Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK Kuliah MIP- Juni 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK Kuliah MIP- Juni 2013."— Transcript presentasi:

1 FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK Kuliah MIP- Juni 2013

2 POKOK BAHASAN 2 I.Pengertian & sifat masalah kebijakan; II.Teknik perumusan masalah; III.Identifikasi, Pengembangan, Penganalisaan, Pemilihan Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan ; IV.Perumusan format Peraturan Perundangan

3 Hasil pembelajaran 3 Peserta diharapkan mampu mengeksplorasi konsep dan teknik formulasi kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, pengembangan alternatif kebijakan sampai perumusan rekomendasi kebijakan dan penuangannya dalam bentuk peraturan perundangan yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep dan mengaplikasikan teknik formulasi kebijakan publik. Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi pengetahuan ini dalam bentuk Diskusi Isu Terpilih maupun Studi Kasus.

4 I.PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK 4 (PENGERTIAN) a.Masalah Kebijakan “adalah produk pemikiran, yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah, yang diabstraksikan dari situasi oleh para analis.” (Dunn 1998: ) b.Masalah kebijakan adalah kebutuhan yang tidak terealisir, tapi dapat dicapai melalui tindakan kebijakan publik.

5 PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK 5 (PENGERTIAN) c.Perumusan Masalah Kebijakan merupakan hal yang paling penting bagi para analis; d.Merupakan sistem petunjuk pokok / mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua fase analisis; e.Apabila perumusan masalah benar, berarti 50% pemecahan telah selesai..

6 PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK 6 ( PENGERTIAN) f.Dalam perumusan masalah ditemukan : a) Asumsi yang tersembunyi. b) Mendiagnosa sebab akibat. c) Memetakan tujuan. d) Memadukan pandangan yang bertentangan. e) Merancang peluang.

7 CIRI-CIRI / SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK 7 Saling ketergantungan antara masalah kebijakan; 1. Ada subyektivitas dari masalah kebijakan; 2. Sifat buatan dari masalah; 3. Dinamika masalah kebijakan; 4. Pembedaaan masalah : sederhana, agak sederhana dan rumit.

8 II.TEKNIK PERUMUSAN MASALAH (Fase-fase Perumusan Masalah Kebijakan) 8 META MASALAH PENDEFINISIAN MASALAH MASALAH SUBSTANTIF SPESIFIKASI MASALAH MASALAH FORMAL PENGENALAN MASALAH SITUASI MASALAH PENCARIAN MASALAH

9 SITUASI MASALAH META MASALAH MASALAH SUBSTANTIF MASALAH FORMAL Untuk mengetahui situasi masalah harus mengenali situasi yg merupakan issue publik Dikenal sebagai tumpukan masalah yang belum terstruktur yaitu mengapa terjadi situasi masalah Masalah substantif didefinisikan dari meta masalah yaitu dipilih mana saja masalahnya yg tampak Masalah formal yaitu masalah substantif yang akan segera ditangani sesuai kemampuan. 9 Formulasi KP TEHNIK PERUMUSAN MASALAH

10 CONTOH SITUASI MASALAH META MASALAHMASALAH SUBSTANTIFMASALAH FORMAL Misalnya pedagang kaki lima (PKL) Dirumuskan : Terganggunya Ketertiban Umum Oleh PKL. 1. Disiplin rendah 2. Jumlah meningkat 3. Tempat terbatas 4. Perilaku se- mrawut. dsb. 5. Penegakan hukum kurang 6. PKL kurang rasa memiliki lingkungan 7.PKL pendatang bertambah 8.Pendidikan rendah 9.Pendapatan rendah 10.Tempat baru kurang 1. Pendapatan PKL rendah 2. Disiplin PKL rendah 3. Tempat PKL terba tas 4. Penegakan hukum kurang 5. Pendidikan PKL kurang 6. Jumlah aparat ketertiban kurang 7. PKL pendatang bertambah dsb. Kurangnya Penegakan Hukum Tempat PKL 10 Formulasi KP CONTOH

11 METODE-METODE PERUMUSAN MASALAH MetodeTujuanProsedurSumber Pengetahuan Kriteria Kinerja Analisis BatasEstimasi batas peta masalah Pencarian sampel bola salju perencanaan masalah dan penjumlahan Sistem Pengetahuan Ketetapan Batas Analisis Klasifikasi Kejelasan KonsepPemilahan secara logis dan klasifikasi penyebab Analisis Individual Konsistensi Logis Analisis HirarkiIdentifikasi penyebab yang mungkin masuk akal dan dapat ditindaklanjuti Pemilahan secara logis dan klasifikasi penyebab Analisis individual kelompok Konsistensi Logis Sypecties (~ analog) Pengenalan kesamaan antar masalah Perumusan analog pesonal langsung dan fantasi KelompokPlansibilitas perbandingan BrainstormingGeneralisasi ide, tujuan, dan strategi Pemunculan ide dan evaluasiKelompokKonsensus Analisis perspektif Berganda Generalisasi WawasanPenggunaan secara serentak perspektif teknis organisasional dan personal KelompokPerbaikan wawasan Analisis AsumsiSintesis kreatif asumsi- asumsi yang berlawanan Identifikasi pelaku, penampakan asumsi, mempertentangkannya dan pengelompokkan dan sitensis KelompokKonflik Pemetaan Argumentasi Penilaian AsumsiPenyusunan tingkat dan penggambaran Plansibilitas dan urgensi KelompokPlansibilitas dan urgensi optimal 11

12 12  PROYEKSI : ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan.  PREDIKSI : ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas, dapat berbentuk hukum teoritis, preposisi teoritis, atau analogi.  PERKIRAAN (CONJECTURE) : ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informati atau penilaian pakai tentang situasi masyarakat masa depan. PERAMALAN PERAMALAN

13 REKOMENDASI 13 Karakteristik Khusus Rekomendasi :  Dapat Ditindaklanjuti (Actionable);  Prospektif;  Muatan nilai;  Secara Etika Kompleks.

14 PEMANTAUAN 14 4 fungsi Pemantauan Analisis Kebijakan :  Eksplanasi  Akuntansi  Pemeriksaan (Auditing)  Kepatuhan (Compliance)

15 III.TUJUH LANGKAH ANALISIS / FORMULASI KEBIJAKAN (Identifikasi, Pengembangan,Penganalisaan,Pemilihan Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan) (Menurut : Mustopadidjaja) PENGKAJIAN PERSOALAN PENENTUAN TUJUAN PERUMUSAN ALTERNATIF PENYUSUNAN MODEL Langkah (1)Langkah (2)Langkah (3)Langkah (4) Tujuan pengkajian adalah menemukan dan memahami hakekat persoalan suatu masalah. Kemudian merumuskan dalam hubungan sebab akibat. Terjabarkan dalam faktor penyebab (independent variables) dan faktor akibat (dependent variables). Tujuan adalah akibat yg secara sadar ingin dicapai dan atau dihindari. Secara umum kebijakan selalu ingin mencapai kebaikan dan mencegah keburukan yang bakal terjadi semaksimal mungkin. Adalah cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan secara langsung atau tidak. Aletnatif kebijakan dapat muncul dalam pikiran karena beberapa hal: 1. Berdasar pengamatan. 2. Melakukan semacam analogi Informasi yang berkaitan dengan langkah yaitu metode penelitian, teori relevan, substansi persoalan dan metode kuantitatif. Model adalah penyederhanaan kenyataan persoalan yang dihadapi lalu diwujudkan dalam hubungan kausal atau fungsional. Model dapat dituangkan dalam model: schematic model, physical model, game model, 15

16 PENENTUAN KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIFPENYUSUNAN REKOMENDASI Langkah (5)Langkah (6)Langkah (7) Analisa akan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif; menyangkut ekonomi (efisiensi dsb), politik, hukum administrasi (keefektifan dsb); nilai-nilai abstrak seperti etika, falsafah (equity, equality dsb). Alternatif yang ada perlu dinilai berdasar kriteria. Tujuannya mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektifitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan seperti ekonomi yang paling efisien, politik yang paling bisa dilaksanakan dan etika filosofis yang tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya Penilaian alternatif memberikan gambaran mengenai sejumlah pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan. Langkah akhir analisa kebijakan merumuskan saran altenatif yg diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum dalam berbagai kondisi. 16 Formulasi KP

17 17 TUJUH LANGKAH ANALISA KEBIJAKAN (Mustopadidjaja) 1.PENGKAJIAN PERSOALAN 2.PENENTUAN TUJUAN 4.PENYUSUNAN MODEL 5.PENETAPAN KRITERIA 6.PENILAIAN ALTERNATIF 7.PERUMUSAN REKOMENDASI MASALAH KEBIJAKAN PERUMUSAN MASALAH MASA DEPAN KEBIJAKAN PERAMALAN AKSI KEBIJAKAN REKOMENDASI 3. PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

18 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (1) PENGKAJIAN PERSOALAN 18 PPENGKAJIAN MASALAH/PERSOALAN UNTUK MENEMUKAN DAN MEMAHAMI HAKIKAT PERSOALAN DAN DIRUMUSKAN DALAM HUBUNGAN SEBAB AKIBAT, SEHINGGA JELAS FAKTOR PENYEBAB (Independent Variable) DAN FAKTOR AKIBAT (Dependent Variable). MMISAL : “KOMPETENSI DAN MOTIVASI SDM APARATUR RENDAH SEHINGGA KINERJA BIROKRASI RENDAH”  (MASALAH FORMAL)

19 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (2) PENENTUAN TUJUAN 19 TTUJUAN ADALAH AKIBAT YG SECARA SADAR INGIN DICAPAI. SSECARA UMUM SUATU KEBIJAKAN SELALU BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KEBAIKAN ATAU MENCEGAH TERJADINYA KEBURUKAN ATAU KERUGIAN SEMAKSIMAL MUNGKIN. TTUJUAN HARUS DITETAPKAN DGN JELAS, REALISTIS, DAN TERUKUR

20 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (3) PERUMUSAN ALTERNATIF 20 AALTERNATIF ADALAH ALAT ATAU CARA YG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAUPUN TDK LANGSUNG, SEJUMLAH TUJUAN YG TELAH DITENTUKAN DI LUAR ALAT ATAU CARA YG TELAH DIPERGUNAKAN ATAU TELAH ADA.

21 MASALAH FORMAL PENETAPAN TUJUAN TUJUAN ADALAH AKIBAT YG SECARA SADAR INGIN DICAPAI. SECARA UMUM SUATU KEBIJAKAN SELALU BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KEBAIKAN ATAU MENCEGAHTERJADINYA KEBURUKAN ATAU KERUGIAN SEMAKSIMAL MUNGKIN. TUJUAN HARUS DITETAPKAN DGN JELAS, REALISTIS, DAN TERUKUR PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN ALTERNATIF ADALAH ALAT ATAU CARA YG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAUPUN TDK LANGSUNG, SEJUMLAH TUJUAN YG TELAH DITENTUKAN DI LUAR ALAT ATAU CARA YG TELAH DIPERGUNAKAN ATAU TELAH ADA 21

22 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (4) PENYUSUNAN MODEL 22 MMODEL ADALAH PENYEDERHANAAN DARI KENYATAAN PERSOALAN YANG DIHADAPI, DIWUJUDKAN DALAM HUBUNGAN-HUBUNGAN KAUSAL ATAU FUNGSIONAL; AADA BEBERAPA BENTUK MODEL, YAITU : 1. SKEMATIK MODEL (flow chart & arrow diagram); 2. FISIKAL MODEL (Miniatur); 3. GAME MODEL (Geladi / latihan manajemen, latihan perang, dsb) INGAT : CAUSAL LOOP / ARCHETYPE DIAGRAM

23 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA TECHNICAL FEASIBILITY, MELIHAT SAMPAI SEJAUHMANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN. KRITERIA PENILAIAN INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “EFEKTIVITAS” SUATU ALTERNATIF LANGKAH INTERVENSI DALAM MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN.

24 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN… ECONOMIC AND FINANCIAL FESIBILITY, MELIHAT SAMPAI SEJAUH-MANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN MEMBUTUHKAN BIAYA, DAN SEBERAPA BESAR KEUNTUNGAN YANG DAPAT DIPEROLEH DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN. KRITERIA INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “EFISIENSI” DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN PUBLIK MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUANNYA. KRITERIA INI DAPAT MENGGUNAKAN TEKNIS COST AND BENEFIT ANALYSIS.

25 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN… POLITICAL VIABILITY, MELIHAT SEBERAPA JAUH EFEK MAUPUN DAMPAK POLITIK YANG AKAN DITIMBULKAN OLEH SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN. DAMPAK POLITIK DARI ALTERNATIF KEBIJAKAN INI AKAN DILIHAT DARI TINGKAT AKSEBILITAS (ACCEPTABILITY), KECOCOKKAN DENGAN NILAI DI MASYA- RAKAT (APPROPRIATENESS), RESPONSIVITAS (RESPONSIVENESS), KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL SUITABILITY), DAN PEMERATAAN (EQUITY). KRITERIA INI, INTINYA UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN POLITIK (POLITICAL SPONSORSHIP) TERHADAP ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN.

26 26 4.ADMINISTRATIVE OPERABILITY, MELIHAT SEBERAPA BESAR KEMUNGKINAN SUATU ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT BERHASIL DILAKSANAKAN DALAM KONTEK POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU. KRITERIA ADMINISTRATIVE OPERABILITY INI AKAN MELIHAT DARI DIMENSI OTORITAS INTANSI PELAKSANA, KOMITMEN KELEMBANGAAN, KAPABILITAS STAF DAN DANA, DAN DUKUNGAN ORGANISASI. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN…..

27 Technical Feasibility..  Economic And Financial Feasibility.  Political Viability. Administrative Operability. KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 27

28 PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 28 NOKRITERIADIMENSI 1 TECHNICAL FEASIBILITY (EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN). 2 ECONOMIC AND FINANCIAL FEASIBILITY. EFISIENSI (MENCAKUP : BIAYA DAN HASIL). 3 POLITICAL VIABILITY. (MELIPUTI) :   ACCEPTABILITY.(Dpt Menerima)  APPROPRIATENESS.(Kepantasan)  RESPONSIVENESS.(Kepekaan)  LEGAL SUITABILITY.(Pengakuan)  EQUITY.(Adil) 4 ADMINISTRATIVE OPERABILITY. (DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA KONTEKS SOSIAL, POLITIK, DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU).

29 5) PENENTUAN KRITERIA 29 NOKRITERIAALTERNATIF ABC 1Technical Feasibility ………………………… ………………………… …………………………. ……………………… ……………………… ……………………… 2 Economic and financial feasibility. ………………………… ………………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… 3Political Viability. ………………………… ………………………… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… 4Administrative Operability. ………………………… ………………………… …………………………. ……………………… ……………………… ………………………

30 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (6) PENILAIAN ALTERNATIF 30 AALTERNATIF-ALTERNATIF YANG TELAH DIRUMUSKAN PERLU DINILAI BERDASARKAN KRITERIA-KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN; TTUJUANNYA ADALAH MENDAPATKAN GAMBARAN LEBIH MENDALAM MENGENAI TINGKAT EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN FISIBILITAS DARI TIAP-TIAP ALTERNATIF. AALTERNATIF YANG DINILAI, DIBERIKAN URUTAN RANGKING DAN DIPILIH YANG MENDAPATKAN RANGKING TERTINGGI.

31 6) PENILAIAN ALTERNATIF KRITERIAALTERNATIF KET ABC BNSBNSBNS Technical Feasibility Economic and financial feasibility. Political Viability. Administrative Operability. 31 B = Bobot; N = Nilai S = Skor

32 LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (7) PERUMUSAN REKOMENDASI 32 PPENILAIAN ATAS ALTERNATIF-ALTERNATIF AKAN MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI SEJUMLAH PILIHAN YANG TEPAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN- TUJUAN TERTENTU; LLANGKAH TERAKHIR DARI ANALISIS KEBIJAKAN ADALAH MERUMUSKAN REKOMENDASI, DILENGKAPI DENGAN STRATEGI PELAKSANAANNYA.

33 Matriks Perumusan Kebijakan 33 No Masalah Formal Dampak Kini Tujuan KP Instrumen KP Alternatif KP Dampak Pelaksa naan KP Ramalan Masa Depan Hal-hal Yang Diatur Dlm KP

34 MATRIK PERUMUSAN KEBIJAKAN Masalah Formal Dampak Kini Tujuan Kebij. Instru men Alternatif Dampak Pelaksanaan Ramalan Masa Depan Hal-2 yang diatur ) Kualitas Lulusan Sekolah Kejuruan belum siap pakai; 2) Belum optimal nya Dukungan Pemda Dalam Pengemba ngan Kualitas Sekolah kejuruan. 1.Lulusan SMK tidak siap pakai; 2. Daya saing angkatan kerja lulus an SMK lemah; 3. Daya tarik sekolah kejuruan rendah; 1.MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH KEJURUAN; 2.MENINGKAT KAN KUALITAS LULUSAN SEKOLAH KEJURUAN; 3.MENINGKAT KAN PENYERAPAN TENAGA 4.MENINGKATKAN MINAT MASYARA KAT PADA SEKOLAH KEJURUAN. Peratur- an Kepala Daerah. PENGEM BANGAN KOMPE- TENSI GURU SEKOLAH KEJURUAN. 1.Lulus an SMK siap kerja; 2.Penyerapan angkatan kerja meningkat; 3. Minat masy. Thd. Sekolah kejuruan meningkat. Daya saing angkat an kerja lulusan SMK mening kat, sbg angkt. kerja siap pakai, shg dapat terserap lap. kerja. Kuri - kulum SMK di sesuai kan dg tuntutan pasar. 34

35 MATRIK PERUMUSAN KEBIJAKAN 35 No Masalah Formal Dampak Kini Tujuan Kebij. Instrumen Dampak Pelaksanaan Alternatif Ramalan Masa Depan Hal-2 yang diatur 1.Data Maskin blm akurat. Pelayanan kesmaskin belum optimal Meningkat kan kinerja yan kes maskin. Keputusan Bupati -Akurasi data -Yankes maskin meningkat Pembentuk an Tim Koordinasi Lintas Sektor. Data akurat Yankes meningkat Tkt kes masy mening kat Dom. Teknis Laks. Op. tim. Tap. Krite - ria mis kin CONTOH

36 Perumusan Rekomendasi Kebijakan 36  Apa yang akan dikerjakan.  Informasi atas aksi yang akan dilakukan.  Prosedur penetapan kebijakan.  Faktor pendukung untuk menentukan rekomendasi.  Estimasi tingkat resiko, ketidak pastian, akibat ganda dan kriteria pilihan.  Rekomendasi pengambilan keputusan. Formulasi KP

37 37  Faktor Politik.  Faktor Ekonomi/Finansial.  Faktor Adminstrasi/Organisatoris.  Faktor Teknologi.  Faktor Sosial Budaya.  Faktor Pertahanan dan keamanan (Hankam). FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YANG BEPENGARUH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN Perumusan Rekomendasi Kebijakan

38 IV.PERUMUSAN FORMAT PERATURAN PERUNDANGAN 38  Materi muatan kebijakan harus sesuai dengan jenis peraturan perundang undangan:  Undang-undang, mengatur lebih lanjut ketentuan UUD.  Peraturan Pemerintah Pengganti UU, mengatur materi yang sama dengan UU  Peraturan Pemerintah, mengatur materi untuk menjalankan UU

39 FORMAT PERATURAN PERUNDANGAN 39  PERATURAN PRESIDEN, MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PP ATAU YANG DIPERINTAHKAN UU;  PERDA, MATERI UNTUK MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH, TUGAS PEMBANTUAN, MENAMPUNG KONDISI KHUSUS DAERAH, DAN MENJABARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.

40 ALTERNATIF POLICY PAPER  PENDAHULUAN.  FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK. A. AGENDA SETTING. B. POLICY PROBLEM FORMULATION. C. POLICY DESIGN. 1. TUJUAN KEBIJAKAN. 2. ALTERNATIF KEBIJAKAN. 3. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 4. REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN.  STRATEGI PELAKSANAAN ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIPILIH.  PENUTUP. 40

41 ALTERNATIF POLICY PAPER RINGKASAN EKSEKUTIF -Pentingnya Situasi Permasalahan -Highlight Analisis Alternatif -Rekomendasi Langkah-Langkah Kebijakan I. LATAR BELAKANG MASALAH - Informasi tentang suatu masalah yang memerlukan intervensi Pemerintah - Latar Belakang Permasalahan, dan teori yang berkaitan dg Masalah - Langkah-2 yang telah ditempuh utk memecahkan masalah - Taksiran mengenai hasilguna kebijakan yang lalu II. RUMUSAN MASALAH (Substantive Problems) - Cara Pendekatan Masalah - Rumusan Tujuan Kebijakan 41

42 Policy Paper …….. III. ALTERNATIF KEBIJAKAN - Deskripsi Alternatif - Prakiraan Hasil/Dampak IV. PENILAIAN ALTERNATIF - Kriteria Penilaian - Penilaian Alternatif - Perbandingan Alternatif V. ALTERNATIF YANG DIREKOMENDASIKAN - Alternatif yang disarankan - Keterbatasan dan akibat yang mungkin tidak terkendali VI. RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

43 MENUJU - V : PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KP


Download ppt "FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK Kuliah MIP- Juni 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google