Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PELAKSANAAN e_MPA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PELAKSANAAN e_MPA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM."— Transcript presentasi:

1 PELAKSANAAN e_MPA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

2 SISTEMATIKA  Evaluasi Pelaporan melalui aplikasi e_MPA  Sistem Pelaporan aplikasi e_MPA

3 3 Evaluasi pelaporan Progam Pendidikan Islam melalui aplikasi e_MPA Islam Tahun

4 LATAR BELAKANG  Pogram Pendidikan Islam pada Kementerian Agama merupakan program paling besar dilihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan dari total anggaran Kementerian Agama. Sedangkan anggaran program pendidikan Islam sebagian besar berada pada tingkat satuan kerja di daerah.  Kenyataan tersebut meniscayakan bahwasanya tanggung jawab seluruh eksponen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mengelola anggaran tersebut dengan baik dan benar, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program secara lebih efektif dan efisien.  Monitoring dan Evaluasi sebagai bagian dari sebuah aktifitas pengendalian menjadi suatu keharusan yang melekat pada setiap pelaksanaan program

5 Dasar Hukum 1.UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2.PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 3.PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4.PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 5.Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6.PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kemenag. 7.PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag.

6 USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PELAKSANAAN REALISASI DIPA PELAPORAN DAN EVALUASI ARUS PELAKSANA ARUS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INPUTPROSES OUTPUT SIKLUS MANAJEMEN ORGANISASI

7 Perkembangan Anggaran Program Pendis

8 Serapan Anggaran Pada 11 Program

9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker *) Realisasi per 5 februari 2014

10 JUMLAH DIPA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014 NOPROGRAMDIPA 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 513 2Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 165 3Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 1 4Pendidikan Islam Bimbingan Masyarakat Islam 513 6Bimbingan Masyarakat Kristen 333 7Bimbingan Masyarakat Katolik 318 8Bimbingan Masyarakat Hindu 188 9Bimbingan Masyarakat Buddha Penyelenggaraan Haji dan Umrah Litbang dan Diklat 18 TOTAL 7.175

11 JUMLAH SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014 NOSATUAN KERJAJUMLAH 1PUSAT 10 2KANWIL PROVINSI 33 3KANKEMENAG KAB/KOTA 479 4PTAN 65 5MADRASAH BALAI DAN LAJNAH 17 7KANTOR MISI DAN ATASE HAJI 2 TOTAL 4.484

12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Lokasi

13 NOPROVINSI JUMLAH SATKER DIPA SUDAH MELAPORKANBELUM MELAPORKAN JUMLAH% % 1 JAWA BARAT , ,67 2 JAWA TENGAH ,46017,60 3 JAWA TIMUR ,745712,26 4 MALUKU542342,593157,41 5 NUSA TENGGARA TIMUR694971,012028,99 6 KALIMANTAN SELATAN ,83207,17 7 RIAU826781,711518,29 8 DI YOGYAKARTA786482,051417,95 9 PAPUA BARAT ,00 10 SUMATERA BARAT ,1372,87 11 SULAWESI TENGAH716490,1479,86 12 MALUKU UTARA595694,9235,08 13 SUMATERA UTARA ,2220,78 14 ACEH ,8410,16 15 DKI JAKARTA959498,9511,05 16 BANTEN787798,7211,28 17 KALIMANTAN TIMUR585798,2811,72 TINGKAT KEAKTIFAN SATKER MENURUT KANTOR WILAYAH *) Sudah melaporkan pelaksanaan anggaran program pendis sampai dengan bulan April 2014

14 NOPROVINSI JUMLAH SATKER DIPA SUDAH MELAPORKANBELUM MELAPORKAN JUMLAH% % 18 SULAWESI UTARA444397,7312,27 19 SULAWESI BARAT232295,6514,35 20 PAPUA171694,1215,88 21 JAMBI ,00 22 SUMATERA SELATAN ,00 23 BENGKULU ,00 24 LAMPUNG ,00 25 BANGKA BELITUNG ,00 26 KEPULAUAN RIAU ,00 27 BALI ,00 28 NUSA TENGGARA BARAT ,00 29 KALIMANTAN BARAT ,00 30 KALIMANTAN TENGAH ,00 31 SULAWESI SELATAN ,00 32 SULAWESI TENGGARA ,00 33 GORONTALO ,00 JUMLAH ,423798,58 TINGKAT KEAKTIFAN SATKER MENURUT KANTOR WILAYAH

15 NOKANWILJUMLAH SATKER SATKER BELUM LAPOR *) % 1 JAWA BARAT ,67 2 JAWA TENGAH ,60 3 JAWA TIMUR ,26 4 MALUKU543157,41 5 NUSA TENGGARA TIMUR692028,99 6 KALIMANTAN SELATAN279207,17 7 RIAU821518,29 8 DI YOGYAKARTA781417,95 9 PAPUA BARAT25936,00 10 SUMATERA BARAT24472,87 11 SULAWESI TENGAH7179,86 12 MALUKU UTARA5935,08 13 SUMATERA UTARA25620,78 SATKER DI LINGKUNGAN KANWIL BELUM MENYELESAIKAN LAPORAN TAHUN 2013 *) Belum menyelesaikan pelaporan pelaksanaan anggaran program pendis tahun 2013

16 NOKANWIL / PTAINJUMLAH SATKER SATKER BELUM LAPOR *) % 14 ACEH63810,16 15 DKI JAKARTA9511,05 16 BANTEN7811,28 17 KALIMANTAN TIMUR5811,72 18 SULAWESI UTARA4412,27 19 SULAWESI BARAT2314,35 20 PAPUA1715,88 SATKER DI LINGKUNGAN KANWIL BELUM MENYELESAIKAN LAPORAN TAHUN 2013 *) Belum menyelesaikan pelaporan pelaksanaan anggaran tahun 2013

17 17 Sistem Pelaporan Aplikasi e_MPA 2 2

18 TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (UU 25/2004 tentang SPPN) Penyusunan Rencana Penetapan Rencana Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana

19 DEFINISI UMUM :PENGENDALIAN PELAPORAN EVALUASI PENGERTIAN PENGENDALIAN : fungsi yang mengatur dan mengarahkan cara pelaksanaan dari suatu rencana; PELAPORAN : memberikan informasi kepada pimpinan tentang berbagai hal; EVALUASI : penilaian, membandingkan antara input yang digunakan dengan keluaran atau output.

20  Laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat setelah 1 (satu) minggu kegiatan selesai dilaksanakan  Panitia/penanggungjawab sebuah kegiatan/program segera diwajibkan membuat laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi suatu kegiatan  Laporan pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk laporan narasi dan laporan keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan)  Laporan narasi adalah sajian informasi yang lengkap menyangkut kegiatan yang telah dilaksanakan, bagaimana prosesnya dan apa keluarannya. Laporan berbentuk paparan diskriptif (menguraikan fakta dan peristiwa) dan naratif (bersifat cerita), paparan tersebut bersifat spesifik dan khusus untuk setiap jenis kegiatan  Laporan keuangan adalah sajian informasi mengenai realisasi anggaran atau pengeluaran dana terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya dilampirkan dalam setiap dokumen laporan hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan KETENTUAN PENYUSUNAN LAPORAN

21 LAPORAN KEUANGAN Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBN Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Pengambilan Keputusan (Manajerial) LAPORAN KEUANGAN

22 Laporan kegiatan adalah suatu bentuk penyampaian keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan. Laporan kegiatan juga merupakan salah satu bentuk komunikasi dari pihak yang diberikan tugas (panitia pelaksana) dengan pihak yang memberikan tugas LAPORAN KEGIATAN

23 PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN TANPA ADANYA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKIBATNYA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  TIDAK AKUNTABEL  KURANG TERTIB ADMINISTRASI  TIDAK DAPAT DIEVALUASI UNTUK PERBAIKAN DIMASA MENDATANG  POTENSI KERUGIAN NEGARA KARENA DAPAT DIKATEGORIKAN FIKTIF AKIBAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TIDAK ADA Laporan sebagai alat kontrol

24 KOMPONEN SISTEM INFORMASI SISTEM INFORMASI SISTEM/ APLIKASI (Software) SERVER/ KOMPUTER (Hardware) DATA/ INFORMASI (Infoware) PENGELOLA DATA (Human- ware) ORGANISASI (Netware)

25 Perkembangan Aplikasi Laporan Program Pendis Menggunakan excel (Belum ada Aplikasi) 2012 Aplikasi Simali 2013 Aplikasi Online e-MPA 32

26 MADRASAH PTAN MADRASAH NEGERI KANWIL PROV. KANKEMENAG DITJEN PENDIS SEKRETARIAT DIKTISPAISPD. PONTREN KOORDINASI /ALUR PELAPORAN PUSAT-DAERAH

27 KAKANWIL PROV. BIDANG KABAG TU KOORDINATOR PENGUSULAN/PENYUSUNAN / PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANWIL PENANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN BAHAN/PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK. KANWIL PENANGGUNG JAWAB PENGUSULAN/PENYUSUNAN/P ELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANWIL KOORDINASI TINGKAT KANWIL

28 KAKANKEMENAG KAB/KOTA KASIPENYELENGGARA KASUBBAG TU KOORDINATOR PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANKEMENAG PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANKEMENAG MADRASAH PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENYIAPAN BAHAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK. KANKEMENAG KOORDINASI TINGKAT KANKEMENAG

29 REKTOR/KETUAPenyelenggara Keg KABAG ADM KOORDINATOR PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANKEMENAG PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANKEMENAG PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENYIAPAN BAHAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK. PTAIN KOORDINASI TINGKAT PTAIN

30 Aplikasi Online e-MPA  e_MPA (Elektronik Monitoring Pelaksanan Anggaran) adalah sebuah aplikasi pemantauan pelaksanaan anggaran program Kementerian Agama  Sistem dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan Kementerian Agama dalam melaporkan pelaksanaan anggaran dan program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, DPR, Internal dan masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan kegiatan kunci yang terdiri dari Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden dan kegiatan prioritas Kementerian Agama.  Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Satuan Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, maka sistem dikembangkan dalam bentuk online berbasis web yang diintegrasikan dengan website Kementerian Agama.

31 1.Data yang dibutuhkan dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu 2.Kebutuhan anggaran yang memadai dengan menjaga prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien 3.Seluruh kegiatan kunci Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden, dan Prioritas Kementerian Agama yang dimonitor setiap bulan; 4.Sistem monitoring dilakukan berbasis web dari seluruh satuan kerja melalui sub domain e-mpa.kemenag.go.id; 5.Target capaian akhir dan bulanan ditetapkan oleh satuan kerja dan disetujui oleh penanggungjawab program; 6.Yang dimonitor meliputi capaian sesuai dengan target dan serapan anggaran serta laporan dan dokumen yang diminta oleh UKP4, TEPPA, dll; 7.e-MPA berfungsi sebagai media komunikasi dan kordinasi percepatan pelaksanaan program dan anggaran. APA e-MPA?

32 1.Penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang relevan selaras dengan kebijakan pembangunan disertai dengan data yang memadai 2.Percepatan penyerapan anggaran dalam rangka pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat. 3.Pengendalian pelaksanaan program dan anggaran secara lebih optimal. 4.Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian internal. 5.Akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran kepada publik. 6.Bahan pelaporan kepada Presiden. e-MPA SEBAGAI PENGUAT PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

33 GRAND DESIGN PENGEMBANGAN e-MPAe-Datae-Planning e- Monitoring e-Audit e-MPA KEMENTERIAN AGAMA e-Monev Kemenkeu e-Audit BPK PENDUKUNG: BASELINE DATA Aplikasi RKAKL Kemenkeu ANALISIS DATA PERENCANAAN (ADP)

34 APA YANG HARUS DISIAPKAN 1.Menunjuk Person In Charge (PIC) sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem aplikasi e-MPA serta pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pengisian aplikasi e-MPA sekaligus sebagai penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Pusat; sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. SJ/B.VIII/I/HM.00/1050/ Menunjuk operator untuk membantu PIC dalam menginput data ke dalam aplikasi e-MPA 3.Dalam rangka percepatan implementasi e-MPA, Satuan Kerja dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan kerja; 4.Mengumpulkan data yang sesuai dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi satker terkait; 5.Menyusun usulan rencana kegiatan dan anggaran selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan; 6.Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan;

35 Lanjutan... 7.Menyusun rencana serapan anggaran (disbursement plan) untuk pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja; 8.Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan; 9.Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan RKP; 10.Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang telah terbit secara bulanan; 11.Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci (RKP) yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya; 12.Mengidentifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 13.Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan guna mempermudah pada saat proses entri data; 14.Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang telah disediakan.

36 e-Data

37

38

39 e-Planning

40 KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

41 KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM RENSTRA VISI MISI PROGRAM KEGIATAN RKP RENJA K/L IKU RENSTRA ES I e-PLANNINGRKAKL DATA DUKUNG TOR ANGGARAN IKK TARGET OUTPUT PROGRAM MAK KOMPONEN SUB OUTPUT OUTPUT APLIKASI e- REVISI

42 MEKANISME KERJA E-PLANNING IKU IKK OUTPUT TARGET KINERJA E-DATA TOR RAB DOKUMEN TEKNIS USULAN KEGIATAN RKA-KL VERIFIKASI OLEH PENANGGUNG- JAWAB PROGRAM DAN ITJEN

43 Data & Informasi

44 OUTCOME INDIKATOR UTAMA RPJMN Meningkatnya APM/APK semua jenjang Meningkatnya APS Meningkatnya angka melanjutkan Menurunnya angka putus sejkolah Menurunnya disparitas partisipasi Meningkatnya tingkat kebekerjaan Meningkatnya proporsi sat. dik yang berakreditasi baik Meningkatnya sat.dik dasar yang memenuhi SPM Tercapainya SNP pendidikan agama dan keagamaan Meningkatnya proporsi guru berkualifikasi min S1/D4 Meningkatnya proporsi guru tersertifikasi Meningkatnya proporsi dosen berkualifikasi S2/S3 Membaiknya distribusi guru Meningkatnya kapasitas Kamad dan pengawas Terselenggaranya dikdas berkualitas yang terjangkau Meningkatnya proporsi siswa yang mendapat bantuan siswa miskin INPUT SDM Anggaran Waktu pelaksanaan PROSES AKTIVITAS YANG DILAKUKAN K/L misalnya: Pemberian bantuan siswa miskin (BSM) Pembangunan USB dan RKB Pelatihan guru dsb (akan disimpulkan dari FGD) OUTPUT KELUARAN LANGSUNG DARI AKTIVITAS, misalnya: Siswa miskin penerima BSM Jumlah USB dan RKB Jumlah guru yang dilatih sesuai materi dsb (akan disimpulkan dari FGD) KERANGKA LOGIS EVALUASI PROGRAM MASALAH DAN TANTANGAN: Peraturan perundangan dan peraturan teknis Operasional pelaksanaan Ketersediaan anggaran dsb (akan disimpulkan dari FGD)

45 e-Monitoring

46 Ruang Lingkup PP 39/2006 Ruang Lingkup PP 39/2006 Pengendalian Pemantauan Pengawasan Evaluasi (Pasal 2-3) (Pasal 4-10) (Pasal 11) (Pasal 12) (Pasal 13-14) (Pasal 15-16)  What : Apa yg dimonitor (Pasal 4)  Who : Siapa yang membuat laporan (Pasal 4), Siapa yang menerima laporan (Pasal 5-9)  Why:Tujuannya apa (Pasal 10)  When: Kapan laporan harus disampaikan (Pasal 5-9)  How: Bagaimana caranya.  Bagian Penjelasan: Formulir A, B, & C dilengkapi dengan cara pengisian & penghitungan  Aplikasi PP 39/2006)  4 W (What, who, why and When)  Belum ada How Renja-KL & RKP Renstra-KL & RPJMN 46

47 P ERATURAN T ERKAIT M ONEV K/LPeraturan Perundang-undangan BAPPENASPP 39/2006 : Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan UKP4Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Inpres 1/2010, Inpres 3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011) KemenPANInpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) KemenKeuPP 08/2006 : Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat KemenDagriPP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemda BPKPPP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

48 48 e-MPA UKP4TEPPALKPP MONEV DJA ESELON I PUSAT SATKER LAPORAN KINERJA MENTERI KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS LAKIP

49 e-Audit

50 Sinergi sistem antara BPK (e-BPK) dan entitas (e-Auditee) Komunikasi data online Pembentukan Pusat Data Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di BPK

51 Pemeriksa BPK RI Entitas BPK Entitias Pemeriksa BPK RI 1.Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data 4.a. Konfirmasi Data antar pemeriksa Entitas lainnya 4.b. Konfirmasi Data antar entitas 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP Paradigma Lama : Proses Pemeriksaan Konvensional Proses Pemeriksaan Konvensional 3. Akses dan Penyiapan Data 4.b. Konfirmasi Data antar entitas 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas

52 Paradigma Baru: Pemeriksaan dengan memanfaatkan e-Audit BPK Konsolidasi Data Analisis Proses Pemeriksaan Melalui Pemanfaatan e-Audit 1.Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data 4.b. Konfirmasi Data antar entitas 1.Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data 4.b. Konfirmasi Data antar entitas 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP Entitas Entitias Entitas lainnya

53 Penggunaan Sistem e-Audit Otomasi prosedur pemeriksaan Analisis data elektronis secara terpadu menggunakan software audit Pemutakhiran profil entitas pemeriksaan Penyediaan data pemeriksaan lebih awal BPK Penyampaian data elektronis secara online dan terjadwal Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi Entitas

54 1. Data dalam aplikasi tidak diisi atau hanya sebagian 2. Proses pengisian data terlambat 3. Data yang diisi tidak akurat PERMASALAHAN

55 1. Dasar hukum 2. Pemahaman tentang empa 3. Komitmen pihak terkait 4. Koordinasi dan sinergi antar unit 5. Reward and punishment 6. Sarana prasarana 7. Sumber daya manusia PENYEBAB

56 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013 No.Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) VolumeSatuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 1 Akreditasi Madrasah paket P/HLN Ausaid (Akreditasi) 1 paket Dana Pendamping P/HLN 1 paket Penyelenggaraan UN MI, MTs, dan MA Bidang Studi Keagamaan orang Pemagangan bagi Siswa MA siswa Madrasah MI Bermutu/Berdaya Saing 34 paket Madrasah MTs Bermutu/Berdaya Saing 34 paket Madrasah MA Bermutu/Berdaya Saing 1 paket Penyiapan MA Kejuruan 1 paket Rehabilitasi Ruang Kelas MI, Rusak Sedang 250 ruang Rehabilitasi Ruang Kelas MTs, Rusak Sedang 500 ruang Rehabilitasi Ruang Kelas MA, Rusak Sedang 400 ruang Rehabilitasi Ruang Kelas MI, Rusak Berat (Optimalisasi) 761 ruang Rehabilitasi Ruang Kelas MTs, Rusak Sedang (Optimalisasi) ruang

57 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2014 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2014 No.Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) VolumeSatuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 15Rehabilitasi Ruang Kelas RA/BA 250 ruang Pembangunan Perpustakaan MI 150 lokasi Pembangunan Perpustakaan MTs 100 lokasi Pembangunan Perpustakaan MA 200 lokasi Pembangunan RKB MI 100 lokasi Pembangunan RKB MTs 100 lokasi Pembangunan RKB MA 100 lokasi Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA/BA lokasi Pemberdayaan Pengelolaan RA/BA 34 paket Pembangunan Ruang Laboratorium di MTs 100 lokasi Pembangunan Ruang Laboratorium di MA 300 lokasi Peralatan Laboratorium IPA MTs 150 paket Peralatan Laboratorium IPA MA 125 paket Pembangunan Sarana Pendidikan Islam pada Madrasah 250 paket

58 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013 No.Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) VolumeSatuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 29Buku Teks Mata Pelajaran MA 750 paket Buku Referensi Perpustakaan MA 750 paket Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD lokasi Sarana Keg Olahraga dan Seni pada MI, MTs, MA 225 paket Pengembangan Keg Ekstrakurikuler dan Kepramukaan pada MI, MTs, MA (Perlengkapan Pramuka) paket Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa (Penyediaan Buku-buku Keagamaan dan Sarana Ibadah) pada MI paket Pengembangan Sarana dan Prasarana RA/BA 500 lokasi Beasiswa S2 Bagi Guru Madrasah 250 orang Bantuan Belajar S1 Bagi Guru Madrasah orang Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS orang Tunjangan Profesi Guru Non-PNS orang Tunjangan Khusus Guru Non-PNS orang Sertifikasi Guru Madrasah orang Siswa MI Penerima BOS orang

59 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013 No.Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) VolumeSatuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 43Siswa PPs Ula Penerima BOS orang Siswa MTs Penerima BOS orang Siswa PPs Wustha Penerima BOS orang Beasiswa Siswa Miskin pada MI orang Beasiswa Siswa Miskin pada MTs orang Beasiswa Siswa Miskin pada MA orang Manajemen Mutu MA paket Penyelenggaraan Program Studi Keagamaan pada MA 1 paket Siswa MA Penerima BOS orang Tambahan Program BOS pada MA orang Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MTs orang Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MA orang BOS pada MI /Ula orang BOS pada MTs/Wustha orang

60 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013 No.Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) VolumeSatuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 57Peralatan Laboratorium Bahasa MTs 100 paket Peralatan Laboratorium Bahasa MA 150 paket Peralatan Laboratorium Komputer MA 100 paket Peralatan Laboratorium Pembelajaran Multimedia MTs 150 paket Pengembangan Asrama MTs 15 paket Pengembangan Asrama MA 25 paket MA yang Bermutu Melalui Kontrak Prestasi 48 paket MAN Insan Cendikia 3 lokasi Pengembangan Al Azhar Asy Syarif 1 lokasi Ajang Kreatifitas RA 1 paket Porseni Mdrs 1 paket

61


Download ppt "PELAKSANAAN e_MPA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google