Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN WICIPTO SETIADI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN WICIPTO SETIADI."— Transcript presentasi:

1 MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN WICIPTO SETIADI

2 DASAR HUKUM: Pasal 18 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 Ttg P3: “Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”

3 PERMASALAHAN PENGHARMONISASIAN 1. MENGAPA PERLU PENGHARMONISASIAN 2.APA YANG DIHARMONISASIKAN 3.PERMASALAHAN PRAKTIS YANG TIMBUL

4 MENGAPA PERLU PENGHARMONISASIAN 1. POTENSI UNTUK TERJADI DISHARMONI SANGAT BESAR KARENA: –SISTEM HK. INDONESIA YANG PALING TDK ADA 3: SISTEM HK. BARAT, SISTEM HK. ISLAM, DAN SISTEM HK. ADAT; –PEMBENTUK PUU SANGAT BANYAK DAN BERAGAM; –SEGALA PERMASALAHAN DISELESAIKAN MELALUI PUU; –BELUM OPTIMALNYA PERAN BIRO HUKUM ATAU UNIT YANG MENANGANI PUU. 2.PUU MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEM HUKUM 3.KONSEKUENSI DARI ADANYA HIERARKHI PUU; 4.PUU DAPAT DIUJI (JUDICIAL REVIEW); 5.UNTUK MENJAMIN PROSES PEMBENTUKAN PUU DILAKUKAN SECARA TAAT ASAS DEMI KEPASTIAN HUKUM.

5 ASPEK APA YANG DIHARMONISASIKAN? 1) ASPEK KONSEPSI PUU; dan 2)ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU.

6 ASPEK KONSEPSI PUU: Rancangan PUU harus diharmonisasikan dengan: UTAMA (MUTLAK): a.Pancasila; b.UUD Negara RI Tahun 1945; c.Asas pembentukan dan asas materi muatan PUU; d.Materi muatan PUU secara horizontal/vertikal; e.Konvensi/perjanjian internasional; PENDUKUNG: a.Kebijakan yang terkait dengan penyusunan PUU; b.Hukum adat/kebiasaan, pendapat para ahli, dogma; c. Putusan badan peradilan, terutama yang terkait dengan judicial review; d.Rancangan puu lain dan pasal atau ayat rancangan puu yang sedang disusun.

7 KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN PUU ANTARA LAIN MENYANGKUT: - Gender - Lingkungan - Keluarga Berencana - Kemiskinan - Dll.

8 PERSOALAN YANG TIMBUL Karena tidak didasarkan pada PUU, apa yang sudah disepakati oleh pembentuk PUU: sangat mungkin dipersoalkan atau bahkan sangat mungkin dipersoalkan atau bahkan dilakukan judicial review terhadap rumusan norma dilakukan judicial review terhadap rumusan norma yang telah disepakati oleh pembentuk PUU. yang telah disepakati oleh pembentuk PUU. kemungkinan sulit untuk diterapkan kemungkinan sulit untuk diterapkan Contoh : affirmative action yang disepakati oleh pembentuk UU untuk pengaturan 30% posisi perempuan dalam kepengurusan parpol dan dalam pencalonan anggota legislatif.

9 ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU: a.KERANGKA PUU; b.HAL-HAL KHUSUS; c.RAGAM BAHASA; d.BENTUK PUU.

10 PERMASALAHAN PRAKTIS YANG DIHADAPI DALAM PENGHARMONISASIAN 1)Pengaturan yang tidak harmonis dari UU yang menjadi dasar (horizontal); 2)NA belum memberikan “guidence” yang jelas; 3)Masih adanya ego sektoral dari masing-masing instansi terkait; 4)Wakil yang diutus dari instansi terkait sering berganti- ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan; 5)PUU yang disampaikan ke Depkumham belum melalui proses yang ditentukan; 6)Belum optimalnya peran biro hukum/unit yang menangani PUU, yang berperan justru unit teknis; 7)Tenaga perancang masih sangat sedikit jumlahnya.


Download ppt "MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MASALAH PRAKTIS PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN WICIPTO SETIADI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google