1 PELAKSANAAN ANGGARAN 2005 PADA DEPARTEMEN SOSIAL RI PELAKSANAAN ANGGARAN 2005 PADA DEPARTEMEN SOSIAL RI.

Presentasi berjudul: "1 PELAKSANAAN ANGGARAN 2005 PADA DEPARTEMEN SOSIAL RI PELAKSANAAN ANGGARAN 2005 PADA DEPARTEMEN SOSIAL RI."— Transcript presentasi:

1 1 PELAKSANAAN ANGGARAN 2005 PADA DEPARTEMEN SOSIAL RI PELAKSANAAN ANGGARAN 2005 PADA DEPARTEMEN SOSIAL RI

2 2

3 3 SELAMAT DATANG SELAMAT DATANG SELAMAT MENGIKUTI SELAMAT MENGIKUTI SEMOGA BERMANFAAT SEMOGA BERMANFAAT MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN 2005 MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN 2005 Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

4 4 Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN 2005 MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN 2005

5 5 Latar Belakang

6 6 What’s driving the change Deficits and debt Crystallized public dissatisfaction Resurgence of a market model New technologies New focus on governance

7 7 What’s driving the change (con’t) Frustrated civil servants Successful privatization Modern management methods Criticisms of the welfare state Political vision-will-opportunism

8 8

9 9 Leadership Organisation Accountability Budgeting Planning THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Environment Citizens Managing Technology Policy PERGESERAN

10 10 TUJUAN: 1.Alokasi sumber daya yang konsisten dengan skala prioritas 2.Operasional manajemen yang effektif dan effisien 3.Disiplin anggaran Arah: GOOD GOVERNANCE Akuntabilitas Transparansi Prediktabel Partisipasi PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

11 11 MEMBERDAYAKAN ORGANISASI FUNCTION STRUCTURE MONEY

12 12 MANAJEMEN STRATEGIK Tujuan Rencana Strategik Kebijakan Prosedur Peraturan Rencana Operasi Budget Skedul VISI Analisis Strategik Misi KEGIATAN

13 13 PROGRAM KEGIATAN

14 14 ESELON SATU ESELON SATU ESELON 2 ESELON 2 ES-3 ESELON 2 ESELON 2 ES-3 ESELON 2 ESELON 2 ES-3 ESELON 2 ESELON 2 ES-3 PENUGASAN/ TUPOKSI PENUGASAN/ TUPOKSI

15 15 ESELON SATU ESELON SATU ESELON 2 ESELON 2 ES-3 ESELON 2 ESELON 2 ES-3 ESELON 2 ESELON 2 ES-3 ESELON 2 ESELON 2 ES-3 KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN/ OUTPUT

16 16 PROGRAM KEGIATAN output

17 17 Satuan Kerja (Satker) - PUSAT DIPA Satker 1. eselon 2 Kegiatan a Kegiatan b 2. eselon 2 Kegiatan 3. eselon 2 Dst. DIPA Satker 1. eselon 2 Kegiatan a Kegiatan b 2. eselon 2 Kegiatan 3. eselon 2 Dst. 1 DIPA 1 ESELON 1 1 PROPINSI 1 DIPA 1 ESELON 1 1 PROPINSI

18 18 Satuan Kerja (Satker) - DAERAH DIPA Satker a Kegiatan a Kegiatan b Satker b Kegiatan a Kegiatan b dst DIPA Satker a Kegiatan a Kegiatan b Satker b Kegiatan a Kegiatan b dst 1 DIPA 1 ESELON 1 1 PROPINSI 1 DIPA 1 ESELON 1 1 PROPINSI

19 19 STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA PRESIDEN SATKER Kuasa Pengguna Anggaran MENTERI PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM SATKER Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Kuasa Bendara Umum KPPN Kuasa Bendara Umum

20 20 SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT Sebagai SATKER ESELON 1 atau KETUA BADAN PUSAT Sebagai SATKER ESELON 1 atau KETUA BADAN DAERAH Sebagai SATKER ESELON 2, 3 atau 4 DAERAH Sebagai SATKER ESELON 2, 3 atau 4

21 21 STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU) STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU) SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PEMBUAT KOMITMEN PEGUJI TAGIHAN PENERBIT SPM MENTERI PENGGUNA ANGGARAN UNIT AKUTANSI INSTANSI

22 22 DAERAH PUSAT SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN SETJEN DITJEN BADAN IRJEN ESELON 2 ESELON 3

23 23 KARO KEUANGAN BENDAHARA PEMBUAT KOMITMEN PEGUJI TAGIHAN PENERBIT SPM SEKJEN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIT AKUTANSI INSTANSI KEPALA BIRO KEPALA BIRO

24 24 SEKDITJEN BENDAHARA PEMBUAT KOMITMEN PEGUJI TAGIHAN PENERBIT SPM DITJEN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIT AKUTANSI INSTANSI DIREKTUR

25 25 SETITJEN BENDAHARA PEMBUAT KOMITMEN PEGUJI TAGIHAN PENERBIT SPM IRJEN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIT AKUTANSI INSTANSI INSPEKTUR

26 26 SEKBADAN BENDAHARA PEMBUAT KOMITMEN PEGUJI TAGIHAN PENERBIT SPM BADAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIT AKUTANSI INSTANSI DEPUTY / KEPALA PUSAT DEPUTY / KEPALA PUSAT

27 27 KABAG UMUM BENDAHARA PEMBUAT KOMITMEN PENERBIT SPM PEMBUAT KOMITMEN ESELON 2 KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG PEGUJI TAGIHAN UNIT AKUTANSI INSTANSI

28 28 KASUBAG TU Penerbit SPM BENDAHARA PEGUJI TAGIHAN ESELON 3 KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA SEKSI PEMBUAT KOMITMEN KEPALA SEKSI PEGUJI TAGIHAN UNIT AKUTANSI INSTANSI

29 29 KEMENTRIAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KEMENTERIAN TEKNIS KEMENTERIAN TEKNIS Pokok kebijakan Fiskal & kerangka Ekonomi makro Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran RKA Usulan Anggaran Usulan Anggaran RAPBN UU APBN 1 2 SURAT EDARAN 3 4 5 6 7 8 UU APBN

30 30 System aplikasi SATKER REGIONAL/ KANWIL REGIONAL/ KANWIL REGIONAL/ KANWIL ESELON 1 MENTERI TEKNIS KPPN KANWIL DJPb MENTERI KEUANGAN BENDAHARA UMUM

31 31 DAERAH SATKER MEKANISME PENGANGARAN KANWIL DJPb KANWIL DJPb MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN MENTERI TEKNIS MENTERI TEKNIS DJAPK 1 2 3 6 9 10 8 Penelaahan RKA-KL RKA-SK RKA-KL KONSEP DIPA SRAA Dokumen Anggaran (DIPA) COPY SRAA 4 5 RAPBN/ NOTA KEU DJPb Keppres Rincian Anggaran UUAPBN 7 DPR

32 32 DAERAH SATKER MEKANISME PENGANGARAN PUSAT DIT. PA DJAPK MENTERI TEKNIS MENTERI TEKNIS DJPb 1 2 3 4 5 6 KEPPRES RINCIAN APBN RKA-SK RKA-KL KONSEP DIPA

33 33 DAERAH KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIT. PA/ KANWIL DJPb DIT. PA/ KANWIL DJPb KONTRAKTOR / SUPPLIER KONTRAKTOR / SUPPLIER PANITIA PENGADAAN PANITIA PENGADAAN 1 2 365 SK. PANITIA TENDER DIPA KEPUTUSAN PEMENANG KONTRAK MEKANISME PENGADAAN KPPN 4 1a

34 34 MEKANISME PENCAIRAN DAERAH KONTRAKTOR / SUPPLIER KONTRAKTOR / SUPPLIER KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DJPb 1 23 4 5 6 SPM KAS NEGARA REKENING BERITA ACARA SERAH TERIMA 8 7 SP2D KPPN PENYELESAIAN PEKERJAAN KANWIL DJPb KANWIL DJPb

35 35 Benar UJI DAN PERIKS A PEMBEBANAN Proses SAI SPM GU BUKTI SP2D LAPORAN KEUANGAN Draft SPM - GU PENERBIT SPM BENDAHARA PENGELUARAN UNIT AKUNTASI SATKER PENGUJI TAGIHAN PEMBUAT KOMITMEN SK SPK KONTRAK Daftar Lembur DAFTAR GAJI BA PK BA PB BA SERAH TERIMA BUKTI DAN TAGIHAN Salah Bayar Draft SPM - LS SPM KPPN Transfer UP/GU BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA SPM LS Transfer pihak III BUKTI

36 36 Sekian Terima kasih atas perhatiannya dan mohon ma’af atas segala kekurangannya

37 37 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ayat (1) Pasal 6 UU No 17/03

38 38 Ayat (2) Pasal 6 UU No 17/03 Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): 1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; 2. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; 3. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

39 39 Pasal 9 UU No 17/03 Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya; b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

40 40 Pemerintah Pusat menyampaikan pokok pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat- lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan Ayat (1) Pasal 13 UU No 17/03

41 41 Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Ayat (2) Pasal 13 UU No 17/03

42 42 Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara / lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Ayat (3) Pasal 13 UU No 17/03

43 43 Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Ayat (4) Pasal 14 UU No 17/03

44 44 Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Ayat (5) Pasal 14 UU No 17/03

45 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (6) Pasal 14 UU No 17/03

46 46 APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Ayat (5) Pasal 15 UU No 17/03

47 47 a.Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b.Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; e.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; f.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran Ayat (2) Pasal 4 UU No 1/04 Menteri / pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya berwenang:

48 48 Menteri Keuangan adalah Bendaharawan Umum Negara Ayat (1) Pasal 7 UU No 1/04

49 49 Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara berwenang Ayat (2) Pasal 7 a.Menetapkan Kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; b.Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. UU No 1/04

50 50 Menteri/Pimpinan Lembaga /Gubernur /Bupati /Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga /satuan kerja perangkat daerah Ayat (2) Pasal 10 UU No 1/04

51 51 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, mebebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Ayat (1) Pasal 18 UU No 1/04

52 52 Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: Ayat (2) Pasal 18 a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. UU No 1/04

53 53 Penjabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Ayat (3) Pasal 18 UU No 1/04

54 54 Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendaharawan Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Ayat (1) Pasal 19 UU No 1/04

55 55 Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk: Ayat (2) Pasal 19 a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaram; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.. UU No 1/04

56 56 Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara.. Ayat (1) Pasal 29 UU No 1/04

57 57 Menteri/Pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara dilingkungan kementerian negara/lembaga. Ayat (2) Pasal 29 UU No 1/04

58 58 Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab dari segi kebijakan atas pencapaian kinerja Kementerian Negara/ Lembaga. Ayat (1) Pasal 9 PP No. 20/03

59 59 Kepala Satuan Kerja sebagai kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pencapaian kinerja berupa barang dan/atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja yang bersangkutan. Ayat (2) Pasal 9 PP No. 20/03

60 60 Kementerian Negara/Lembaga membahas RKA-KL sebagaimana dimaksud ayat (1), bersama-sama dengan komisi terkait di DPR Ayat (3) Pasal 10 PP No. 21/03

61 61 Kementerian Perencanaan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan Rencana Kerja Pemerintah. Ayat (4) Pasal 10 PP No. 21/03

62 62 Konsep dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember. Ayat (3) Pasal 12 PP No. 21/03

63 63 Dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan selambat- lambatnya tanggal 31 Desember. Ayat (4) Pasal 12 PP No. 21/03

64 64 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Spending Predictability Order and simplicity Managed expectation cutting high uncertainty complexity Chaotic expectations NEW ENVIRONMENT

65 65 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Tradition Known game- known rules More with more and more Government as necessary evil & drag performance new game-fluid rules more and better with less Competitive ally NEW ENVIRONMENT (con’t) ENVIRONMENT (con’t)

66 66 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Supplicant We - they Election feedback Recipient of service customer us on-going satisfaction measurement provider of service NEW CITIZENS

67 67 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Administering Process supervision Pay scales Hierarchy managing performance and results incentive compensation cross functional teams NEW MANAGING

68 68 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Marginal Jello on the wall Information control Local links Files core process strategic lever information sharing global networking ideas NEW TECHNOLOGY

69 69 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Top down Received and implemented Reactive Department based bottom up and side ways co-created and tested anticipatory broad policy streams NEW POLICY

70 70 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Low risk Individual One style Shouting Engineer high risk team mixed styles modeling juggler NEW LEADERSHIP

71 71 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Same for all In house Control through reengineering customized units out sourcing efficiency and productivity by layers NEW ORGANISATION

72 72 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Compliance auditing Number served In-house assessment Annual report comprehensive auditing value for money external evaluation and review public Reports cards NEW ACCOUNTABILITY

73 73 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Funding of inputs Incremental budgeting Unit costs Entitlement driven output funding reallocation budgeting activity costs target and categorical NEW BUDGETING

74 74 THE NEW WORLD OF GOVERNMENT Operational Annual Spending estimates Individual departments strategic multi-year business plans policy envelopes NEW PLANNING

75 75 GOVERNANCE GOOD GOVERNANCE REINVENTING GOV’T & BANISHING BUREOCRACY PEMERINTAH : AGENT OF CHANGE PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBIJAKAN, PENGANGGARAN, PROGRAM, PROYEK PEMERINTAH : AGENT OF CHANGE PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBIJAKAN, PENGANGGARAN, PROGRAM, PROYEK STEERING RATHER THAN ROWING LEVERAGING CHANGE THROUGH THE MARKET PEMBERDAYAAN RAKYAT PERAMPINGAN BIROKRASI STEERING RATHER THAN ROWING LEVERAGING CHANGE THROUGH THE MARKET PEMBERDAYAAN RAKYAT PERAMPINGAN BIROKRASI PARTNERSHIP IN GOVERNANCE PEMERINTAH, SWASTA, MASYARAKAT AKUNTABILITAS, RULE OF LAW, TRANSPARANSI PREDIKTABEL, PARTISIPASI PARTNERSHIP IN GOVERNANCE PEMERINTAH, SWASTA, MASYARAKAT AKUNTABILITAS, RULE OF LAW, TRANSPARANSI PREDIKTABEL, PARTISIPASI lama baru ADMINISTRASI PEMBANGUNAN GOVERNMENT

76 76 PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT Synergy KEWIRAUSAHAAN PRIVATISASI DEMOKRASI KEMITRAANDALAMGOVERNANCEKEMITRAANDALAMGOVERNANCE KOMUNIS/ SOSIALIS ETATISKAPITALIS

77 77 Fungsi aktif Fungsi aktif Fungsi Minimal Fungsi Minimal Memperbaiki ketidak sempurnaan informasi Asuransi pendanaan Perlindungan konsumen. Mencegah Monopoly Pengaturan pe- nyediaan utilitas Kebijakan antitrust Penyediaan dana Sosial Dana pensiun untuk keluarga Jaminan Pengangguran Asuransi FUNGSI PEMERINTAH Menanggulangi Externalities Pendidikan dasar Pelestarian ling- kungan hidup Penyelenggaraan Jasa Publik Pertahanan dan Keamanan Hukum dan Peradilan Hak Kepemilikan Pengelolaan Ekonomi Makro Kesehatan Masyarakat PERLINDUNGAN SI MISKIN Program pengentasan Kemiskinan Bantuan akibat bencana Pemerataan Pemerataan kepemilikan Koordinasi kegiatan swasta Pengembangan pasar Menggalang prakarsa Mengurangi Distorsi PasarMemperbaiki Pemerataan Fungsi Sedang Fungsi Sedang

78 78 DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH HAM DEMOKRASI KEMITRAAN DGN “STAKEHOLDERS” PEMBERDAYAAN RAKYAT GOOD GOVERNANCE PENINGKATAN DAYA SAING GLOBAL POLITIK TATA DUNIA BARU SUPREMASI HUKUM PARADIGMA BARU PARADIGMA BARU DEBIRORATISAS/ DEREGULASI

79 79 Manajemen Kuangan Aspek pengeluaran Public Expenditure Management Policies

80 80 Stabil         Dinamis Birokrasi         Kewirausahaan Jaringan Manusia Komunikasi Antar Muka Jenjang Hirarki Organo- gram Struktural & Fungsional Feodal Hirarkis Tidak ada organisasi Tipe Organisasi Jaringan antar personil Kesepakatan nilai-nilai Pemimpin & Tim Kerja Sumber Kekuatan GM VGM IVGM IIIGM IIGM I Unsur Perbedaan Utama berbagai Generasi Manajemen Lingkungan Ciri Utama Dikerjakan sendiri Dikerjakan orang lain Utamakan Target kuantitatif Utamakan Kepuasan Pelanggan dan pekerja Utamakan Keunggulan Perorangan dlm Jaringan kerja KepemilikanMatriks Jaringan Diri sendiriPemimpin

81 81 MARKET MODEL Traditional bureaucracy provides few incentives for efficiency or innovation Bureaucrats maximize the size of their budgets and staff to enhance their power Bureaucrat drift: intent of policy subverted over time Problem Diagnosis

82 82 MARKET MODEL Efficiency of markets as mechanism to allocate resources and generating collective outcomes Competition reduces cost Competitive alternatives strengthen hand of politicians vis a vis bureaucrats Management is management and private sector models can and should be applied Core ideas

83 83 MARKET MODEL Need to breakdown a large and monopolistic bureaucracies through decentralization and smaller units Privatization of service delivery and agencies Entrepreneurial units in government New center/local power sharing Structure

84 84 MARKET MODEL Apply generic management tools Competitive bidding/outsourcing Differential pay and reward systems Creation of internal markets: purchasers and providers Creation of cost/revenue centers Value for money auditing Management

85 85 MARKET MODEL Citizen as Customer A dilemma: Option A: entrepreneurial units use market signals to make autonomous policy. Option B: Bureaucrats should follow the core strategy of the Government not invent their own. Policy Making

86 86 MARKET MODEL Government should be judged on how efficiently and effectively it provides services Accountability output rather than compliance and process focussed Citizens are consumers as well as taxpayers and therefore deserve the right to choice in services Public Interest