Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TINDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia lebih baik Disampaikan Pada : Pertemuan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TINDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia lebih baik Disampaikan Pada : Pertemuan."— Transcript presentasi:

1 TINDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia lebih baik Disampaikan Pada : Pertemuan Rekonsiliasi Kelas Jabatan dan Penyelesaian Status PNS DPK Bandung, 21 Oktober 2013

2 Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia VISI MISI Membentuk/menyempur na kan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, midset dan cultureset. Mengembangkan mekanisme control yang efektif Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. a b c d Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. TUJUAN 1. Manajemen Perubahan2. Penataan Perundang-undangan3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tata laksana 5. Penataan sistem manajemen SDM6. Penguatan pengawasan 7. Penguatan akuntabilitas kinerja8. Peningkatan kualitas pelayanan publik AGENDA : 8 Area Perubahan LATAR BELAKANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI HARDSIDE CHANGE SOFTSIDE CHANGE KERJA JUJURKERJA CERDASKERJA IKHLAS KERJA TUNTAS UU No. 17 Tahun 2007 Perpres No. 5 Tahun 2010 RPJPN RPJPMN Perpres No. 81 Tahun 2010 GD RB PermenPANRB No. 20 ta 2010 RM RB TUNJANGANKINERJA

3 Kementerian Luar Negeri – Republik Indonesia Satukan tekad, mantapkan hati, untuk laksanakan Reformasi Birokrasi 1 Usulan RB Penetapan dan persetujuan TK KemenKeu membuat simulasi kebutuhan anggaran untuk Pembayaran tunjangan kinerja dan mengusulkan ke KPRBN KemenKeu melakukan pendataan utk optimalisasi anggaran Monitoring & Evaluasi oleh Tim QA & Independen TRBN menetapkan Grading Masing-masing jabatan dan Usulan TK dan menyampaikan kepada KemenKeu KL mengusulkan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan Kepada TRBN URBN melakukan verifikasi dan validasi lapangan Perhitungan Anggaran Kemen PAN dan RB memproses RPerpres ttg TK Kemenkeu mengirimkan surat minta persetujuan DPR KPRBN membahas dan memutuskan besaran TK 123 45 67 8 Dasar hukum : PerMenpan RB No. 15 Tahun 2011 PROSEDUR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

4 CATATAN…. Jumlah Pegawai Kebutuhan Anggaran Optimalisasi (Persetujuan Komisi) On Top (Persetujuan Banggar) 21.094347.001.938.400 - Di tindaklanjuti dengan pengajuan Revisi Tgl 21 Okt 2013 Banggar memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran (on top) bagi 28 KL tahun 2013 Note : Sampai hari ini, Komisi I dan IX telah menyampaikan Surat persetujuan optimalisasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pembayaran Tunjangan kinerja bagi K/L mitra kerjanya. Surat persetujuan komisi juga disampaikan kepada Banggar.

5 Kemen PAN RB Rapat Interdep utk menyusun RPerpres berdasarkan Ijin Prinsip Menkeu Kemenkeu mengirimkan Ijin Prinsip ke Menpan RB & KL Harmonisasi RPerpres di KemenKumHam Hasil harmonisasi disampaikan Menpan RB ke Setkab Setkab memfinalisasi RPerpres dan mengajukan ke Presiden KemenKeu (Dit. A3) memproses SP SABA 999.08 sbg dasar pergeseran anggaran dari BA 999 ke BA K/L dan disampaikan ke Sekjen K/L K/L mengusulkan Revisi ke DJA DJA melakukan penelaahan atas usulan Revisi K/L dan stlh mdpt persetujuan Menkeu menetapkan revisi anggaran dalam Perubahan SP-RKA KL beserta ADK yg disampaikan ke DJPB dan K/L Penetapan RPerpres Pergeseran Pagu Paraf menteri2 terkait Perpres Terima Rapelan TK PROSEDUR PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA

6 CATATAN… Setelah K/L menerima Perubahan SP RKA-KL beserta ADK, K/L menyampaikan surat permohonan kepada DJPB untuk penerbitan Surat Edaran DJPB kepada KPPN untuk pembayaran Rapel Tunjangan Kinerja. DJPB menyusun dan mengirimkan Surat Edaran pembayaran rapel Tunjangan Kinerja kepada KPPN sebagai dasar KPPN untuk melakukan persiapan eksekusi terhadap SP2D rapelan Tunjangan Kinerja. Note : Dropping anggaran utk pembayaran Tunjangan Kinerja biasanya terpusat di Biro Perencanaan Keuangan

7 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERKAIT TUNJANGAN KINERJA BAGI 28 K/L TAHUN 2013 Rapat KPRBN yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2013 dan 25 Juni 2013 dengan keputusan sebagai berikut: 1.Besaran Tunjangan Kinerja ditetapkan sama bagi seluruh K/L yaitu sebesar Tunjangan Kinerja Minimum (sama dg 20 KL tahun 2012). 2.Tunjangan Kinerja diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013. 3.Sejak diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja, maka pemberian honorarium kegiatan dibatasi mengikuti PMK No. 91/PMK.02/2013, sbb: a.Bagi Pejabat Eselon I dan II, Honorarium Kegiatan yang dapat diberikan maksimal 2 jenis per bulan yang bersumber dari DIPA K/L nya. b.Bagi Pejabat Eselon III, IV, Fungsional, dan Pelaksana, Honorarium Kegiatan yang dapat diberikan maksimal 3 jenis per bulan yang bersumber dari DIPA K/L nya. 4.Bagi Dosen/Guru, yang telah mendapatkan Tunjangan Profesi, tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja lagi. 5.Evaluasi Besaran Tunjangan Kinerja akan dilakukan secara menyeluruh setelah seluruh K/L mendapatkan Tunjangan Kinerja, dengan tolok ukur: a.Indeks Kepuasan Stakeholder b.Indeks Persepsi Korupsi 6.Lain-lain

8 HAL-HAL YANG PERLU DITINDAK LANJUTI SETELAH PERPRES TUNJANGAN KINERJA TERBIT (1-2) Materi-materi RPerpres Tunjangan Kinerja : 1.Ketentuan mengenai pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tidak diberikan tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Kesehatan. 2.Untuk pertama kali penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3.Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Capaian kinerja minimal tercermin dari kedisiplinan pegawai. Namun untuk selanjutnya, agar segera dibangun sistem manajemen kinerja Perlu dipersiapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang disiplin pegawai dikaitkan dengan pemotongan Tunjangan Kinerja, minimal sesuai PermenPANRB no. 63 tahun 2011 Perlu dipersiapankan Peraturan Menteri Kesehatan tentang manajemen kinerja. Perlu disiapkan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penetapan jabatan dalam peringkat jabatan sesuai hasil validasi Kementerian PANRB dan BKN atas peringkat jabatan (grading) Kementerian Kesehatan.

9 4.Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Kesehatan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama PMPRB harus dijalankan Dapat juga ditambahkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang mekanisme pengawasan (misalnya : wistleblowing system, dst) HAL-HAL YANG PERLU DITINDAK LANJUTI SETELAH PERPRES TUNJANGAN KINERJA TERBIT (2-2) 5. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri PANRB, dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing

10 KEMENKES : 52.427 ORG DOSEN: 3.518 Org SERDOS : 2.487 ORG NON SERDOS: 1.031 ORG NON DOSEN: 48.909 Org BLU: 35.805 ORG MAMPU: 28.846 ORG TIDAK MAMPU: 6.959 ORG NON BLU: 13.104 ORG JUMLAH PEGAWAI KEMENKES CATATAN : 1.Jumlah Satker BLU : 52 Satker (28 Satker tidak mampu) 2.Dosen dibayarkan dari Tunjangan Profesi (Serdos) TOTAL YANG DIUSULKAN MENDAPAT TK : 21.094 ORG

11 KEBUTUHAN DAN OPTIMALISASI ANGGARAN UNTUK TUNJANGAN KINERJA NOURAIAN PERHITUNGAN AWAL (13 Bulan) PERHITUNGAN AKHIR (6 Bulan) 1Kebutuhan Anggaran 548,3 Miliar 347,0 Miliar 2Optimalisasi Anggaran 542,8 Miliar 347,0 Miliar 3Pegawai yang mendapat Tunjangan Kinerja 14.597 Orang21.094 Orang

12 CATATAN 1.WAMEN PMK No. 164/PMK.02/2012, pasal 2 ayat (1) b “bagi Wakil Menteri yang bertugas pada Kementerian yang sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja diberikan Hak Keuangan sebesar 135% dari TK pejabat eselon I dengan peringkat jabatan tertinggi” 2. STAF KHUSUS MENTERI Perpres No. 47 Tahun 2009, pasal 77 Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b

13 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK TK (6 BULAN)

14 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK TK DAN OPTIMALISASI PEMENUHAN TK NOESELON IKEBUTUHANOPTIMALISASI 1SETJEN 44.588.365.800 2ITJEN 4.929.753.300 3DITJEN BIGIKIA 8.511.046.500 4DITJEN BUK 93.806.259.000 130.922.900.000 5DITJEN PPPL 63.431.562.000 6 DITJEN BINFAR DAN ALKES 4.343.819.100 4.559.616.600 7BALITBANGKES 22.550.890.500 18.514.850.000 8BPPSDMK 104.813.911.800 71.543.844.200 JUMLAH 347.001.938.400 Catatan : Berdasar surat Karopeg No. KP.04.01.2.1.5011 tanggal 10 Oktober 2013, terdapat perubahan rekap pegawai per grade di Badan Litbangkes.

15 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK KEMENKES GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 179 19.360.000 1.045.440.000 16 6 14.131.000 508.716.000 15 53 10.315.000 3.280.170.000 14 35 7.529.000 1.581.090.000 13 88 6.023.000 3.180.144.000 12 351 4.819.000 10.148.814.000 11 385 3.855.000 8.905.050.000 10 519 3.352.000 10.438.128.000 9 1.787 2.915.000 31.254.630.000 8 3.163 2.535.000 48.109.230.000 7 5.444 2.304.000 75.257.856.000 6 3.753 2.095.000 47.175.210.000 5 3.979 1.904.000 45.456.096.000 4 123 1.814.000 1.338.732.000 3 932 1.727.000 9.657.384.000 2 50 1.645.000 493.500.000 1 417 1.563.000 3.910.626.000 JUMLAH 21.094 301.740.816.000 PPH 15% 45.261.122.400 TOTAL 347.001.938.400

16 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK SETJEN GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 17 2 19.360.000 232.320.000 16 5 14.131.000 423.930.000 15 14 10.315.000 866.460.000 14 3 7.529.000 135.522.000 13 - 6.023.000 - 12 133 4.819.000 3.845.562.000 11 463.855.000 1.063.980.000 10 233 3.352.000 4.686.096.000 9 208 2.915.000 3.637.920.000 8 430 2.535.000 6.540.300.000

17 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK SETJEN…(LANJUTAN) GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 7 688 2.304.000 9.510.912.000 6 180 2.095.000 2.262.600.000 5 383 1.904.000 4.375.392.000 4 11 1.814.000 119.724.000 3 76 1.727.000 787.512.000 2 25 1.645.000 246.750.000 1 4 1.563.000 37.512.000 JUMLAH 2.441 38.772.492.000 -PPH 15% 5.815.873.800 TOTAL 44.588.365.800

18 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK ITJEN GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 17 1 19.360.000 116.160.000 16 - 14.131.000 - 15 6 10.315.000 371.340.000 14 - 7.529.000 - 13 1 6.023.000 36.138.000 12 1 4.819.000 28.914.000 11 9 3.855.000 208.170.000 10 - 3.352.000 - 9 55 2.915.000 961.950.000 8 76 2.535.000 1.155.960.000 7 95 2.304.000 1.313.280.000 6 3 2.095.000 37.710.000 5 5 1.904.000 57.120.000 4 - 1.814.000 - 3 - 1.727.000 - 2 - 1.645.000 - 1 - 1.563.000 - JUMLAH 252 4.286.742.000 PPH 15% 643.011.300 TOTAL 4.929.753.300

19 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN BINA GIZI DAN KIA GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 17 1 19.360.000 116.160.000 16 - 14.131.000 - 15 6 10.315.000 371.340.000 14 - 7.529.000 - 13 2 6.023.000 72.276.000 12 25 4.819.000 722.850.000 11 4 3.855.000 92.520.000 10 4 3.352.000 80.448.000 9 73 2.915.000 1.276.770.000 8 10 2.535.000 152.100.000 7 260 2.304.000 3.594.240.000 6 58 2.095.000 729.060.000 5 16 1.904.000 182.784.000 4 - 1.814.000 - 3 1 1.727.000 10.362.000 2 - 1.645.000 - 1 - 1.563.000 - JUMLAH 460 7.400.910.000 PPH 15% 1.110.136.500 TOTAL 8.511.046.500

20 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN PP-PL GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 17 1 19.360.000 116.160.000 16 - 14.131.000 - 15 6 10.315.000 371.340.000 14 11 7.529.000 496.914.000 13 26 6.023.000 939.588.000 12 46 4.819.000 1.330.044.000 11 8 3.855.000 185.040.000 10 45 3.352.000 905.040.000 9 410 2.915.000 7.170.900.000 8 453 2.535.000 6.890.130.000 7 1.331 2.304.000 18.399.744.000 6 256 2.095.000 3.217.920.000 5 1.234 1.904.000 14.097.216.000 4 22 1.814.000 239.448.000 3 68 1.727.000 704.616.000 2 - 1.645.000 - 1 10 1.563.000 93.780.000 JUMLAH 3.927 55.157.880.000 PPH 15% 8.273.682.000 TOTAL 63.431.562.000

21 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN BINFAR & ALKES GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 17 1 19.360.000 116.160.000 16 - 14.131.000 - 15 5 10.315.000 309.450.000 14 - 7.529.000 - 13 - 6.023.000 - 12 17 4.819.000 491.538.000 11 3 3.855.000 69.390.000 10 - 3.352.000 - 9 48 2.915.000 839.520.000 8 1 2.535.000 15.210.000 7 93 2.304.000 1.285.632.000 6 41 2.095.000 515.370.000 5 10 1.904.000 114.240.000 4 - 1.814.000 - 3 2 1.727.000 20.724.000 2 - 1.645.000 - 1 - 1.563.000 - JUMLAH 221 3.777.234.000 PPH 15% 566.585.100 TOTAL 4.343.819.100

22 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK BALITBANGKES GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 17 1 19.360.000 116.160.000 16 - 14.131.000 - 15 5 10.315.000 309.450.000 14 2 7.529.000 90.348.000 13 1 6.023.000 36.138.000 12 5 4.819.000 144.570.000 11 98 3.855.000 2.266.740.000 10 19 3.352.000 382.128.000 9 109 2.915.000 1.906.410.000 8 207 2.535.000 3.148.470.000 7 538 2.304.000 7.437.312.000 6 93 2.095.000 1.169.010.000 5 128 1.904.000 1.462.272.000 4 - 1.814.000 - 3 62 1.727.000 642.444.000 2 2 1.645.000 19.740.000 1 51 1.563.000 478.278.000 JUMLAH 1.321 19.609.470.000 PPH 15% 2.941.420.500 TOTAL 22.550.890.500

23 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN BUK GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 17 1 19.360.000 116.160.000 16 - 14.131.000 - 15 7 10.315.000 433.230.000 14 16 7.529.000 722.784.000 13 17 6.023.000 614.346.000 12 123 4.819.000 3.556.422.000 11 104 3.855.000 2.405.520.000 10 218 3.352.000 4.384.416.000 9 468 2.915.000 8.185.320.000 8 1.005 2.535.000 15.286.050.000 7 1.562 2.304.000 21.593.088.000 6 1.083 2.095.000 13.613.310.000 5 654 1.904.000 7.471.296.000 4 53 1.814.000 576.852.000 3 198 1.727.000 2.051.676.000 2 14 1.645.000 138.180.000 1 45 1.563.000 422.010.000 JUMLAH 5.568 81.570.660.000 PPH 15% 12.235.599.000 TOTAL 93.806.259.000

24 KEBUTUHAN ANGGARAN UTK BPPSDMK GRADEJUMLAH PEGAWAIUNIT COSTJUMLAH ANGGARAN 17 1 19.360.000 116.160.000 16 - 14.131.000 - 15 5 10.315.000 309.450.000 14 3 7.529.000 135.522.000 13 41 6.023.000 1.481.658.000 12 1 4.819.000 28.914.000 11 113 3.855.000 2.613.690.000 10 - 3.352.000 - 9 416 2.915.000 7.275.840.000 8 981 2.535.000 14.921.010.000 7 877 2.304.000 12.123.648.000 6 2.039 2.095.000 25.630.230.000 5 1.549 1.904.000 17.695.776.000 4 37 1.814.000 402.708.000 3 525 1.727.000 5.440.050.000 2 9 1.645.000 88.830.000 1 307 1.563.000 2.879.046.000 JUMLAH 6.904 91.142.532.000 PPH 15% 13.671.379.800 TOTAL 104.813.911.800

25 REVISI ANGGARAN UNTUK TK

26 PROSES REVISI Revisi antar program  dilakukan serentak di seluruh unit utama  menjaga balancing anggaran; Direktorat Anggaran I baru mau memproses revisi setelah Perpres di TT Presiden Tidak boleh bergeser antar eselon I, karena data kebutuhan TK per eselon I sudah sampai ke DPR dan Kemenkeu Waktu sangat terbatas, agar disiapkan dokumen revisi anggaran

27 KELENGKAPAN REVISI TK PER UNIT UTAMA NOESELON IADKRKA K/LSPTJM MATRIK SEMULA MENAJDI KET 1SETJENVVVV ADK BELUM DS 2ITJENVVVV ADK BELUM DS 3DITJEN BIGIKIAVXVV ADK BELUM DS 4DITJEN BUKXXXX 5DITJEN PPPLVV V (COPY-AN) V ADK BELUM DS 6 DITJEN BINFAR DAN ALKES VVVV ADK BELUM DS 7BALITBANGKESVXVV ADK BELUM DS 8BPPSDMKVVVV ADK BELUM DS

28 KELENGKAPAN REVISI TK PER SATKER DI SETJEN NOESELON IADK RKA K/L SPTJM MATRIK SEMULA MENJADI KET 1PUSDATINVVVV ADK BELUM MENGGUNAKAN DIGITAL STAMP (DS) 2PUSGENKESVVVV 3PUSAT HAJIVVVV 4PUSAT PROKESVVVV 5BIRO KEU & BMNVVVV 6PUSKOMBLIKVVVV 7PUSAT KRISISVVVV 8BIRO HUKORVVVV 9ROPEGVVVV 10ROUMVVVV 11PPJKVVVV 12PKLNVVVV 13RORENGGARVVVV 14SET KKIVVVV

29 TERIMA KASIH SALAM PERUBAHAN


Download ppt "TINDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia lebih baik Disampaikan Pada : Pertemuan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google