Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH DAERAH PROP. D.I. YOGYAKARTA. SISTIMATIKA PENYAJIAN: 1. LATAR BELAKANG 2. TUJUAN 3. ASPEK HUKUM 4. ASPEK MEDIS DAN SOSIAL 5. ASPEK INSTITUSIONAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH DAERAH PROP. D.I. YOGYAKARTA. SISTIMATIKA PENYAJIAN: 1. LATAR BELAKANG 2. TUJUAN 3. ASPEK HUKUM 4. ASPEK MEDIS DAN SOSIAL 5. ASPEK INSTITUSIONAL."— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH DAERAH PROP. D.I. YOGYAKARTA

2 SISTIMATIKA PENYAJIAN: 1. LATAR BELAKANG 2. TUJUAN 3. ASPEK HUKUM 4. ASPEK MEDIS DAN SOSIAL 5. ASPEK INSTITUSIONAL 6. APLIKASI TAHUN 2005/2006

3 LATAR BELAKANG MASALAH  DIY pada urutan ke 7 di Indonesia  385 kasus hukum (Th.2004) & 50 % IVDU  30 % IVDU mengidap HIV & Hepatitis  85% dari 385 pemula & pengguna : mahasiswa & pelajar aktif  Relaps kembali ke proses rehabilitasi  Sistem penanganan hukum bagi para pengguna secara konvensional : kontradiktif dengan sistem medis & sosial  Terpidana napza (para pengguna): selain kesakitan karena gejala putus obat juga ada co- occuring diseases spt HIV/AID & Hepatitis  penularan baru dikalangan terpidana

4

5 TUJUAN UMUM  Memberikan jaminan penanganan paripurna para terpidana pengguna narkoba melalui pendekatan aspek hukum,aspek medis,aspek sosial, aspek spiritual.  Pengembangan pusat penanganan rehabilitasi terpadu KHUSUS  Korban dan institusi terhindar dari penetrasi pengedar  Kerusakan mental & masa depan terhindar  Pencegah penularan kepada korban baru  Penanganan hukum selaras rehab medik & rehab sosial  Proses pengembangan penanganan napza dinamis dari aspek ilmiah dan keilmuan

6 ASPEK HUKUM UU no: 22 tahun 1997 Tentang Narkotika Bab VII: Pengobatan dan Rehabilitasi: Pasal 45 : Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan. dan/atau perawatan. Pasal 47 ayat 1: Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: narkotika dapat: a)Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

7 b)Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. c)Masa penjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal 48 ayat 1: a)Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi b)Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

8 Pasal 49 ayat 1: Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Pasal 50: Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

9 UU NO:5 TH.1997 TENTANG PSIKOTROPIKA Pasal 37: a)Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan. b)Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Pasal 38: Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial.

10 Pasal 39: 1.Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. 2.Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehablitasi medis dan rehabilitasi sosial 3.Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri. 4.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

11 PERDA PROP.DIY NO: 3 Th tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Bab V: Bab V: Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan korban penyalahguna NAPZA. SK GUBERNUR DIY no: 51/2004 TGL. 31 Maret 2004 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Propinsi (BNP) Prop.DIY

12 ASPEK MEDIS & ASPEK SOSIAL Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI No: Skep/14/x/2003/BNN tentang Buku Pedoman Standar Pelayanan Korban Penyalahguna Narkotika,Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya harus memenuhi: a.Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika,Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. b.Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Pemeriksaan Narkoba. c.Standar Pelayanan Minimal dan Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba.

13 ASPEK INSTITUSIONAL SEJARAH PERJALANAN RS GRHASIA Berdiri 1938 dgn luas tanah m 2 sbg Koloni Orang Sakit Jiwa ( KOSJ ) dibawah pengawasan RSJ Magelang Dg kepemilikan Kasultanan Yogyakarta di Jl. Kaliurang Km 17 Pakem Sleman Luas bangunan : m2 Th 1966 mjd RSJ Pakem Th 1970 mjd RS Lalijiwo Th 1989 mjd RS Jiwa Daerah Prop DIY Th 2003 mjd RS Grhasia Prop DIY melalui SK Gubernur Prop DIY No 142 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 Grhasia = Graha Tumbuh Kembang Laras Jiwa

14 STRESS Neurotik Depresi Psikotik HidupNormal Produktif Berprestasi/ bekerja

15 Stigma RSJD Prop. DIY Pelayanan untuk semua orang; Deteksi & Rehabilitasi NAPZA; Autisme,Geriatri/Post Stroke, Konseling,Diklat (RS Pendidikan) Rumah Sakit tempat merawat orang gila/ sakit jiwa berat Terkenal dengan nama Rumah Sakit Lali Jiwa Pakem dan lingkungan seperti hutan/penjara Tidak ada pelayanan untuk orang yang sehat dan tidak menerima pelayanan untuk semua usia Kualitas & cakupan pelayanan sulit ditingkatkan PAD statis Perlu perubahan Image (Core Strategy)

16 RS Grhasia : Rumah Sakit Khusus Psikiatris dan NAPZA milik Pemrop D.I.Y Nama GRHASIA diresmikan melalui Keputusan Gubernur DIY No.142/th.2003 tnggal 30 Oktober 2003, setelah ada keputusan pemenang lomba disain & logo dimasyarakat ( dng biaya APBD).

17 KELAS DAN TINGKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT GRHASIA  RS KHUSUS Type A dgn kapasitas 210 TT  Status : Lembaga Teknis Daerah milik Pemerintah Prop DIY yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah  Dasar pembentukan : Perda No 4 Tahun 2001 (Eselon IIb)  Tupoksi : SK Gubernur DIY No 95 tahun 2001 tgl 20 Agustus 2001 ttg Uraian Tugas &Tata Kerja RSJD Prop DIY  Tupoksi : RS Grhasia Prop DIY berfungsi sbg Pembantu Kepala Daerah dalam Pelayanan Pencegahan, Pemulihan dan Rehabilitasi dalam bidang Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Propinsi DIY  Tingkat Akreditasi: Akreditasi Penuh Tingkat Dasar Akreditasi Penuh Tingkat Dasar ( SK Dirjen Yanmed dg Sertifikasi Rumah Sakit No. YM tg 19 Desember 2000) ( SK Dirjen Yanmed dg Sertifikasi Rumah Sakit No. YM tg 19 Desember 2000)

18 GRHASIA mempunyai makna ganda, yaitu ; 1.Berasal dari kata gracious yang berarti ramah. 2.Graha Tumbuh Kembang Laras Jiwa

19 VISI RUMAH SAKIT GRHASIA PROPINSI DIY MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN KHUSUSNYA UNTUK PELAYANAN PSIKIATRI DAN NAPZA DI DIY DAN JAWA TENGAH TAHUN 2008

20 Sumber Daya Manusia ( th.2005) SDM RS Grhasia = 288 orang terdiri dari  Pejabat Struktural= 18 orang  Tenaga Non Fungsional= 111 orang  Tenaga Fungsional= 169 orang  Apoteker = 3 orang  Dokter Gigi = 3 orang  Dokter Spesialis Jiwa = 5 orang  Dokter Spesialis Syaraf = 1 orang  Dokter Spesialis Penyakit Dalam = 1 orang  Dokter Umum = 11 orang  Pelaksana Gizi = 5 orang  Pelaksana Laborat = 9 orang  Pelaksana Perawatan Jiwa = 4 orang  Perawat (D3-S1) = 120 orang  Pelaksana Perawatan Gigi = 1 orang  Psikolog= 2 orang  Sanitarian= 5 orang

21 Tahapan Master Plan RS GRHASIA th Tahun 2003  Penyelesaian master plan.  Perubahan Nama RSJ Pakem menjadi RS Grhasia Prop.DIY Tahun 2004  Bangunan Gedung Napza dua lantai seluas 1560 m2 : 40 TT  Bangunan Gedung Elektromedik lantai 1 seluas 552 m2 Tahun 2005  Rehabilitasi dan renovasi fisik:  Bangsal perawatan menjadi PICU (20 TT) dan VIP (14 TT)  Ruang Sekretariat, Gedung Terapi musik dan Olah raga  Penyelesaian Gedung Elektromedik lantai II (Lab NAPZA)  Peletakan dasar ISO 2001  Penambahan SDM (PTT Dokter dan Paramedis)  Operasional Program Detoksifikasi dan Rehabilitasi Napza

22 PEMERINTAH DAERAH PROP. D.I. YOGYAKARTA GEDUNG REHAB NAPZA RS GRHASIA

23 LAUNCHING PELAYANAN NAPZA PADA AKHIR NOPEMBER/ AWAL DESEMBER 2005

24 GEDUNG BARU LAYANAN LABORATORIUM DAN ELEKTROMEDIK

25 Pemeriksaan laboratorium darah dan urin untuk semua jenis penyakit TERMASUK untuk : Hepatitis B Dan C HIV/AIDS,LFT (test fungsi hati) HIV/AIDS,LFT (test fungsi hati) Urine kandungan Napza : terjadwal dan sewaktu Urine kandungan Napza : terjadwal dan sewaktu Elektromedik lantai II

26

27 PRODUK LAYANAN TERAPI NAPZA YANG AKAN DIKEMBANGKAN ( Sampai 2006) :  Detoksifikasi, stabilisasi, rehabilitasi medis serta perawatan pasien NAPZA untuk kondisi intoksikasi (opiat, kokain, ganja, amfetamin, alkohol,dll) dan gejala putus obat  fisik dan psikologis  Pelayanan ICU, spesialisasi interna, ANESTESI, saraf/neuro, psikososial dan rujukan (net working), serta laboratorium lengkap  Pelayanan HYPNOTERAPI PSHICOPOWER  dengan kekuatan diri dan alam bawah sadar MENSUGESTI DIRI UNTUK LEPAS NAPZA SECARA PERMANENT

28 Syarat hypnoterapi : kemauan yang kuat untuk lepas NAPZA (Termasuk pecandu yang sudah parah/kronis)

29 LAPANGAN SEPAK BOLA KETERANGAN : 1.POLIKLINIK 2.UNIT GAWAT DARURAT 3.LOKET PENDAFTARAN / REKAM MEDIK 4.KASSA PEMBAYARAN – POLIKLINIK GIGI 5.APOTIK / FARMASI 6.LABORTORIUM 7.BANGSAL KLAS PUTRA 8.BANGSAL KLAS PUTRI 9.BANSAL KLAS II + IV PUTRA L2 10.BANGSAL KLAS III PUTRA L2A 11.BANGSAL KLAS IV PUTRA L1 12.BANGSAL KLAS IV PUTRI P1 13.BANGSAL KLAS III PUTRI P2A 14.BANGSAL KLAS II-IV PUTRI P2 15.GD REHABILITASI 16.KAMAR MAYAT 17.GD THERAPI 18.KANTOR KEPEGAWAIAN 19.INSTALASI GIZI 20.IPSRS 21.GARASI 22.LAUNDRY 23.GD REHAB MEDIS NAPZA 24.LAP. TENIS 25.REHAB PERTANIAN 26.REHAB BENGKEL 27.RUMAH DINAS & ASRAMA PERAWAT 28.ELEKTROMEDIK 29.GD REHABILITASI STROKE 30.PUSAT BISNIS 31.IPAL 32.ASRAMA 33.MASJID MASTERPLAN 2004 RS. GRHASIA

30 IPAL LAPANGAN SEPAK BOLA KETERANGAN : 1.POLIKLINIK 2.UNIT GAWAT DARURAT 3.LOKET PENDAFTARAN / REKAM MEDIK 4.KASSA PEMBAYARAN – POLIKLINIK GIGI 5.APOTIK / FARMASI 6.LABORTORIUM 7.BANGSAL KLAS PUTRA 8.BANGSAL KLAS PUTRI 9.BANSAL KLAS II + IV PUTRA L2 10.BANGSAL KLAS III PUTRA L2A 11.BANGSAL KLAS IV PUTRA L1 12.BANGSAL KLAS IV PUTRI P1 13.BANGSAL KLAS III PUTRI P2A 14.BANGSAL KLAS II-IV PUTRI P2 15.GD REHABILITASI 16.KAMAR MAYAT 17.GD THERAPI 18.KANTOR KEPEGAWAIAN 19.INSTALASI GIZI 20.IPSRS 21.GARASI 22.LAUNDRY 23.GD REHAB MEDIS NAPZA 24.LAP. TENIS 25.REHAB PERTANIAN 26.REHAB BENGKEL 27.RUMAH DINAS & ASRAMA PERAWAT 28.ELEKTROMEDIK 29.GD REHABILITASI STROKE 30.PUSAT BISNIS 31.IPAL 32.ASRAMA 33.MASJID KONSEKWENSI PEMINDAHAN BANGUNAN /RELOKASI PADA MASTERPLAN 2004 RS. GRHASIA

31 PENYESUAIAN MASTERPLAN RS. GRHASIA AREA PENGEMBANGAN REHAB JIWA (BERTINGKAT) IPAL KETERANGAN : 1.POLIKLINIK 2.UNIT GAWAT DARURAT 3.LOKET REKAM MEDIK 4.KASSA PEMBAYARAN- POLI GIGI 5.APOTIK / FARMASI (UNIT USAHA) 6.LABORTORIUM 7.BANGSAL KLAS PUTRA 8.BANGSAL KLAS PUTRI 9.BANSAL KLAS II + IV PUTRA L2 10.BANGSAL KLAS III PUTRA L2A 11.BANGSAL KLAS IV PUTRA L1 12.BANGSAL KLAS IV PUTRI P1 13.BANGSAL KLAS III PUTRI P2A 14.BANGSAL KLAS II-IV PUTRI P2 15.GD REHABILITASI 16.KAMAR MAYAT 17.GD THERAPI 18.KANTOR KEPEGAWAIAN 19.INSTALASI GIZI 20.IPSRS 21.MASJID 22.GD PUSAT REHAB MDS NAPZA 23.LAP. TENIS 24.RUMAH DINAS 25.ELEKTROMEDIK 26.GD RWT INAP REHAB POST STROKE 27. PUSAT BISNIS 28.IPAL 29.WISMA TAMU 30.GD DIKLAT & ASRAMA 31.WORKSHOP & BENGKEL LAPANGAN SEPAK BOLA PUSAT DIKLAT NAPZA AREA DEPKEH & HAM = M2 UNTUK PUSAT LAPAS KHUSUS PENYALAHGUNA NAPZA ALTERNATIF 1

32 PENYESUAIAN MASTERPLAN RS. GRHASIA AREA PENGEMBANGAN REHAB JIWA (BERTINGKAT) IPAL KETERANGAN : 1.POLIKLINIK 2.UNIT GAWAT DARURAT 3.LOKET REKAM MEDIK 4.KASSA PEMBAYARAN- POLI GIGI 5.APOTIK / FARMASI (UNIT USAHA) 6.LABORTORIUM 7.BANGSAL KLAS PUTRA 8.BANGSAL KLAS PUTRI 9.BANSAL KLAS II + IV PUTRA L2 10.BANGSAL KLAS III PUTRA L2A 11.BANGSAL KLAS IV PUTRA L1 12.BANGSAL KLAS IV PUTRI P1 13.BANGSAL KLAS III PUTRI P2A 14.BANGSAL KLAS II-IV PUTRI P2 15.GD REHABILITASI 16.KAMAR MAYAT 17.GD THERAPI 18.KANTOR KEPEGAWAIAN 19.INSTALASI GIZI 20.IPSRS 21.MASJID 22.GD PUSAT REHAB MDS NAPZA 23.LAP. TENIS 24.RUMAH DINAS 25.ELEKTROMEDIK 26.GD RWT INAP REHAB POST STROKE 27. PUSAT BISNIS 28.IPAL 29.WISMA TAMU 30.GD DIKLAT & ASRAMA 31.WORKSHOP & BENGKEL 32.REHAB PERTANIAN 33.IPSRS 34.GARASI 35.LAUNDRY LAPANGAN SEPAK BOLA PUSAT DIKLAT NAPZA AREA DEPKEH & HAM = M2 UNTUK PUSAT LAPAS KHUSUS PENYALAHGUNA NAPZA ALTERNATIF 2

33 Apa yang bisa dikerjasamakan dalam MPU: Networking melalui jaringan Sistim Informasi Cybernet antar RS dalam MPU atau antar BNP anggota MPU Jaringan ini diusahakan aktif dan di maintenance untuk sarana tukar informasi dan wawasan (Home page di Dinas Kesehatan masing2 MPU)  perlu dana APBD/APBN Pelatihan terpadu untuk para petugas tehnis baik di RS maupun petugas penyuluh, guru, dll Kesepakatan: Setiap tahun ada pilot percontohan yang sukses dlm penanggulangan NAPZA (Success story) di masing-masing anggota MPU


Download ppt "PEMERINTAH DAERAH PROP. D.I. YOGYAKARTA. SISTIMATIKA PENYAJIAN: 1. LATAR BELAKANG 2. TUJUAN 3. ASPEK HUKUM 4. ASPEK MEDIS DAN SOSIAL 5. ASPEK INSTITUSIONAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google