Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia Cahyana Ahmadjayadi Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia Cahyana Ahmadjayadi Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen."— Transcript presentasi:

1 Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia Cahyana Ahmadjayadi Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika Bandung, 18 Februari 2006 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 Sistematika 1.Fakta dan Peristiwa 2.Indeks TIK Indonesia 3.e-Government 4.Isu Pokok 5.Strategi S315: e-Policy 6.Roadmap/Renstra TIK Menuju MII Regulasi Yang Konvergentif 8.Future of Telcos

3 Fakta & Peristiwa

4 Forum Telematika Dunia WSIS (World Summit On The Information Society) UNCTAD (United Nation Conference on Trade And Development) WTO (World Trade Organization)

5 Visi Teknologi Informasi Presiden RI -1- “Masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari kegunaan dan manfaat informasi …”

6 Visi Teknologi Informasi Presiden RI -2- “Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini…”

7 Visi Teknologi Informasi Presiden RI -3- “… Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi…”

8 Visi Teknologi Informasi Presiden RI -4- “… Dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas …”

9 Visi Teknologi Informasi Presiden RI -5- “… Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar- benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju …”

10 Visi Teknologi Informasi Presiden RI -6- “… Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya…”

11 United Nations Secretary General Remarks to Opening Plenary Meeting of WSIS II ● “WSIS Tunis ini, yang disebut juga Summit Solutions harus dapat menjadi pengantar agar TIK dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat” ● “MI merupakan satu masyarakat dimana kemampuan manusia dikembangkan, dibangun dengan cara memberikan kepada mereka akses terhadap TIK” ● “Tugas kita adalah : bergerak dari diagnosa menuju ke suatu tindakan nyata”

12 Information for All: Key Principles ● The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development ● Information and communication infrastructure: an essential foundation for an inclusive information society ● Access to information and knowledge ● Capacity building ● Building confidence and security in the use of ICTs ● Enabling environment ● ICT applications: benefits in all aspects of life ● Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content ● Media ● Ethical dimensions of the Information Society ● International and regional cooperation

13 Menkominfo “Berbagai kebijakan akan kita introduksi agar kompetisi di sektor TIK terjadi” “Departemen Kominfo akan menjadi departemen yang paling powerful as a leading edge karena bangsa yang maju sangat tergantung pada teknologi maju, ie. Telematika” “Kita tidak mungkin membangun sendiri. Kita harus ciptakan iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung, supaya private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan TIK ikut berpartisipasi”

14 Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Industri dan Enabler Strat egi 315 ICT as Industry ICT as Enabler e-Govt e-Learning e-Health e-UKMK e-Business e-Commerce Content Hardware Software (Mobile Apps, Middleware) Services/Support R&D e-Proc e-Services e-ID Blended Learning Digital Library CAI e-Accounting e-Transaction e-Payment e-Logistics e-Policy

15 Country Development

16 Rangking TIK Indonesia KetegoriSumberRangking Jumlah Negara Indikator E-Readiness Economist Intelligence Unit ● Network Access ● Networked Learning ● Networked Society ● Networked Economy ● Network Policy Digital Opportunity Index ITU ● Opportunity ● Infrastructure ● Utilization E- Government University of Waseda ● Network Preparedness ● Required Interface Functioning Application ● Management Optimization ● Homepage ● CIO ● Promotion of e-Government

17 Wilayah Kepulauan (terdiri dari 17,508 pulau) Populasi lebih dari 220 juta INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

18 Teledensitas – Kota Besar ( 11 – 25 % ). – Pedesaan ( 0.2 % ). ± desa tanpa akses telepon (64.4 % dari desa). – Penetrasi Infrastruktur : ● 7.82 juta fixed line (± 3 % dari penduduk). ● ± 24 juta telepon seluler (11 %). Sumber : Ditjen Postel, 2004

19 Target website menyediakan transaksi layanan publik & internal e-govt (interoperabilitas) e-Govt 40 – 60% 20 – 30% (G7 Countries) %Piracy Rate ?<100 e-Education (OSOL + Education Content) 10 – 30% (12 juta) 0 – 11% (5 juta) Penetrasi PC 0,5 - 1,50,1 – 0,4 Software Developer (per 1000 penduduk) ISV (software house) Target

20 Pelanggan dan Pengguna Internet TahunPelangganPengguna *) Keterangan : *) Estimasi Sumber : APJII

21 Jumlah ISP dan Pelanggan dan Pengguna Internet ISP NAP MULTI MEDI A 1824 Tabel : Izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel TahunPelangganPemakai * Tabel : Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumulatif) * perkiraan s/d akhir 2005

22 Growth Cellular, Fixed and Internet Source : BRTI

23 e-Government

24 ISU POKOK G2C G2B G2G/E Digital Divide Ribuan Pulau Informasi Cyberlaw Inkonsistensi Data & Informasi – EIS/DSS Sistem Keamanan Jaringan Belum ada IT Audit-IT Governance Pengembangan SDM dengan kompetensi ICT UU ITE / Cyberlaw Sistem yang terintegrasi Data Nasional yang terstruktur Peningkatan Pemanfaatan IT Aksesibilitas & Kapasitas Keamanan & Keandalan Penetrasi Layanan Ketersediaan SDM & kesiapan masy. SUPRASTRUKTUR LEADERSHIP REGULASI SDM I-FUNDAMENTAL I-TEKNIKAL UML-metodology-UMM (Unified Modelling Language) Lembaga Teknis Managemen SI Simpul Informs Nasional e-Govt INFOSTRUKTUR INFRASTRUKTUR JARINGAN ARSITEKTUR APLIKASI RESTRUKTURISASI PROSES BISNIS SISFONAS RANCANG BANGUN SISFONAS (KERANGKA KONSEPTUAL)

25 50 % Penduduk Terhubung Ke ICT 100 % Penduduk akses TV dan RADIO DESA UNIVERSITAS, AKADEMI, SMU, SMP, SD PUSAT ILMU DAN PENELITIAN PERPUSTAKAAN UMUM PUSAT KEBUDAYAAN MUSEUM, ARSIP, POS RUMAH SAKIT, PEMERINTAH PUSAT website dan alamat PEMDA website dan alamat ; TERHUBUNG ICT VISI : Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015)

26 Flagship Program DJ Aptel Dit. E-Business Dit. Sisfo, Prangkt Lunak & Konten Dit. Standardisasi & Audit Aptel Dit. P’berdayaan Telematika Dit. E-Government DITJEN APLIKASI TELEMATIKA

27 PERANCANGAN APLIKASI PILOT PROJECT PROOF OF CONCEPT PANDUAN STANDAR APLIKASI IMPLEMENTASI EVALUASI & IMPROVEMENT REPLIKASI DIT SPLK DIT SAAT DIT E-GOV DIT E-BIS D I T PT e - GOV e – Bisnis e – Health e – Leraning … SET DITJEN PROSES BISNIS DITJEN APTEL

28 ● Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya ● Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan ● Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global ● Peningkatan daya saing Mengapa e-Government Inpres No 3/2003 ?

29 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C) 2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B) 3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G) Tujuan Strategis Pengembangan e-Government (Inpres 3 tahun 2003)

30 Strategi Pengembangan e-Government (Inpres No 3 th 2003) ● Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas ● Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik ● Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal ● Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi ● Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat ● Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

31 Sumber : Inpres 3 tahun 2003 Kerangka Arsitektur e-Government

32 Menuju e-Government Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT TRANSFORMASI Government to e-Government Pemanfaatan ICT  Penggunaan Internet  Penggunaan Infrastruktur Telematika  Penggunaan Sistem Aplikasi  Standarisasi Metadata  Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik  Sistem Dokumentasi Elektronik Transformasi  Perubahan Budaya Kerja  Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)  SOP dan Kebijakan Politik  Peraturan dan Perundangan  Leadership

33 Indonesia’s Roadmap to e-Government Studi Bank Dunia, Maret 2003 PREPARATIONPRESENCE Phase 1 Education Awareness Building RationalizeGOL for Government of Indonesia e-Legislation (Cyber Laws) Readiness Assessments/ Diagnostics Taskforces Stakeholder Support (Top Down) GOL National Action Plan Website development Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 ACTION PARTICIPATION TRANSFORMATION Applying GOL Best Practices Performance Measurement/ Accountability New GOL Processes and Service Offerings GOL Policy Review G2B and G2C interaction G2G partnerships Business Transactions Changed Relationships (G2C, G2B, G2G, G2E) Co-ordination of e- Government Activities FY 2003 Beyond GOL pilot projects and service offerings selection ICT Infrastructure Development Define standards, GOL processes Change Management E-Leadership GOL Budget Allocations and Management Medium TermLong Term Near Term FY

34 Distribusi Informasi Perbaruan data Literatur Pengetahuan Cont Mgt Apl InteraktifBasis Data e-Billing Formse-ServicesVirtual Office Tool Kolaborasi TAHAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT

35 FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT (E-Government Readiness Factor) ● Infrastruktur Jaringan ● Penetrasi Komputer ● Penetrasi Internet ● Peraturan Perundang-undangan ● Organisasi, Sistem Manajemen, dan Prosedur Kerja ● Sistem Aplikasi ● Sumber Daya Manusia TIK ● E-Leadership ● Strategi TIK ● Dana/Anggaran ● Manajemen Perubahan

36 III.KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

37 3.1. KONDISI KESIAPAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT DI INDONESIA

38 3.2. KONDISI KESIAPAN SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

39 Pengembangan Aplikasi e-Government Pengem- bangan Aplikasi e-Gov Pemerintah Pusat (Dep, Kementr, LPND) Pemerintah Daerah (Prov, Kab/ Kota) Aspek yang diperhatikan 1.Tupoksi 2.Tahapan 3.Komplek- sitas Back Office : Untuk Pusat dan Daerah 1. Administrasi Keuangan 2. Kekayaan / Asset 3. Kepegawaian 4. Pengendalian Proyek 5. Pengadaan Barang Dan Jasa 6. Sistem Pelaporan 7. Pengawasan Internal 8. dll Front Office : Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Pusat Informasi Kebijakan Publik (UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Kepdirjen, dll) Layanan Informasi Umum ttg Instansi Informasi dari Masyarakat Layanan Darurat/Bencana Layanan Pencatatan/Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan Khusus lainnya Front Office : Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Daerah Informasi Kebijakan Publik Informasi dari Masyarakat Informasi Daerah (perekon, pariwisata, pertanian, kependdkn, dll) GIS/Mapping Informasi Darurat/Bencana Layanan Kependudukan (KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah/Cerai/ Kematian, dll) Layanan Pendidikan Layanan Kesehatan Layanan Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan khusus kainnya

40 PENETAPAN BLUE-PRINT APLIKASI E-GOVERNMENT ● SEBAGAI PEDOMAN BAGI SELURUH INSTANSI (PUSAT DAN DAERAH) DALAM MENGEMBANGKAN LAYANAN PUBLIK SECARA ELEKTRONIK ● MENGURANGI DUPLIKASI PENGEMBANGAN APLIKASI E- GOVERNMENT ● MENGARAH KE INTEROPERABILITAS ANTAR INSTANSI

41 Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda Blok-blok fungsi dasar umum PelayananAdm & MgmtLegislasiPembangunanKeuanganKepegawaian Kependudukan Perpajakan dan Retribusi SIM Data Pembangunan Surat Elektronik Sistim Dokumen Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Administrasi DPRD Sistem Anggaran Pengadaan PNS Sistem Pemilu Daerah Sistem Absensi dan Penggajian Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Kas dan Perbendaharaan Sistem Akuntasi Daerah Kolaborasi dan Koordinasi Sistem Pendidikan dan Latihan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan dan Monitoring Proyek Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan Pandaftaran dan Perijinan Manajemen Pelaporan Pemerintahan Publikasi Info Umum & Kepemerintahan Bisnis Dan Investasi Pengaduan Masyarakat Sistem Pendukung Keputusan

42 Dinas & Lembaga KEPEMERINTAHAN Dinas & Lembaga KEWILAYAHAN KEMASYARAKATAN SARANA & PRASARANA Pengelolaan Barang Daerah Katalog Barang Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Perush. Daerah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Industri dan Perdagangan Ketenaga- kerjaan Pendidikan Kesehatan Perikanan Dan Kelautan Pertambangan dan Energi Pariwisata I K M Jaring Pengaman Sosial Transportasi Jalan dan Jembatan Terminal dan Pelabuhan Sarana Umum Blok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda(lanj)

43 Properti Modul Fungsi Modul[disini dituliskan judul {modul} ] Blok Fungsi[disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ] Sub- Blok Fungsi [disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya] Klasifikasi[disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut] Jenis Layanan, contoh:  Front Office  Back Office, Layanan Utama, contoh:  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  Transaksi Data  Pembayaran  Administrasi  Basisdata  Lainnya Fungsi Aplikasi:  Generik  Spesifik Obyek Layanan:  G2G  G2B  G2C Fungsi[disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut] Narasi[disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut] Organisasi[disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya] Integrasi[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan] Info Tambahan[keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada]

44 BEBERAPA APLIKASI E-GOVERNMENT YANG TELAH DIKEMBANGKAN DEP. KOMINFO ● SISTEM APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E-PROCUREMENT) ● SISTEM APLIKASI PENGUMUMAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E-ANNOUNCEMENT) ● INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS (IGASIS) ● DLL

45 Sistem e-Procurement Mencakup Seluruh Jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sistem Pengadaan Metode Pelelangan Umum(Pra/Post Q) Pelelangan Terbatas Shopping atau RFQ Penunjukan Langsung Swakelola Metode Seleksi Umum(Pra/Post Q) Seleksi Terbatas Seleksi langsung Penunjukan langsung Swakelola Jasa Pem- borongan BarangJasa Lain Jasa Konsultasi Kreteria Evaluasi  Pengalaman perusahaan  Tanggapan atas TOR  Pendekatan dan Metodologi  Kualifikasi tenaga ahli  biaya  Penyerahan  Sumber  Layanan  Biaya  Mutu Metode Evaluasi  Sistem nilai  Sistem penilaian biaya selama umur  S istem gugur ekonomis Metode Evaluasi  Kualitas dan biaya  Pagu anggaran  Biaya terendah  Penunjukan  Kualitas langsung

46 Web Portal Web Portal Arsitektur e-Procurement (SePP) Sebagai Embryo e- Marketplace Satuan Kerja Multiple Buyers Supplier/Vendors Penyedia Barang/Jasa dan Jasa Konsultansi Multiple Seller/Provider Dukungan Peraturan Perundang-Undangan Sourcing eTendering Vendor Management System ePurchasing eCatalog Agency Management System Modul SePP Pengguna Barang /J asa / Jasa Konsultasi E-Reverse auction Proses Analisis Government Spending, Procurement Productivity and Performance

47 ● Modul Utama – e-Tendering : modul yang menangani proses procurement yang memerlukan proses seleksi/tender. Modul ini didesain untuk pengelolaan tender yang menangani semua proses pengadaan barang/jasa dengan nilai yang besar, kompleksitas yang tinggi dan volume kecil. – E-Reverse Auction: modul yang menangani proses pengadaan dengan spesifikasi yang sudah dikenal luas dan banyak pihak penyedianya dan dilakukan melalui penawaran secara berulang dalam batas waktu yang ditentukan. – e-Purchasing : modul yang menangani proses procurement terutama pembelian rutin. Modul ini menangani pembelian barang/jasa dengan nilai rendah/kecil, tidak kompleks dan volume yang kecil. ● Modul Pendukung – e-Catalog : modul untuk pengelolaan katalog produk yang mempresentasikan informasi produk berupa keterangan produk, harga dan informasi yang lebih detil brosur, gambar video dan lain sebagainya. – Vendor Management System (VMS): modul untuk pengelolaan data para penyedia barang/jasa pemerintah yang terdaftar dalam sistem. – Agency Management System (AMS): modul untuk pengelolaan data istitusi pemerintah sebagai pembeli/pengguna barang/jasa yang terdaftar dalam sistem. Elemen-elemen Modul Aplikasi SePP

48 Inisiatif Penerapan e-Procurement 2003 Pengembangan Aplikasi e-Procurement 2004 Pembuatan Payung Hukum dan Kesiapan sistem e-Procurement 2005 Penerapan e-Announcement Sebagai Langkah Awal Menuju e-Procurement 2006 Penerapan e-Procurement diseluruh Instansi ROADMAP E-PROCUREMENT e-Announcement e-Procurement (mix) e-Auction (Full e-Proc) e-Contracting e-HPS e-Payment e-Project Monitoring, dll

49 Contoh Layanan G2G

50 IGASIS INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS BKN IMIGRASI KOMINFO

51 IGASIS APLIKASI IGASIS BKN IMIGRASI BPN INTEROPERABILITAS ANTAR KANTOR DATA PNS YANG PERNAH DICEKAL STATISTIK PEGAWAI KEHAKIMAN PEMILIK SHM PER SATUAN LUAS TANAH DATA PNS BERLATAR BELAKANG GEOGRAFI

52 Distribusi Informasi Perbaruan data Literatur Pengetahuan Cont Mgt Apl InteraktifBasis Data e-Billing Formse-ServicesVirtual Office Tool Kolaborasi IMPLEMENTASI IGASIS TAHAPAN LAYANAN E-GOV INTERNAL KOMINFO ANTAR INSTANSI

53 IMPLEMENTASI IGASIS PADA OSOLNET DATA CENTRE SMA 3 PADANG SMA 1 JAKARTA SMA 5 TABANAN OSOLNET STATISTIK NILAI MAFIKIBI DI 3 KOTA

54 3.3. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ● RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, dalam pembahasan dengan DPR dan Rancangan Peraturan Pemerintah pendukungnya. ● RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi ● Inpres no 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ● Rancangan PerPres tentang e-Procurement

55 3.4. KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA: SUMBER DAYA MANUSIA TIK ● Hasil survey Konsultan Bank Dunia tahun 2003, menunjukkan 15% PNS mampu mengoperasikan komputer. ● Peningkatan Program OSOL dari tahun 2005 sd 2009, diharapkan meningkatkan e-literasi. ● Program-program Diklat TIK diselenggarakan oleh berbagai instansi Pemerintah.

56 3.5. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA: E-LEADERSHIP ● Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Tinggi di bidang Telematika yang diketuai Presiden. ● Penyiapan konsep Government CIO.

57 KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH ● 564 Nama Domain go.id terdaftar ● 399 Situs Web Instansi Pemerintah telah dibangun, 69 Pemerintah Pusat dan 330 Pemerintah Daerah. ● 198 Situs Web Pemerintah Daerah dikelola secara aktif. ● Beberapa Pemda mulai menyelenggarakan layanan publik melalui internet, seperti download dokumen-dokumen (perijinan, pendaftaran, dll) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. ● Beberapa contoh Pemda yang dinilai cukup maju antara lain Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang, dll. Apresiasi secara khusus perlu diberikan kepada Pemkot Surabaya, yang telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada tahun 2004.

58 Contoh: e-Batam Seamless coordination among Government Sectors in Batam toward Batam Single Window Business Model

59 G 4 C G 4 B G 4 G INFRASTRUKTUR e-GOV  Intranet antar kantor pemerintah  Data recovery untuk pemerintah  Fasilitas keamanan server, jaringan, dan data  IGASIS  Pedoman – sosialisasi  Aplikasi e-GOV  e-PROC  Aplikasi e-Gov Ref UU 22/99, UU 32/04, dan UU 3/05 ttg PemDa:  50 modul aplikasi e-Gov di PemPusat  47 modul aplikasi e-Gov di PemDa DASAR PEMIKIRAN

60 Evaluasi implementasi e-GOV, Manajemen Perkantoran ROADMAP Intern KOMINFO OSOLnet - 3 Instansi - SePP + DepKeu - 3 Instansi Interoperabilitas layanan publik dari 3 Instansi E- Proc: 40% Pusat + 10% Daerah E-Proc: 50% Pusat + 15% Daerah E-Proc: 60% Pusat + 20% Daerah 4 aplikasi 1 Pemda (pilot) 20 aplikasi 60 Pemda 30 aplikasi 120 Pemda 47 aplikasi 180 Pemda e- Announce di 20 instansi Rencana JLG Rencana BSW Konsep G-CIO Impl. JLG Implem. BSW Impl. G-CIO Impl. JLG Impl. BSW Impl. G-CIO Impl. JLG Impl. BSW Sosialisasi, Pelatihan Interoperabilitas dan layanan transaksi online di pemerintahan SePP : IGASIS e-GOV Daerah PILOT PROJECT

61 HAMBATAN DALAM MANAJEMEN PERUBAHAN ● Perubahan Itu Bukan Datang Dari Diri Orang Tersebut. ● Gangguan terhadap Rutin ● Perubahan Menimbulkan Ketakutan-Ketakutan Terhadap Sesuatu yang Baru ● Tujuan Perubahan Tidak Ada atau Kurang Jelas ● Perubahan Menimbulkan Rasa Takut Kegagalan ● Pengorbanan Yang Diberikan Terlalu Besar ● Sudah Sangat Puas Dengan Kondisi Sekarang ● Pikiran-pikiran Negatif ● Para Pengikut Tak Punya Respek Pada Pimpinannya ● Kecemasan Seorang Atasan ● Perubahan Bisa Berarti Kehilangan Sesuatu ● Perubahan Menuntut Tambahan Komitmen ● Berpikir Sempit ● Terperangkap Tradisi

62 Isu Pokok

63 Isue Pokok (1) Isu PokokFakta Infrastruktur ● Penetrasi Internet rendah dan belum merata ● Penetrasi PC rendah ● Tarif ● Bandwidth Regulasi ● RUU ITE, belum ada RPP, RPM, RKD ● Cyberlaw belum lengkap ● Standardisasi Data dan Konten ● Belum konvergentif SDM ● Partipation rate yang rendah ● e-Literacy masih rendah ● Apresiasi terhadap bidang TIK rendah ● Standar kompetensi belum lengkap

64 Isue Pokok (2) Isu PokokFakta Pendanaan ● Lembaga pembiayaan untuk kepemilikan PC terbatas ● Ketentuan perpajakan yang belum kondusif Cetak Biru TIK ● Belum konvergentif ● Belum interoperabel ● Belum tersosialisasi dengan baik ● Adanya pulau-pulau informasi e-Leadership ● Peran sebagai rujukan TIK belum terbangun ● Belum ada institusi CIO Indonesia Industri ● Jumlah pengembang rendah ● Jumlah ISV rendah ● Tingkat pembajakan perangkat lunak masih tinggi ● CMM Indonesia belum ada

65 S315

66 Strategi 315  MII2015 Regulasi Infrastruktur Informasi Infrastruktur Informasi Sumber Daya Manusia & Kelembagaan TIK Sumber Daya Manusia & Kelembagaan TIK 1. Gerakan Nasional Membangun Masyarakat Cerdas (OSOL, CAP, WarMASIF, KOMPAK)) 2. Kampanye s/w Legal & HAKI (IGOS, Kompetisi Software) 3.Fasilitasi Industri TIK (Taman Maya, Inkubator, PSOS, Kompetisi Hardware) 4.Fasilitasi & Pengembangan Aplikasi Dasar/Piranti Lunak Unggulan (e-Govt, e-Proc, e-Announcement, e-UKM, e-Payment, e-Money, e-Learning, e-Health) 5. Interoperabilitas Layanan Publik (Standardisasi Aplikasi, NIT, IGASIS) Public Private Partnership Flagship Programs Alokasi Sumber Daya Pilar

67 Membangun Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015) Menuju Knowledge Based Society  2025:Terwujudnya Masyarakat Indonesia berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Society)  2020:Menjadi salah satu bangsa maju berbasis TIK  2015:Memasuki Masyarakat Informasi Indonesia sesuai WSIS  2010:Replikasi & Ektensifikasi dari program  2006 – 2010:Pemanfaatan TIK utk semua sektor (TIK sbg Enabler, Accelerator & Sektor Industri Unggulan), Peningkatan Aksesibilitas TIK dan e-Literacy Transparansi Pemerintahan & Memperluas e-Government  2005:Kampanye kesadaran pentingnya TIK Sistem insentif dan regulasi (Cyber Law, implementasi e-Procurement, Sosialisasi Panduane- Government, Kampanye S/W Legal, Program OSOL)  2004:Konvergensi Kelembagaan  terbentuknya DEPKOMINFO  2025:Terwujudnya Masyarakat Indonesia berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Society)  2020:Menjadi salah satu bangsa maju berbasis TIK  2015:Memasuki Masyarakat Informasi Indonesia sesuai WSIS  2010:Replikasi & Ektensifikasi dari program  2006 – 2010:Pemanfaatan TIK utk semua sektor (TIK sbg Enabler, Accelerator & Sektor Industri Unggulan), Peningkatan Aksesibilitas TIK dan e-Literacy Transparansi Pemerintahan & Memperluas e-Government  2005:Kampanye kesadaran pentingnya TIK Sistem insentif dan regulasi (Cyber Law, implementasi e-Procurement, Sosialisasi Panduane- Government, Kampanye S/W Legal, Program OSOL)  2004:Konvergensi Kelembagaan  terbentuknya DEPKOMINFO 4.

68 Renstra/Roadmap APTEL

69 MII 2015 Roadmap Menuju MII 2015

70 2005 ProgramKegiatan SDM & Konvergensi Lembaga ● Konvergensi Kelembagaan ● Pengawakan Eselon I (Juni), Eselon II (Juli), Eselon III & IV (Agustus) Regulasi ● SE Software Legal (Oktober) ● SE Procurement (Desember) Gerakan Masyarakat Cerdas ● OSOL (38 Sekolah), CAP (8 lokasi) ● Warung MASIF Indonesia (3 lokasi) ● Konsep Dasar Mobile CAP Konsep Dasar Mobile CAP ● MOU APTEL – Fasilkom UI ● MOU APTEL – TELKOM (Internet Go To School) ● Rencana MOU dengan LSM untuk internet di Pesantren Fasilitasi Industri TIK ● Konsep Dasar Pusat Sertifikasi Open Source Interoperabilitas Layanan Publik ● Standar Biometric dan RSNI ● Fasilitasi Institusi Penerbit Nomor Identitas Tunggal ● FS Implementasi e-Batam Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan ● Sistem Informasi Pemerintahan Kampanye Software Legal ● Kampanye Software Legal

71 2006 (1) ProgramKegiatan Infrastruktur ● Akses Internet Murah dan Fasilitasi Akses Broadband (USO Internet?) ● Backbone Interconnectivity SDM & Konvergensi Lembaga ● Pembangunan model G-CIO Regulasi RUU ITE  UU ITE + 6 RPP ● Payung hukum tersedia (Perpres e-Proc, Permen Blue Print, dll.) ● Melengkapi regulasi e-Government Gerakan Masyarakat Cerdas ● CAP/Warung MASIF dan Mobile CAP ● Inisiasi SATU ● Perluasan OSOL ● Kampanye Internet Sehat Interoperabilitas Layanan Publik ● Pengembangan Interoperabilitas Sistem Informasi Pemerintah ● Pilot projet pembangunan e-Government di 1 (satu) Daerah dan Bantuan pembangunan e-gov di daerah (40 Pemda) ● E-Procurement diimplementasikan di 20 Instansi dengan tahapan e-Announcement ● Projek e-Gov Batam sebagai embrio National Single Window ● Bantuan pembangunan situs web bagi Pemda Desa WarMasif

72 2006 (2) ProgramKegiatan Kampanye Software Legal ● Kampanye Software Legal Fasilitasi Industri TIK ● Pusat Sertifikasi Open Source ● Information Technology Center of Execellence (ICE) ● Capability Maturity Model (CMM) versi Indonesia ● Pengembangan Konten Lokal (Penyediaan Development Tools berbasis OS, Kompetisi OSS) ● Repository Konten dan Aplikasi Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan ● Konsep Dasar e-Money dan Payment Gateway (Kerjasama dengan BI) ● Pemgembangan Aplikasi Mobile ● Inisiasi SISKAB

73 2007 ProgramKegiatan SDM & Konvergensi Lembaga ● Promosi dan bimbingan teknis G-CIO untuk seluruh Instansi Infrastruktur ● Blue Print e-Commerce ● Pembangunan Government Data Management and Disaster Recovery Center (GDMC & GDRC) ● Public Key Infrastructure Regulasi ● Standar e-GIF dan regulasi e-Government tersedia Gerakan Masyarakat Cerdas ● OSOLnet Fasilitasi Industri TIK ● Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Interoperabilitas Layanan Publik ● Implementasi e-Batam ● Implementasi Jogja Learning Gateway dan Digital Government Services ● Bantuan untuk 200 Pemda ● e-Procurement di Pusat 40% dan Daerah 10% Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan ● Keamanan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik Kampanye Software Legal ● Kampanye Software Legal

74 2008 ProgramKegiatan SDM & Konvergensi Lembaga ● Implementasi G-CIO Interoperabilitas Layanan Publik Seluruh aplikasi e-Government telah lulus audit Bantuan untuk 200 Pemda e-Procurement di Pusat 50% dan Daerah 15%

75 2009 ProgramKegiatan SDM & Konvergensi LembagaLeadership di Pusat dan Derah RegulasiPenyempurnaan Regulasi dan Standard Interoperabilitas Layanan Publik ● 30% PNS mampu mengoperasikan layanan e- Government ● 60% Instansi pemerintah memiliki website ● Seluruh aplikasi utama sesuai Blue Print Aplikasi e-government ● Diwujudkan National Single Window ● Terjadi interoperabilitas layanan publik (IGASIS, e-Gov Platform) ● e-Procurement di Pusat (60%) dan Daerah 20%

76 Regulasi yang Konvergentif

77 ● Tekanan terhadap konvergensi regulasi, disebabkan karena terdapat kekuatan inter-relasi antara perundang-undangan; restrukturisasi pengaturan; konsolidasi pasar; konvergensi teknologi dan industri. ● Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin menjadi lembaga penyiaran (broadcasters) sementara lembaga penyiaran semakin bergerak menuju e-commerce, dan ISP menawarkan layanan saluran televisi, sehingga terjadi konvergensi layanan. ● Regulasi tidak dapat lagi menetapkan batas-batas atau sekat-sekat yang pasti antara industri telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten.

78 Tantangan Regulasi TIK RUU ITE UU Telekomunikasi UU Penyiaran RPP ● Penyelenggaraan Sistem e ● Kontrak-e ● Sertifikasi-e ● Tandatangan-e ● Lembaga Sertifikasi Keandalan ● Nama Domain PP PM KD PP RPM RKD RPM RKD Konvergensi

79 Tantangan Regulator Ke Depan ● Membuat kerangka pengaturan, regulasi yang optimal, yang dapat menstimulasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri TIK (telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten) secara sehat. ● Melindungi masyarakat (konsumen, pengguna jasa).

80 The Future of Telcos

81 Menuju Dunia Komunikasi 2010 Evernet ● Komputasi di mana dan kapan saja ● Intelegensia Sekitar ● Produk yang berpikir ● Ciri-ciri: – Miniaturisasi – Koneksi – Ubiquity – Context Sensitivity – Jaringan Pribadi

82 Evernet Weareables Alternative Energy Systems Micro System Technology Nano Technology WAN, LAN, BAN & Interfaces Seamless Mobile Networking Web Services Human Supervised Computing Networked Augmented Reality System Orientation Artificial Intelligence Always On Biometrics Passport or Liberty Alliance I-Centric Communication Adaptability Miniaturization and Embedding Connection Ubiquity Context Sensivity My Personal Net Evernet

83 Mobile Applications Mobile Devices Real World Shopping Vending Machine TicketingATMs Virtual Mail Mivro/Macro Payment Vans/ Truck CarsTrains Vehicle Devices Security System Fridge Set Top Box Household Appliances Home Phone Video/Digital Camera Healthcare Tracking Personal Care Crime Prevention PC Printer/Fax Office Phone

84 Bidang Konvergensi Wireless Internet Fixed IP Classic ISP Business ● Internet Access ● Content Dissemination Future Market for Fixec Broadband ● xDSL ● VoIP ● Downloading Classic fixed line business ● Voice via PSTN Future market for fixed wireless ● Fixed Mobile Convergence Future market for wirelss ● MMS ● Remote Home Access Classic mobile network Business ● Voice via GSM Network ● Narrowband data services (SMS,Ringing tone) Source: Detecon FB F FW WB W I

85 Telco Evolutionary Path FB F FW WB W I F W I F FB FW WB Telco Beginnings 1990s Integrated Communication Services

86 Arah Dorongan Strategis Value Chain Layer Sales/ Services Network Seamless Services Integrated Services Convergence Platforms Differentiation Strategy ● Satisfaction of customer needs ● Product design aligned with customer demand ● Value-added services for customers ● Service customization & instant provisioning of services ● Hybrid customer segmentation (business, consumer) ● Co-branding & product bundling Cost leadership Strategy ● Productivity & lean production ● Economics of Scale ● Cost & operational efficiency ● Reduction of complexity ● Focus on multi-service network technologies & platforms ● Common off-the-shelf solutions

87 NetCo-ServiceCo-SalesCo Segmentation Service Bundling Wholesale SalesCo ServCo NetCo ● Bundling & cross-selling ● Understand customer wishes & lifestyles ● Brand name creation ● Quality, flexibility and short response time ● Development of innovative products/product bundles ● Secure product functions ● Lifecycle management ● Link between production & sales ● Lean production ● Economies of scale ● SLAs and defined QoS ● Cost effiency

88 Business Field Konvergensi Sebagai Pendorong Kebutuhan Technology Convergence Wireless Internet Fixed IP Source: Detecon FB F FW WB W I Technology Convergence User needs Healthcare Information & Communication Convenience Security Savings & Efficiency Travel & Leisure Entertainment Career Growing needs of integrated service bundles From one single source

89 IGOS

90 Making Globalisation Work for the Poor By Kofi A. Annan – United Nations Secretary General brain power - the one commodity that is equally distributed among the world's peoples That is especially true of information technology, which does not require vast amounts of hardware or financial capital, or even energy. (It is also relatively clean.) What it does require is brain power - the one commodity that is equally distributed among the world's peoples. So for a relatively small investment - mainly an investment in basic education, for girls and boys alike - we can bring all kinds of knowledge within reach of poor people, and enable poor countries to "leapfrog" some of the long and painful stages of development that others had to go through.

91 Gerakan Perangkat Lunak Bebas ● “The Next Big Wave” ● “Participation Age” ● “A Chance to leap frog” ● Menjadi program utama TIK di beberapa negara seperti: Brazil, Spanyol, India, Australia ● Perlu mencapai Critical Mass

92

93 Lomba Pemanfaatan IGOS Desktop Tingkat SMU – Bandung (14 Desember 2005) ● Menunjukkan Kreativitas yang luar biasa ● Mampu beradaptasi dengan Open Source dalam waktu yang singkat 1 Minggu – 1 Bulan ● Produk yang dihasilkan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan Open Source dan Kependidikan ● Dari peserta akan dibentuk Komunitas dan dimanfaatkan untuk sosialisasi Open Source ● 2006 Akan diadakan di beberapa kota + lomba tingkat Nasional

94 Terima Kasih

95 MCAP – Mobile Community Access Point


Download ppt "Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia Cahyana Ahmadjayadi Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google