Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN."— Transcript presentasi:

1 DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan Untuk mengarahkan agar pertumbuhan kota membentukstruktur lingkungan kota yang efektif dan efisien Pengendalian terhadap harga tanah. Maksud Maksud Tujuan Tujuan Agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman

3 PROGRAM KASIBA DAN LISIBA BS SKALA PRIORITAS Kota Metropolitan Kawasan cepat tumbuh ( misal ; Batam ) Pemindahan ibu kota kabupaten Pemilihan ini dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak akibat masalah Eskalasi Sosial akibat tidak tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak huni Skala prioritas program Kasiba dan Lisiba BS diberikan bila kebutuhan perumahan dan permukiman yang besar/ arus urbanisasi tinggi. Kawasan yang perlu ditangani :

4 LISIBA BS ADALAH LISIBA YANG BUKAN MIRIP BAGIAN DARI KASIBA, YANG DIKELILINGI OLEH LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG SUDAH TERBANGUN ATAU DIKELILINGI OLEH KAWASAN DENGAN FUNGSI LAIN KASIBA ADL SEBIDANG TANAH YANG FISIKNYA TELAH DIPERSIAPKAN UNTUK PEMB. P/P SKALA BESAR YANGTERBAGI DALAM SATU LISIBA ATAU LEBIH YANG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DENGAN LEBIH DAHULU DILENGKAPI DENGAN JARINGAN PRIMER & SEKUNDER PRASARANA LINGKUNGAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG LINGKUNGAN YANG DITETAPKAN OLEH KAPALA DAERAH & MEMENUHI PERSYARATAN PEMBEKUAN PELAYANAN PRASARANA & SARANA LINGKUNGAN, KHUSUS UNTUK DKI JAKARTA DITETAPKAN OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA LISIBA ADALAH SEBIDANG TANAH YANG MIRIP BAGIAN DARI KASIBA ATAUPUN BERDIRI SENDIRI YG TELAH DIPERSIAPKAN & DILENGKAPI DENGAN PRASARANA LINGKUNGAN & SELAIN ITU JUGA SESUAI DENGAN PERSYARATAN, PEMBAKUAN TATA LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL ATAU LINGKUNGAN HUNIAN & PELAYANAN LINGKUNGAN UNTUK MEMBANGUN KAVELING TANAH MATANG

5 BP. BOLEH MEMBENTUK PENUNJUKANDASAR PNJK BADAN PENGELOLA KDH TINGKAT II/KDH DKI JAKARTA - PERMOHONAN DISERTAI RENCANA & PROGRAM KOMPETISI PENYELENGGARA BADAN PENGELOLA - PERMOHONAN - RENCANA & PROGRAM PENYELENGGARA KDH TINGKAT II/ KDH DKI JAKARTA MASYARAKAT PEMILIK TANAH - USAHA BERSAMA BADAN USAHA BERLAKU SEBAGAI IZIN PEROLEHAN TANAH LISIBA BS LISIBA KASIBA TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN DIATUR OLEH MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PENGELOLA - PERMOHONAN - RENCANA & PROGRAM BERLAKU SEBAGAI IZIN PEROLEHAN TANAH

6 LETAK LOKASI KRITERIA PENETAPAN DAN PENYEDIAAN LISIBA BS KASIBA - DIKAWASAN PERKOTAAAN - DIKAWASAN PERDESAAN - DIKAWASAN TERTENTU - DALAM SATU DATI II ATAU DKI JAKARTA - SESUAI RTRW DALAM KAWASAN PERMUKIMAN SKALA BESAR DALAM KAWASAN PERMUKIMANB UKAN SKALA BESAR Jumlah dan TK Kepadatan Penduduk Rendah Tanah tidak produktif Bukan beririgasi tekn unit rumah Lisiba rumah PENENTUAN LOKASI DAN LUAS DAPAT DILAKUKAN DENGAR PENDAPAT DENGAN MASYARAKAT PENYIAPAN LOKASI DALAM RANGKA PENGATURAN KAWASAN PERMUKIMAN SESUAI RENCANA TATA RUANG Dilayani jaringan primer dan sekunder Dilayani fasos, fasum, fasek Bukan ber- irigasi Tekn unit rumah

7 LISIBA BS KASIBA STATUS TANAH PEROLEHAN TANAH TANAH NEGARATANAH NEGARA - PEROLEHAN TANAH - TIDAK MEMINDAHKAN PENDUDUK KELUAR TIDAK ADA PEMAKAINYA DIKUASAI MASY. HUKUM ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT BEKAS TANAH HAK DIKUASAI PERORANGAN DIKUASAI BADAN HUKUM LANSUNG MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK MEMBERI PENGGANTIAN YANG LAYAK PENYELESAIAN SESUAI PERAT. PER-UU-AN BADAN PENGELOLA ATAU PENYELENGGARA LISIBA BS DAPAT BADAN PENGELOLA ATAU PENYELENGGARAAN MENGADAKAN PENYELESAIAN DENGAN PEMEGANG HAK - KONSOLISASI TANAH - JUAL BELI - TUKAR MENUKAR - PELEPASAN HAK TANAH HAKTANAH HAK

8 - RENCANA RINSI TATA RUANG - DATA LUAS BATAS & KEPEMILIKAN TANAH SESUAI TAHAPAN PENGEMBANGAN - JARINGAN PRIMER & SEKUNDER PRASARANA LINGKUNGAN, BERFUNGSI MINIMAL 25% LUAS KASIBA KEPUTUSAN KRITERIA PENETAPAN LISIBA BS KASIBA KDH TINGKAT II / KDH DKI JAKARTA BADAN PENGELO LA SELANJUTNYA MENETAP LOKASI LISIBA SESUAI RENCANA RINCI TATA RUANG DILAKSANAKAN DENGAN BANTUAN INSTANSI PERTANAHAN / AGRARIA SETEMPAT MENYERAHK AN LISIBA KEPADA BU. HASIL KOMPETISI - DATA LUAS BATAS & KEPE MILIKAN TANAH SESUAI TAHAPAN PENGEMBANGAN - TELAH DILAYANI JARINGAN PRIMER & SEKUNDER PRA SARANA LINGKUNGAN - TELAH DILAYANI FASOS, FA SUM, FASEK TINGKAT KECA MATAN - LUAS LISIBA BS SESUAI PERAT. PER-UU-AN YANG BERLAKU DIAUTUR LEBIH LANJUT OLEH MENTERI YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG

9 KEPALA DAERAH TINGKAT II/KEPALA DKI JAKARTA PELAKSANA PENYULUHAN, PEMBIMBINGAN, BANTUAN, KEMUDAHAN PESERTA KONSOLIDASI MUSYAWARAH ANTARA PELAKSANA & PESERTA BADAN PENGELOLA ATAU PENYELENG GARA DAPAT MEMPEROLEH TANAH MELALUI JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, PELEPASAN HAK, ATAU CARA LAIN MENYERAHKAN TANAH KEPADA BP / PENYELENGGARA PENATAAN KEMBALI, PENGUSAAN, PENGGUNAAN, PEMILIMAN MENERIMA KTM DAN RUMAH YANG SENILAI TIDAK BERSEDIA MELAKUKAN L/C PERORANGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH PERORANGAN PEMAKAI TANAH NEGARA YANG MEMENUHI SYARAT : - BEKAS PEMEGANG HAK YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTU HAKNYA - PEMAKAI TANAH NEGA RA BERDASARKAN IJIN DARI INSTANSI - PEMAKAI TANAH NEGA RA YANG MEMAKAI > 20 TA HUN TANPA TEGORAN LUAS, LETAK DAN JENIS HAK SESUAI DENGAN STATUS TANAH SEMULA DAN RTR KETENTUAN LEBIH LANJUT DITETAPKAN MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG AGRARIA/PERTANAHAN BADAN KEAGAMAAN DAN BADAN SOSIAL INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM SEPANJANG UNTUK PERUMAHAN KARYAWANNYA BADAN PENGELOLA ATAU PENYELENG GARA LISIBA BERDIRI SENDIRI BERSEDIA MELAKUKAN L/C

10 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KASIBA SESUAI DAN TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH & SEKTOR BERTANGGUNG JAWAB ATAS RENCANA TEKNIK RUANG, TAHAPAN PEROLEHAN TANAH, TAHAPAN PEMBANGUNAN, FISIK & JADWAL LISIBA SESUAI DAN TERINTEGRASI DENGAN RENPROG PENYELENGGARA KASIBA YANG BERDIRI SENDIRI WAJIB MENYUSUN RENCANA TEKNIK RUANG, TAHAPAN PEROLEHAN TANAH, TAHAPAN PEMBANGUNAN FISIK DAN JADWAL KERJA LISIBA BERDIRI SENDIRI SESUAI DAN TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH & SEKTOR WAJIB MENYUSUN RENCANA TEKNIK RUANG, TAHAPAN PEROLEHAN TANAH, TAHAPAN PEMBANGUNAN FISIK DAN JADWAL KERJA RENCANA TERSEBUT SEBAGAI ACUAN UNTUK PEMATANGAN TANAH DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (PSD, UTIL UMUM DAN RUMAH) PERSYARATAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA & PROGRAM DIATUR MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PU

11 KASIBALISIBALISIBA YANG BERDIRI SENDIRI MELIPUTI KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEROLEHAN TANAH DAN PEMBANGUNAN FISIK DILAKUKAN KDH DATI II/DKI DILAKUKAN BADAN PENGELOLA LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI DATI II/DKI BERTANGGUNG JAWAB KE KDH MASYARAKAT BISA MENYAM PAIKAN SARAN MASYARAKAT BISA MENYAM PAIKAN SARAN MASYARAKAT BISA MENYAM PAIKAN SARAN PENGAWASAN & PENERTIBAN PEMBANGUNAN JARINGAN PRIMER & SEKUNDER SESUAI RENCANA PROGRAM PENGAWASAN & PENERTIBAN PEMBANGUNAN PS. KTM +/- RUMAH SESUAI RENCANA PROGRAM PENGAWASAN & PENERTIBAN PEMBANGUNAN PS. KTM +/- RUMAH SESUAI RENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PERIJINAN BANGUNAN YANG DIBERIKAN KDH DATI II/DKI PENGENDALIAN PERIJINAN BANGUNAN YANG DIBERIKAN KDH DATI II/DKI OLEH APARAT PEMDATI II/DKI & EVALUASI PRIODIK SESUAI RENCANA PROGRAM OLEH BP & EVALUASI PRIODIK DENGAN PEMDATII II/DKI SESUAI RENCANA PROGRAM OLEH APARAT PEMDATI II/DKI & EVALUASI PRIODIK SESUAI RENCANA PROGRAM MELIPUTI KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEROLEHAN TANAH DAN PEMBANGUNAN FISIK APARAT LAPOR BULANANKE KDHBP LAPOR BULANANKE KDHAPARAT LAPOR BULANANKE KDH KDH LAPOR 3 BULANAN KE MENTERI PELAK. BELUM DIMULAI SAMPAI BATAS WAKTU, PENUNJ. BATAL TANAH DIAMBIL ALIH BP PELAKSANAAN BELUM SELESAI SAMPAI BATAS WAKTU, TANAH DIAMBIL ALIH BP & DITAWARKAN PELAKSANAAN BELUM SELESAI SAMPAI BATAS WAKTU, TANAH DIAMBIL ALIH PEMDA & DITAWRKAN DITAWARKAN PELAK. BELUM DIMULAI SAMPAI BATAS WAKTU, PENUNJ. BATAL DITAWARKAN TANAH DIAMBIL ALIH BP PSD YANG SELESAI DIBANGUN & BERFUNGSI DISERAHKAN KE PEMDA SESUAI PERATURAN PER-UU-AN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PENGA WASAN PENER TIBAN

12 KASIBALISIBALISIBA BERDIRI SENDIRI Sesuai dengan rencana dan program Sesuai dengan rencana dan program Perubahan rencana disetujukan KDH Dati II / DKI dengan pertimbangan dari instansi terkait Perubahan rencana disetujui badan pengelola Kasiba yang bersangkutan Perubahan rencana disetujui KDH Dati II/DKI dengan pertimbangan dari instansi terkait Dilakukan oleh 1 Badan pengelola Dilakukan oleh 1 penyelenggara Cara Pembangunan : -Melaksanakan sendiri -Kerja sama dengan Badan Usaha Dimulai max. 1 tahun setelah penunjukan Perolehan tanah di mulai max. 1 tahun setelah penunjukan, dalam 3 tahun 50%, 5 tahun 100% Kerjasama badan pengelola dengan badan usaha meliputi perolehan tanah, pembangunan dan pemeliharaan jaringan primer dan sekunder Pembangunan PSD, KTM +/- rumah harus selesai max. 7 th setelah penunjukan Pembangunan PSD,KTM +/- rumah mulai max. 3 tahun setelah penunjukan dan harus selesai max. 10 tahun setelah penunjukan Pembangunan rumah, PSD, Utilum sesuai dengan peraturan, perundang – undangan yang berlaku Pembangunan rumah di atas KTM dapat kearah horisontal atau vertikal Pembangunan rumah, PSD, utilum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku Pembangunan rumah dapat ke arah horisontal atau vertikal Pembangunan dimulai Max. 1 tahun sejak di umumkan sebagai BP dan dalam waktu 3 tahun mencapai 25% dari luas Kasiba, Minimal melayani 1 Lisiba Pelaksanaan Pembangunan

13 Studi dan Kegiatan Dalam Pengelolaan Kasiba dan Lisiba BS  Petunjuk Pelaksanaan  Petunjuk Teknis  Model - Model Pembiayaan  Pendampingan

14 Petunjuk Pelaksanaan MaksudMaksud Petunjuk Pelaksanaan PP 80 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai petunjuk kepada pihak- pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri tentang tata cara atau prosedur yang sebaiknya ditempuh dalam menyelenggarakan pengelolaan Kasiba, Lisiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri. TujuanTujuan Petunjuk Pelaksanaan PP 80 Tahun 1999 bertujuan agar penyelenggaraan pengelolaan Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya maksud dan tujuan pembangunan Kasiba, Lisiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri.

15 Petunjuk Teknis MaksudMaksud Petunjuk Teknis PP 80 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai petunjuk kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri tentang persyaratan, kriteria dan standar dalam menyelenggarakan Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri. TujuanTujuan Persyaratan bertujuan memberikan keputusan pelaksanaan / implementasi Kasiba, Lisiba atau Lisiba BS. Kriteria ditujukan pada penentuan ranking atau skala prioritas suatu pekerjaan. Standar merupakan suatu batasan atau besaran teknis dari obyek yang akan dikerjakan.

16 BAGAN ALIR PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA KASIBA TOR BADAN PENGELOLA, PERSYARATAN PESERTA, JADWAL KOMPETISI, DAFTAR ISI PROPOSAL, KRITERIA DAN TATA CARA EVALUASI, RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH PEMBENTUKAN PANITIA PENUNJUKAN/ KOMPETISI PERSIAPAN KOMPETISI MENGUN-DANG CALON PESERTA KOMPETISI MENERIMA PENDAFTARAN DAN MENYE- RAHKAN BAHAN KOMPETISI PENJELASAN BAHAN KOMPETISI PENERIMAAN PROPOSAL EVALUASI PROPOSAL KRITERIA EVALUASI PROPOSAL TATA CARA EVALUASI PROPOSAL PENGUSULAN CALON PEMENANG KOMPETISI CALON PEMENANG + LAPORAN PANITIA + DRAFT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI BADAN PENGELOLA KASIBA BAHAN KOMPETISI PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN KRITERIA

17 BAGAN ALIR PENUNJUKAN PENYELENGGARAAN LISIBA BAGIAN DARI KASIBA PEMBENTUKAN PANITIA PENUNJUKAN /KOMPETISI PERSIAPAN KOMPETISI MENGUN- DANG CALON PESERTA KOMPETISI MENERIMA PENDAFTARAN DAN MENYE - RAHKAN BAHAN KOMPETISI PENJELASAN BAHAN KOMPETISI PENERIMAAN PROPOSAL EVALUASI PROPOSAL KRITERIA EVALUASI PENGUSULAN CALON PEMENANG CALON PEMENANG + LAPORAN PANITIA + DRAFT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI BAHAN KOMPETISI BAHAN KOMPETISI TATA CARA EVALUASI PENYELENG- GARA KASIBA PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN KRITERIA

18 BAGAN ALIR PENUNJUKAN PENYELENGGARAAN LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN KRITERIA TOR BADAN PENGELOLA, PERSYARATAN PESERTA, JADWAL KOMPETISI, DAFTAR ISI PROPOSAL, KRITERIA DAN TATA CARA EVALUASI, RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH PEMBENTUKAN PANITIA PENUNJUKAN/ KOMPETISI PERSIAPAN KOMPETISI MENGUN-DANG CALON PESERTA KOMPETISI MENERIMA PENDAFTARAN DAN MENYE- RAHKAN KOMPETISI PENJELASAN BAHAN KOMPETISI PENERIMAAN PROPOSAL EVALUASI PROPOSAL KRITERIA EVALUASI PROPOSAL TATA CARA EVALUASI PROPOSAL PENGUSULAN CALON PEMENANG KOMPETISI CALON PEMENANG + LAPORAN PANITIA + DRAFT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI PENYELENGGARA LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI BAHAN KOMPETISI

19 BAGAN ALIR PENETAPAN LOKASI KASIBA PENGKAJIAN RTRW KABUPATEN/ KOTA PENENTUAN ALTERNATIF CALON LOKASI KASIBA PERSYARATAN LOKASI KASIBA KUNJUNGAN KE CALON LOKASI KASIBA. PENENTUAN CALON LOKASI KASIBA PRIORITAS KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KASIBA PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH OLEH PENGEMBANG KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT PENGUSULAN CALON LOKASI TERPILIH CALON LOKASI, LAPORAN, KONSEP KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI KASIBA LOKASI KASIBA PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN KRITERIA

20 BAGAN ALIR PENETAPAN LOKASI LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI PENGKAJIAN RTRW KABUPATEN/ KOTA PENENTUAN ALTERNATIF CALON LOKASI LISIBA BS PERSYARATAN LOKASI LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI KUNJUNGAN KE CALON LOKASI LISIBA BS PENENTUAN CALON LOKASI LISIBA BS PRIORITAS KRITERIA PEMILIHAN LOKASI LISIBA BS PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH OLEH PENGEMBANG KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT PENGUSULAN CALON LOKASI TERPILIH CALON LOKASI, LAPORAN, PANITIA + KONSEP KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI LISIBA BS LOKASI LISIBA BS PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN KRITERIA

21 BAGAN ALIR PEROLEHAN TANAH KASIBA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PROGRAM KASIBA PENYULUHAN PEMILIK TANAH PENCATATAN PERAN PEMILIK TANAH INVENTARISASI BATAS, LUAS, PEMILIKAN TANAH JUAL BELI TANAH PENSERTIFI- KATAN TANAH PELEPASAN HAK ATAS TANAH TUKAR MENUKAR TANAH PENYERAHAN TANAH KEPADA BADAN PENGELOLA KONSOLIDASI TANAH BAHAN PENYULUHAN PENYERTAAN TANAH TANAH BERSERTIFIKAT PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN

22 BAGAN ALIR KONSOLIDASI TANAH DALAM KASIBA PENYULUHAN OLEH PEMDA DAN BADAN PENGELOLA PERUNDINGAN UNTUK KESEPAKATAN KONSOLIDASI PENUGASAN KEPADA BADAN PENGELOLA PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH PERENCANAAN RINCI TATA RUANG PEMATANGAN TANAH PEMBANGUNAN PRASARANA PERENCANA TEKNIK PRASARANA PEMATOKAN KAVELING PENGALOKASIAN KAVELING SK. KEPALA DAERAH TENTANG KONSOLIDASI PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK TANAH BAHAN PENYULUHAN KESEPAKATAN KONSOLIDASI TANAH PEMETAAN LUAS, BATAS, PEMILIKAN TANAH A.D + A.R.T PERHIMPUNAN PEMILIK TANAH PENYERAHAN TANAH KEPADA PENYELENGGARA LISIBA BS PERENCANAAN PEMATANGAN TANAH PEMETAAN TOPOGRAFI STANDAR PERENCANAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STANDAR PERENCANAN TEKNIK PRASARANA PEDOMAN PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK TANAH MODEL PENUGASAN PENSERTIFIKATAN KAVELING TANAH MATANG KAVELING TANAH MATANG BERSERTIFIKAT PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN STANDAR

23 BAGAN ALIR PERENCANAAN KASIBA PENGUMPULAN DATA UNTUK PERENCANAAN RINCI TATA RUANG PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA RINCI TATA RUANG PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA RINCI TATA RUANG PENENTUAN STRATEGI PEMASARAN PERENCANAAN TENIK JARINGAN PRIMER + SEKUNDER PRASARANA PERMOHONAN PERSETUJUAN KEPALA DAERAH PERENCANAAN TEKNIK PEMATANGAN TANAH PERENCANAAN TEKNIK SARANA LINGKUNGAN STRATEGIS PERENCANAAN TEKNIK UTILITAS UMUM JARINGAN PRIMER DAN SEKUNDER JUKLAK PERENCANAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN RENCANA RINCI TATA RUANG STANDAR PERENCANAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENYIAPAN DOKUMEN PELELANGAN STANDAR PERENCANAAN PRASARANA LINGKUNGAN STANDAR PERENCANAAN SARANA LINGKUNGAN STANDAR PERENCANAAN UTILITAS UMUM DOKUMEN PELELANGAN PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN STANDAR

24 BAGAN ALIR PERENCANAAN LISIBA BAGIAN DARI KASIBA RENCANA RINCI TATA RUANG STANDAR PERENCANAAN PRASARANA LINGKUNGAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN STANDAR PERENCANAAN PRASARANA LINGKUNGAN PENENTUAN STRATEGI PEMASARAN STANDAR PERENCANAAN UTILITAS UMUM PENYIAPAN DOKUMEN TENDER STANDAR PERENCANAAN RUMAH PERENCANAAN TEKNIK JARINGAN PRASARNA PERENCANAAN TEKNIK SARANA LINGKUNGAN PERENCANAAN TEKNIK PEMATANGAN TANAH PERENCANAAN TEKNIK UTILITAS UMUM PERENCANAAN TEKNIK RUMAH PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA TEKNIK KEPADA KEP. DAERAH DOKUMEN TENDER PRASARANA LINGKUNGAN DOKUMEN TENDER SARANA LINGKUNGAN DOKUMEN TENDER PEMATANGAN TANAH DOKUMEN TENDER UTILITAS UMUM DOKUMEN TENDER RUMAH PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN STANDAR

25 BAGAN ALIR PERENCANAAN LISIBA YANG B BERDIRI SENDIRI PENGUMPULAN DATA UNTUK PERENCANAAN RINCI TATA RUANG PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA RINCI TATA RUANG PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA RINCI TATA RUANG PENENTUAN STRATEGI PEMASARAN PERENCANAAN TENIK JARINGAN PRIMER + SEKUNDER PRASARANA PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA TEKNIK KEPADA KEPALA DAERAH PERENCANAAN TEKNIK PEMATANGAN TANAH PERENCANAAN TEKNIK SARANA LINGKUNGAN STRATEGIS PERENCANAAN TEKNIK UTILITAS UMUM JARINGAN PRIMER DAN SEKUNDER JUKLAK PERENCANAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN RENCANA RINCI TATA RUANG STANDAR PERENCANAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENYIAPAN DOKUMEN PELELANGAN STANDAR PERENCANAAN PRASARANA LINGKUNGAN STANDAR PERENCANAAN UTILITAS UMUM DOKUMEN TENDER PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN STANDAR

26 BAGAN ALIR PEMBANGUNAN DAN PEMASARAN KASIBA PERMOHONAN PENYEDIAAN UTILITAS UMUM PEMBANGUNAN JARINGAN PRIMER & SEKUNDER UTILITAS UMUM PEMATANGAN TANAH PELELANGAN PEMATANGAN TANAH PELELANGAN SARANA LINGKUNGAN STRATEGIS PEMATOKAN BATAS LISIBA PEMBANGUNAN JARINGAN PRIMER & SEKUNDER PRASARANA PELELANGAN PEMBANGUNAN PRASARANA PENUNJUKAN PENYELENGGARA LISIBA PENYERAHAN JARINGAN PRIMER + SEKUNDER PRASARANA KEPADA PEMDA DOKUMEN PELELANGAN PRASARANA DOKUMEN PELELANGAN PEMATANGAN TANAH DOKUMEN PELELANGAN UTILITAS UMUM DOKUMEN PELELANGAN SARANA STRATEGIS BERITA ACARA PENYERAHAN PRASARANA PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN

27 BAGAN ALIR PEMBANGUNAN DAN PEMASARAN LISIBA PELELANGAN PEMBANGUNAN RUMAH PEMATANGAN TANAH PELELANGAN PEMATANGAN TANAH PEMOHONAN PENYEDIAAN UTILITAS UMUM PEMATOKAN KAVELING PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN PELELANGAN PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN PEMASARAN HASIL PEMBANGUNAN PENYERAHAN PRASARANA KEPADA BADAN PENGELOLA DOKUMEN PELELANGAN PRASARANA LINGKUNGAN DOKUMEN PELELANGAN PEMATANGAN TANAH DOKUMEN PELELANGAN PEMBANGUNAN RUMAH DOKUMEN PELELANGAN UTILITAS UMUM BERITA ACARA PENYERAHAN PRASARANA DOKUMEN PELELANGAN SARNA LINGKUNGAN PELELANGAN PEMBANGUNAN SARANA LINGKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH PENYEDIAAN UTILITAS UMUM PEMBANGUNAN SARANA LINGKUNGAN PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN

28 BAGAN ALIR PEMBANGUNAN DAN PEMASARAN LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI PELELANGAN PEMATANGAN TANAH PEMBANGUNAN PRASARANA PELELANGAN PEMBANGUNAN PRASARANA PEMOHONAN PENYEDIAAN UTILITAS UMUM PEMATOKAN KAVELING PEMBANGUNAN RUMAH PELELANGAN PEMBANGUNAN RUMAH PEMASARAN HASIL PEMBANGUNAN PENYERAHAN PRASARANA KEPADA PEMDA DOKUMEN PELELANGAN PRASARANA LINGKUNGAN DOKUMEN PELELANGAN PEMATANGAN TANAH DOKUMEN PELELANGAN PEMBANGUNAN RUMAH DOKUMEN PELELANGAN UTILITAS UMUM BERITA ACARA PENYERAHAN PRASARANA PELELANGAN SARANA LINGKUNGAN PEMETANGAN TANAH PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS UMUM PEMBANGUNAN SARANA LINGKUNGAN DOKUMEN PELELANGAN PEMBANGUNAN SARANA LING. PRODUK / HASIL AKHIR PERSYARATAN

29 PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH A. PEMERINTAH PUSAT Dalam pelaksanan Kasiba dan Lisiba BS peran dari Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai berikut : Menteri bidang Pekerjaan Umum melakukan pembinaan teknis pembangunan fisik Menteri bidang pertanahan/agraria melakukan pembinaan teknis pertanahan/agraria Menteri bidang perumahan dan permukiman melakukan pembinaan koordinasi pembangunan perumahan dan permukiman Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum pemerintahan B. PEMERINTAH DAERAH Memberikan pembinaan kepada Badan Pengelola Kasiba dan Penyelenggara Lisiba BS Bersama Badan Pengelola Kasiba atau Penyelenggara Lisiba BS memberikan penyuluhan kepada masyarakat

30


Download ppt "DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google