Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kuliah HAPA Oleh Fauzul A Fakultas Hukum UPN Jatim 12 Maret 2012 24/08/20141.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kuliah HAPA Oleh Fauzul A Fakultas Hukum UPN Jatim 12 Maret 2012 24/08/20141."— Transcript presentasi:

1 Kuliah HAPA Oleh Fauzul A Fakultas Hukum UPN Jatim 12 Maret /08/20141

2 Pengertian Hk Ac Pengadilan Agama a/: Cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Pasl 54 UU No.7/1989: Hk Ac yg berlaku pd PA dlm lingkungan Peradilan Agama a/ hk ac peradilan umum kecuali yg tlah diatur scara khuss dlm UU ini. Misal: Perkara2 bidang perkawinn berlaku hk ac khuss n slebihny berlaku hk ac perdata pd umumny. 24/08/20142

3 Pengertian (2) Hakim hrs mnguasi hk acara (hk formal) disamping hk materiil. Mnerapkn hk materil scara benar belum tentu menghasilkan putusan yg adil dan benar. 24/08/20143

4 Sejarah Singkat HK.Ac. Perdata 24/08/20144

5 5 Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Catatan: 1.MPR:MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 2.PRESIDEN 3.DPR:DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 4.DPA:DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG 5.BPK:BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 6.MA:MAHKAMAH AGUNG UUD 1945 MAMABPKBPKDPRDPR PRESI DEN MPRMPR DPADPA UUD – 1945 BPK Pasal 23E BPK Pasal 23E DPR Pasal 19 DPR Pasal 19 PRESI DEN Pasal 4 PRESI DEN Pasal 4 MPR Pasal 2 MPR Pasal 2 DPD Pasal 22C DPD Pasal 22C MK Pasal 24C ayat (1) MK Pasal 24C ayat (1) KJ Pasal 24B KJ Pasal 24B MA Pasal 24 ayat (2) MA Pasal 24 ayat (2) SEBELUM AMANDEMEN SETELAH AMANDEMEN NOTE : 1.MPR:MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 2.PRESIDEN 3.DPR:DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 4.DPD:DEWAN PERWAKILAN DAERAH 5.BPK:BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 6.MA:MAHKAMAH AGUNG 7.MK:MAHKAMAH KONSTITUSI 8.KJ:KOMISI YUDISIAL Catatan: KPU:KOMISI PEMILIHAN UMUM ?

6 6

7 7 PASAL 24 UUD 1945 (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu badan kehakiman itu diatur dengan undang- diatur dengan undang- undang. undang. (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu badan kehakiman itu diatur dengan undang- diatur dengan undang- undang. undang. (1)Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3)Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang. (1)Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3)Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang. SEBELUM AMANDEMEN SETELAH AMANDEMEN

8 8 BAB IX: KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24A (1)Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***) (2)… (3)… (4)… (5)…

9 Peradilan agama mrupakn salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bg rakyat pencari keadilan bg yg beragam Islam, mengenai perkara tertentu yg diatur dlm UU. Peradilan Agama terdiri dari: Pengadilan Agama sbg pengadiln tingkat pertama yg berkedudukan di Kota ato ibukota kabupaten dg wilayh hk mliputi kota ato kab tsb Pengadilan Tinggi Agama sbg pengadiln tingkat banding yg berkedudukan di ibukota propinsi dg wilayh hk mliputi propinsi tsb. 24/08/20149

10 10

11 HK. Ac. Perdata di Pengadilan Agama (Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989): HIR/R.Bg UU No.7 tahun 1989 ttg Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dg UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU N0.50 tahun UU No.4 tahun 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman UU No.14 tahun 1985 ttg Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dg UU No.5 tahun UU No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 tentang Perkawinan Inpres No.1 tahun 1991 (KHI) SEMA dan Perma MA RI Peraturan dan Keputusan Menteri Agama Kitab-kitab Fiqih Islam Yurisprudensi MA 24/08/201411

12 Kompetensi Absolut PA Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 Orang-orang yang beragama Islam dalam perkara: Perkawinan (UU Perkawinan yang berlaku) Kewarisan, wasiat, hibah Wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari’ah Orang yang menundukkan diri terhadap Hukum Islam Pilihan hukum dlm sengketa waris tidak berlaku lagi. 24/08/201412

13 Kompetensi absolut PA ditentukan oleh: Jika substansi perkara berkenaan dengan: Status hukum orang Islam Tindakan hukum orang Islam Peristiwa hukum yang dialami orang Islam Hubungan hukum dan akibat hukum yang timbul karena hal- hal tersebut di atas atau Kebendaan orang Islam atau lembaga Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah maka tunduk pada hukum Islam dan karenanya menjadi kewenangan PA Agama pihak-pihak tidak berpengaruh terhadap kekuasaan PA 24/08/201413

14 Kompetensi absolut di PA Ditentukan agama para pihak diluar perkara perceraian Dalam perkara perceraian ada kemungkinan pihak ato objeknya Tuk perkara waris penentuan agama a/ agama pewaris Menundukkan diri Objek perkaranya memang menjadi kompetensi PA Penentuan Kompetensi Ditentukan o/ subjek Hk Ditentukan o/ objek Hk 24/08/201414

15 Kompetensi relatif Penentuan kompetensi relatif ditentukan o/ jenis perkaranya Perkara perceraian tidak berlaku Pasal 118 HIR yang digunakan a/ jenis perceraiannya Perkara non perceraian berlaku HIR/ R.Bg/ RV Jenis perceraian dalam UU No.3 tahun 2006 Perceraian di PA dibedakan menjadi: Cerai talak Cerai gugat 24/08/201415

16 Kompetensi relatif cerai talak (Pasal 66) PA di daerah hukum domisili Istri berada PA di daerah hukum pemohon, jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. PA di daerah hukum pemohon, jika termohon berada di luar negeri. PA di daerah hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (pencatatan) atau PA Jakarta Pusat, jika pemohon dan termohon di luar negeri. 24/08/201416

17 Kompetensi relatif cerai gugat (Pasal 73) PA di daerah hukum domisili penggugat berada kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. PA di daerah hukum tergugat, jika penggugat berada di luar negeri. PA di daerah hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (pencatatan) atau di PA Jakarta Pusat jika penggugat dan tergugat berada di luar negeri. 24/08/201417

18 Kompetensi Relatif di Luar Perceraian NoJenis PerkaraKompetensiDasar 1.KewarisanTergugat/PenggugatPasal.118 HIR 2.Ekonomi syariahTergugatPasal.118 HIR 3.WakafBenda wakafPasal 12 PP 28/1997 No.41/2004 tentang wakaf 4.HibahBenda/tergugat Pasal 49 Pasal 210 KHI 5.WasiatBenda/tergugatPasal 49 24/08/201418

19 Kompetensi Relatif Perkara Volunter NoJenis PerkaraKompetensiDasar 1.PoligamiPemohonPasal 4(10) UUP 2.Izin KawinPemohonPasal 6 (5) UUP 3.Dispensasi kawinPemohonPasal7 (2) UUP 4.Pencegahan kawinKUA PerkawinanPasal 14 (1), 15, 16, 17(1) UUP 5.Penolakan kawinKUA PerkawinanPasal 21(3) 6.Sengketa pertunanganKUA PerkawinanPasal 11,12 KHI 7.Isbat nikahSuami/istriPasal 64 UUP 8.Pembatalan perkawinanPPN, Suami/istriPasal Gugatan kelalaian suami/istriTergugatPasal 34(3) 10.Pengurusan anakSuami/istriPasal 66(5), 61(1) UUPA 11.Harta bersamaTerluar, PenggabunganPasal 66(5), 86(1)UUPA 12.Pengangkatan anakIdemIdem dan Pasal 41 A UUP 24/08/201419

20 13.Pengangkatan anakPemohonPasal 171 KHI 14.Nafkah Man istriPenggugatPasal 41C UUP 15.Sah/tidak anakAnak lahir tanggalPasal 44 (2) UUP 16.Pencabutan kekuasan ortuTergugat/anak beradaPasal 49(1) UUP 17.Pencabutan kekuasaan waliIdemPasal 53(1) UUP 18.Penunjukan waliIdemPasal 53(2) UUP 19.Ganti rugi kel waliTergugatPasal 54 UUP 20.Penentuan asal usul anakAnak/lahirPasal 55 UUP 21.Pencatatan perkawinan campurPPN TsbPasal 60(3) UUP 22.Kewajiban anak thd ortuTergugatPasal 46 UUP 23.Sengketa rujukSuami/istri/rujukPasal 10 KHI 24.Penetapan adholnya waliPemohonPasal 2 PMA No.2/ /08/201420

21 Tuntutan Hak di PA Pemohon/termohon Sifatnya permohonan Tidak ada sengketa Tidak ada lawan Kepentingan UU Produk PA Penetapan Upayanya Hukum Kasasi Penggugat/tergugat Sifatnya gugatan Ada sengketa Ada lawan Produk PA putusan Upayanya Hukum Banding Tuntutan Voluntair Contentius 24/08/201421

22 Contoh Perkara Volunter di PA Penetapan wali pengampu Penetapan pengangkatan wali Penetapan isbat nikah Penetapan wali adhol Penetapan dispensasi kawin Penetapan izin pengganti ortu Penetapan pembatalan perkawinan Dll. 24/08/201422

23 Pengecualian Istilah permohonan, tetapi sifatnya perkara contentius Perkara poligami Permohonan izin poligami (Pasal 4 (10) UUP) ada pihak pemohon dan termohon Perkara cerai talak Permohonan izin mentalak istri (Pasal 66 UU No.3/2006) ada pihak pemohon dan termohon 24/08/201423

24 Syarat untuk Mengajukan Tuntutan Hak Adanya peristiwa hukum Mempunyai kepentingan hukum yang cukup Hubungan hukum (yurisprudensi MA No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 ) Dasar hukum. 24/08/201424

25 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kekhususan acara di PA Dalam masalah kewarisan tidak dikenal adanya pilihan hukum (UU No.3/2006). Dalam masalah perceraian yg disebabkan krn syiqaq dikenal saksi De auditu Dalam pembuktian yang berkaitan dengan: Salah satu tdk dpt menjalankan fungsi suami ato istri maka hakim dpt membebankan yg dianggap menjadi penyebab Dikenal sumpah lian dlm kasus cerai karena alasan zina Penggabungan tuntutan Penggabungan tuntutan hak yang berkaitan dg akibat perceraian dpt dilakukan bersama-sama dg gugatan pokok perkara. 24/08/201425

26 Hakim karena jabatannya dapat menjatuhkan hal-hal yang menjadi kewajiban suami ato istri tanpa harus digugat rekonpensi Biaya perkara dalam perkara perceraian dibebankan kepada pihak pemohon ato penggugat Putusan cerai talak harus diikuti dengan proses sidang penyaksian ikrar talak. Apabila suami/kuasanya tidak hadir dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak setelah dipanggil secara sah, maka putusan menjadi gugur dan perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama. 24/08/201426

27 24/08/201427

28 Penyebab terbesar pemicu perceraian : salah satu pihak meninggalkan kewajiban Dari kasus perceraian yg diputus PA pd th 2007, kasus dipicu o/ salah satu pihak meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban ini disebabkan o/: salah satu pihak tdk bertanggung jawab ( kasus), faktor ekonomi di rumah tangga para pihak ( kasus) sejarah perkawinn para pihak yg dipaksa o/ ortu (2.395 kasus). Pemicu kedua a/: Perselisihn terus-menerus. Faktor ini terjadi sebanyak kasus. Perselisihan dlm perkawinan yg berujung pd peristiswa perceraian ini disebabkan o/: ketidak harmonisan pribadi ( kasus), gangguan pihak ketiga ( kasus) faktor politis (281 kasus). 24/08/201428

29 Faktor moral menampati urutan ketiga yg menyebabkan pasangan suami isteri berujung di persidangan PA kasus perceraian disebabkan o/ persoalan moral. Modusnya mengambil tiga bentuk: suami melakukan poligami tdk sesuai aturan (poligami tdk sehat) 937 kasus, krisis akhlak (4.269 kasus) dan cemburu yg berlebihan (4.884 kasus). Pemicu keempat rusaknya simpul perkawinan a/kekerasan dlm rumah tangga. Terdapat kasus perkawinan putus krn faktor ini. sedangkan pemicu lainnya a/: Krn salah satu pasangan mengalami cacat biologis yg menyebabkan tdk bisa melaksanakan kewajiban (1.621 kasus), perkawinan di bawah umur (513 kasus), dan salah satu pihak dijatuhi pidana o/ pengadilan (356 kasus). 24/08/201429

30 24/08/201430


Download ppt "Kuliah HAPA Oleh Fauzul A Fakultas Hukum UPN Jatim 12 Maret 2012 24/08/20141."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google