Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRUKTUR POLITIK NEGARA Socio Political Sphare 1. Socio Political Sphare Pressure Group : Political Communication Politiical Party Interest Group Pressure.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRUKTUR POLITIK NEGARA Socio Political Sphare 1. Socio Political Sphare Pressure Group : Political Communication Politiical Party Interest Group Pressure."— Transcript presentasi:

1

2 STRUKTUR POLITIK NEGARA Socio Political Sphare 1. Socio Political Sphare Pressure Group : Political Communication Politiical Party Interest Group Pressure Group Lobbyists 2. Govermental Political Sphare (Supra Struktur Politik)  Lembaga-lembaga Negara  Susunan Organisasi Negara : 1) Pusat : Seluruh cabang2 & fungsi kenegaraan pada umumnya (Ps 17 UUD) 2) Daerah : Penyelenggaraan pem (eksekutif) & pengaturan (regeling/legislatif) Neg RI  Desentralisasi  Urusan diserahkan/dilaksanakan dlm satuan2 yg lebih rendah  otonomi  penyerahan, pelimpahan, pembantuan. (PEMERINTAHAN DAERAH UU No 32 TH 2004) 1

3 SUSUNAN PEMERINTAHAN PemerintahanPemerintah Kegiatan pelaksanaan segala tugas & kewenangan negara. Sempit  eksekutif saja. Semua aparatur/alat perlengkapan neg sbg kesatuan yg menjalankan segala tugas & kewenangan / kekuasaan neg. Sempit  fungsi eksekutif Tugas Negara al. mencakup : 1. Melakukan keg Pem.Dagri yg meliputi Pem Umum (algemeine bestuur)  pelaks kewenangannya dikoordinasikan oleh Mendagri  dpt dilimpahkan ke Pemda. 2. Mengadakan hub Diplomatik, Perjanjian Int  Deplu; 3. Kebijaksanaan Pertahanan & Keamanan; 4. Yudisial  grasi, abolisi, rehabilitasi, amnesti dll; 5. Keg pengembangan Iptek; 6. Melakukan keg pem dlm bidang teknis dlm bentuk pemberian pelayanan umum kpd & pemeliharaan kep vital warga masy yg menjadi bid tanggungjawab lembaga2 Dep maupun Non Departemen; 7. Pembinaan administrasi negara; dll. 2

4 SIAPA YANG MELAKUKAN: Menurut De Goede, dikelompokkan dlm 4 golongan : 1. Pem Sendiri (Overheid)  Lembaga2 Formal; 2. Swasta (Particulair); 3. Overheid & Swasta (Gemengte Bestuur); & 4. Semu (Pseudo Overheid). Pendekatan Yuridis, dg melihat : 1.Pembedaan antara wewenang yg sifatnya Hk Publik dg wwg Hk Perdata  Akibat Hukum 2.Pembedaan antara Srt Keputusan pembentukan bdn yg bersangkutan  Wewenang Pem. Umum 3. Pembedaan antar para petugasnya  Pegawai/Pejabat Neg / lainnya HUBUNGAN ANTAR TINGKAT DLM PEMERINTAHAN:  Hub Vertikal  Pengawasan / Control.  Hub Horisontal  Kerjasama 3

5 LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945: 1. MPR;2. DPR; 3. DPD;4. PRESIDEN & WAPRES 5. KY;6. MA; 7. MK;8. BPK; 9. KEMENTRIAN NEG; 10. PEM(AN) DA. 11. KPU;12. BANK SENTRAL; 13. TNI;14. KEPOLISIAN NEG.RI; 15. DPP. 4

6 LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UU : 1. KOMNAS HAM; 2. Komisi Pemberantasan Korupsi; 3. Komisi Penyiaran Indonesia; 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 6. KOMNAS ANAK; 7. KOMISI POL.NAS; 8. KOMISI KEJAKSAAN; 9. DEWAN PERS; 10. DEWAN PENDIDIKAN. 5

7 badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 PUSAT DAERAH TUN Militer Agama Umum Lingkungan Peradilan PEMDA PROVINSI DPRDKPD PEMDA KAB/KOTA DPRDKPD KPU bank sentral DPRDPDMPR PERWAKILAN BPK PROVINSI LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BPK MAMK 6 TNI/POLRI dewan pertimbangan Kementerian Negara Presiden/ Wakil Presiden


Download ppt "STRUKTUR POLITIK NEGARA Socio Political Sphare 1. Socio Political Sphare Pressure Group : Political Communication Politiical Party Interest Group Pressure."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google