Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH : Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH : Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si."— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH : Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si.

2 PENDIDIKAN NASIONAL (UU RI 20/2003) FUNGSI : MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (PASAL 3) TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Mencerdaskan kehidupan bangsa utk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yg beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudi luhur,mandiri dan menjadi warganegara yg demokratis dan bertanggung jawab (pasal 3)

3 HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960 SAMPAI SAAT INI  CIVICS / KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 69, SMA 69  PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73  PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP, SMU 1975, 1984  PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an – an  PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2001  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 – Sekarang  PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU Sekarang

4 CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 – an – 2000 –Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) : –Pendidikan Perwira Cadangan : SKep Bersama Mendikbud – Menhankam/ Pangab utk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, SKep Bersama Mendikbud – Menhankam/ Pangab utk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, Prinsipnya Wamil utk Jurusan tertentu, Prinsipnya Wamil utk Jurusan tertentu,  Sarjana muda (equivalen 90 sks)  Diberi pangkat Letnan Dua Extra Kurikuler, tapi intra Universiter Extra Kurikuler, tapi intra Universiter Hanya di beberapa PTN. Hanya di beberapa PTN. Tahun 1970 Tahun 1970 Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsb) Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsb) Sertifikat Tamtama Cadangan Sertifikat Tamtama Cadangan

5 ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA BERKETUHANAN YANG MAHA ESA BERKETUHANAN YANG MAHA ESA BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DEMOKRATIS – KONSTITUSIONAL DEMOKRATIS – KONSTITUSIONAL BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA BERBHINNEKA TUNGGAL IKA BERBHINNEKA TUNGGAL IKA MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA

6 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DLM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL (UU RI 20/2003) KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB MEMUAT : KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT : a. PENDIDIKAN AGAMA b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA (Ps 37 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2003) a. PENDIDIKAN AGAMA b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA (Ps 37 Ayat (2) UU RI No 20 Tahun 2003)

7 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL (UU No. 20/2003) Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003 : “ Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”

8 MODAL DASAR YANG DIMILIKI UNTUK MENUMBUHKAN RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR DELAPAN MODAL DASAR: 1. K ekuatan spiritual yang bersandar pada keagamaan 2. K emampuan mengontrol dan mengendalikan diri (kesadaran diri) 3. K epribadian yang tangguh dan ulet 4. K ekuatan pikir yang cerdas 5. M oral, nurani dan akhlak yang baik 6. K etrampilan yang dapat diandalkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 7. S emangat untuk maju dan berkembang 8. E mpathy dan ketulusan untuk mengabdi dan berkorban bagi masyarakat, bangsa dan negara

9 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MELALUI DUA JALUR : 1. JALUR PENDIDIKAN SEKOLAH 2. JALUR PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

10 1. PENDIDIKAN SEKOLAH DDDDISELENGGARAKAN DISEKOLAH MMMMELALUI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SSSSECARA BERJENJANG DAN BERKESINAMBUNGAN

11 2. PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DDDDISELENGGARAKAN DILUAR SEKOLAH MMMMELALUI GIAT BELAJAR MENGAJAR TTTTIDAK HARUS BERJENJANG DAN BERKESINAMBUNGAN : PENDIDIKAN KELUARGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN PENDIDIKAN PRAMUKA

12 PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN UTK MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA YAITU : MANUSIA YG BERIMAN & BERTAQWA MANUSIA YG BERIMAN & BERTAQWA BERBUDI PEKERTI LUHUR, BERKEPRIBADIAN, MANDIRI BERBUDI PEKERTI LUHUR, BERKEPRIBADIAN, MANDIRI MAJU, TANGGUH, CERDAS, KREATIF, TRAMPIL, BERDISIPLIN MAJU, TANGGUH, CERDAS, KREATIF, TRAMPIL, BERDISIPLIN BER ETOS KERJA, PROFESIONAL, BERTANGGUNGJAWAB BER ETOS KERJA, PROFESIONAL, BERTANGGUNGJAWAB PRODUKTIF, SEHAT JASMANI & ROHANI PRODUKTIF, SEHAT JASMANI & ROHANI

13 JIWA PATRIOTIK DAN MEMPERTEBAL RASA CINTA TANAH AIR MENINGKATKAN SEMANGAT KEBANGSAAN KESETIAKAWANAN SOSIAL KESADARAN PADA SEJARAH BANGSA SIKAP MENGHARGAI JASA PARA PAHLAWAN ORIENTASI MASA DEPAN PENDIDIKAN NASIONAL MENUMBUHKAN

14 TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep./2002) Agar mahasiswa: Memiliki motivasi materi pendidikan kewarganegaraan, Memiliki motivasi materi pendidikan kewarganegaraan, Mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga / masyarakat dan warganegara yang terdidik. Mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga / masyarakat dan warganegara yang terdidik. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah–kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah–kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

15 VISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep./2002)  SUMBER NILAI DAN  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DLM MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK :  MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU WARGANYA YANG BERPERAN AKTIF  MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

16 MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep./2002) Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu :  Mewujudkan nilai – nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia  Mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara  Menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan

17 KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI BERTUJUAN UNTUK :  Kemampuan berfikir,  Bersikap rasional,  Berpandangan luas sbg manusia intelektual. Kesadaran berbangsa Mempunyai ketahanan nasional Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki : a.Wawasan kesadaran bernegara, untuk : b.Wawasan kebangsaan, untuk : c.Pola pikir, sikap yg komprehensif integral pada seluruh pada seluruh aspek kehidupan nasional d.Jati diri bangsa. Bela negara Cinta tanah air

18 Pendidikan Kewarganegaraan yg berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dgn perilaku yg: a. Beriman & bertaqwa terhadap Tuhan YME & menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. b. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dlm bermasyarakat, berbangsa & bernegara. c. Bersikap rasional,dinamis & sadar akan hak & kewajiban sbg warganegara. d. Bersikap profesional yg dijiwai oleh kesadaran bela negara. e. Aktif memanfaatkan ilmu & teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa & negara

19 1. Menganut aliran pikiran integralistik- komprehensif(Dlm IPTEK------PEMIKIRAN KESISTEMAN) 2. Bersifat MONODUALIS (makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial) 3. Mempunyai DUA DIMENSI yaitu DIMENSI RELIGIUS dan DIMENSI ETIS 4. Menganut azas KEKELUARGAAN 5. Menganut azas KESEIMBANGAN 6. DINAMIKA PERJUANGAN 7. PERSUASI---MUSYAWARAH, MUFAKAT, KONSULTASI CIRI-CIRI MANUSIA PANCASILA

20 DASAR HUKUM 1.Undang-Undang No.2 Tahun 1989 ; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ; 3.Keputusan Presiden Republik Indonesia; No.44/1974, No 85/M/1999, No.136/ Keputusan Mendikbud : No.036/U/1993, No.056/U/1994, No.222/U/ Keputusan Mendiknas No. 010/0/ Keputusan DirJen Dikti : No. 32/DJ/Kep/1983, No. 25/ DJ/Kep/1995, No. 19/DIKTI/Kep/1997, No. 151/DIKTI/ Kep/2000

21 POKOK-POKOK BAHASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di PERGURUAN TINGGI 1. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 3. DEMOKRASI DAN HAK AZASI MANUSIA 4. LINGKUNGAN HIDUP DAN OTONOMI DAERAH 5. PEMBANGUNAN JATI DIRI BANGSA 6. WAWASAN NUSANTARA 7. KETAHANAN NASIONAL 8. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL 9. PEMBUDAYAAN JATI DIRI BANGSA DALAM KONTEKS POLITIK STRATEGI NASIONAL

22 PENGERTIAN BANGSA BANGSA adalah sekumpulan manusia yg bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri (terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi).

23 PENGERTIAN NEGARA NEGARA adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yg bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dgn mengakui adanya suatu pemerintahan yg mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tsb. ATAU Suatu perserikatan yg melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yg mengikat masyarakat dgn kekuatan utk memaksa dan dlm suatu wilayah masyarakat tertentu yg membedakannya dgn kondisi masyarakat dunia luar utk ketertiban sosial

24 Teori terbentuknya negara : 1. Teori Hukum Alam Plato & Aristoteles: Kondisi alam tumbuh manusiaberkembang Negara 2. Teori Ketuhanan (Islam + Kristen) segala sesuatu adalah ciptaan TUHAN 3. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes) bersatunya manusia utk melawan dan menggunakan persatuan dlm gerak tunggal utk kebutuhan baersama Proses terbentuknya negara di zaman modern Penaklukan, peleburan (fusi),pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yg belum ada pemerintahan sebelumnya.

25 Unsur Negara: 1.Bersifat Konsituteadanya wilayah yg meliputi udara, darat, dan perairan (tidak mutlak), rakyat /masyarakat, dan pemerintahan yg berdaulat. 2.Bersifat Deklaratifadanya tujuan negara, UUD, pengakuan negara lain (de jure atau de facto) dan masuknya negara dlm perhimpunan bangsa-bangsa. Bentuk Negara: 1.Negara kesatuan 2.Negara Federation/ Serikat Proses bangsa yg menegara di Indonesia diawali dgn pengakuan yg sama thd Kebenaran Hakiki dan Kesejarahan (Kebenaran faktual dan otentik)

26 KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN 1. Sistem Kepartaian ada 3 macam: Multipartai, Bipartai & Monopartai 2. Sistem pengisian jabatan pemegang, kekuasaan negara 3. Hubungan antara pemegang kekuasaan negara (terutama antara eksekutif & legislatif) SISTEM-SISTEM PEMERINTAHAN 1. Sistem Pem.DIKTATOR (diktator borjuis dan proletar) 2. Sistem Pem. PARLEMENTER 3. Sistem Pem. PRESIDENTIEL 4. Sistem Pem. CAMPURAN

27 PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN R.I : Pancasila sbg Landasan Idiil Pancasila sbg Landasan Idiil Pancasila sbg Dasar Negara Pancasila sbg Dasar Negara Tata urutan sumber hukum RI : Pancasila, UUD 1945, Tap.MPR, UU dan Perpu, PP, Keppres, Peraturan lainnya. Beberapa Rumusan Pancasila : 1. Rumusan Mr.M.Yamin (sid.BPUPKI tgl.29 Mei 1945) 2. Rumusan Ir. Soekarno (sid.BPUPKI tgl.1 Juni 1945) 3. Rumusan Piagam Jakarta (tgl.22 Juni 1945) 4. Rumusan dlm Preambule UUD RIS (29/12-49 s.d.16/8-50) 5. Rumusan dlm Pembukaan UUD 1945

28 Sejarah Perkembangan Sistem Pemerintahan RI : 1. Periode UUD 1945 pertama ( ) 2. Periode UUD RIS ( ) 3. Periode UUDS 1959 ( ) 4. Periode UUD 1945 Kedua (Orla ) 5. Periode UUD 1945 Ketiga (Orba ) 6. Periode UUD 1945 & Amandemennya (Orde Reformasi 1998-sekarang)

29 PEMAHAMAN HAK & KEWAJIBAN WARGANEGARA 1. UUD 1945 Bab X ttg warganegara ps.26,27, UU No.20/1982 ttg pokok-pokok Hankamneg. Bab III ttg Hak & Kewajiban warganegara dlm pembelaan negara ps.18,19,20 Hubungan warganegara dan Negara 1. Siapa warganegara itu? 2. Kesamaan kedudukan dlm Hukum dan Pemerintahan 3. Hak atas pekerjaan & penghidupan yg layak bg kemanusiaan 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul 5. Kemerdekaan memeluk agama 6. Hak dan kewajiban pembelaan negara 7. Hak mendapatkan pengajaran 8. Kebudayaan Nasional Indonesia 9. Kesejahteraan sosial

30 HUBUNGAN WARGANEGARA DENGAN NEGARA HUBUNGAN EMOSIONAL  Merasa Bangga menjadi warganegara  Merasa rindu, haru bila ada di luar  Merasa tersinggung bila negaranya direndahkan  Menghormati falsafah negara HUBUNGAN FUNGSIONAL  Bertanggung jawab dlm hidup bernegara  Melaksanakan tugas demi negara  Aktif mengendalikan penyimpangan pencapaian Tujuan Nasional HUBUNGAN FORMAL  Sadar status  Sadar hak & kewajiban warganegara  Bertindak atas hukum negara

31 MAHASISWA SBG WARGA NEGARA 1. NEGARA, organisasi terbesar pd suatu bangsa, berpengaruh thd warga-nya. WARGANEGARA, dituntut utk patuh, berdisiplin, berpartisipasi dlm hidup bernegara. 2. NEGARA, menjamin hak-hak warganegara sesuai dgn perundang- undangan yg berlaku. 3. HUKUM, peraturan, perundang-undangan negara yg berlaku, mengikat setiap warga negara dewasa. 4. MAHASISWA, sbg warganegara harus paham hukum pidana, misal: Kewajiban menghormati martabat seseorang Kewajiban menghormati hak milik seseorang, negara Kewajiban membela negara Larangan, membocorkan rahasia negara, menyebarkan rasa permusuhan thd negara dan pemerintah yg syah; propaganda melawan pancasila (komunisne, ateisme) Larangan, memfitnah, mencemarkan nama baik seseorang, menyebarkan berita palsu, berita “off the record” dari pejabat negara.

32 HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA YANG HARUS DILAKSANAKAN SECARA ADIL DAN MERATA DIWUJUDKAN DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM UPAYA BELA NEGARA DISELENGGARAKAN MELALUI : 1. P.P.B.N. SEBAGAI BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DLM SISDIKNAS 2. KEANGGOTAAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) SECARA WAJIB 3. KEANGGOTAAN ANGK. BERSENJATA SECARA SUKARELA ATAU WAJIB 4. KEANGGOTAAN CADANGAN T.N.I. SECARA SUKARELA ATAU WAJIB 5. KEANGGOTAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) SECARA SUKARELA

33 PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NILAI- NILAI BUDAYA BANGSA 1. Dalam era globalisasi sekarang ini pergaulan antar bangsa semakin kental. Batas wilayah satu negara dengan negara lain hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antar budaya bangsa.

34 2. Kemajuan dibidang transportasi, telekomunikasi dan turisme (Triple T) mempercepat arus perubahan. Perubahan itu tidak selamanya bersifat positif, disamping hal-hal yang bersifat positif terbawa pula muatan yang bersifat negatif. Masyarakat menangkap arus kultur global seperti itu tanpa merasa canggung, sebab kemajuan teknologi telah membentuk sikap akomodatif terhadap pengaruh global. Misal : Kebiasaan makan pakai sumpit Kebiasaan makan pakai sumpit Menyenangi Pizza, Hotdog, Fried Chiken, Hamburger dll. Menyenangi Pizza, Hotdog, Fried Chiken, Hamburger dll. Lebih bangga dengan produk Luar Negeri. Lebih bangga dengan produk Luar Negeri.

35 3. Indikator melunturnya tata nilai yang merupakan jati diri bangsa ditandai dua hal : a. Semakin menonjolnya sikap individualis. Individualis berarti mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum, hal ini jelas bertentangan dengan azas gotong-royong (kekeluargaan) b. Semakin menonjolnya sikap materialistis. Materialis berarti bahwa harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari keberhasilan seseorang memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Bila ini terjadi berarti bahwa etika dan moral telah dikesampingkan.

36 4. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak segera dibendung akan berakibat lebih serius dimana pada puncaknya mereka tidak bangga kepada bangsa dan negaranya.

37 KENDALA YANG DIHADAPI 1. Persepsi yang keliru tentang pengertian bela negara. 2. Kesenjangan antara teori dan praktek. 3. Semakin melemahnya keteladanan. 4. Terabaikannya tujuan pendidikan pada aspek moral / akhlak.

38 USAHA SADAR UNTUK MENYIAPKAN WNI MELALUI GIAT BIMBINGAN, PENGAJARAN DAN /ATAU LATIHAN GUNA MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA MENUJU KEJAYAANNYA. PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA

39 PPBN TAHAP AWAL Agar tujuan PPBN dapat terwujud maka pelaksanaan PPBN harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia siswa baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun tingkay pendidikan menengah. Misal: TK: PENGENALAN SD: PEMBIASAAN SLTP: PEMAHAMAN SLTA: PENGAMALAN

40 BELA NEGARA Tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi Nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

41 SIKAP BELA NEGARA  Sikap batin setiap warga negara yang berwujud menjadi tekad dan semangat pengabdian untuk membela kepentingan dan kedaulatan Negara.  Bukan sekedar Norma sosial, namun lebih dari itu yakni sebagai norma moral.  Bela Negara tidak harus berwujud “memanggul senjata” tapi bisa berupa kegiatan dalam semua profesi dan bidang kehidupan.  Sebagai norma moral yang mewujud kedalam perilaku, ia harus ditanamkan melalui pembiasaan diri secara terus menerus sejak dini melalui pendidikan yang dimulai dilingkungan keluarga, dilanjutkan disekolah dan dalam pergaulan.

42 PPBN Memupuk kesadaran Bela Negara dan Berpikir Komprehensif Integral DIK. KEWARGANEGARAAN SIKAP Cinta Tanah Air Indonesia Sadar Berbangsa dan Bernegara Indonesia Yakin Kesaktian Pancasila Rela Berkorban utk Negara & Bangsa Materi Dik. Kewarganegaraan

43 BERPIKIR INTEGRALISTIK BERPIKIR YANG DIDASARI OLEH KEHAYATAN ATAU KODRAT SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA, DAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM BERPIKIR YANG DIDASARI OLEH KEHAYATAN ATAU KODRAT SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA, DAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM BERPIKIR YANG FUNDAMENTAL BERTOLAK DARI APRIORI BAHWA TUGAS HIDUP MANUSIA ADALAH MEMBERI BERPIKIR YANG FUNDAMENTAL BERTOLAK DARI APRIORI BAHWA TUGAS HIDUP MANUSIA ADALAH MEMBERI BERPIKIR DEMI KESELURUHAN BERPIKIR DEMI KESELURUHAN PEMIKIRAN KESISTEMAN BERPIKIR YANG DIDASARI OLEH KEHAYATAN ATAU KODRAT SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA, DAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM BERPIKIR YANG DIDASARI OLEH KEHAYATAN ATAU KODRAT SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA, DAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM BERPIKIR YANG FUNDAMENTAL BERTOLAK DARI APRIORI BAHWA TUGAS HIDUP MANUSIA ADALAH MEMBERI BERPIKIR YANG FUNDAMENTAL BERTOLAK DARI APRIORI BAHWA TUGAS HIDUP MANUSIA ADALAH MEMBERI BERPIKIR DEMI KESELURUHAN BERPIKIR DEMI KESELURUHAN PEMIKIRAN KESISTEMAN

44 PEMBELAAN NEGARA (BELA NEGARA) PERIODE : PERANG KEMERDEKAAN (’45 – ’49) PERIODE : PERANG KEMERDEKAAN (’45 – ’49) PERIODE : GANGGUAN KAMDAGRI – NATIONAL & CHARACTER BUILDING. PERIODE : GANGGUAN KAMDAGRI – NATIONAL & CHARACTER BUILDING. PERIODE : ORDE BARU (PEMBANG. NASIONAL) PERIODE : ORDE BARU (PEMBANG. NASIONAL)  BELA NEGARA = PERANG PERANG DIPLOMASI (POLITIK) DIPLOMASI (POLITIK) HANKAM HANKAM POLITIK POLITIK  BELA NEGARA = KETAHANAN NASONAL KETAHANAN NASONAL KETERPADUAN SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL

45 KONSEP DEMOKRASI DEMOKRASI adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari /oleh /untuk RAKYAT (demos) KEKUASAAN menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan RAKYAT beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai Warganegara Kenyataannyademos menyiratkan makna diskriminatif Bentuk DEMOKRASI : 1. Pemerintah Monarchi : mutlak (absolut), konstitusional, dan parlementer 2. Pemerintahan REPUBLIK (Res = pemerintahan ; Publika = rakyat)

46 DIAGRAM SISTEM DEMOKRASI MASUKANKELUARAN PROSES KONVERSI Tuntutan dpertimbangkn oleh Rakyat Tuntutan dan Dukungan dari Rakyat Peraturan- peraturan utk Rakyat DEMOKRASI PANCASILAtercantum dalam sila ke empat Pancasila yaitu : Demokrasi (Kerakyatan) yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling mengkualifikasikan tiap sila mengandung keempat sila lainnya.

47 PRINSIP DASAR DEMOKRASI PANCASILA 1. Prinsip KERAKYATAN 2. Prinsip HIKMAT-KEBIJAKSANAAN 3. Prinsip PERMUSYAWARATAN 4. Prinsip PERWAKILAN

48 Sistem Kedaulatan Rakyat = ajaran Trias Politika Pelaksanaannya Demokrasi Pancasila = Demokrasi Liberal = Demokrasi Rakyat Demokrasi Liberal dijalankan oleh kelompok pemilik modal Demokrasi Rakyat dijalankan oleh kelompok yg karena kelihaiannya berhasil, menguasai dan mengendalikan partai atau negara Demokrasi Pancasila keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan Pemerintah Rakyat dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan yg berlangsung menurut hukum yg berkaitan pada kepentingan, aspirasi dan kesejahteraan rakyat banyak

49 Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Kekuasaan tertinggiMPR sebagai Lembaga Konstitutif 2. DPR sbg pembuat UU Lembaga Legislatif 3. Presiden dibantu para menteri sbg penyelenggara Pemerintahan Lembaga Eksekutif 4. DPA sbg pemberi saran kpd pemerintahLembaga Konsultatif 5. MA sbg lembaga peradilan dan penguji UU Lembaga Yudikatif 6. BPK sbg lembaga yg mengaudit keuangan negara Lembaga Auditatif

50 HAM 10 Des ’48 Deklarasi Universal HAM = 30 pasal SEJARAH PERKEMBANGAN HAM Th 1215PIAGAM MAGNA CHARTA di Inggris Masyarakat Feodal menentang Raja Jhon Lockland Th 1297The Greatch Charter of Liberties Edward I Th 1689Bill of Rights Willem III Th Montesque TRIAS POLITICAdi Perancis Th J.J.Rousslau buku CONTRACT DU SOCIAL =Manusia bebas Persamaan diantara penduduk =Manusia bebas Persamaan diantara penduduk Th 1786Penjara Bastille diserbu Th 1789Declaration Del’Homme et du Citoyen Abad 19 di RUSIAMarx-Engels : Manifesto Communist Leninisme Th 1946CHARTER of the United Nations

51 Thomas Hobbes & Jhon Locke “Homo Homini Lupus” “Manusia adalah makhluk sosial” hak Hidup, merdeka Hak atas milik { Life, Liberty & Property } Th 1776Declaration of Independencedi USA Th 1941Franklin D.Roosevelt The Four Freedom : 1. Freedom of Speech 2. Freedom of Religion 3. Freedom from Fear 4. Freedom of Want

52 Perkembangan di INDONESIA A.1905 – 1945NEGARA ? PPKI : 1 Juni ’45 : Pancasila 16 Juni ’45 : Piagam Jakarta 17 Agst ’45 : PROKLAMASI B. 5 Juli ’83 : 24 Tokoh Dunia di Jenewa membentuk KOMISI INDEPENDEN C. 27 Des ’49Konstitusi RIS D. Pemilu 1955Konstituante MPRS E.UUD ’45ps.27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

53 Beberapa Istilah : 1. Hak Asasi Manusia 2. Kewajiban Dasar Manusia 3. Diskriminasi 4. Penyiksaan 5. Anak 6. Pelanggaran HAM 7. Komnas HAM Partisipasi Masyarakat / WN Pengadilan HAM UU No.9 th 1998 Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

54 UNDANG – UNDANG R.I. No. 39 tahun 1999 Tentang HAK ASASI MANUSIA Terdiri atas: 11 Bab dan 106 pasal Dasar Hukum : 1. U.U.D 1945 : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal Tap MPR RI No.XVII / MPR / 1998 tentang hak Asasi Manusia

55 Susunan : Bab I Ketentuan Umum pasal 1 Bab II Asas-asas Dasar pasal 2 – 8 Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu: Hak untuk Hidup ps.9 Bagian Kedua: Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan ps.10 Bagian Ketiga: Hak Mengembangkan Diri ps Bagian Keempat : Hak Memperoleh Keadilan ps Bagian Kelima: Hak atas Kebebasan Pribadi ps. 20 – 27 Bagian Keenam: Hak atas Rasa Aman ps. 28 – 35 Bagian Ketujuh: Hak atas Kesejahteraan ps. 36 – 42 Bagian Kedelapan: Hak Turut Serta dlm Pemerintahan ps Bagian Kesembilan: Hak Wanita ps. 45 – 51 Bagian Kesepuluh : Hak Anak ps.52 – 66

56 Bab IV Kewajiban Dasar Manusiaps. 67 – 70 Bab V Kewajiban & Tanggungjawab Pemerintah ps Bab VI Pembatasan dan Larangan ps. 73 – 74 Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ps. 75 – 99 Bab VIII Partisipasi Masyarakat ps.100 – 103 Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusiaps. 104 Bab X Ketentuan Peralihanps. 105 Bab XI Ketentuan Penutupps. 106 UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada Tanggal 23 September 1999 Masuk dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 165

57 BEBERAPA UNDANG – UNDANG DAN KEPPRES/ INPRES YANG BERHUBUNGAN DENGAN UU No. 39/ U.U. R.I. No.5 th.1998ttg Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia terdiri dari 2 pasal 2. KEPPRES R.I. No.50 th 1993 ttg Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdiri dari 4 Bab, 14 pasal 3. KEPPRES R.I. No.129 th 1998ttg Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 3 pasal 4. KEPPRES R.I. No.181 th 1998 ttg Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terdiri dari 5 Bab, 17 ps 5. INPRES R.I. No.26 th 1998ttg Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dlm Semua Perumusan & Penyelenggarakan Kebijakan, Perencana Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan berisi 5 butir instruksi

58 S E K I A N

59 WAWASAN NUSANTARA

60 PROSES TERBENTUKNYA WAWASAN NASIONAL BANGSABANGSA DIRI BANG SA SEJARAH BUDAYA LINGKUNGAN (GEOGRAFI) FALSAFAH / IDEOLOGI ASPIRASIASPIRASI KONSTITUSI UUD DRIVES MOTIVE WAWA SAN NASIO NAL TUJUAN NASIONAL

61 WAWASAN : CARA PANDANG YG BERSUMBER PADA FALSAFAH HIDUP SUATU BANGSA DAN MERUPAKAN PANTULAN DARIPADANYA, YG BERISI DORONGAN (DRIVE) DAN RANGSANGAN (MOTIVES) DI DLM USAHA MENCAPAI ASPIRASI SERTA TUJUAN NASIONALNYA. NUSANTARA : NUSA + ANTARA = DWIPANTARA = PULAU-PULAU (KEPULAUAN) INDONESIA. KATA NUSANTARA PERTAMA KALI DITEMUKAN PADA PRASASTI “GUNUNG WILIS” (1269 M), KEMUDIAN JUGA TERDAPAT DALAM KITAB “NEGARA KERTAGAMA” (1365 M, MPU PRAPANCA) dan KITAB “RAMAYANA” (320 – 455 M)

62 WAWASAN NUSANTARA MERUPAKAN PANCARAN FALSAFAH /IDEOLOGI SUATU BANGSA SECARA UTUH MENYELURUH, MENJIWAI SETIAP PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

63 WAWASAN-WAWASAN I. WAWASAN BENUA (HEART LAND THEORY) SIR BALFORD MACKINDER (1861 – 1947) II. WAWASAN BAHARI (MARITIM) III. WAWASAN KOMBINASI I & II NICKOLAS J.SPYKMAN (1893 – 1943) IV.WAWASAN DIRGANTARA 1.SIR WALTER RALEIGH (1861 – 1947) 2.ALFRED THAYER MAHAN (1840 – 1946) 1.GULIO DOUHET (1896 – 1930) 2.CHARLES FULLER ( ……) 3.WILLIAM MITCHEL (1879 – 1946)

64 UNSUR – UNSUR POKOK WASANTARA CARA PANDANG (DAN SIKAP) BANGSA INDONESIA CARA PANDANG (DAN SIKAP) BANGSA INDONESIA DIRI BANGSA YANG MENGANDUNG KEMAJEMUKAN/ KEBHINNEKAAN DIRI BANGSA YANG MENGANDUNG KEMAJEMUKAN/ KEBHINNEKAAN LINGKUNGAN/ GEOGRAFI YANG BERBENTUK NEGARA KEPULAUAN LINGKUNGAN/ GEOGRAFI YANG BERBENTUK NEGARA KEPULAUAN DASAR : PANCASILA DAN UUD 1945 DASAR : PANCASILA DAN UUD 1945 TUJUAN : MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN YANG HARMONIS SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN DAN PERDAMAIAN NASIONAL TUJUAN : MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN YANG HARMONIS SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN DAN PERDAMAIAN NASIONAL TURUT SERTA MENCIPTAKAN KETERTIBAN DUNIA DAN PERDAMAIAN ABADI TURUT SERTA MENCIPTAKAN KETERTIBAN DUNIA DAN PERDAMAIAN ABADI DALAM RANGKA MENUJU TUJUAN NASIONAL DALAM RANGKA MENUJU TUJUAN NASIONAL

65 PENGERTIAN : PENGERTIAN : WASANTARA ADALAH CARA PANDANG DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TENTANG DIRI DAN LINGKUNGANNYA YANG BERWUJUD NEGARA KEPULAUAN, BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945, BERTUJUAN NASIONAL DAN TURUT SERTA MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN PERDAMAIAN DUNIA, DALAM RANGKA MENCAPAI TUNAS. WASANTARA MERUPAKAN : WASANTARA MERUPAKAN : a. PENJABARAN TUNAS YG TELAH DISELARASKAN DENGAN KONDISI, POSISI DAN POTENSI GEOGRAFI SERTA KEBHINEKAAN BUDAYA BANGSA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN. b. PEDOMAN POLA TINDAK DAN POLA PIKIR DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

66 HAKIKAT WASANTARA HAKIKAT WASANTARA ADALAH PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM KEBHINEKAAN. KEDUDUKAN WASANTARA SEBAGAI DOKTRIN NASIONAL DOKTRIN YAITU : SUATU HIMPUNAN AZAS-AZAS TEORI-TEORI SUATU HIMPUNAN AZAS-AZAS TEORI-TEORI YANG DIAJARKAN, DIANJURKAN DAN DITERIMA KEBENARANNYA YANG DIAJARKAN, DIANJURKAN DAN DITERIMA KEBENARANNYA UTK DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN DLM MELAKSANAKAN SEGALA KEGIATAN SEKELOMPOK MANUSIA UTK DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN DLM MELAKSANAKAN SEGALA KEGIATAN SEKELOMPOK MANUSIA DALAM USAHA MENCAPAI TUJUAN BERSAMA DALAM USAHA MENCAPAI TUJUAN BERSAMA

67 LATAR BELAKANG PEMIKIRAN  GEOGRAFI (PETA BUMI) TAHUN 1500-AN BERKEMBANG PENGERTIAN BAHWA NUSANTARA ADALAH KEPULAUAN YANG BERADA ANTARA DUA BENUA YAITU BENUA ASIA DAN AUSTRALIA TAHUN 1500-AN BERKEMBANG PENGERTIAN BAHWA NUSANTARA ADALAH KEPULAUAN YANG BERADA ANTARA DUA BENUA YAITU BENUA ASIA DAN AUSTRALIA MEMPERJELAS BAHWA NUSANTARA ADALAH INDONESIA SEPERTI TERCANTUM DLM UUD ’45 TAHUN 1850, JHON CRAWFORD (INGGRIS) MENANAMKAN “UPPER LONGISTIC INDIA” UNTUK WILAYAH DGN BATAS: TAHUN 1850, JHON CRAWFORD (INGGRIS) MENANAMKAN “UPPER LONGISTIC INDIA” UNTUK WILAYAH DGN BATAS:  UTARA: PULAU TAIWAN  SELATAN: PULAU AUSTRALIA  BARAT: PULAU NICOBAR  TIMUR: PULAU MARSHALL

68 SEDANGKAN YANG DISELATAN DARATAN ASIA DISEBUT “INDIAN ARCHIPELAGO” TAHUN 1850 JHON RICHARD & DON HOGAN (INGGRIS)MENYEBUTKAN “INDONESIAN ARCHIPELAGO” TAHUN 1850 JHON RICHARD & DON HOGAN (INGGRIS)MENYEBUTKAN “INDONESIAN ARCHIPELAGO” TAHUN 1858, SIR MAXWELL (INGGRIS) MENYEBUT “INDONESIA” TAHUN 1858, SIR MAXWELL (INGGRIS) MENYEBUT “INDONESIA” POSISI DI ANTARA SEPERTI ITULAH DISEBUT POSISI SILANG POSISI DI ANTARA SEPERTI ITULAH DISEBUT POSISI SILANG BAGAIMANA KAITANNYA ANTARA GEOGRAFI DGN IPOLEKSOSBUDHANKAM ?

69  DEMOGRAFI (KEPENDUDUKAN) TIGA MASALAH UTAMA IALAH : JUMLAH PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PERTUMBUHAN PERLU DISELARASKAN DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI. MELALUI PROGRAM KB LAJU PERTUMBUHAN DAPAT DICAPAI ± 20% / TAHUN, INI UNTUK MENGIMBANGI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ± 6% / TAHUN. KWALITAS PENDUDUK KWALITAS PENDUDUK - PROGRAM KB TDK BOLEH MERUSAK KOMPOSISI UMUR TUA – MUDA – REMAJA – ANAK -KWALITAS SEHAT DAN PANDAI PENYEBARAN / DISTRIBUSI PENDUDUK PENYEBARAN / DISTRIBUSI PENDUDUK HARUS MENGHASILKAN KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN

70  GEOPOLITIK (PETA POLITIK) GEOPOLITIK KEPENDEKAN DARI GEOGRAPHICAL POLITICAL GEOGRAPHY, KEMUDIAN BERKEMBANG MENJADI ILMU BUMI POLITIK TERAPAN (APPLIED POLITICAL GEOGRAPHY) GEOPOLITIK KEPENDEKAN DARI GEOGRAPHICAL POLITICAL GEOGRAPHY, KEMUDIAN BERKEMBANG MENJADI ILMU BUMI POLITIK TERAPAN (APPLIED POLITICAL GEOGRAPHY) PEPERANGAN ADALAH KULMINASI DARI APLIKASI BANYAK TEORI SECARA BERKESINAMBUNGAN PEPERANGAN ADALAH KULMINASI DARI APLIKASI BANYAK TEORI SECARA BERKESINAMBUNGAN MISAL : PERANG ADALAH KELANJUTAN POLITIK YANG GAGAL (CLAUZEWITS)

71  GEOSTRATEGI ADALAH GEOPOLITIK DLM PELAKSANAAN, MERUPAKAN PETA STRATEGI YANG MENCAKUP SECURITY – PROSPERITY – HUBUNGAN INTERNATIONAL. ADALAH GEOPOLITIK DLM PELAKSANAAN, MERUPAKAN PETA STRATEGI YANG MENCAKUP SECURITY – PROSPERITY – HUBUNGAN INTERNATIONAL. POSISI SILANG DUNIA MELETAKAN INDONESIA DI TENGAH LALU LINTAS DUNIA TIMBUL BENCANA ATAU TIDAK SANGAT TERGANTUNG PADA TINGKAT KETAHANAN DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HK POSISI SILANG DUNIA MELETAKAN INDONESIA DI TENGAH LALU LINTAS DUNIA TIMBUL BENCANA ATAU TIDAK SANGAT TERGANTUNG PADA TINGKAT KETAHANAN DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HK

72 PENGERTIAN GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI 1. PENGERTIAN SEMPITPAHAM DETERMINIS * MEMANDANG GEOGRAFI SBG UNSUR MUTLAK DAN MENENTUKAN DLM POLITIK SUATU NEGARA. * BERDASARKAN PANDANGAN INI, MAKA GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI MERUPAKAN DOKTRIN KEKUATAN NEGARA 2. PENGERTIAN LUASPAHAM POSSIBILITIES * MEMANDANG GEOGRAFI HANYA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DI SAMPING UNSUR-UNSUR LAINNYA YANG ADA DALAM KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARAYANG TURUT MEMPENGARUHI DALAM PROSES PENENTUAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

73 GEOPOLITIK : PENGETAHUAN TENTANG SESUATU YANG BERHUBUNGAN DGN KONSTELASI GEOGRAFIS DARI SUATU NEGARA, DENGAN MEMANFAATKAN KEUNTUNGAN LETAK GEOGRAFIS TSD UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NASIONAL DAN PENENTUAN-PENENTUAN KEBIJAKSANAAN SECARA ILMIAH BERDASARKAN REALITA-REALITA YANG ADA DENGAN CITA-CITA BANGSA. GEOSTRATEGI (GEOPOLITIK DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN DALAM MENENTUKAN TUJUAN, SARANA-SARANA SERTA CARA PENGGUNAAN SARANA-SARANA TERSEBUT GUNA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL DENGAN MEMANFAATKAN KONSTELASI GEOGRAFIS SESUATU NEGARA

74 PANDANGAN BANGSA INDONESIA TENTANG GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI DLM PENGEMBANGANNYA 1. RUANG HIDUP SUATU BANGSA TERBATAS PADA WILAYAH NEGARA YG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL 2. SETIAP BANGSA ADALAH SAMA DERAJATNYA DAN SAMA- SAMA MEMILIKI HAK & KEWAJIBAN UTK HIDUP 3. SEMUA BANGSA SAMA-SAMA BERKEWAJIBAN MENEGAKKAN PERDAMAIAN DUNIA 4. KEKUATAN SUATU BANGSA ATAU NEGARA TERUTAMA DITUJUKAN UTK MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI, INTEGRASI NASIONAL, KESEJAHTERAAN dan KEMAKMURAN RAKYATNYA ; BUKAN UTK MENGUASAI BANGSA DAN NEGARA LAIN, LEBIH-LEBIH BUKAN UTK MENGUASAI DUNIA

75  HISTORIS DAN YURIDIS FORMAL ORDONANSI TAHUN 1939 : ORDONANSI TAHUN 1939 : WILAYAH RI HANYA DARAT, SEDANG LAUT MENJADI MILIK DUNIA DEKLARASI JUANDA TAHUN 1957 (13 DES 1957) PULAU DAN LAUT MERUPAKAN SATU KESATUAN DEKLARASI JUANDA TAHUN 1957 (13 DES 1957) PULAU DAN LAUT MERUPAKAN SATU KESATUAN PERPEM PENGGANTI UU NO. 4 TH 1960 (UU NO.22 TAHUN 1960) WILAYAH RI 12 MIL DIHITUNG DARI GARIS LUAR KEPULAUAN PERPEM PENGGANTI UU NO. 4 TH 1960 (UU NO.22 TAHUN 1960) WILAYAH RI 12 MIL DIHITUNG DARI GARIS LUAR KEPULAUAN DEKLARASI LANDAS KONTINEN DEKLARASI LANDAS KONTINEN PERLU KESEPAKATAN DGN NEGARA-NEGARA TETANGGA UU NO.1 TAHUN 1973 UU NO.1 TAHUN 1973 MENGUKUHKAN DEKLARASI TAHUN 1969 Z E E (21 MARET 1980) Z E E (21 MARET 1980) BATAS 200 MIL DARI PANGKAL LAUT BATAS WILAYAH ANTAR NEGARA DI DUNIA TETAP MENJADI PROBLEM SEPANJANG HUKUM LAUT DAN HUKUM UDARA BELUM TUNTAS BATAS WILAYAH ANTAR NEGARA DI DUNIA TETAP MENJADI PROBLEM SEPANJANG HUKUM LAUT DAN HUKUM UDARA BELUM TUNTAS KELOMPOK 1LAUT & UDARA TDK ADA YG PUNYA, KARENANYA TIAP NEGARA BOLEH MEMAKAI KELOMPOK 2LAUT & UDARA MILIK DUNIA, KARENANYA HARUS DIATUR OLEH DUNIA

76 WILAYAH NEGARA R.I. a) Menurut U.U.D. 1945seluruh tumpah darah Indonesia ( pembukaan alinea 4). b) Ordonansi Laut Territoir dan Lingkungan Maritim tahun 1939 No. 442seluruh wilayah Hindia Belanda ( 2 juta km persegi )3 mil laut. c) Deklarasi Djuanda th 1957 dan U.U. No 4 Prp th 1960 ukurannya 12 mil laut wilayah R.I. bertambah 3,9 juta km persegi. d) Deklarasi 17 Pebruari 1969 dan U.U. No.1 th 1973 tentang LANDAS KONTINENTALLuas seluruh wilayah = 6,7 juta km persagi ( + 0,8 km persegi). e) U.U. No. 5 tahun 1983 tentang ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (Z.E.E)luas = 9,2 km persegi.

77 UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA CARA PANDANG KE DALAM CARA PANDANG KE DALAM HARUS SADAR BAHWA NEGARA RI adalah NEGARA KEPULAUAN, KARENANYA PROGRAM PEMBANGUNAN HARUS DIORIENTASIKAN KEPADA SIFAT KEPULAUAN CARA PANDANG KELUAR CARA PANDANG KELUAR HARUS SADAR BAHWA NEGARA RI adalah NEGARA BAGIAN DUNIA, KARENANYA LANGKAH TINDAKNYA HARUS MEMPERHATIKAN KONDISI DUNIA (BAIK POSITIF MAUPUN NEGATIF) CARA PANDANG SUBSTANSI YG DIPANDANG KE DALAM WADAHISITATA LAKU KE LUAR MEMBENTUK KONSEPSI DASAR MEMBENTUK KONSEPSI PELAKSANAAN

78 SUBSTANSI WAS.NUS WADAH TATA LAKU ISI BENTUK WUJUD TATA INTI ORGANISASI TATA KELENGKAPAN ORGANISASI CITA /IDE AZAS /FILOSOFI CARA /METODE LAHIRIAH BATINIAH NEGARA KEPULAUAN TERBAGI HABIS DLM PROPINSI ADANYA PEMERINTAH PUSAT & DAERAH PEMB. UUD’45 KESELARASAN HAK & KEWAJIBAN ADANYA TATA PEMERINTAHAN BENTUK PEMBANGUNAN FISIK BENTUK PEMBANGUNAN NON FISIK

79 W A D A H AZAS ARCHIPELAGOMEMILIKI ARTI : KE DALAM : NUSANTARA SBG KESATUAN WILAYAH LAUT DGN PULAU-PULAU DAN GUGUSAN PULAU DI DLMNYA YG UTUH DAN MANUNGGAL KE LUAR : NUSANTARA BERADA PADA POSISI SILANG DGN SEGALA KONSEKWENSINYA SHG MERUPAKAN KEPRIBADIANNYA WADAH TSB. MELIPUTI 3 UNSUR SBB : BATAS RUANG LINGKUP atau BENTUK UJUD BATAS RUANG LINGKUP atau BENTUK UJUD TATA SUSUNAN POKOK atau TATA INTI ORGANISASI TATA SUSUNAN POKOK atau TATA INTI ORGANISASI TATA SUSUNAN PELENGKAP atau TATA KELENGKAPAN ORGANISASI. TATA SUSUNAN PELENGKAP atau TATA KELENGKAPAN ORGANISASI.

80 B E N T U K U J U D SEBAGAI : NUSANTARA NUSANTARA MANUNGGAL – UTUH MENYELURUH, SEBAGAI PERSATUAN DAN KESATUAN DI BIDANG : MANUNGGAL – UTUH MENYELURUH, SEBAGAI PERSATUAN DAN KESATUAN DI BIDANG : WILAYAH, BANGSA, I P O L E K S O S B U D H A N K A M, dan PSIKOLOGI, yg harus berkesimbangan I N T I O R G A N I S A S I : 1. Bab I pasal (1) U U D 1945 ttg Bentuk dan Kedaulatan Negara Indonesia 2. Bab III pasal (4) dan (5) ttg Kekuasaan Pemerintah Negara 3. Sistem Pemerintahan 4. Sistem Perwakilan

81 K E L E N G K A P A N O R G A N I S A S I : 1. Aparatur Negara 2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 3. P E R S 4. Partisipasi rakyat I S I TERDIRI 3 UNSUR : 1. CITA-CITA, tercantum dlm pembukaan UUD 2. SIFAT dan CIRI-CIRI, manunggal & utuh 3. CARA KERJA, pergaulan internasional tetap teguh dlm pendirian ttp luwes dlm pelaksanaan

82 NEGARA R.I. = NEGARA KEPULAUAN = NUSANTARA BENTUK NEGARA DITINJAU DARI SEGI GEOGRAFI : 1. LAND LOCKED COUNTRY ( NEGARA YANG DIKELILINGI OLE DARATAN ) 2. NEGARA YANG DIKELILINGI OLEH LAUTAN

83 AZAS ARCHIPELAGO : MERUPAKAN SATU KESATUAN UTUH WILAYAH, YANG BATAS- BATASNYA DITENTUKAN OLEH LAUT, DALAM LINGKUNGAN PULAU-PULAU DAN GUGUSAN PULAU-PULAU. A T A U MERUPAKAN GUGUSAN PULAU-PULAU DENGAN PERAIRAN DI ANTARANYA DAN ANGKASA DI ATASNYA SEBAGAI KESATUAN UTUH, DENGAN UNSUR AIR SEBAGAI PENGHUBUNGNYA.

84 T A T A L A K U 1. BATINIAH : UJUD PRODUK DARI KEBIASAAN YG MEMBUDAYA, OK ITU SETIAP PENYIMPANGAN HARUS SEGERA DILURUSKAN 2. LAHIRIAH : POLA TATA LAKSANA YG DIRINCI MENJADI TATA PERENCANAAN, TATA PELAKSANAAN, TATA PENGAWASAN

85 FAKTOR YG MEMPENGARUHI BERTAMBAHNYA PERHATIAN MANUSIA THD LAUT 1. PERUBAHAN PETA BUMI POLITIK DUNIA SEJAK BERAKHIRNYA PD II LAHIRNYA NEGARA NASIONAL MERDEKA (KEBANYAKAN DENGAN LAUTAN) PENTING BAGI KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN MENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYATNYA PERLU PENGATURAN BERSAMA PEMANFAATAN LAUT DAN LINGKUNGANNYA BAGI KEPENTINGAN BANGSA-BANGSA DI DUNIA. 2. KEMAJUAN TEKNOLOGIMENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMANFAATAN LAUTAN 3. BERTAMBAH JUMLAH PENDUDUK DLM IMBANGAN DGN KENAIKAN PRODUKSI, KHUSUSNYA DARI SDA YG TERDAPAT DI LAUTAN.

86 FUNGSI VITAL LAUT BAGI BANGSA INDONESIA 1. UNTUK MENJAMIN INTEGRITAS TERITORIAL NEGARA 2. SARANA PERHUBUNGAN : PELAYARAN, KOMUNIKASI / KABEL-KABEL LAUT / PIPA-PIPA DLM LAUT, & UDARA DI ATASNYA MRPKAN RUANG TRANSPORTASI UDARA 3. SALAH SATU SUMBER KEHIDUPAN YG PENTING KEKAYAAN ALAM: BERSIFAT HAYATI, SUMBER MINERAL ATAU BARANG TAMBANG 4. HANKAMMILITARY SECURITY

87 KEMANFAATAN LAUT BAGI MANUSIA : 1. SUMBER DAYA ALAM 2. TRANSPORTASI & KOMUNIKASI 3. KEAMANAN / SECURITYFISIK / POLITIK 4. SUMBER ENERGI 5. REKREASI & PARIWISATA PASIF / AKTIF 6. UTK PEMBUANGAN SAMPAI / BAHAN PENCEMARAN 7. LAIN-LAIN SEPERTI : pengaruh cuaca, batas, penyebaran biota, lokasi pemukiman / industri masa depan

88 KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA = UNCLOS) GENEVA 1958 : TUJUAN : Akibat diberlakukannya KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL Negara INDONESIA sbg Negara Kepulauan mempunyai : LAUT TERITORIAL, PERAIRAN PEDALAMAN, LANDAS KONTINEN, ZONE EKONOMI EKSKLUSIF, dan ZONE TAMBAHAN.  Membentuk tertib hk laut & samudra  Memudahkan komunikasi internasional  Memajukan penggunaan laut secara damai  Pendayagunaan s.d.a. secara adil & efisien  Konservasi sumber kekayaan hayati  Pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

89 PENGERTIAN-PENGERTIAN 1. LAUT TERITORIAL adalah Satu wilayah laut yg lebarnya tdk melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, yaitu garis air surut terendah sepanjang pantai dan garis yg menghubungkan titik-titik terluar dari 2 pulau dgn batas- batas tertentu sesuai konvensi 2. PERAIRAN PERDALAMAN adalah wilayah darat atau sebelah dalam dari garis pangkal. 3. LANDAS KONTINEN dari negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut territorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. JARAKNYA = 200 mil laut dari garis pangkal batas territorial diukur, atau dpt lebih dari itu dgn tdk melebihi 350 mil atau tdk boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 mil

90 4. ZONE EKONOMI EKSKLUSIF (ZE.E.) Yaitu Suatu daerah yg tdk melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut territorial diukur di mana negara ybs mempunyai HAK BERDAULAT utk keperluan EKSPLORASI & EKSPLOITASI, KONSERVASI & PENGELOLAAN SUMBER KEKAYAAN ALAM, HAYATI dari perairan. 5. ZONE TAMBAHAN adalah suatu wilayah laut yg lebarnya tdk boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal lebar laut territorial diukur, yg merupakan wilayah Negara Pantai utk melaksanakan pengawasan yg diperlukan utk bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut territorial.

91 HAK-HAK NEGARA LAIN DI WILAYAH TERRITOIR INDONESIA 1. HAK LINTAS : yi. Hak melintasi melalui perairan di antara pulau-pulau. 2. LINTAS DAMAI : yi. Hak suatu negara untuk melintasi wilayah/territory negara lain dgn kewajiban rdk menimbulkan ancaman thd kedaulatan negara yg dilewatinya. 3. LINTAS TRANSIT : yi. suatu kegiatan melintas pd satu selat yg digunakan utk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas dgn bagian laut lepas lainny atau Z.E.E.

92 4. ALUR LAUT KEPULAUAN : yi. Suatu alur yg ditentukan oleh suatu negara kepulauan utk alur laut dan rute penerbangan di atasnya ditentukan dgn merangkai garis-garis sumbu mulai dari tempat masuk rute lintas hingga tempat keluar; kapal/pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil ke kiri atau ke kanan dari garis sumbu tersebut. 5. ALUR PELAYARAN NUSANTARA 6. OVERFLIGHT 7. S.A.R

93 PENERAPAN WASANTARA : 1. PERTAMBAHAN LUAS WILAYAH INDONESIA 2. PERTAMBAHAN SUMBER DAYA ALAM 3. PERSETUJUAN YG MENYANGKUT TERITORIAL MAUPUN LANDAS KONTINEN 4. DI BIDANG KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI DPT LEBIH LANCAR 5. DI BIDANG EKONOMI KEKAYAAN ALAM DAN PEMERATAANNYA MENJADI LEBIH BAIK 6. DI BIDANG SOSBUD MENJADIKAN BANGSA INDONESIA YG SEBANGSA, SETANAH AIR, SENASIB SEPENANGGUNGAN DAN BERAZAS TUNGGAL PANCASILA 7. DI BIDANG HANKAM TERLIHAT SBG MAKIN ERATNYA KEMANUNGGALAN ABRI DAN RAKYAT SERTA KESIAPSIAGAAN THD ANCAMAN DARI LUAR a)LUAS DARATAN = km persegi b)LUAS LAUT= km persegi c)LUAS Z.E.E.= km persegi

94 WILAYAH NEGARA R.I a) Menurut UUD 1945 seluruh tumpah darah Indonesia (pembukaan alinea 4) b) Ordonansi Laut Territoir dan Lingkungan Maritim tahun 1939 No. 442 seluruh wilayah Hindia Belanda (2 juta km persegi)3 mil laut c) Deklarasi Djuanda th 1957 dan UU No 4 Prp tahun 1960ukurannya 12 mil lautwilayah RI bertambah 3,9 juta km persegi d) Deklarasi 17 Pebruari 1969 dan UU No 1 th 1973 ttg LANDAS KONTINENTALLuas seluruh wilayah = 6,7 juta km persegi (+ 0,8 km persegi) e) UU No 5 tahun 1983 tentang ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) luas =9,2 km persegi

95 WAWASAN NUSANTARA TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN SBG KONSEPSI POLITIK KETATANEGARAAN YAITU DALAM : TAP MPR No. IV / MPR / 1973 TGL TAP MPR No. IV / MPR / 1973 TGL TAP MPR No. IV / MPR / 1978 TGL TAP MPR No. IV / MPR / 1978 TGL TAP MPR No. II / MPR / 1983 TGL TAP MPR No. II / MPR / 1983 TGL DALAM BAB II Sub E : POKOK-POKOK WAWASAN NUSANTARA DINYATAKAN SBG WAWASAN DLM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL ADALAH WAWASAN NUSANTARA YG MENCAKUP : a. KESATUAN POLITIK b. KESATUAN SOSIAL BUDAYA c. KESATUAN EKONOMI d. KESATUAN PERTAHANAN KEAMANAN

96 a) Kebutuhan Wilayah Satu wilayah, wadah, ruang hidupmodal + milik bersama b) satu kesatuan = suku, bahasa, agama, kepercayaan kepada Tuhan YME c) Psikologis senasib sepenanggungan sebangsa setanah air satu tekadmencapai cit-cita bangsa d) satu-satunya falsafahP.STUNAS e) kesatuan pol.berdasarkan PS + UUD ’45 f) Kep.Nusantara satu sistem hukum (Hukum Nasional) g) Hub. Dengan bangsa lainAlinea 4melalui pol. LN bebas & Aktif 1.KESATUAN POLITIK

97 2. KESATUAN EKONOMI a. Kekayaan Wilayah = modal/milikkeperluan hidup merata b. Perkemb. Ek. Serasi + seimbang di seluruh daerah c. Kehidupan Ek. Usaha bersama kekeluargaan kemakmuran 3. KESATUAN SOSBUD a. Kemajuan masyarakat sama, merata, seimbang, selaras, dgn kemajuan bangsa selaras, dgn kemajuan bangsa b. Budaya bangsa adalah satu 4. KESATUAN HANKAM a. Ancaman thd satu pulau / daerah = Ancaman thd bangsa / negara / negara b. Hak & Kewajiban Warganegara dlm bela negara+bangsa

98 IMPLEMENTASI WASANTARA (GBHN ’93) Mencakup perwujudan Kep. Nusantara sebagai Satu Kesatuan JAK+STRA IMPLEMENTASI WASANTARA TAHAP –TAHAP : Pelaksanaan JAK+STRA dlm aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saling isi+memperkuat Wasantara mengutamakan: PERSATUAN Politik Ekonomi Sos-Bud Hankam Perumusan Haluan Negara Perencanaan KajangGBHN Perencanaan KadangRepelita Perencanaan Kadekren-bang tahunan/ APBN KESATUAN dlm ber- masyarakat bangsa negara

99 KETAHANAN NASIONAL

100 MENGAPA BANGSA INDONESIA TETAP HIDUP (SURVIVE) WALAUPUN MENGHADAPI TANTANGAN SEJARAH YANG SANGAT BERAT DAN BERTUBI? ABAD VII - XV ABAD XX ABAD XVI - XIX BELANDA SPANYOL PORTUGISINGGRIS →TANGGUH (TANGGAP- TANGGON- TRENGGIN AS) G 40 S PKI PERMESTA DI / TII BAGAIMANA MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN KONDISI SEMACAM INI? PROBLEMATIKA KONDISI DINAMSIS SEPERTI INI DISEBUT: KETAHANAN NASIONAL →ULET →SEMANGAT MELAWAN

101 PROSES PERKEMBANGAN GAGASAN TANNAS RASA INGIN TAHU GAGASAN TANNAS TH 60-AN SESKOAD RASA KHAWATIR KEINGINAN UTK BERUBAH GAGASAN TANNAS IND. TH 1968 LEMHANNAS GAGASAN TANNAS IND. TH 1969 LEMHANNAS GAGASAN TANNAS UMUM TH 1972 LEMHANNAS GAGASAN TANNAS IND. TH 1981 LEMHANNAS SKEP.MENHANKAM/PAN GAB No.1382/XII/1974 tgl 20/12/1974 ttg TANNAS G.B.H.N G.B.H.N TEORI TANNAS & DOKTRIN TANNAS

102 KETAHANAN NASIONAL (SKEP MENHANKAM/ PANGAB No:SKEP/1382/XII/1974) MERUPAKAN KONDISI DINAMIS SUATU BANGSA BERISI KEULETAN DAN KETANGGUHAN, YANG MENGANDUNG KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEKUATAN NASIONAL DI DALAM MENGHADAPI DAN MENGATASI SEGALA TANTANGAN, ANCAMAN, HAMBATAN SERTA GANGGUAN BAIK YANG DATANG DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM, YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MEMBAHAYAKAN INTEGRITAS IDENTITAS, KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA SERTA PERJUANGAN MENGEJAR TUJUAN PERJUANGAN NASIONAL

103 DINAMIKA KETAHANAN NASIONAL KONDISI DINAMIK LANGSUNG KEULETAN DAN KETANGGU HAN KEMAMPUAN MENGEMBANGK AN KEKUATAN NASIONAL TANTANGAN ANCAMAN HAMBATAN GANGGUAN DARI LUAR DARI DALAM TIDAK LANGSUNG MEMBAHAYAKAN INTEGRITAS IDENTITAS KELANGSUNGAN HIDUP PERJUANGAN DLM MENGEJAR TUJUAN NASIONAL

104 POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MELANDASI KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL MANUSIA BUDAYA makhluk Tuhan yg paling sempurna, memiliki insting, kemampuan berpikir, akal, budi, ketrampilan senantiasa berjuang mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya memerlukan hubungan- hubungan antara lain : MANUSIA BUDAYA makhluk Tuhan yg paling sempurna, memiliki insting, kemampuan berpikir, akal, budi, ketrampilan senantiasa berjuang mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya memerlukan hubungan- hubungan antara lain : a) Manusia – Tuhan : agama, kepercayaan b) Manusia – cita-cita : ideologi c) Manusia – pemenuhan kebutuhan : ekonomi d) Manusia – manusia : sosial e) Manusia – rasa keindahan : kesenian f) Manusia – rasa aman : pertahanan keamanan g) Manusia – penguasaan/pemanfaatan alam : Iptek

105 TUJUAN NASIONAL, IDEOLOGI NEGARA dan FALSAFAH BANGSA. TUJUAN NASIONAL, IDEOLOGI NEGARA dan FALSAFAH BANGSA. Aspirasi langgeng bangsaJAH dan KAMCITA-CITA BANGSA yg diyakini kebenarannya dan menjadi dasar untuk mencapai TUNAS disebut IDEOLOGI. Perjuangan mencapai TUNAS diperlukan keuletan & ketangguhan yg mengandung kemampuan mengembangkan kekuatanTANNAS WAWASAN NASIONAL WASANTARA WAWASAN NASIONAL WASANTARA JAH dan KAM sbg Kebutuhan Esensial Manusia JAH dan KAM sbg Kebutuhan Esensial Manusia

106 KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL Adalah KONSEPSI PENGETAHUAN dan PENYELENGGARAAN JAH & KAM YGSEIMBANG dan SERASI DLM KEHIDUPAN NASIONAL YG MELINGKUPI SELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA UTUH MENYELURUH BERLANDASKAN FALSAFAH BANGSA, IDEOLOGI NEGARA, KONSTITUSI dan WAS – NAS dgn metoda ASIA GATRA SBG SARANA UTK MEWUJUDKAN TANNAS SIFAT T A N N A S 1. MANUNGGAL INTEGRATIF 2. MAWAS KE DALAM bkn isolasi/ nasionalisme sempit 3. KEWIBAWAANDAYA TANGKAL (deterrent) 4. DINAMIS tergantung SIKON bangsa & negara 5. MENITIKBERATKAN KONSUTASI dan SALING MENHARGAI menjauhi ANTAGONISME & KONFRONTASI 6. PERCAYA PADA DIRI SENDIRI 7. TDK BERGANTUNG PADA PIHAK LAIN

107 PENGERTIAN-PENGERTIAN TANTANGAN= MERUPAKAN HAL / USAHA YG BERTUJUAN / BERSIFAT MENGGUGAH KEMAMPUAN. ANCAMAN= MERUPAKAN HAL / USAHA YG BERSIFAT MENGUBAH ATAU MEROMBAK KEBIJAKSANAAN DAN DILAKSANAKAN SECARA KONSEPSIONAL KRIMINAL SERTA POLITIS. HAMBATAN= MERUPAKAN HAL / USAHA YG BERSIFAT / BERTUJUAN MELEMAHKAN / MENGHALANGI SECARA TDK KONSEPSIONAL YG BERASAL DARI DIRI SENDIRI. GANGGUAN= ADALAH HAMBATAN YG BERASAL DARI LUAR. INTEGRITAS= KESATUAN MENYELURUH DLM KEHIDUPAN SUATU BANGSA BAIK FISIK (WILAYAH, PENDUDUK dan PEMERINTAH) MAUPUN SOSIAL(IDENTITAS). IDENTITAS= CIRI KHAS SUATU BANGSA YG MEMBEDAKANNYA DARI BENGSA LAIN

108 FUNGSI KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI DOKRIN NASIONAL (=DOKRIN PERJUANGAN): SEBAGAI DOKRIN NASIONAL (=DOKRIN PERJUANGAN): PADA HAKIKATNYA ADALAH SUATU AJARAN (=KONSNSUS) BANGSA INDONESIA DLM MENGIMPLEMENTASIKAN FALSAFAH PANCASILA, UUD ’45, WASANTARA, GUNA MENJAMIN POLA BERPIKIR, BERTINDAK, DAN CARA KERJA GUNA MAMPERSATUPADUKAN USAHA BERSAMA BANGSA YG BERSIFAT INTERSEKTORAL DAN MULTI DISIPLINER SEBAGAI POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL PADA HAKIKATNYA ADALAH ARAH PEDOMAN DARI SETIAP REPELITA SEBAGAI SISTEM NASIONAL INDONESIA SEBAGAI SISTEM NASIONAL INDONESIA PADA HAKIKATNYA ADALAH POLA MASYARAKAT INDONESIA DLM MENERAPKAN FALSAFAH PANCASILA DAN UUD ’45 SEBAGAI METODA, MENGGUNAKAN METODA KOMPREHENSIF INTEGRAL (UTUH MENYELURUH) BERDASARKAN ASTA GATRA SEBAGAI METODA, MENGGUNAKAN METODA KOMPREHENSIF INTEGRAL (UTUH MENYELURUH) BERDASARKAN ASTA GATRA

109 ASTA GATRA A. TRIGATRA (aspek alamiah): 1. GEOGRAFIunsur-unsurnya : 2. KEKAYAAN ALAM : 3. KEPENDUDUKAN : a. Letak wilayah : 45 – 141derajat B.T. dan 6 derajat L.U – 111 derajat L.S daerah tropis b. Luas wilayah : 9,2 juta km persegi c. Iklim : tropis d. Bentang alam : menentukan sumber kekayaan alam e. Perbatasan wilayah a. Jenisnya : hewani/fauna, nabati / flora, mineral, tanah, udara, potensi ruang angkasa, energi alami, air dan lautan. b. Sifatnya : yg dpt diperbaharui dan yg tetap. a. Jumlah, komposisi, persebaran, & kualitas penduduk. b. Faktor yg mempengaruhinya.

110 B. PANCAGATRA (aspek sosial) : 1. IDEOLOGIPANCASILA 2. POLITIK diukur dgn kemampuan suatu sistem politik utk menghadapi dan menanggulangi fungsinya. 3. EKONOMIeksternal dan internal 4. SOSIAL BUDAYAkehidupan beragama, tradisi, pendidikan, kepemimpinan nasional, tujuan nasional, kepribadian nasional, dan kondisi sosial ekonomi. 5. PERTAHANAN KEAMANAN dipengaruhi oleh : doktrin, was nus, sishankam, geografi, manusia, kesemestaan upaya hankam, pendidikan bela negara, mareriil, iptek, manajemen.

111 KETAHANAN NASIONAL, MELIPUTI KETAHANAN IDEOLOGI : KETAHANAN IDEOLOGI : KONDISI MENTAL BANGSA INDONESIA KETAHANAN POLITIK : KETAHANAN POLITIK : KONDISI KEHIDUPAN POLITIK BANGSA KETAHANAN EKONOMI : KETAHANAN EKONOMI : KONDISI KEHIDUPAN PEREKONOMIAN BANGSA KETAHANAN SOSBUD : KETAHANAN SOSBUD : KONDISI KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA KETAHANAN HANKAM : KETAHANAN HANKAM : KONDISI DAYA TANGKAL BANGSA

112 HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL TANNAS SEGALA ASPEK KEHIDUPAN BANGSA TUJUAN DNLN TAHG

113 PEMB. NASSELALU MENGHADAPI TAHG PERLU DIPUPUK TANNAS PEMB. NASSELALU MENGHADAPI TAHG PERLU DIPUPUK TANNAS BERHASILNYA PEMB. NASMENINGKATKAN TANNAS BERHASILNYA PEMB. NASMENINGKATKAN TANNAS TANNAS YG TANGGUH TANNAS MENGGUNAKAN PENDEKATAN : TANNAS YG TANGGUH TANNAS MENGGUNAKAN PENDEKATAN : JAH:KEMAMPUAN BANGSA UTK NUMBUHKAN NILAI-NILAI SIONALNYA MENJADI KEMAKMURAN BESAR-BESARNYA YG ADIL & MERATA (ROHANI &JASMANI) KAM:KEMAMPUAN BANGSA MELINDUNGI EKSISTENSINYA & NILAI-NILAI NASIONALNYA THD ANCAMAN DARI DALAM DAN LUAR NEGERI HAKEKAT TANNASKEMAMPUAN & KETANGGUHAN SUATU BANGSA UTK MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUPNYA MENUJU KEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA HAKEKAT TANNASKEMAMPUAN & KETANGGUHAN SUATU BANGSA UTK MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUPNYA MENUJU KEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA

114 KEPENTINGAN NAS TERCAPAINYA TUNAS MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA MENINGKATKAN JAH RAKYAT MENJAMIN RASA AMAN TENTERAM MEMELIHARA KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH

115 UPAYA MANJAMIN KALENGSUNGAN HIDUP BANGSA ANCAMAN KEMAMPUAN KEMAMPUAN NYATA / DAYA TAHAN MENGHADAPI ANCAMAN BERTUMPU KEPADA SEGENAP RAKYAT (WARGA NEGARA) KUALITAS 1.CINTA TANAH AIR 2.KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 3.KEYAKINAN IDEOLOGI NEGARA 4.SEMANGAT JUANG DAN RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA DISIAPKAN MELALUI SOSIALISASI (PENDIDIKAN)

116 PARTISIPASI W.N. DLM BELA NEGARA DLM RANGKA PENINGKATAN TANNAS WARGA NEGARA BID. SOSBUD RATIH BID. EKO BID. POL PROFESI MASING - MASING BID. HANKA M BELA NEGARABELA NEGARA PPBNPPBN PENDUKUNG LINMAS TAN NAS KELANGSUNGAN HIDUP(KAM) PERKEMBANGAN KEHIDUPAN (JAH)

117 PENGETAHUAN HANKAM TIGA PERMASALAHAN POKOK : 1. Mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan ttg BELA NEGARA & HANKAM 2. Mengapa warganegara harus ikut serta dlm usaha Bela Negara 3. Bagaimana wujud keikutsertaan warga negara dlm penyelenggaraan HANKAM PERMASALAHAN PERTAMA 1. UTK DPT MENUNAIKAN HAK & KEWAJIBANNYA DLM HANKAM SECARA TEPAT. 2. DLM RANGKA MENINGKATKAN TANNAS. 3. TURUT SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN PEMIKIRAN THD PERMUSUHAN DAN PENYELENGGARAAN KONSEPSI HANKAM. 4. KEWASPADAAN & KESIAPAN MENGHADAPI SEGALA KEMUNGKINAN TAHG

118 PERMASALAHN KEDUA 1. MOTIVASI / ARGUMENTASI MENGAPA WARGA HRS IKUT SERTA DLM HANKAM: 2. MEMAHAMI dan MENGHAYATI PENGERTIAN HANKAM ITU SENDIRI PERMASALAHAN KETIGA Terdapat dlm UUD 1945 Bab XII. Pertahanan Negara pasal 30 : (1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dlm usaha pembelaan negara.(2) Syarat-syarat ttg pembelaan diatur odgn U.U. a.Historis b.Kondisi TRIGATRA : geografis, kekayaan alam,penduduk c.Kemajuan IPTEK d.strategi BANGNAS dititikberatkan pd pembangunan ekonomi e.Yuridis Formal

119 Pandangan Bangsa Indonesia tentang HANKAMNEG KEMERDEKAAN ADALAH HAK SEGAKA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU PENJAJAHAN DIATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DG PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN KEMERDEKAAN ADALAH HAK SEGAKA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU PENJAJAHAN DIATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DG PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN PEMERINTAH NEGARA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PEMERINTAH NEGARA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL MENJADI HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA UNTUK IKUT SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA MENJADI HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA UNTUK IKUT SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

120 Prinsip Penyelenggaraan HANKAMNEG 1. BANGSA INDONESIA BERHAK DAN WAJIB MEMBELA SERTA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN NEGARA 2. BAHWA UPAYA PEMBELAAN BAGI HANKAMNEG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB DAN KEHORMATAN SETIAP WARGA NEGARA,PRINSIP INI TERKANDUNG PULA PENGERTIAN BAHWA UPAYA HANKAMNEG HARUS DILAKUKAN BERDASARKAN ATAS: KEYAKINAN AKAN KEKUATAN SENDIRIKEYAKINAN AKAN KEKUATAN SENDIRI KEYAKINAN AKAN KEMENANGAN DAN TIDAK MENGENAL MENYERAHKEYAKINAN AKAN KEMENANGAN DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH TIDAK MENGANDALKAN PADA BANTUAN ATAU PERLINDUNGAN NEGARA DAN ATAU KEK. ASINGTIDAK MENGANDALKAN PADA BANTUAN ATAU PERLINDUNGAN NEGARA DAN ATAU KEK. ASING 3. PERTENTANGAN YANG MUNGKIN TIMBUL ANTARA INDONESIA DG BANGSA LAIN AKAN SELALU DIUSAHAKAN MELALUI CARA DAMAI. PERANG ADALAH JALAN TERAKHIRDILAKUKAN DALAM KEADAAN TERPAKSA

121 PRINSIP PENUNTUN HANKAMNEG 1. Jaminan terhadap ketidakpastian 2. Bersandar pada kemampuan sendiri 3. Perdamaian Dunia 4. Politik Bebas Aktif 5. Wawasan Nusantara 6. Hankamrata

122 HAKIKAT PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA ADALAH PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA, YANG PEMYELENGGARAANNYA DIDASARKAN KEPADA KESADARAN TANGGUNG JAWAB AKAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA BERDASARKAN KEYAKINAN AKAN KEKUATAN SENDIRI, KEYAKINAN AKAN KEMENANGAN DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH, BAIK PENYERAHAN DIRI MAUPUN PENYERAHAN WILAYAH ADALAH PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA, YANG PEMYELENGGARAANNYA DIDASARKAN KEPADA KESADARAN TANGGUNG JAWAB AKAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA BERDASARKAN KEYAKINAN AKAN KEKUATAN SENDIRI, KEYAKINAN AKAN KEMENANGAN DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH, BAIK PENYERAHAN DIRI MAUPUN PENYERAHAN WILAYAH MENYELENGGARAKAN WANRATA DILAKSANAKAN DENGAN SISTEM HANKAMRATA MENYELENGGARAKAN WANRATA DILAKSANAKAN DENGAN SISTEM HANKAMRATA

123 HAKIKAT HANKAMRATA KEIKUTSERTAAN RAKYAT DALAM UPAYA PERTAHANAN KEAMANAN NUSANTARA KEIKUTSERTAAN RAKYAT DALAM UPAYA PERTAHANAN KEAMANAN NUSANTARA DIDASARKAN PADA ASAS WILAYAH PERTAHANAN, YANG MAMPU MELAKSANAKAN PERLAWANAN BERLANJUT DIDASARKAN PADA ASAS WILAYAH PERTAHANAN, YANG MAMPU MELAKSANAKAN PERLAWANAN BERLANJUT DILAKSANAKAN SECARA TERUS MENERUS DILAKSANAKAN SECARA TERUS MENERUS

124 STRATEGI HANKAM = PENANGKALAN PASAL 6 U.U. No.20 Th 1982 UPAYA HAN = MEMBANGUN & MEMBINA DAYA & KEKUATAN TANGKAL NEGARA & BANGSA YG MAMPU MENIADAKAN SETIAP ANCAMAN DARI LUAR NEGERI UPAYA KAM = MEMPERKUAT DAYA & KEKUATAN TANGKAL NEGARA & BANGSA YG MAMPU MENGHADAPI SETIAP ANCAMAN DARI DALAM NEGERI PENGERTIAN : MENGHALANGI MUSUH AGAR TDK MELAKUKAN TINDAKAN MILITER THD KITA DG CARA MEMBAYANGINYA DG BIAYA & RESIKO YG TDK SEIMBANG BESARNYA DARI TINDAKAN MILITER TSB STRATEGI PENANG- KALAN WUJUD PENANGKALAN (GENESHARP) MENGHADAPI KEKUATAN/ SENJATA KONVENSIONAL LAWAN DG MEMILIKI SENJATA KONVENSIONAL YG LEBIH BESAR/SENJATA PEMUSNAH YG BERSIFAT MASSAL MENGHADAPI KEKUATAN/ SENJATA KONVENSIONAL LAWAN DG MEMILIKI SENJATA KONVENSIONAL YG LEBIH BESAR/SENJATA PEMUSNAH YG BERSIFAT MASSAL PERLAWANAN RAKYAT, BAIK DG PERLAWANAN BERSENJATA MAUPUN TDK ATAU TANPA KEKERASAN PERLAWANAN RAKYAT, BAIK DG PERLAWANAN BERSENJATA MAUPUN TDK ATAU TANPA KEKERASAN ADANYA PIHAK KETIGA YG AKAN MEMBERIKAN SANKSI EKONOMI TERHADAP PIHAK LAWAN ADANYA PIHAK KETIGA YG AKAN MEMBERIKAN SANKSI EKONOMI TERHADAP PIHAK LAWAN

125 WANRATA → ADALAH KESADARAN, TEKAD, SIKAP, DAN PANDANGAN SELURUH RAKYAT INDONESIA UNTUK MENANGKAL, MENCEGAH, MENGGAGALKAN DAN MENUMPAS SETIAP ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN NEGARA KESATUAN R.I. YANG BERDASAR PANCASILA DAN U.U.D. 1945, DENGAN MENDAYAGUNAKAN SEGENAP SUMBER DAYA NASIONAL DAN PRASARANA NASIONAL

126 POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

127 PENGERTIAN POLITIK (PERKEMBANGAN) YUNANI KUNO POLITIKasal kata POLIS POLIS NEGARA KOTA SEGALA MASALAH YG DIHADAPI OLEH ANGGOTA POLIS DIKEMBANGKAN OLEH : SOCRATES PLATO ARISTOTELES PARA PEMIKIR ABAD KE- 20 POLITIK = segala masalah yg dihadapi oleh negara

128 PENGERTIAN POLITIK (YANG DITERAPKAN) POLITIK (=KEPENTINGAN UMUM) → SUATU RANGKAIAN AZAS PRINSIP, KEADAAN SERTA JALAN CARA & ALAT YG AKAN DIGUNAKAN UTK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU. ATAU → SUATU KEADAAN YG KITA KEHENDAKI DISERTAI DG JALAN CARA & ALAT YG AKAN DIGUNAKAN UTK MENCAPAI KEADAAN YG DIINGINKAN. POLICY (KEBIJAKSANAAN) → PENGGUNAAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERTENTU YG DIANGGAP LEBIH MENJAMIN TERLAKSANAKANNYA SUATU USAHA ATAU CITA-CITA, KEINGINAN ATAU KEADAAN YG DIKEHENDAKI

129 HUBUNGAN POLITIC dan POLICY POLITIC MEMBERIKAN : AZAS, JALAN CARA dan ALAT. POLITIC MEMBERIKAN : AZAS, JALAN CARA dan ALAT. POLICY MEMBERIKAN PERTIMBANGAN BAGAIMANA MELAKSANAKAN AZAS, JALAN CARA dan ALAT ITU SEBAIK-BAIKNYA. POLICY MEMBERIKAN PERTIMBANGAN BAGAIMANA MELAKSANAKAN AZAS, JALAN CARA dan ALAT ITU SEBAIK-BAIKNYA. HAKIKAT POLITIK : PEMBINAAN MASALAH BANGSA dan NEGARA PEMBINAAN = PERENCANAAN + PENGEMBANGAN + PEMELIHARAAN + PENGENDALIAN POLITIK NASIONAL : AZAS, HALUAN, USAHA, SERTA KEBIJAKSANAAN DARI NEGARA TENTANG PEMBINAAN & PENGGUNAAN SECARA TOTALITAS SEGENAP POTENSI NASIONAL, BAIK YG POTENSIAL MAUPUN YG EFEKTIF UTK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

130 BEBERAPA KONSEP POLITIK 1. BUDAYA POLITIK : SIS KEPERCAYAAN & SIS NILAI YG BERWUJUD SUATU TINGKAH LAKU TERTENTU BAIK BERUPA PERBUATAN MAUPUN SIMBOL- SIMBOL TERTENTU DIMANA TINGKAH LAKU & SIMBOL-SIMBOL TERSEBUT MENJADI SUATU KEADAAN YG MEWARNAI AKTIVITAS POLITIK.SIS KEPERCAYAAN & SIS NILAI YG BERWUJUD SUATU TINGKAH LAKU TERTENTU BAIK BERUPA PERBUATAN MAUPUN SIMBOL- SIMBOL TERTENTU DIMANA TINGKAH LAKU & SIMBOL-SIMBOL TERSEBUT MENJADI SUATU KEADAAN YG MEWARNAI AKTIVITAS POLITIK.ATAU SIKAP DARI WARGA NEGARA SESUATU NEGARA YG DILATARBELAKANGI OLEH SISTEM NILAI & SISTEM KEPERCAYAAN TERHADAP KEHIDUPAN PEMERINTAHAN & POLITIKNYA.SIKAP DARI WARGA NEGARA SESUATU NEGARA YG DILATARBELAKANGI OLEH SISTEM NILAI & SISTEM KEPERCAYAAN TERHADAP KEHIDUPAN PEMERINTAHAN & POLITIKNYA. PENGGOLONGAN BUDAYA POLITIK : a.BUDAYA POLITIK PARTISIPAN b.BUDAYA POLITIK SUBYEK c.BUDAYA POLITIK PAROCHIAL

131 2. STRUKTUR POLITIK ATAU KELEMBAGAAN POLITIK KERANGKA HUBUNGAN FORMAL ANTARA RAKYAT PEMERINTAH WILAYAHKEDAULATANKERANGKA HUBUNGAN FORMAL ANTARA RAKYAT PEMERINTAH WILAYAHKEDAULATAN STRUKTUR-STRUKTUR YG UMUMNYA DIMILIKI OLEH SISTEM POLITIK :STRUKTUR-STRUKTUR YG UMUMNYA DIMILIKI OLEH SISTEM POLITIK : 1) KELOMPOK-KELOMPOK KEPENTINGAN 2) PARTAI POLITIK 3) BADAN LEGISLATIF 4) EKSEKUTIF 5) BIROKRASI 6) BADAN PERADILAN 3. PROSES POLITIK KEGIATAN POL DALAM KENYATAANNYA YG MOTIVASINYA BERSUMBER BUD. POL & LINGKUNGAN DALAM RANGKA STRUKTUR POL. YG ADAKEGIATAN POL DALAM KENYATAANNYA YG MOTIVASINYA BERSUMBER BUD. POL & LINGKUNGAN DALAM RANGKA STRUKTUR POL. YG ADA

132 4. PARTISIPASI POLITIK GIAT SESEORANG / SEKELOMPOK ORANG UTK IKUT AKTIF DALAM KEHIDUPAN POL YAITU DENGAN JALAN MEMILIH PIMPINAN NEGARA DAN SECARA LANGSUNG / TIDAK LANGSUNG MEMPENGARUHI KEBIJAKSANAAN PEM.GIAT SESEORANG / SEKELOMPOK ORANG UTK IKUT AKTIF DALAM KEHIDUPAN POL YAITU DENGAN JALAN MEMILIH PIMPINAN NEGARA DAN SECARA LANGSUNG / TIDAK LANGSUNG MEMPENGARUHI KEBIJAKSANAAN PEM. GIAT WARGA NEGARA YG BERTINDAK SEBAGAI PRIBADI- PRIBADI YG DIMAKSUD UTK MEMPENGARUHI KENIJAKSANAAN PEM.GIAT WARGA NEGARA YG BERTINDAK SEBAGAI PRIBADI- PRIBADI YG DIMAKSUD UTK MEMPENGARUHI KENIJAKSANAAN PEM. o SIFATNYA: INDIVIDU / KOLEKTIF, TERORGANISIR / SPONTAN, MANTAP / SPORADIS, DAMAI KEKERASAN, LEGAL / ILLEGAL. o BENTUKNYA: KONVENSIONAL – NON KONVENSIONAL

133 PENGGOLONGAN BUDAYA POL. BERDASARKAN SIKAP, NILAI, INFORMASI DAN KECAKAPAN POL., MAKA BUD. POL DIGOLONGKAN MENJADI : 1.BUD. POL. PARTISIPAN : ORANG-ORANG MELIBATKAN DIRI DALAM GIAT POL. PALING TIDAK DALAM VOTING (PEMILU) DAN MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG KEHIDUPAN POL. ORANG-ORANG MELIBATKAN DIRI DALAM GIAT POL. PALING TIDAK DALAM VOTING (PEMILU) DAN MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG KEHIDUPAN POL. 2.BUD. POL. SUBYEK : ORANG-ORANG YANG SECARA PASIF PATUH PADA PEJABAT- PEJABAT PEM. & UU, TETAPI TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM POL. ATAU MEMBERIKAN SUARA DALAM VOTING. ORANG-ORANG YANG SECARA PASIF PATUH PADA PEJABAT- PEJABAT PEM. & UU, TETAPI TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM POL. ATAU MEMBERIKAN SUARA DALAM VOTING. 3.BUD. POL. PAROCHIAL : ORANG-ORANG YANG SAMA SEKALI TIDAK MENYADARI ATAU MENGABAIKAN ADANYA PEM. DAN POLITIK ORANG-ORANG YANG SAMA SEKALI TIDAK MENYADARI ATAU MENGABAIKAN ADANYA PEM. DAN POLITIK

134 PARTISIPASI POL. DALAM ZAMAN MODERN MAKIN MELUAS NYRON WEWER : MENGEMUKAKAN ADA 5 HAL YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA GERAKAN KEARAH PARTISI. POL. LEBIH LUAS DALAM PROSES POL. : A.MODERNISASI : KOMERSIALISASI PERTANIAN, KOMERSIALISASI PERTANIAN, INDUSTRIALISASI, INDUSTRIALISASI, PERBAIKAN BACA TULIS, PERBAIKAN BACA TULIS, PERBAIKAN PENDIDIKAN, PERBAIKAN PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN MEDIA KOM. MASSA PENGEMBANGAN MEDIA KOM. MASSA

135 B. PENGARUH KAUM INTELEKTUAL & KOMUNIKASI MASSA : C. PERUBAHAN – PERUBAHAN STRUKITUR SOSIAL : KAUM INTELEKTUAL SARJANA FISIOLOGI PENGARANG WARTAWAN IDEA-IDEA EGALITERISME NASIONALISME DEMOKRASI MASY. UMUM TUNTUTAN AKAN PARTISIPASI TRANFORMASI KOMUNIKASI MODERN PROSES INDUSTRIALI SASI MODERNISASI KLAS PEKERJA BARU KLAS MENENGAH YANG MELUAS TURUT SERTA DALAM KEP. POL PERUBAHAN POLA PARTISIPASI POLITIK

136 D. KONFLIK DIANTARA KELOMPOK PIMP. POL. : E. KETERLIBATAN PEM. YANG MELUAS DALAM URUSAN SOS BUD & EKONOMI PIMP. POL. KONFLIK PERLU DUK. RAKYAT PARITSIPASI MASSA AKTIVITAS PEMERINTAH MELUAS MERANGSANG TIMBULNYA TUNTUTAN YANG TERORGANISIR AKAN KESEMPATAN UNTUK IKUT SERTA DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN POL.

137 STRATEGI NASIONAL PENGERTIAN STRATEGI : YUNANI KUNO = asal kata STRATEGOS Dipakai di lingkungan MILITER yang berarti PENGETAHUAN TTG PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER UTK MEMENANGKAN PEPERANGAN. PERKEMBANGAN PENGERTIAN STRATEGI PADA ABAD KE-20 : SEBELUM ABAD KE-20 = KEMENANGAN PEPERANGAN SEMATA- MATA DITENTUKAN OLEH KEKUATAN MILITERSEBELUM ABAD KE-20 = KEMENANGAN PEPERANGAN SEMATA- MATA DITENTUKAN OLEH KEKUATAN MILITER PERKEMBANGAN IPTEK :PERKEMBANGAN IPTEK : 1. DI BIDANG POLITIKDEMOKRASI 2. DI BIDANG TEKNOLOGI ANGKUTAN 3. DI BIDANG TEKNOLOGI KOMUNIKASI 4. DI BIDANG PERSENJATAAN

138 PENGERTIAN STRATEGI SEMULA LEBIH DIARTIKAN SEBAGAI MASALAH MILITER PEMIKIR STRATEGI 1.Sun Tzu. 400 – 320 SM The art of war ( 13 buah essay) Memenangkan perang tanpa harus perang (bertempur) merupakan seni tersendiri. 2.Carlvan Clausewitz On war –Perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. –Perang adalah tindak kekerasan memaksa lawan tunduk pada kehendak kita. –Strategi adalah seni menggunakan pertempuran utk memenangkan perang –Sasaran stra. Adalah : battlefield dan mind of people.

139 3.Napoleon Bonaparte Lebih terkenal sebagai panglima daripada sebagai pemikir. 4.Von Molke –Stra merupakan adaptasi dari sarana-sarana yg ditempatkan dibawah kepemimpinan seorang jendral / panglima utk mencapai sasaran. –Stra merupakan seni dan cara bertindak dibawah tekanan suatu kondisi / situasi yang sangat sulit. 5.Liddle Hart Seni dalam mendistribusikan sarana militer utk mencapai tujuan politik.

140 S T R A T E G I = METODE BERPIKIR SASARANNYAMENYUSUN PERISTIWA-PERISTIWA DALAM SUSUNAN PRIORITAS dan KEMUDIAN MEMILIH CARA BERTINDAK YG PALING EFEKTIF. SASARANNYAMENYUSUN PERISTIWA-PERISTIWA DALAM SUSUNAN PRIORITAS dan KEMUDIAN MEMILIH CARA BERTINDAK YG PALING EFEKTIF. HANYA ADA SATU STRATEGI KHUSUS YG PALING COCOK DENGAN SETIAP WAKTU. HANYA ADA SATU STRATEGI KHUSUS YG PALING COCOK DENGAN SETIAP WAKTU. SETIAP STRATEGI MUNGKIN MERUPAKAN YG TERBAIK DLM SITUASI-SITUASI TERTENTU dan TERBURUK DLM SITUASI-SITUASI LAINNYA. SETIAP STRATEGI MUNGKIN MERUPAKAN YG TERBAIK DLM SITUASI-SITUASI TERTENTU dan TERBURUK DLM SITUASI-SITUASI LAINNYA. STRATEGI NASIONAL = PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER DAN NON MILITER (KEKUATAN NAS.)UTK USAHA PERANG (=USAHA KEAMANAN) dan USAHA DAMAI (=USAHA KESEJAHTERAAN) GUNA MENUJU PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL.

141 P O L S T R A N A S ( POLITIK dan STRATEGI NASIONAL) POLITIK = MENENTUKAN CITA-CITA, KEPENTINGAN, TUJUAN dan MEMILIH PELUANG-PELUANG YG HARUS DIMANFAATKAN. STRATEGI = MENENTUKAN SASARAN-SASARAN UTK MENCAPAI YUJUAN, MENGEMBANGKAN & MENGGUNAKAN KEKUATAN- KEKUATAN SERTA MEMANFAATKAN PELUANG-PELUANG. HUBUNGAN POLITIK DENGAN STRATEGI : POLITIK ADALAH MENENTUKAN TUJUAN (MILITER, PERANG, NASIONAL, DSB), SEDANGKAN STRATEGI MENETAPKAN JALAN (CARA ATAU UPAYA) YG DITEMPUH UTK MENCAPAI TUJUAN TSB.

142 POLSTRANAS = Penggarisan usaha pencapaian tujuan nasional dengan cara- cara pelaksanaan dan pengerahan sumberdaya nasional secara tepat guna dan daya guna dalam mewujudkan cita-cita nasional Bentuk ujud Polstranas adalah GBHN Fungsi Merumuskan arah kebijaksanaan nasional Merumuskan arah kebijaksanaan nasional Merumuskan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahapan) Merumuskan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahapan) Petunjuk pengerahan sumberdaya nasional Petunjuk pengerahan sumberdaya nasional Merumuskan kebijaksanaan cara-cara melaksanakan usaha perwujudan tunas Merumuskan kebijaksanaan cara-cara melaksanakan usaha perwujudan tunas

143 POLSTRANAS MERUPAKAN BUDIDAYA BANGSA dan NEGARA R.I. UTK MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI dan KELANGSUNGAN HIDUPNYA, MAKA : a. Harus tercipta suatu stabilitas nasional yg makin mantap. b. Tata bina nasional yg baik. c. Peranserta seluruh warganegara secara positif. d. Mencegah dan mengurangi segala ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yg timbul maupun yg diperkirakan akan timbul. DALAM PROSES PERUMUSAN POLSTRANAS, PERLU DIPERHATIKAN AZAS-AZAS SBB : AZAS KETERPADUAN dan PRIORITAS. AZAS KETERPADUAN dan PRIORITAS. AZAS MANFAAT dan PRIORITAS. AZAS MANFAAT dan PRIORITAS. AZAS KEKENYALAN dan PANDANGAN JAUH KEDEPAN. AZAS KEKENYALAN dan PANDANGAN JAUH KEDEPAN. AZAS PEMBAGIAN KEWENANGAN dan TANGGUNG JAWAB AZAS PEMBAGIAN KEWENANGAN dan TANGGUNG JAWAB

144 POLSTRANAS pada hakekatnya adalah merupakan alat perjuangan maupun konsep nasional sbg usaha mencapai tujuan nasional. POLSTRANAS sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam serta ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karena itu syarat utama bagi pelaksanaan POLSTRANAS adalah terciptanya stabilitas nasional. Pelaksanaan POLSTRANAS dirumuskan melalui proses yg disebut Pemikiran Strategi, yi. Pemikiran strategi tingkat nasional yg mampu mempertemukan antara : a.Sasaran-sasaran alternatif b.Cara bertindak yg dipilih c.Kekuatan nasional yg tersedia d.Tersedianya data dan informasi yg up to date


Download ppt "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH : Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google