Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Proses Penyusunan Anggaran (dari RKA- KL, UU APBN hingga Perpres ttg Rincian Anggaran) SESI III.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Proses Penyusunan Anggaran (dari RKA- KL, UU APBN hingga Perpres ttg Rincian Anggaran) SESI III."— Transcript presentasi:

1 Proses Penyusunan Anggaran (dari RKA- KL, UU APBN hingga Perpres ttg Rincian Anggaran) SESI III

2 TOPIK BAHASAN  Proses Penyusunan Anggaran (dari RKA-KL, UU APBN hingga Keppres ttg Rincian Anggaran)  Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam RKA K/L  Instrumen Pengalokasian Anggaran

3 HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN REPENAS RKP APBN Renstra KL Ranc. Renja-KL RKA-KL 5 Tahun 1 Tahun PLATFORM PRESIDEN KEPPRES RINCIAN APBN DOK. PELAKSANAAN ANGGARAN

4 HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DENGAN RENCANA KERJA KL DAN RENCANA KERJA SKPD (UU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL) PUSAT DAERAH acuan RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RENSTRA KL RENJA KL RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RENSTRA SKPD RENJA SKPD acuan diperhatikan pedoman dijabarkan pedoman dijabarkan pedoman

5 5 BUDGET TIMETABLE  January - April : Annual National Strategic Plan (Bappenas);  Early April : Macroeconomic and Fiscal Update and Outlook, including Revenue, Expenditure and Deficit Estimate (BAPEKKI),Forward Revenue, Expenditure and Deficit Estimate (BAPEKKI),Forward Estimate (DGBFB); Estimate (DGBFB);  April – May : Preparation of Fiscal Policy Statement (BAF) and Budget Policy Statement (DGBFB); Statement (DGBFB);  May 15 : Fiscal Policy Statement is submitted to the Parliament (MoF);  Mid May : Budget Circular: Budget Policy Statement and Line Ministries Ceilings (DGBFB); Ceilings (DGBFB);  June : Ministries Strategic Plan and Budget Proposal are submitted to MoF (DGBFB); (DGBFB);  June : Budget Preliminary Discussion between Line Ministries and Sectoral Committes Committes  July : Budget Negotiation and Consolidation between line ministries and MoF (DGBFB); MoF (DGBFB);  July : Financial Note (MEFUO) First Semester (DGBFB);  August 1 st Week : Cabinet Review and Approval of Government Budget (DGBFB);  August 16 : Budget Law Submission to the Parliament (DGBFB);  Sept. – Oct. : Budget Discussion in the Parliament (DGBFB, Budget Committee)  October 31 : Budget Law Approval by the Parliament;  November : Allotment Documents are issued (Perpres Rincian APBN).  December 31 : Budget Implementation Document (DIPA Release)

6 JANUARI – APRIL Renstra KL SEPTEMBER - DESEMBER KEPPRES TENTANG RINCIAN APBN MEI – AGUSTUS Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN PRIORITAS ANGGARAN Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP Pembahasan RKA-KL PEMBAHASAN RAPBN PENGESAHAN DPR KABINET/ PRESIDEN KEMENTRIAN PEREN- CANAAN Kementrian Keuangan Kement. Negara/ Lembaga (4) (7) (8)(9) (5) (2) (6) (11) (12) Rancangan Renja KL SEB PRIORITAS PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF (1) (14) (13) (10) (3) Daerah PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN RKP RANCANGAN KEPPRES TTG RINCIAN APBN UU APBN NOTA KEUANGAN RAPBN DAN LAMPIRAN LAMPIRAN RAPBN (HIMPUNAN RKAKL) SE PAGU SEMENTARA KONSEP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN RKA-KL Lampiran 3 – PP 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL

7 DPR Kementerian Keuangan (DJA) Kementerian Keuangan (DJA) Kementerian Perencanaan Kementerian Perencanaan DPR Komisi Terkait DPR Komisi Terkait Proses Perencanaan Renja-KL RKA-KL P embahasan RKA-KL P embahasan RKA-KL Penelaahan RKA-KL Penelaahan RKA-KL Penelaahan RKA-KL Penelaahan RKA-KL Himpunan RKA-KL (Pertengahan Agustus) Himpunan RKA-KL (Pertengahan Agustus) NK, RAPBN UU APBN (Akhir Oktober) UU APBN (Akhir Oktober) Perpres Rincian APBN (Akhir November) Perpres Rincian APBN (Akhir November) Himpunan RKA-KL Himpunan RKA-KL Konsep DIPA Konsep DIPA SEB Pagu Indikatif (Maretl) SE MK Pagu Sementara (pertengahan Juni) Kementerian/Lembaga Kementerian Perencanaan menelaah Renja-KL berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Pertengahan Juli) Menkeu (DJAPK) menelaah kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Standar Biaya, dan Prakiraan Maju

8 Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan. PP No. 20 th 2004 Ttg RKP Pasal 8 ayat (2) KEGIATAN DALAM PERLU DIEVALUASI APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DENGAN TUGAS POKOK ORGANISASI. APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG PROGRAMNYA APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH MEMPUNYAI KELUARAN YANG SESUAI SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

9 Penempatan program-program pada fungsi/subfungsi yang sesuai, misalnya semua program pendidikan dan latihan ditempatkan pada Fungsi/Subfungsi Pendidikan; Penyesuaian/penambahan program-program kementerian negara/lembaga agar lebih konsisten dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga; Ditetapkannya Program Penyelenggaran Pimpinan Kepemerintahan dan Kenegaraan di semua Kementerian Negara/Lembaga untuk menampung kegiatan eks Administrasi Umum;

10 Penempatan kegiatan-kegiatan pada program yang benar-benar sesuai, sehingga keluaran/output kegiatan akan menunjang tercapainya hasil/sasaran/output dari program; Nomenklatur kegiatan dan subkegiatan lebih sederhana yang sedapat mungkin menggambarkan keluaran/output yang hendak dicapai; Dikelompokkannya kegiatan-kegiatan ke dalam (a) kegiatan yang terkait dengan program tertentu dan (b) kegiatan yang dapat terkait dengan semua program.

11 NATIONAL GOALS SISTEM KLASIFIKASI ANGGARAN DALAM RKA- KL FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN Keterangan: SATKER UNIT ORG K/L JENIS BELANJA OUTPUT

12 Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Priotitas Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga. Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years) Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah.

13 Visi dan Misi kementerian negara/lembaga. Skala Prioritas. RKA-KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dgn DPR Pagu Sementara/Pagu Definitif Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga Pengalokasian anggaran kedalam kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL tidak dapat mengakibatkan : pergeseran anggaran antar program pengurangan belanja mengikat perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (RM/PLN/HLN/PNBP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara. Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang ditetapkan.

14 PERATURAN, ANTARA LAIN 1.PMK TTG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL 2.RENJA-KL/RKP 3.SE MENKEU PAGU SEMENTARA/DEFINITIF 4.PMK TTG STANDAR BIAYA DOKUMEN PENDUKUNG, ANTARA LAIN 1.TERM OF REFERENCE (TOR) 2.RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) 3.DAFTAR PEMBAYARAN GAJI BULAN TERTT. 4.DATA ANALISIS KERUSAKAN BANGUNAN 5.DAFTAR JUMLAH & KONDISI INVENTARIS Hal 18

15 Program-program dikaitkan dengan fungsi/subfungsi yang sesuai, sehingga setiap program berada pada subfungsi tertentu. Program-program dan alokasi anggarannya dalam Pagu Sementara tidak dapat ditambah atau dikurangi, kecuali atas persetujuan/rekomendasi DPR-RI/ Ketua Komisi Mitra Kerja kementerian negara/lembaga terkait yang ditunjukkan dengan dokumen tertulis. Alokasi anggaran pada masing-masing program tidak dapat digeser/diubah antar sumber pendanaan/sumber pembiayaan Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan (Kode ) adalah program yang dapat terkait dengan semua fungsi pada subfungsi lain-lain (Kode 0090), khususnya dalam rangka pengalokasian anggaran untuk belanja-belanja yang sifatnya mengikat, sehingga kode program tersebut adalah xx Dalam program xx9019 tersebut dimungkinkan untuk adanya kegiatan-kegiatan/belanja-belanja yang tidak mengikat.

16 KEGIATAN KEGIATAN DASAR KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PENUNJANG PENGELOLAAN GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM PENYELESAIAN LANGGANAN DAYA DAN JASA PERAWATAN SARANA PRASARANA

17 SATKER KEGIATAN KEGIATAN DASAR  GAJI & TUNJANGAN YANG MELEKAT PADA GAJI  LANGGANAN DAYA DAN JASA  PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DIDANAI DARI BELANJA MENGIKAT KEGIATAN TUPOKSI (KEGIATAN PRIORITAS & KEGIATAN PENUNJANG)  UNTUK MENCAPAI OUTPUT YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA  UNTUK MENDUKUNG MEWUJUDKAN SASARAN PROGRAM DIDANAI DARI BELANJA TIDAK MENGIKAT BELANJA MENGIKAT DAN BELANJA TIDAK MENGIKAT

18 Belanja Pegawai Tidak Mengikat Belanja pegawai tidak mengikat adalah belanja pegawai yang diberikan dalam rangka mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang bersifat temporer. Anggaran untuk belanja pegawai tidak mengikat dapat disediakan untuk kegiatan sepanjang: pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/pokja. mempunyai keluaran ( output ) jelas dan terukur. sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/instansi lain. sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari. bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.

19 Contoh Belanja Pegawai Tidak Mengikat Honorarium yang disediakan untuk PNS yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Honorarium ini diberikan karena perangkapan jabatan/penugasan dan tanggungjawab. Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan yang mengikutsertakan satker/instansi lain yang terkait. Honorarium ini diberikan dalam rangka mencapai keluaran berupa peraturan Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Standar Biaya Khusus Kementerian/Lembaga yang anggotanya terdiri dari unsur Kementerian/lembaga, Departemen keuangan, dan Badan pusat Statistik. Honorarium ini disediakan dalam rangka mencapai keluaran berupa standar biaya kegiatan tertentu.

20 K/LDJASEKKABDJPBN JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER RKA-KL YG DISEPAKATI DPR PENELAAHAN RKA- KL HIMPUNAN RKA-KL PENYESUAIAN RKA- KL DNG PAGU DEFINITIF PENELAAHAN RKA- KL PENYUSUNAN RINCIAN APBN SAPSK PENETAPAN PERPRES KONSEP PERPRES PENGESAHAN DIPA KONSEP DIPA PERPRES RABPP MEKANISME PENYELESAIAN RKA-KL UNIT WAKTU

21 ILUSTRASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

22 REMINDER: PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA: MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya

23 Contoh Sederhana Indikator Kinerja *) ø Input : ojumlah guru yang mengikuti lokakarya, obiaya total ø Indikator kinerja Kegiatan : ojumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga selesai (output subkegiatan), oJumlah guru dengan kualifikasi yang diharapkan (output kegiatan) ø Indikator kinerja Program : oJumlah & presentase penduduk yang menamatkan pendidikan sembilan tahun (Outcome) Program: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI dan MTs Subkegiatan: Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru *) Nama program, kegiatan, dan subkegiatan diambil dari Renja Depag 2006

24 ø Indikator efisiensi : oBiaya lokakarya per peserta (harga per unit satuan dari output subkegiatan) oBiaya per guru untuk meningkatkan kualifikasi guru satu tingkat lebih tinggi (harga per unit satuan dari output kegiatan) oBiaya per murid untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (harga per unit satuan dari outcome program) Indikator efisiensi ini dapat menjadi dasar penetapan Standar Biaya Keluaran Contoh Sederhana Indikator Kinerja (lanjutan)

25 ø ø Indikator kualitas subkegiatan & kegiatan : o oPresentase peserta yang mengikuti lokakarya hingga selesai, atau o oPresentase peserta yang nilai hasil evaluasinya baik/tinggi (jika dalam lokakarya tersebut ada evaluasi) o oPresentase guru dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan ø ø Indikator kualitas program (outcome): o oPresentase murid yang menamatkan wajib belajar 9 tahun (lulusan MTs) dengan nilai baik/tinggi.

26 Standar Biaya  PP 21/2004 Pasal 7 ayat 4 yo PP 90/2010 Pasal 5 ayat(3) dan (5): “ Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait”  Penjelasan PP 21/2004 Pasal 7 ayat 4 yo Penjelasan PP 90/2010 Pasal 5 “ Standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya masukan pada awal tahap penerapan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran”

27 Standar Biaya Masukan Contoh standar biaya masukan (input): satu rim kertas ukuran A4 70 gram Rp ,- satu unit PC Pentium 4 Multimedia Rp ,- satu angkatan Pelatihan Kewirausahaan Rp ,- Standar Biaya Keluaran Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output): Biaya lokakarya tipe A per peserta Rp ,- Biaya buku panduan Paket A per bukuRp ,- Penambahan ruang kelas per m2Rp ,-

28 Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan  Nama Kegiatan: Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs  Sub kegiatan: Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs   Output: Jumlah guru peserta lokakarya  Spesifikasi Kegiatan : Lokakarya Tipe A  Standar Biaya Keluaran /peserta: Rp   Jumlah output : 30 orang  Jumlah Anggaran: 30 x Rp ,- = Rp ,-

29 TERIMA KASIH


Download ppt "Proses Penyusunan Anggaran (dari RKA- KL, UU APBN hingga Perpres ttg Rincian Anggaran) SESI III."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google