REVIEW CHAPTER 4 REFORMERS' ACTIVITIES – WHAT DID THEY DO? Oleh : Taufiq Ade Nurfahmi F1B007019 Tito Adityo W F1B007083 Ade Luthfi J. Arif F1B008018 Nanda.

Presentasi berjudul: "REVIEW CHAPTER 4 REFORMERS' ACTIVITIES – WHAT DID THEY DO? Oleh : Taufiq Ade Nurfahmi F1B007019 Tito Adityo W F1B007083 Ade Luthfi J. Arif F1B008018 Nanda."— Transcript presentasi:

1 REVIEW CHAPTER 4 REFORMERS' ACTIVITIES – WHAT DID THEY DO? Oleh : Taufiq Ade Nurfahmi F1B007019 Tito Adityo W F1B007083 Ade Luthfi J. Arif F1B008018 Nanda Dian Sari F1B008034 Abd. Bunga F1B008061 Adrian Arvin F1B008078 Miya Venny F F1B008095 Adila C F1B009005 R. A. Yuninda F1B009030 Masfufah F1B009048 Fatwa Lutvie F1B009067

2 2 Pada periode 1980-an sampai 1990-an, program reformasi diadakan untuk memecahkan masalah inefisiensi, pelayanan publik yang buruk, akuntabilitas, dan tekanan fiscal. New Public Management (NPM) mendominasi kebijakan saat itu, yang kemudian diterapkan oleh beberapa Negara kecil yang memiliki karakteristik radikal top-down yang tidak memiliki kelembagaan dan konstitusi serta struktur Negara yang relative sederhana, seperti Selandia Baru, Inggris, dan Australia.

3 Secara umum reformasi sektor publik terbagi dalam 4 bidang pengaturan kelembagaan, yaitu : Pengaturan pengeluaran Manajemen personaliaan dan pelayanan sipil Struktur organisasi eksekutif Peran dan beban kebijkan yang dilakukan oleh pemerintah 3

4 4 Menurut Schick (1998) bahwa dimana ada reformasi sektor publik maka akan terdapat tidak disiplin kinerja pada pegawai negeri maupun politisi yang telah berakar dalam budaya organisasi di sektor publik. Reformasi dimaksudkan untuk mencapai atau memperkuat disiplin sektor publik. Dalam sistem penganggaran ada sistem baru yang disebut dengan sistem remunerasi, tujuannya adalah untuk menarik staf yang kompeten. Pendekatan reformasi di atas bertujuan untuk fragmentasi, menyediakan layanan sipil yang diperkuat dengan kapasitas manajemen, dan untuk menyediakan dasar yang lebih baik bagi pengembangan manajemen pelayanan sipil.

5 5 Dalam reformasi semua sektor publik, dan adanya Peningkatan reformasi itu bisa dilakukan melalui : Agregat biaya,pengurangan pengerasan anggaran yang selalu menuai kendala baik transparansi penganggaran biaya maupun efisiensi dalam mengimplementasikannya di publik. Peningkatan dalam melakukan perubahan dengan melakukan perbaikan yang berorientasi pada line-item penganggaran dengan mengubah format anggaran yang melihat jangka panjang yaitu ke masa depan Reformasi keuangan dalam lembaga juga dapat dilakukan dengan memperkenalkan double-entry pembukuan dan akrual akuntansi

6 6 Dalam bidang manajemen reformasi dapat dilakukan dengan reformasi audit penguatan tradisional keuangan dan kepatuhan audit dan melakukan kinerja beberapa audit. Advance reformasi dapat juga dilakukan dengan melembagakan audit kinerja di lembaga audit tertinggi dan lembaga audit internal karir Mengubah kinerja pembangunan dari sistem tertutup ke arah “positionbased” dengan dorongan dari lateral yang masuk dalam suatu instansi. Dalam New Public Management, sektor swasta mempunyai peranan besar dalam kinerja maupun pemberian keputusan. Pemerintah hanya memberikan pengawasan dalam kinerja mereka. Organisasi pemberi pelayanan selalu melakukan persaingan dengan organisasi lain agar bisa memberikan pelayanan yang benar-benar memuaskan.

7 7 Kesimpulan Kelompok Pengaturan pengeluaran, Manajemen personalia dan pelayanan sipil, Struktur organisasi eksekutif, Peran dan beban kebijkan yang dilakukan oleh pemerintah. Reformasi birokrasi di Indonesia yaitu dengan cara sejauh mana pelayan publik dapat diimplementasikan dengan baik tidak hanya pada sektor pusat akan tetapi pada daerah, jenjang karir suatu pegawai negeri sipil pun haruslah diperhatikan dengan adanya pengaturan masa produktif pegawai, juga dalam penerimaan pegawai diadakan pengujian yang kompetitif yang nantinya akan menghasilkan pegawai yang kompeten dalam bidangnya.

8 Dalam proses reformasi kebijakan yang dibuat tidak hanya berimplikasi pada pusat pemerintahan tapi juga menyeluruh ke daerah-daerah yang ada, tidak adanya unsur-unsur KKN dalam birokrasi pemerintah. Mungkin dengan memperhatikan aspek-aspek seperti itu Negara kita akan lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahnya, sehingga nantinya tidak hanya pemerintah saja yang sejahtera tapi rakyatnya pun sejahtera.