Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) Kementerian PPN/Bappenas Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pembangunan Papua dan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) Kementerian PPN/Bappenas Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pembangunan Papua dan."— Transcript presentasi:

1 Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) Kementerian PPN/Bappenas Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Jakarta, 19 November 2010

2 1.Mengedepankan hubungan fungsional pusat-provinsi-kabupaten/ kota 2.Memperhatikan kapasitas aparatur, yang dibarengi dengan kualitas belanja dan daya serap yang baik. 3.Menerapkan sistem keterkaitan pola bertingkat yang solid antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. 4.Melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan, diikuti dengan membangun wilayah yang mengacu RTRWN, RTRW Pulau, dan RTRW Provinsi/Kab/Kota. 5.Revitalisasi pelayanan pendidikan yang menjangkau hingga pelosok kampung untuk menyiapkan SDM yang berkualitas untuk masa depan Tanah Papua. 6.Revitalisasi pelayanan kesehatan yang menjangkau pelosok kampung. 7.Mempercepat transportasi terpadu (darat, laut, udara) untuk mendukung ekonomi wilayah dan pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan). 8.Mengembangkan ekonomi yang berdayasaing, melalui pengembangan klaster kawasan strategis (KEK), dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua. Kebijakan Pokok P4B dalam RPJMN

3 Prinsip Dasar Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Mendukung optimalisasi pelaksanaan UU 21/2001 dan UU 35/2008 tentang Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat 2.Melanjutkan 5 kebijakan khusus dalam Inpres 5/2007, dengan fokus sasaran manfaat masyarakat asli Papua 3.Mengacu pada RPJMN Memuat langkah terobosan yang sifatnya “quickyields”, dengan fokus pada pengembangan klaster kawasan (KEK) berbasis RTRW 5.Menerapkan good governance 6.Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, dan pengendalian 7.Mengoptimalkan sumber APBN, Otsus, APBD Prov, APBD Kab/Kota, kemungkinan pendanan khusus, serta dukungan kontribusi swasta 8.Memperhatikan budaya dan kearifan lokal 9.Menjangkau keterisolasian wilayah 10.Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi 3

4 UU 21/2001 OTSUS PAPUA UU 35/2008 OTSUS PAPUA BARAT OTSUS belum berjalan efektif dalam menjawab permasalahan pembangunan di wilayah Papua Permasalahan mendasar : KETERTINGGALAN KEMISKINAN KETERISOLASIAN KETERBELAKANGAN KONFLIK 5 New Deal Policy for Papua: 1.Kemiskinan & ketahanan pangan 2.Pendidikan 3.Kesehatan 4.Infrastruktur 5.Affirmative Policy Inpres 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA & PAPUA BARAT RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA & PAPUA BARAT Rencana Aksi Tahunan 2011, 2012, 2013,2014 APBN Sektoral K/L APBN Pendanaan Khusus APBD Provinsi APBD Kab/Kota Sumber Investasi/Kontribusi Swasta Rencana Aksi Tahunan 2011, 2012, 2013,2014 APBN Sektoral K/L APBN Pendanaan Khusus APBD Provinsi APBD Kab/Kota Sumber Investasi/Kontribusi Swasta IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Tahun dan 2010 IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Tahun dan 2010 Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5/2007 tahun Rencana Induk Percep.Pemb. Papua & Papbar Rencana Aksi Perlu Rencana Induk dan Rencana Aksi RPJMN RPJMN Kerangka Pikir P4B Perlu Pembentukan Unit Percepatan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)

5 Keberlanjutan Inpres 5/2007 melalui P4B 5. Ekonomi Masyarakat Berkembang 4. Kesehatan Masyarakat Meningkat 3. Pendidikan terjangkau, bermutu & relevan 2. Kemiskinan Berkurang Kelembagaan dan Good Governance SDM Aparatur Pemerintah 1. Ketahanan Pangan Meningkat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis 4. Infrastruktur Dasar Peraturan Perundang2an RTRW dan Pertanahan 5. Affirmative Policy untuk Putra/i Papua 4. Peningkatan Infrastruktur 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2. Peningkatan pelayanan Penddikan 1. Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan 5 kebijakan pokok Inpres 5/2007 Kebijakan pokok Rencana Aksi P4B

6 Langkah-Langkah Percepatan (Deals Plus) 1)Penyusunan Rencana Induk P4B melalui pendekatan Kewilayahan yang didasarkan kepada aksesibilitas daerah (terisolir, perkotaan, perdesaan, dan strategis) 2)Penyusunan Rencana Aksi a)Renaksi Ketahanan Pangan b)Renaksi Penanggulangan Kemiskinan c)Renaksi Pengembangan Ekonomi Rakyat d)Renaksi Pengembangan Pendidikan e)Renaksi Pelayanan Kesehatan f)Renaksi Infrastruktur Dasar g)Renaksi Pemihakan Terhadap Putra/i Asli Papua h)Renaksi Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis 3. Faktor Pendukung Percepatan: a)Renaksi Peraturan Perundang-undangan b)Renaksi Aparatur Pemerintah Daerah c)Renaksi Kelembagaan dan Good Governance d)Renaksi Penataan ruang dan pertanahan

7 Pendekatan Kewilayahan dalam P4B P4B Fokus Intervensi 1.Kemiskinan 2.Infrastruktur 3.Pendidikan 4.Kesehatan 5.Ekonomi Fokus Intervensi 1.Kemiskinan 2.Infrastruktur 3.Pendidikan 4.Kesehatan 5.Ekonomi Kawasan Perdesaan Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Kawasan Terisolir Fokus Intervensi 1.Infrastruktur 2.Ekonomi 3.Pendidikan 4.Kesehatan 5.Pemihakan Fokus Intervensi 1.Infrastruktur 2.Ekonomi 3.Pendidikan 4.Kesehatan 5.Pemihakan Fokus Intervensi 1.Infrastruktur 2.Ekonomi 3.Pemihakan 4.Kawasan Fokus Intervensi 1.Infrastruktur 2.Ekonomi 3.Pemihakan 4.Kawasan Fokus Intervensi 1.Pangan 2.Kemiskinan 3.Pendidikan 4.Kesehatan 5.Infrastruktur 6.Ekonomi 7.Pemihakan Fokus Intervensi 1.Pangan 2.Kemiskinan 3.Pendidikan 4.Kesehatan 5.Infrastruktur 6.Ekonomi 7.Pemihakan

8 Contoh Pendekatan Rencana Aksi P4B Sektor Pendidikan NoProgramKegiatanKlasifikasi Wilayah TerisolirPerkotaanStrategisPerdesaan 1Pendidikan Dasar Guru kunjung Sekolah kecil Sekolah satu atap Sekolah berpola asrama 2Pendidikan menengah Bidik siswa Sekolah berpola asrama Muatan lokal Kualitas sarana prasarana

9 9 Pengembangan Kawasan Strategis (KSN) melalui Strategi Pengembangan Klaster Jayapura Lereh Mamberamo Biak Teluk Cendrawasih Timika - Dekai Merauke - Asiki Pegunungan Tengah Kawasan Papua Barat

10 Agenda Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi P4B NoAgenda Kerja (November-Desember 2010)M1M2M3M4M1M2M3M4Instansi terkait 1Identifikasi isyu Papua dalam RPJMN Bappenas, Bappeda Provinsi 2Identifikasi isyu 5 deals Inpres 5/2007 ( )Bappenas, Bappeda Provinsi 3Identifikasi lokasi dan potensi kawasan strategisBappenas/Kem. PU/BKPRN 4Perumusan strategi percepatan Bappenas, Bappeda Provinsi 5Penyusunan rancangan Rencana Induk Bappenas & Bappeda Provinsi 6Penyusunan rancangan Rencana Aksi Bappenas, Bappeda Provinsi 7Koordinasi/konsultasi draft RI & RA dengan K/LBappenas, UKP4 8Koordinasi/konsultasi draft RI & RA dengan PemdaBappenas, UKP4, Bappeda Prov 9Finalisasi Rencana Induk dan Rencana AksiBappenas, UKP4, Bappeda Provinsi 10Penetapan Rencana Induk & Rencana AksiUKP4 & Setkab 10

11 Rancangan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Wakil Presiden Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Gubernur Papua Gubernur Papua Barat Bupati/Walikota di Papua Bupati/Walikota di Papua Barat 11 Tim Pengarah P4B: Menko Perekonomian Menko Polhukam Menko Kesra 10 Menteri Inpres 5/2007 Kepala UKP4 Sekretariat Tim Pengarah P4B Sekretariat UP4B di Papua Barat (UP3B) Sekretariat UP4B di Papua Barat (UP3B) Sekretariat UP4B di Papua (UP3) Arahan Laporan Koordinasi Legenda:

12 Kerangka Kelembagaan UP4B 1.UP4B bertanggungjawab langsung kepada Presiden 2.Tim Pengarah UP4B: dikoordinasikan oleh 3 Menko, beranggotakan 18 Menteri/Kepala LPNK dan Kepala UKP4 3.UP4B melakukan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian P4B 4.Dibentuk Sekretariat Unit Percepatan Pembangunan di masing2 daerah, yaitu: UP3 di Papua dan UP3B di Papua Barat 5.Kedudukan Sekretariat UP3 dan UP3B bertanggungjawab kepada Kepala UP4B 6.Sekretariat UP3 dan UP3B, sebagai unit pengendali P4B, berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota 7.Pembentukan UP4B, dan Sekretariat UP3 di Papua dan UP3B di Papua Barat akan ditetapkan dalam Perpres 8.Kepala UP4B, dan Kepala Sekretariat UP3 di Papua dan UP3B di Papua Barat dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan dalam Kepres 9.Tugas UP4B, UP3 dan UP3B adalah mengawal dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi P4B

13 1.APBN (termasuk PHLN) 2.APBD Provinsi (transfer dan Otsus) 3.APBD Kabupaten/Kota 4.BUMN 5.Swasta 6.Rekapitalisasi SDA Catatan: Tambahan APBN untuk new initiatives dan langkah terobosan akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan negara Rancangan Sumber Pembiayaan P4B

14 Terima Kasih 14


Download ppt "Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) Kementerian PPN/Bappenas Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pembangunan Papua dan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google