Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

REFLEKSI PROGRAM 2009 DAN KEBIJAKAN TH 2010 DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN TAHUN 2010.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "REFLEKSI PROGRAM 2009 DAN KEBIJAKAN TH 2010 DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN TAHUN 2010."— Transcript presentasi:

1 REFLEKSI PROGRAM 2009 DAN KEBIJAKAN TH 2010 DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN TAHUN 2010

2 PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2010-2014 2010-2014 2

3  Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, relevan, dan efesien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.  Pembangunan pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga pendidik dg kemampuan:  Menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan  Menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja  Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, relevan, dan efesien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.  Pembangunan pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga pendidik dg kemampuan:  Menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan  Menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja 3

4 ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN (RPJMN 2010-2014) MENINGKATKAN KESELARASAN PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN (RPJMN 2010-2014) MENINGKATKAN KESELARASAN PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA 4

5 5 1.Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan 2.Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal dan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja. 1.Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan 2.Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal dan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja.

6 6 3.Pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik. 4.Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, infrastruktur pendidikan, serta instrumen jejaring 3.Pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik. 4.Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, infrastruktur pendidikan, serta instrumen jejaring

7 7 5.Penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. 6.Memperkuat pelaksanaan proses belajar mengajar 5.Penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. 6.Memperkuat pelaksanaan proses belajar mengajar

8 Job Order (kualifikasi, Kompetensi, Jumlah, Kemana Kapan dibutuhkan /SIP)--- UU no 39/2004 Job Order (kualifikasi, Kompetensi, Jumlah, Kemana Kapan dibutuhkan /SIP)--- UU no 39/2004 Kursus dan Pelatihan kerja (UU No 20/2003) Kursus dan Pelatihan kerja (UU No 20/2003) Uji Kompetensi (UU 39/2004 : Penempatan dan perlindungan TK) (UU 39/2004 : Penempatan dan perlindungan TK) REAL DEMAND REAL SUPPLY

9  Profil Angkatan Kerja Data Sakernas 2009:  42,1 juta penduduk usia kerja muda (15-24 tahun)  21,1 juta diantaranya masuk angkatan kerja  4,1 juta (22,2%) diantaranya menganggur.  Sampai tahun 2025 diperkirakan kualitas angkatan kerja dimasa mendatang masih akan didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah  Profil Angkatan Kerja Data Sakernas 2009:  42,1 juta penduduk usia kerja muda (15-24 tahun)  21,1 juta diantaranya masuk angkatan kerja  4,1 juta (22,2%) diantaranya menganggur.  Sampai tahun 2025 diperkirakan kualitas angkatan kerja dimasa mendatang masih akan didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah 9

10 Pencari Kerja Usia 15-24 Tahun, Februari 2005 dan Februari 2009 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)  mereka yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

11  Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Elastisitas Kesempatan Kerja

12 Sumber: Sakernas BPS STATUS PEKERJAAN UTAMA

13 Sumber: Sakernas BPS RATA-RATA UPAH/GAJI BERSIH (Rp)

14 Sumber: Depdiknas APK PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI 2. ASPEK SUPPLY

15 KONDISI DAYA SERAP DANA DEKONSENTRASI KURSUS DAN PELATIHAN KONDISI DAYA SERAP DANA DEKONSENTRASI KURSUS DAN PELATIHAN

16

17

18 NO PROVINSI PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG RENCANA REALISASI Orang Anggaran Fisik (Orang) % Anggaran % 12 KALIMANTAN BARAT 1,980 3,859,500 1,976 99.80 3,832,400 99.30 13 KALIMANTAN SELATAN 1,950 3,819,000 1,950 100.00 3,794,776 99.37 14 JAWA BARAT 6,940 13,644,350 6,940 100.00 13,535,895 99.21 15 SUMATERA UTARA 2,400 4,663,600 2,400 100.00 4,593,600 98.50 16 JAWA TENGAH 7,140 14,114,700 7,122 99.75 13,873,890 98.29 17 LAMPUNG 2,230 4,358,650 2,220 99.55 4,235,000 97.16 18 GORONTALO 1,700 3,297,500 1,680 98.82 3,187,500 96.66 19 SULAWESI BARAT 1,250 2,450,000 1,250 100.00 2,350,000 95.92 20 BENGKULU 1,450 2,821,960 1,450 100.00 2,682,540 95.06 21 SULAWESI TENGGARA 1,800 3,505,000 1,800 100.00 3,320,000 94.72 22 PAPUA 1,250 2,514,650 1,250 100.00 2,350,000 93.45

19 NO PROVINSI PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG RENCANA REALISASI Orang Anggaran Fisik (Orang) % Anggaran % 23 MALUKU UTARA 1,700 3,277,100 1,700 100.00 3,006,000 91.73 24 KEPULAUAN RIAU 1,250 2,450,000 1,170 93.60 2,190,250 89.40 25 J A M B I 1,600 3,122,500 1,400 87.50 2,722,500 87.19 26 BANGKA BELITUNG 1,300 2,546,400 1,116 85.85 2,182,000 85.69 27 SUMATERA BARAT 2,000 3,879,900 1,700 85.00 3,230,580 83.26 28 SULAWESI UTARA 2,000 3,899,650 1,600 80.00 2,987,500 76.61 29 BANTEN 3,350 6,635,800 2,310 68.96 4,520,530 68.12 30 R I A U 1,650 3,228,700 1,170 70.91 2,190,250 67.84 31 KALIMANTAN TIMUR 1,750 3,430,100 1,065 60.86 1,961,250 57.18 32 SULAWESI SELATAN 3,740 7,287,600 3,485 93.18 3,794,776 52.07 33 PAPUA BARAT 1,250 2,455,450 - - - - TOTAL DAYA SERAP DEKON 79,620 156,260,000 74,684 93.80 141,434,167 90.51

20 NO P2PNFI/BPPNFI RENCANA REALISASI Orang Anggaran Fisik (Orang) %Anggaran % 1 BPNFI Reg. IV, Surabaya 5,620 13,495,000 5,620 100.00 13,495,000 100.00 2 BPNFI Reg. I, Medan 2,800 5,600,000 2,800 100.00 5,595,095 99.91 3 BPNFI Reg. II, Bandung 6,610 15,402,500 6,610 100.00 15,215,455 98.79 4 BPNFI Reg. IIII, Semarang 5,210 12,407,500 5,210 100.00 11,500,000 92.69 5 BPNFI Reg. V, Makassar 2,560 5,080,000 2,550 99.61 5,050,169 99.41 6 BPNFI Reg. VI, Banjarmasin 1,050 2,112,500 1,050 100.00 2,035,150 96.34 7 BPNFI Reg. VII, Mataram 570 1,192,500 570 100.00 1,092,500 91.61 8 BPNFI Reg. VIII, Jayapura 660 1,375,000 592 89.70 1,172,000 85.24 Jumlah P2PNFI/BP-PNFI 25,080 56,665,000 25,002 99.69 55,155,369 97.34

21 NOJUMLAH PROPINSIDAYA SERAP KATEGORI 124 Provinsi + 7 P2PNFI/BPPNFI95 – 100Mengagumkan 23 Propinsi + 1 BPPNFI80 – 94Baik 32 Propinsi65 – 79Cukup 42 Propinsi51 – 64Perlu perhatian 52 Propinsi<= 50?

22 RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TAHUN 2009 (Per 14 Desember 2009)

23 RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TAHUN 2009 (Per 14 Desember 2009)

24 RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TAHUN 2009 (Per 14 Desember 2009)

25 NOMASALAHKONDISI 1Sosialisasia.Belum merata ke semua lembaga b.Kurang memanfaatkan media 2Penilaian Proposala.Dalam proses penilaian masih berorientasi pada administratif belum pada jenis keterampilan terlebih dahulu b.Masih ada yang belum transparan (Tim Penilai dan Online) 3PenetapanWaktu penetapan berlarut-larut cenderung di akhir tahun 4Laporana.Laporan penyelenggaraan program dan penggunaan dana dari lembaga yang memperoleh dana sulit diperoleh b.Tidak ada laporan keberhasilan

26 NO PROVINSI Kursus Wirausaha Kota (KWK) Kursus Wirausaha Desa (KWD) PKH bagi LKP Jumlah Dana Block Grant Kursus Dana Manajemen JUMLAH Sasaran (org) Jumlah Sasaran (org) Jumlah Sasaran (org) Jumlah 1 NAD 414 724,500 529 846,400 759 1,404,150 2,975,050 60,504 3,035,554 2 SUMATERA UTARA 709 1,240,750 906 1,449,600 1,299 2,403,150 5,093,500 103,588 5,197,088 3 SUMATERA BARAT 484 847,000 618 988,800 887 1,640,950 3,476,750 70,708 3,547,458 4 R I A U 421 736,750 539 862,400 773 1,430,050 3,029,200 61,606 3,090,806 5 J A M B I 304 532,000 389 622,400 557 1,030,450 2,184,850 44,434 2,229,284 6 SUMATERA SELATAN 679 1,188,250 868 1,388,800 1,245 2,303,250 4,880,300 99,252 4,979,552 7 BANGKA BELITUNG 364 637,000 466 745,600 668 1,235,800 2,618,400 53,251 2,671,651 8 BENGKULU 536 938,000 684 1,094,400 982 1,816,700 3,849,100 78,280 3,927,380 9 LAMPUNG 509 890,750 650 1,040,000 933 1,726,050 3,656,800 74,369 3,731,169 10 DKI JAKARTA 917 1,604,750 - - 1,528 2,826,800 4,431,550 90,126 4,521,676 11 BANTEN 656 1,148,000 838 1,340,800 1,203 2,225,550 4,714,350 95,877 4,810,227 12 JAWA BARAT 1,829 3,200,750 2,577 4,123,200 3,353 6,203,050 13,527,000 275,102 13,802,102 13 JAWA TENGAH 1,316 2,303,000 2,046 3,273,600 2,489 4,604,650 10,181,250 207,059 10,388,309 14 D.I. YOGYAKARTA 396 693,000 506 809,600 727 1,344,950 2,847,550 57,911 2,905,461 15 JAWA TIMUR 1,253 2,192,750 2,167 3,467,200 2,373 4,390,050 10,050,000 204,389 10,254,389

27 NO PROVINSI Kursus Wirausaha Kota (KWK) Kursus Wirausaha Desa (KWD) PKH bagi LKP Jumlah Dana Block Grant Kursus Dana Manajemen JUMLAH Sasaran (org) Jumlah Sasaran (org) Jumlah Sasaran (org) Jumlah 16 B A L I 490 857,500 626 1,001,600 898 1,661,300 3,520,400 71,595 3,591,995 17 NUSA TENGGARA BARAT 457 799,750 584 934,400 838 1,550,300 3,284,450 66,797 3,351,247 18 NUSA TENGGARA TIMUR 530 927,500 677 1,083,200 972 1,798,200 3,808,900 77,463 3,886,363 19 KALIMANTAN BARAT 445 778,750 569 910,400 816 1,509,600 3,198,750 65,054 3,263,804 20 KALIMANTAN TENGAH 330 577,500 422 675,200 606 1,121,100 2,373,800 48,277 2,422,077 21 KALIMANTAN SELATAN 377 659,750 482 771,200 692 1,280,200 2,711,150 55,137 2,766,287 22 KALIMANTAN TIMUR 444 777,000 568 908,800 815 1,507,750 3,193,550 64,948 3,258,498 23 SULAWESI UTARA 365 638,750 466 745,600 668 1,235,800 2,620,150 53,287 2,673,437 24 GORONTALO 497 869,750 635 1,016,000 912 1,687,200 3,572,950 72,664 3,645,614 25 SULAWESI TENGAH 395 691,250 505 808,000 724 1,339,400 2,838,650 57,730 2,896,380 26 SULAWESI SELATAN 545 953,750 697 1,115,200 1,000 1,850,000 3,918,950 79,701 3,998,651 27 SULAWESI TENGGARA 475 831,250 607 971,200 871 1,611,350 3,413,800 69,427 3,483,227 28 MALUKU 332 581,000 424 678,400 608 1,124,800 2,384,200 48,488 2,432,688 29 MALUKU UTARA 451 789,250 576 921,600 826 1,528,100 3,238,950 65,871 3,304,821 30 PAPUA 337 589,750 430 688,000 617 1,141,450 2,419,200 49,200 2,468,400 31 IRIAN JAYA BARAT - - - - - - - - - 32 KEPULAUAN RIAU 287 502,250 366 585,600 525 971,250 2,059,100 41,876 2,100,976 33 SULAWESI BARAT 456 798,000 583 932,800 836 1,546,600 3,277,400 66,653 3,344,053 Jumlah Dekonsentrasi 18,000 31,500,000 23,000 36,800,000 33,000 61,050,000 129,350,000 2,630,625 131,980,625

28 NO Anggaran BP-PNFI Kursus Wirausaha Kota (KWK) Kursus Wirausaha Desa (KWD) PKH bagi LKP Penguatan Manajemen LKP Jumlah Dana Block Grant Kursus Dana Mana jemen JUMLAH Sasaran (org) Jumlah Sasaran (org) Jumlah Sasaran (org) Jumlah Sasaran (keg) Satuan Harga Jumlah 1 BPNFI Reg. I, Medan 914 1,599,500 914 1,462,400 873 1,615,050 1 247,858 4,676,950 93,539 5,018,347 2 BPNFI Reg. II, Bandung 776 1,358,000 776 1,241,600 1,093 2,022,050 1 284,182 4,621,650 92,433 4,998,265 3 BPNFI Reg. IIII, Semarang 678 1,186,500 676 1,081,600 772 1,428,200 1 72,358 3,696,300 73,926 3,842,584 4 BPNFI Reg. IV, Surabaya 563 985,250 563 900,800 825 1,526,250 1 130,858 3,412,300 68,246 3,611,404 5 BPNFI Reg. V, Makassar 875 1,531,250 875 1,400,000 602 1,113,700 1 61,436 4,044,950 80,899 4,187,285 6 BPNFI Reg. VI, Banjarmasin 489 855,750 490 784,000 336 621,600 1 85,436 2,261,350 45,227 2,392,013 7 BPNFI Reg. VII, Mataram 326 570,500 326 521,600 240 444,000 1 61,436 1,536,100 30,722 1,628,258 8 BPNFI Reg. VIII, Jayapura 379 663,250 380 608,000 259 479,150 1 91,436 1,750,400 35,008 1,876,844 Jumlah BP-PNFI 5,000 8,750,000 5,000 8,000,000 5,000 9,250,000 8 1,035,000 26,000,000 520,000 27,555,000

29 NO Anggaran Pusat Kursus Para Profesi (KPP) Kursus Wirausaha Kota (KWK) Kursus Wirausaha Desa (KWD) PKH bagi LKP Jumlah Dana Block Grant Kursus JUMLAH Sasaran (org) Satuan Harga Jumlah Sasaran (org) Jumlah Sasaran (org) Jumlah Sasaran (org) Jumlah 1 Tidak Mengikat - Block Grant PKH Kursus 5,000 2,40012,000,000 2,0003,500,000 2,0003,200,0002,0003,700,00022,400,000 - Peningkatan Mutu Kursus 14,251,000 - Pengembangan Kelembagaan 14,664,110 - Pengembangan Informasi 11,120,185 - Pengembangan Kemitraan 8,029,080 - LSE3 55,000,000 2 Mengikat - Penyelenggaraan Pimpinan 12,340,453 Jumlah Pusat5,000 2,0003,500,000 2,0003,200,0002,0003,700,00022,400,000137,804,828 TOTAL5,000 25,00043,750,000 30,00048,000,00040,00074,000,000177,750,000297,340,453

30

31  Kebijakan Binsuskel tahun 2010

32 Grand Design Binsuskel 2 3 5 Ijin oprs Badan hukum Standar min rintisan NILEK 1 Pendataan dan verifikasi nilek LKP AKEDITASI BAN PNF PENILAIAN KINERJA PP 19 th 2005 : 8 standar nasional Kinerja Manajemen Sosialisasi dan Penilaian kinerja LKP internasional SNP SPM rintisan Dibina pusat Dibina daerah 4 4 Revitalisasi ijin dan standar LKP terakreditasi belum terakreditasi Uji Komp oleh LSK Uji komp sendiri 5 Beasiswa Uji Kompetensi, LSK, TUK dan penguji Kinerja unggul/ bagus Belum berkinerja bagus Menguatan mutu Lembaga Unggulan 6 7 BOP lembaga unggulan dan penjaminan mutu Prioritas eksekusi program Prioritas supevisi, BOP PKH (KPP, KWK, KWD, KKK ) BOP-LKP, DIklat, KPP, KWK, KWD, BOP LKP, net working, dll

33  Nilek online  Akreditasi  Penilaian kinerja

34  Sebagai bentuk pendataan  Sebagai bentuk pengakuan lembaga  Sebagai bentuk transparansi (UU KIP)  Mudah diakses  Mudah dimonitor  LKP yang berhak memperoleh bimbingan, pembinaan dan bantuan  Setiap tahun dilakukan validasi  Dibuka untuk entry data bulan agustus-des  Yang berhal memberi nilek adalah dinas pendidikan propinsi dan pusat  Berlaku selama LKP masih beroperasional

35  Penilaian Kinerja ---- menilai manajerial lembaga dalam mengelola program  Tujuan - melakukan pemetaan kondisi LKP - menentukan klasifikasi LKP - menentukan jenis bantuan yg relevan - mendata permasalahan yg dihadapi LKP

36 KINERJA C KINERJA B KINERJA A NILEKNILEK akreditasi Akses dana program khusus, LKP unggulan/kreatif, sbg TUK, Training Provider, menuju akreditasi dll Akses dana hibah bersaing, sbg TUK, dibina menuju A Akses dana BOP LKP bersaing, dibina menuju B/A Nilek online Pen kinerj a Reward dan pembinaan oleh pemerintah Akreditasi dan standar internas standar: internasional, SNP, SPM, Rintisan

37  Pelatihan kewirausahaan bagi pendidik kursus  Ortek kewirausahaan bagi mitra kursus  Pelatihan manajemen bagi pengelola kursus  Studi banding ke luar negeri  Pelatihan dan sertifikasi penguji

38  Penyusunan SKKNI, SKL dan bahan ajar  Penyusunan Bank Soal  Penguatan LSK, dan TUK

39  K WK (kursus wirausaha kota)  KWD (kursus wirausaha desa)  KPP (kursus para profesi)  PKH-LKP (pendidikan kecakapan hidup untuk lembaga kursus dan pelatihan)  KWD daerah tertinggal  PKM (Pendidikan wirausaha masyarakat)

40

41  Sosialisasi (manual, web, tatap muka, koran)  Penyusunan proposal/usulan bagi LKP ber NILEK (bentuk proposal disederhanakan spt contoh)  Penilaian usulan (jenis keterampilan, kualitas lembaga dan kelengkapan administrasi)  Visitasi ke lembaga pengusul  Penetapan  Pelaksanaan kegiatan (monev)  Laporan kegiatan

42  Kewirausahaan - perubahan mindset ; pola pikir - penguasaan perilaku sebagai usahawan - memiliki keterampilan ; produksi atau pemasaran  Untuk mewujudkan - materi kewirausahaan - materi keterampilan - dilakukan teori, praktek dan merintis usaha

43  Kerjasama dgn indovision  Sumber dana CSR Media Com  Memberi bantuan hardware penerima jaringan indovision dan channel khusus  Th 2010 menghibahkan hardware dan channel untuk 1000 lokasi  Tanggung jawab PNFI menyiapkan materi pembelajaran termasuk mentor

44  Terima kasih


Download ppt "REFLEKSI PROGRAM 2009 DAN KEBIJAKAN TH 2010 DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN TAHUN 2010."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google