPT MASA PPh PS.4 (2) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

164 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SPT MASA PPh PS.4 (2) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

165 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH DAFTAR BUKTI POTONG PPh PS.4 (2) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

166 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

167 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS SEBELUM AKTA PENGALIHAN DITANDATANGANI OLEH PPAT PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)

168 JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
NILAI TERTINGGI ANTARA NILAI BERDASARKAN NJOP TANAH DAN/ATAU BANGUNAN AKTA PENGALIHAN HAK CATATAN JUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

169 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SPT MASA PPh PS.4 (2) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

170 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

171 PENGERTIAN-PENGERTIAN
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 62 62 66 62

172 PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 62 62 66 62

173 YANG BERGERAK DI BIDANG
SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI SUBJEK PAJAK WP Orang Pribadi WP Badan BUT YANG BERGERAK DI BIDANG - JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 54 56 62 60 56 56

174 KETENTUAN KHUSUS UNTUK BUT
PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI FINAL BUT LABA OBJEK PPh PASAL 26 ATAU TAX TREATY LN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

175 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SPT MASA PPh PS.4 (2) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

176 CONTOH BUKTI POTONG JASA KONSTRUKSI

177 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH DAFTAR BUKTI POTONG Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

178 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

179 WILAYAH RI YG DI DALAMNYA PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
PPN PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH DI DALAM DAERAH PABEAN WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

180 SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

181 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
BARANG KENA PAJAK (BKP) BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD SIFAT/HUKUMNYA YANG DIKENAKAN PPN BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

182 JASA KENA PAJAK (JKP) DIKENAKAN PPN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN DIKENAKAN PPN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

183 PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU - MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN; TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas KECUALI

184 PENGUSAHA KECIL Catatan :
KMK No. 571/KMK.03/2003 TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004 PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 600 JUTA SETAHUN Catatan : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp ,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

185 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
DASAR PENGENAAN PAJAK HARGA JUAL HARGA PENGGANTI SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

186 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003 BENDAHARAWAN KPKN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

187 OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH OLEH PABRIKAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

188 KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU : MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

189 KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI : JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN; JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI; JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI; JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN, DAN SANOTARIUM PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI : JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO; JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN; JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN; JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI KEAGAMAAN, MELIPUTI : JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH; JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

190 KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG PENDIDIKAN, MELIPUTI : JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA TENAGA KERJA PERHOTELAN, MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

191 KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

192 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA, KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

193 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

194 BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu : Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan 1 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

195 BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
2 Atas penyerahan di dalam negeri : Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

196 TARIF PPN DAN PPn BM TARIF PPN EKSPOR PPn BM 10, 20 30, 40 50, 75 10 %
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH 5% SERENDAH- RENDAHNYA 10% 15% SETINGGI- TINGINYA 75% Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

197 SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN KEPADA PKP REKANAN DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM CONTOH TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% PPN YG DIPUNGUT 10/110 YG DIPUNGUT PPN 10/130 PPn BM 20/130 DASAR PEMUNGUTAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

198 TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN
SSP FAKTUR PAJAK 1 DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN 2 3 KPP ARSIP PKP REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN BENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARAWAN DISETOR TGL DAN DITANDATANGANI BENDAHARAWAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

199 TATA CARA PENYETORAN PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN SSP
DISETOR 1 PKP REKANAN SSP KPP MELALUI BANK/POS 2 LAMPIRAN SPT MASA PPN 3 4 BANK PERSEPSI/POS & GIRO 5 ARSIP BENDAHARAWAN BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

200 TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN
KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM 1 2 ATASAN BENDAHARAWAN)* 3 ARSIP BENDAHARAWAN*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN DALAM HAL TANGGAL 14 JATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

201 PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARAWAN
DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp ,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

202 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp ,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM CONTOH A HARGA JUAL Rp ,00 PPN= 10 % X Rp Rp ,00 PPn BM=20 % X Rp Rp ,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp ,00 Rp ,- > Rp ,- DIPUNGUT PPN/PPn BM B HARGA JUAL Rp ,00 PPN= 10 % X Rp Rp ,00 PPn BM= 10 % X Rp Rp ,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp ,00 Rp ,- £ Rp ,- TIDAK DIPUNGUT PPN/PPn BM DIPUNGUT PPN/PPn BM : - PENYERAHAN OLEH BKN PKP - DENGAN PO/SPK PPN/PPn BM TERUTANG DISETOR SENDIRI OLEH PKP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

203 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

204 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

205 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

206 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
CONTOH SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR 1 & 3 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

207 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
SANKSI PERPAJAKAN SANKSI ADMINISTRASI SANKSI PIDANA D E N A B U N G A K E N A I KURUNGAN DAN DENDA PENJARA DAN DENDA ALPA SENGAJA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

208 SANKSI ADMINISTRASI Rp 100.000 Rp500.000 Rp 100.000 DENDA BUNGA
Ps. 7 UU KUP BUNGA Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP KENAIKAN Ps. 13(3), 15(2) UU KUP 2%/BULAN maks 24 BULAN 50% SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH DITEGUR TERTULIS Rp SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN PEMBETULAN SENDIRI SPT HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB) DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN 100% PPh TIDAK / KURANG DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR Rp SPT MASA PPN DAN PPnBM TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN 100% KARENA DITERBITKAN SKPKBT 200% DITERBITKAN SKPKB KARNA ALPA PERTAMA KALI Rp SPT TAHUNAN PPh Ps. 21 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN (Untuk Tahun Pajak 2007 DARI PAJAK YANG TIDAK/ KURANG DIBAYAR

209 SANKSI PIDANA SENGAJA ALPA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Ps. 39 UU KUP ALPA Ps. 38 UU KUP TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT : ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

210 DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU
SANKSI PERPAJAKAN BAGI PETUGAS PAJAK (Pasal 36 A UU UP) PETUGAS PAJAK DALAM MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN UU PERPAJAKAN YG BERLAKU BERAKIBAT MERUGIKAN NEGARA DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

211 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Hubungi kami di: Kring Pajak SMS ( PAJAK ) : Website Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas


Download ppt "PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu Samman Lubis, SH.,MM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google