Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PAUD NI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PAUD NI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PAUD NI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUD NI TAHUN 2013 Disampaikan Oleh: Kasubdit Program dan Evaluasi

2 LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

3 Diberikan kepada PTK PAUD NI sebagai penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan tugasmendidik, mengajar, membimbing, mengarah kan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta untuk mewujudkan amanat Undang- Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelaja ran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN

4 BESARNYA TUNJANGAN 1. Tunjangan Profesi Guru PNS = 1 x Gaji Pokok  Guru bukan PNS dan telah lulus Impassing = sesuaikan dgn golongan dan masa kerja  Guru Non PNS belum Impasing = Rp 1.500.000/bulan

5 2. Tunjangan Khusus Guru PNS = 1 x Gaji Pokok  Guru bukan PNS dan telah lulus Impassing = sesuaikan dgn golongan dan masa kerja  Guru bukan PNS belum Impassing = Rp 1.500.000/bulan

6 3. Tunjangan Guru Bantu = Rp. 1.000.000/bulan 4. Tunjangan Kualifikasi S- 1/DIV= Rp. 3.500.000/tahun

7 5. Tunjangan Fungsional = Rp 300.000/bulan

8 KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN A. PenerimaTunjangan Profesi Guru TK 1. Guru Tetap Bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan dibawah binaan Kemdikbud dan diangkat oleh Pemerintah daerah kecuali Guru pendidikan agama 2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Guru(NRG) oleh Badan SDM 3. Memiliki SK Tunjangan Profesi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud 4. Memenuhi Kewjiban mengajar minimal 24 Jam tatap muka /minggu 5. Belum pensiun 6. Taidak Beralih status dari guru atau pengawas 7. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif atau legislatif

9 B. Penerima Tunjangan Khusus 1. Memiliki NUPTK 2. Guru TK/TKLB yang ditugaskan di daerah Khusus oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 3. Satuan Pendidikan di daerah khusus sebagai mana dimaksud angka 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah 4. Usulan penetapan calon penerima tahun 2013 berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kab/kota yang memenuhi kreteria 5. Penugasan guru di daerah khus sebagaimana dimaksud angka 1 didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan perundang-undangan, maka guru berhak mendapatkan tunjangan khusus walaupun yang bersangkutan sudah menerima tunjangan profesi

10 C. Kriteria Penerima Honorarium Guru Bantu 1. Guru Bantu yang diangkat pada tahun 2003 dan 2004 sesuai keputusan Mendiknas No 023/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 2. Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kab/kota dan 3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 4 Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB) 5. Aktif mengajar minimal 24 jam tatap muka/minggu 6 Belum memasuki usia pensiaun 7. Tidak Status sebagai CPNS 8. Tidak beralih statusnya sebagai guru bantu 9. Tidak Merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legeslatif

11 D. KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL 1. Memiliki NUPTK 2. Diperiioritaskan guru TK/TKLB Bukan PNS yang diangkat sebelum berlakunya UU No 14 Tahun 2005 tetang Guru dan Dosen 3. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka/minggu 4. Diperioritaskan bagi guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D- IV atau yng sedang mendapatkan kesempatan peningkatan kualifikasi S-1/D-IV 5. Guru yang dimaksud angka 2 yang telah mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah masih memungkinkan mendapatkanya 6. Guru TK/TKLB yang belum mendapat tunjangan profesi

12 E. Kriteri Penerima Peningkatan Kualifikasi 1. Memiliki NUPTK 2. Guru PAUDNI PNS yang masih aktif mengajar baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah 3. Guru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas dari Kepala Sekolah 4. Guru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di negeri yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah 5. Guru Bantu PAUDNI yang masih aktif mengajar dan memiliki NIGB sesuai dengan Kemendiknas nomor 34/U/2003 dan memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku 6. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV

13 V. MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN A. Tunjangan Profesi

14 B. Penyaluran Tunjangan Khusus

15 C. Penyaluran Honorarium Guru Bantu Gambar : Alur Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Guru Bantu Pencairan Honorarium (SPP/SPM) Penerbitan SP2D Penyaluran Ke Rekening Penerima KPPN/BANK PENYALUR PEMERINTAH PUSAT Sosialisasi MONEV Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Syarat Terpenuhi? Penerbitan SK DataGuru Bantu PEMERINTAH KAB/KOTA Pemberkasan dan verifikasi data PEMERINTAH PROVINSI Koordinasi dan rekapitulasi data Copy SK Sosialisasi Ke Satuan Pendidikan Sosialisasi Ke Kab/Kota Ya Tidak

16 D. Penyaluran Peningkatan Kualifikasi

17 E. Penyaluran Tunjangan Fungsional

18 VI. TAHAPAN PENYALURAN A. Tunjangan Profesi Triwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013 Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013 Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013 Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013 B. Tunjangan Khusus Triwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013 Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013 Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013 Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013

19 C. Tahapan Penyaluran Guru Bantu - Triwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013 - Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013 - Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013 - Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013 D. Tahapan Penyaluran Kualifikasi Penyaluran Peningkatan Kualifikasi dilaksanakan satu kali selama satu tahun dilaksanakan satu kali selama satu tahun E. Tahapan Penyaluran Tunjangan Fungsional Penyaluran Tunjangan Fungsional dilaksanakan 2 tahap, yaitu: - Tahap I Pembayaran Paling lambat bulan Juli 2013 - Tahap II Pembayaran paling lambat minggu ke 2 bulan Desember 2013 Desember 2013

20 VII. PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN A. Penghentian Tunjangan Profesi 1. Meninggal dunia 2. Mencapai batas usia pensiaun 3. Tidak bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan 4. Sedang mengikuti tugas belajar 5. Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/minggu 6. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik 7. Memiliki jabatan rangkap 8. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lain 9. Pensiun dini 10. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

21 B. Penghentian Tunjangan Khusus. 1. Meninggal dunia 2. Mencapai batas usia pensiaun 3. Tidak bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan 4. Sedang mengikuti tugas belajar 5. Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/minggu 6. Memiliki jabatan rangkap 7. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lain 8. Pensiun dini 9. Guru sakit jasmani dan rohani 10. Untuk guru bukan PNS, telah berakhirnya perjanjian kerja atara guru dengan pihak penyelenggara 11. Guru dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum 12. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

22 C. Penghentian Honorarium Guru Bantu. 1. Mengajukan Permohonan berhenti 2. Tidak sehat jasmani dan rohani 3. Tidak bertugas sebagai guru atau tidak menunjukkan kecakapan dalam tugas 4. Menjadi anggota atau pengurus partai pokitik 5. Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/minggu 6. Tidak menunjukkan sikap dan budipekerti baik sehingga akan mngganggu lingkungan 7. Pada saat melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti palsu 8. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum 9. Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara 10. SK Honorarium guru bantu dibatalkan oleh pejabat yang berwenang 11. Sedang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 bulan

23 D. Penghentian Tunjangan Kualifikasi 1. Tidak memenuhi kreteria sebagai penerima tunjangan 2. Meninggal dunia 3. Mencapai batas usia 55 tahun 4. Mengundurkan diri sebagai guru 5. Mutasi kejabatan struktural 6. Sakit jasmani dan rohani berturut-turut selama 6 bulan 7. Melanggar sumpah dan janji jabatan 8. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum 9. Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara 10. Tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan secara berturut-turut 11. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif dan legeslatif

24 E. Penghentian Tunjangan Fungsional 1. Tidak memenuhi kreteria sebagai penerima tunjangan 2. Meninggal dunia 3. Mencapai batas usia pensiun 4. Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri 5. Diangkat sebagai CPNS 6. Telah mendapatkan tunjangan profesi 7. Mutasi kejabatan struktural 8. Sakit jasmani dan rohani berturut-turut selama 6 bulan 9. Melanggar sumpah dan janji jabatan 10. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum 11. Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara 12. Tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan secara berturut-turut 13. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif dan legeslatif

25 F. KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS NOPROVINSIa]]KUOTAALOKASI 1DKI Jakarta - ORG 2Jawa Barat31 ORG 855.600.000 3Jawa Tengah30 ORG 828.000.000 4D.I Yogyakarta118 ORG 3.256.800.000 5Jawa Timur178 ORG 4.912.800.000 6NAD56 ORG 1.545.600.000 7Sumatera Utara12 ORG 331.200.000 8Sumatera Barat26 ORG 717.600.000 9Riau110 ORG 3.036.000.000 10Jambi34 ORG 938.400.000 11Sumatera Selatan21 ORG 579.600.000 12Lampung39 ORG 1.076.400.000 13Kalimantan Barat41 ORG 1.131.600.000 14Kalimantan Tengah217 ORG 5.989.200.000 15Kalimantan Selatan19 ORG 524.400.000 16Kalimantan Timur42 ORG 1.159.200.000 17Sulawesi Utara19 ORG 524.400.000

26 F. KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS (Lanjutan) NOPROVINSIa]]KUOTAALOKASI 18Sulawesi Tengah51 ORG 1.407.600.000 19Sulawesi Selatan129 ORG 3.560.400.000 20Sulawesi Tenggara250 ORG 6.900.000.000 21Maluku17 ORG 469.200.000 22Bali30 ORG 828.000.000 23Nusa Tenggara Barat62 ORG 1.711.200.000 24Nusa Tenggara Timur60 ORG 1.656.000.000 25Papua43 ORG 1.186.800.000 26Bengkulu25 ORG 690.000.000 27Maluku Utara11 ORG 303.600.000 28Banten14 ORG 386.400.000 29Bangka Belitung12 ORG 331.200.000 30Gorontalo32 ORG 883.200.000 31Kepulauan Riau70 ORG 1.932.000.000 32Papua Barat5 ORG 138.000.000 33Sulawesi Barat35 ORG 966.000.000 JUMLAH1.839 ORG 50.756.400.000

27 II.Kouta Penerima Tunjangan Fungsional NOPROVINSISASARANJUMLAH 1DKI Jakarta5.528ORG19.900.800.000 2Jawa Barat9.517ORG34.261.200.000 3Jawa Tengah8.343ORG30.034.800.000 4D.I Yogyakarta2.304ORG8.294.400.000 5Jawa Timur20.918ORG75.304.800.000 6NAD1.761ORG6.339.600.000 7Sumatera Utara1.941ORG6.987.600.000 8Sumatera Barat2.418ORG8.704.800.000 9Riau2.163ORG7.786.800.000 10Jambi1.063ORG3.826.800.000 11Sumatera Selatan1.316ORG4.737.600.000 12Lampung3.095ORG11.142.000.000 13Kalimantan Barat850ORG3.060.000.000 14Kalimantan Tengah1.159ORG4.172.400.000 15Kalimantan Selatan2.309ORG8.312.400.000 16Kalimantan Timur1.666ORG5.997.600.000 17Sulawesi Utara708ORG2.548.800.000

28 II.Kouta Penerima Tunjangan Fungsional (Lanjutan) NOPROVINSISASARANJUMLAH 18Sulawesi Tengah1.186ORG4.269.600.000 19Sulawesi Selatan4.250ORG15.300.000.000 20Sulawesi Tenggara1.553ORG5.590.800.000 21Maluku135ORG486.000.000 22Bali1.086ORG3.909.600.000 23Nusa Tenggara Barat1.500ORG5.400.000.000 24Nusa Tenggara Timur708ORG2.548.800.000 25Papua253ORG910.800.000 26Bengkulu616ORG2.217.600.000 27Maluku Utara625ORG2.250.000.000 28Banten2.100ORG7.560.000.000 29Bangka Belitung320ORG1.152.000.000 30Gorontalo1.024ORG3.686.400.000 31Kepulauan Riau666ORG2.397.600.000 32Papua Barat29ORG104.400.000 33Sulawesi Barat532ORG1.915.200.000 TOTAL83.642ORG301.111.200.000

29 III.Kouta Penerima Tunjangan Peningkatan Kualifikasi NOPROVINSI SSR UNIT COST JUMLAH 1DKI Jakarta 200 3.500.000 700.000.000 2Jawa Barat 580 3.500.000 2.030.000.000 3Jawa Tengah 891 3.500.000 3.118.500.000 4D.I Yogyakarta 151 3.500.000 528.500.000 5Jawa Timur 1.125 3.500.000 3.937.500.000 6NAD 124 3.500.000 434.000.000 7Sumatera Utara 232 3.500.000 812.000.000 8Sumatera Barat 150 3.500.000 525.000.000 9Riau 123 3.500.000 430.500.000 10Jambi 81 3.500.000 283.500.000 11Sumatera Selatan 133 3.500.000 465.500.000 12Lampung 228 3.500.000 798.000.000 13Kalimantan Barat 177 3.500.000 619.500.000 14Kalimantan Tengah 115 3.500.000 402.500.000 15Kalimantan Selatan 213 3.500.000 745.500.000 16Kalimantan Timur 80 3.500.000 280.000.000 17Sulawesi Utara 113 3.500.000 395.500.000

30 III.Kouta Penerima Tunjangan Peningkatan Kualifikasi (Lanjutan) NOPROVINSI SSR UNIT COST JUMLAH 18Sulawesi Tengah 92 3.500.000 322.000.000 19Sulawesi Selatan 242 3.500.000 847.000.000 20Sulawesi Tenggara 92 3.500.000 322.000.000 21Maluku 43 3.500.000 150.500.000 22Bali 129 3.500.000 451.500.000 23Nusa Tenggara Barat 130 3.500.000 455.000.000 24Nusa Tenggara Timur 150 3.500.000 525.000.000 25Papua 43 3.500.000 150.500.000 26Bengkulu 76 3.500.000 266.000.000 27Maluku Utara 40 3.500.000 140.000.000 28Banten 145 3.500.000 507.500.000 29Bangka Belitung 34 3.500.000 119.000.000 30Gorontalo 105 3.500.000 367.500.000 31Kepulauan Riau 70 3.500.000 245.000.000 32Papua Barat 5 3.500.000 17.500.000 33Sulawesi Barat 64 3.500.000 224.000.000 TOTAL 6.176 3.500.000 21.616.000.000

31 INFORMASI LEBIH LENGKAP SILAHKAN BACA PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) TUNJANGAN BAGI PTK PAUDNI

32 TERIMAKASIH Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Email: programptkpaudni@yahoo.co.idprogramptkpaudni@yahoo.co.id atau tunjangangurutk@yahoo.co.id Website: http://pptkpaudni.kemdiknas.go.id


Download ppt "SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PAUD NI DIREKTORAT PEMBINAAN PTK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google