Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TINDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia lebih baik Disampaikan Pada : Pertemuan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TINDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia lebih baik Disampaikan Pada : Pertemuan."— Transcript presentasi:

1 TINDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia lebih baik Disampaikan Pada : Pertemuan Rekonsiliasi Kelas Jabatan dan Penyelesaian Status PNS DPK Bandung, 21 Oktober 2013

2 Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia VISI MISI Membentuk/menyempur na kan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, midset dan cultureset. Mengembangkan mekanisme control yang efektif Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. a b c d Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. TUJUAN 1. Manajemen Perubahan2. Penataan Perundang-undangan3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tata laksana 5. Penataan sistem manajemen SDM6. Penguatan pengawasan 7. Penguatan akuntabilitas kinerja8. Peningkatan kualitas pelayanan publik AGENDA : 8 Area Perubahan LATAR BELAKANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI HARDSIDE CHANGE SOFTSIDE CHANGE KERJA JUJURKERJA CERDASKERJA IKHLAS KERJA TUNTAS UU No. 17 Tahun 2007 Perpres No. 5 Tahun 2010 RPJPN RPJPMN Perpres No. 81 Tahun 2010 GD RB PermenPANRB No. 20 ta 2010 RM RB TUNJANGANKINERJA

3 Kementerian Luar Negeri – Republik Indonesia Satukan tekad, mantapkan hati, untuk laksanakan Reformasi Birokrasi 1 Usulan RB Penetapan dan persetujuan TK KemenKeu membuat simulasi kebutuhan anggaran untuk Pembayaran tunjangan kinerja dan mengusulkan ke KPRBN KemenKeu melakukan pendataan utk optimalisasi anggaran Monitoring & Evaluasi oleh Tim QA & Independen TRBN menetapkan Grading Masing-masing jabatan dan Usulan TK dan menyampaikan kepada KemenKeu KL mengusulkan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan Kepada TRBN URBN melakukan verifikasi dan validasi lapangan Perhitungan Anggaran Kemen PAN dan RB memproses RPerpres ttg TK Kemenkeu mengirimkan surat minta persetujuan DPR KPRBN membahas dan memutuskan besaran TK Dasar hukum : PerMenpan RB No. 15 Tahun 2011 PROSEDUR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

4 CATATAN…. Jumlah Pegawai Kebutuhan Anggaran Optimalisasi (Persetujuan Komisi) On Top (Persetujuan Banggar) Di tindaklanjuti dengan pengajuan Revisi Tgl 21 Okt 2013 Banggar memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran (on top) bagi 28 KL tahun 2013 Note : Sampai hari ini, Komisi I dan IX telah menyampaikan Surat persetujuan optimalisasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pembayaran Tunjangan kinerja bagi K/L mitra kerjanya. Surat persetujuan komisi juga disampaikan kepada Banggar.

5 Kemen PAN RB Rapat Interdep utk menyusun RPerpres berdasarkan Ijin Prinsip Menkeu Kemenkeu mengirimkan Ijin Prinsip ke Menpan RB & KL Harmonisasi RPerpres di KemenKumHam Hasil harmonisasi disampaikan Menpan RB ke Setkab Setkab memfinalisasi RPerpres dan mengajukan ke Presiden KemenKeu (Dit. A3) memproses SP SABA sbg dasar pergeseran anggaran dari BA 999 ke BA K/L dan disampaikan ke Sekjen K/L K/L mengusulkan Revisi ke DJA DJA melakukan penelaahan atas usulan Revisi K/L dan stlh mdpt persetujuan Menkeu menetapkan revisi anggaran dalam Perubahan SP-RKA KL beserta ADK yg disampaikan ke DJPB dan K/L Penetapan RPerpres Pergeseran Pagu Paraf menteri2 terkait Perpres Terima Rapelan TK PROSEDUR PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA

6 CATATAN… Setelah K/L menerima Perubahan SP RKA-KL beserta ADK, K/L menyampaikan surat permohonan kepada DJPB untuk penerbitan Surat Edaran DJPB kepada KPPN untuk pembayaran Rapel Tunjangan Kinerja. DJPB menyusun dan mengirimkan Surat Edaran pembayaran rapel Tunjangan Kinerja kepada KPPN sebagai dasar KPPN untuk melakukan persiapan eksekusi terhadap SP2D rapelan Tunjangan Kinerja. Note : Dropping anggaran utk pembayaran Tunjangan Kinerja biasanya terpusat di Biro Perencanaan Keuangan

7 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERKAIT TUNJANGAN KINERJA BAGI 28 K/L TAHUN 2013 Rapat KPRBN yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2013 dan 25 Juni 2013 dengan keputusan sebagai berikut: 1.Besaran Tunjangan Kinerja ditetapkan sama bagi seluruh K/L yaitu sebesar Tunjangan Kinerja Minimum (sama dg 20 KL tahun 2012). 2.Tunjangan Kinerja diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juli Sejak diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja, maka pemberian honorarium kegiatan dibatasi mengikuti PMK No. 91/PMK.02/2013, sbb: a.Bagi Pejabat Eselon I dan II, Honorarium Kegiatan yang dapat diberikan maksimal 2 jenis per bulan yang bersumber dari DIPA K/L nya. b.Bagi Pejabat Eselon III, IV, Fungsional, dan Pelaksana, Honorarium Kegiatan yang dapat diberikan maksimal 3 jenis per bulan yang bersumber dari DIPA K/L nya. 4.Bagi Dosen/Guru, yang telah mendapatkan Tunjangan Profesi, tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja lagi. 5.Evaluasi Besaran Tunjangan Kinerja akan dilakukan secara menyeluruh setelah seluruh K/L mendapatkan Tunjangan Kinerja, dengan tolok ukur: a.Indeks Kepuasan Stakeholder b.Indeks Persepsi Korupsi 6.Lain-lain

8 HAL-HAL YANG PERLU DITINDAK LANJUTI SETELAH PERPRES TUNJANGAN KINERJA TERBIT (1-2) Materi-materi RPerpres Tunjangan Kinerja : 1.Ketentuan mengenai pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tidak diberikan tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Kesehatan. 2.Untuk pertama kali penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3.Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Capaian kinerja minimal tercermin dari kedisiplinan pegawai. Namun untuk selanjutnya, agar segera dibangun sistem manajemen kinerja Perlu dipersiapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang disiplin pegawai dikaitkan dengan pemotongan Tunjangan Kinerja, minimal sesuai PermenPANRB no. 63 tahun 2011 Perlu dipersiapankan Peraturan Menteri Kesehatan tentang manajemen kinerja. Perlu disiapkan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penetapan jabatan dalam peringkat jabatan sesuai hasil validasi Kementerian PANRB dan BKN atas peringkat jabatan (grading) Kementerian Kesehatan.

9 4.Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Kesehatan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama PMPRB harus dijalankan Dapat juga ditambahkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang mekanisme pengawasan (misalnya : wistleblowing system, dst) HAL-HAL YANG PERLU DITINDAK LANJUTI SETELAH PERPRES TUNJANGAN KINERJA TERBIT (2-2) 5. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri PANRB, dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing

10 KEMENKES : ORG DOSEN: Org SERDOS : ORG NON SERDOS: ORG NON DOSEN: Org BLU: ORG MAMPU: ORG TIDAK MAMPU: ORG NON BLU: ORG JUMLAH PEGAWAI KEMENKES CATATAN : 1.Jumlah Satker BLU : 52 Satker (28 Satker tidak mampu) 2.Dosen dibayarkan dari Tunjangan Profesi (Serdos) TOTAL YANG DIUSULKAN MENDAPAT TK : ORG

11 KEBUTUHAN DAN OPTIMALISASI ANGGARAN UNTUK TUNJANGAN KINERJA NOURAIAN PERHITUNGAN AWAL (13 Bulan) PERHITUNGAN AKHIR (6 Bulan) 1Kebutuhan Anggaran 548,3 Miliar 347,0 Miliar 2Optimalisasi Anggaran 542,8 Miliar 347,0 Miliar 3Pegawai yang mendapat Tunjangan Kinerja Orang Orang

12 CATATAN 1.WAMEN PMK No. 164/PMK.02/2012, pasal 2 ayat (1) b “bagi Wakil Menteri yang bertugas pada Kementerian yang sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja diberikan Hak Keuangan sebesar 135% dari TK pejabat eselon I dengan peringkat jabatan tertinggi” 2. STAF KHUSUS MENTERI Perpres No. 47 Tahun 2009, pasal 77 Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b

13 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK TK (6 BULAN)

14 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK TK DAN OPTIMALISASI PEMENUHAN TK NOESELON IKEBUTUHANOPTIMALISASI 1SETJEN ITJEN DITJEN BIGIKIA DITJEN BUK DITJEN PPPL DITJEN BINFAR DAN ALKES BALITBANGKES BPPSDMK JUMLAH Catatan : Berdasar surat Karopeg No. KP tanggal 10 Oktober 2013, terdapat perubahan rekap pegawai per grade di Badan Litbangkes.

15 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK KEMENKES GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN JUMLAH PPH 15% TOTAL

16 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK SETJEN GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN

17 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK SETJEN…(LANJUTAN) GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN JUMLAH PPH 15% TOTAL

18 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK ITJEN GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN JUMLAH PPH 15% TOTAL

19 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN BINA GIZI DAN KIA GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN JUMLAH PPH 15% TOTAL

20 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN PP-PL GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN JUMLAH PPH 15% TOTAL

21 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN BINFAR & ALKES GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN JUMLAH PPH 15% TOTAL

22 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK BALITBANGKES GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN JUMLAH PPH 15% TOTAL

23 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN BUK GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN JUMLAH PPH 15% TOTAL

24 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK BPPSDMK GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN JUMLAH PPH 15% TOTAL

25 REVISI ANGGARAN UNTUK TK

26 PROSES REVISI Revisi antar program  dilakukan serentak di seluruh unit utama  menjaga balancing anggaran; Direktorat Anggaran I baru mau memproses revisi setelah Perpres di TT Presiden Tidak boleh bergeser antar eselon I, karena data kebutuhan TK per eselon I sudah sampai ke DPR dan Kemenkeu Waktu sangat terbatas, agar disiapkan dokumen revisi anggaran

27 KELENGKAPAN REVISI TK PER UNIT UTAMA NOESELON IADKRKA K/LSPTJM MATRIK SEMULA MENAJDI KET 1SETJENVVVV ADK BELUM DS 2ITJENVVVV ADK BELUM DS 3DITJEN BIGIKIAVXVV ADK BELUM DS 4DITJEN BUKXXXX 5DITJEN PPPLVV V (COPY-AN) V ADK BELUM DS 6 DITJEN BINFAR DAN ALKES VVVV ADK BELUM DS 7BALITBANGKESVXVV ADK BELUM DS 8BPPSDMKVVVV ADK BELUM DS

28 KELENGKAPAN REVISI TK PER SATKER DI SETJEN NOESELON IADK RKA K/L SPTJM MATRIK SEMULA MENJADI KET 1PUSDATINVVVV ADK BELUM MENGGUNAKAN DIGITAL STAMP (DS) 2PUSGENKESVVVV 3PUSAT HAJIVVVV 4PUSAT PROKESVVVV 5BIRO KEU & BMNVVVV 6PUSKOMBLIKVVVV 7PUSAT KRISISVVVV 8BIRO HUKORVVVV 9ROPEGVVVV 10ROUMVVVV 11PPJKVVVV 12PKLNVVVV 13RORENGGARVVVV 14SET KKIVVVV

29 TERIMA KASIH SALAM PERUBAHAN


Download ppt "TINDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia lebih baik Disampaikan Pada : Pertemuan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google