Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OPTIMALISASI DAN EFEKTIVITAS REVISI ANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN Jakarta, 8 Maret 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OPTIMALISASI DAN EFEKTIVITAS REVISI ANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN Jakarta, 8 Maret 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL."— Transcript presentasi:

1 OPTIMALISASI DAN EFEKTIVITAS REVISI ANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN Jakarta, 8 Maret 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2 2 OVERVIEW PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011

3 3TahunJanFebMaretAprilMeiJuniJuliAgustSeptOktNovDes2008 2,04 2,04 5,76 5,76 9,81 9,81 15,77 15,77 21,45 21,45 28,38 28,38 35,03 35,03 42,60 42,60 52,22 52,22 58,52 58,52 68,59 68,59 87,56 87, ,83 1,83 5,43 5,43 10,72 10,72 17,06 17,06 22,88 22,88 30,92 30,92 38,52 38,52 45,38 45,38 52,41 52,41 60,83 60,83 70,34 70,34 88,30 88, ,50 2,50 5,46 5,46 9,98 9,98 15,92 15,92 21,58 21,58 28,80 28,80 36,56 36,56 43,52 43,52 50,55 50,55 59,66 59,66 68,49 68,49 89,47 89, ,67 1,67 3,92 3,92 7,55 7,55 12,09 12,09 17,13 17,13 22,97 22,97 30,60 30,60 39,31 39,31 44,22 44,22 52,50 52,50 62,03 62,03 88,21 88,21 TREND PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

4 4 TahunJanFebMaretAprilMeiJuniJuliAgustSeptOktNovDes ,46 11,21 17,51 25,57 33,61 45,48 53,84 61,20 74,63 76,20 83,80 92, ,28 12,43 19,09 27,51 35,29 47,75 55,74 63,31 70,95 78,40 85,91 94, ,56 13,11 19,96 27,14 35,31 45,86 55,42 63,20 71,26 79,46 87,12 97, ,83 11,76 18,21 25,23 33,42 40,49 52,41 66,14 67,58 76,23 84,98 99,17 Belanja Pegawai (Dalam Prosentase)

5 5 TREND PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TahunJanFebMaretAprilMeiJuniJuliAgustSeptOktNovDes ,06 3,16 6,56 11,96 17,86 23,34 29,91 36,15 43,78 51,22 60,68 77, ,78 2,78 6,59 12,22 17,90 25,23 32,14 38,78 45,86 53,59 62,19 79, ,66 2,78 7,12 13,07 18,28 25,88 32,88 39,69 46,80 55,08 63,47 86, ,63 2,37 5,91 10,74 16,15 22,20 28,84 35,94 42,10 49,88 59,02 85,45 Belanja Barang (Dalam Prosentase)

6 6 TREND PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Modal (Dalam Prosentase) TahunJanFebMaretAprilMeiJuniJuliAgustSeptOktNovDes 20080,583,496,6110,7915,0719,8324,8831,9340,5946,3955,3185, ,253,598,7512,917,1422,9929,1635,9743,9350,2158,8586, ,51,944,588,0412,6616,8421,6427,9733,6940,348,9581, ,411,323,456,439,4513,7618,9225,5730,1237,5446,4480,87

7 7 TREND PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Bantuan Sosial (Dalam Prosentase) TahunJanFebMaretAprilMeiJuniJuliAgustSeptOktNovDes ,55 4,54 7,56 13,88 18,07 22,99 29,69 39,90 47,96 60,33 76,28 95, ,02 3,13 8,91 16,37 21,95 28,49 38,15 44,59 49,83 62,63 76,52 95, ,96 4,68 9,02 16,84 21,37 27,83 38,67 45,68 53,04 68,28 79,65 96, ,02 0,40 2,99 6,34 9,90 16,52 24,59 33,02 41,32 51,78 64,50 91,80

8 8 OVERVIEW REVISI ANGGARAN TAHUN 2011

9 REVISI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN NOJENIS REVISI% 1Ralat Administrasi 26,34 2Perubahan Pagu 17,51 3Pergeseran antar jenis belanja 12,03 4Perubahan Halaman III DIPA 8,41 5Pergeseran antar keluaran/output 6,90 6Penambahan pagu akibat hibah langsung 6,79 7Penambahan volume keluaran 6,25 8Buka blokir 6,13 9DIPA Baru 3,34 10Perubahan pejabat perbendaharaan 2,40 11Pergeseran antar program kebutuhan ops 1,50 12Pergeseran antar satker satu provinsi 1,11 13Penyelesaian tunggakan tahun lalu 0,90 14Perubahan pagu anggaran PNBP (BLU) 0,16 15Perubahan rincian anggaran (BLU) 0,13 16Pergeseran satu provinsi dlm rangka TP/UB 0,06 17Pergeseran satu provinsi dlm rangka Dekonsentrasi 0,03

10 10 REVISI ANGGARAN TAHUN 2012

11 REVISI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2012 (s.d. Januari 2012) 11 NOJENIS REVISI% 1Ralat Administrasi 64,09 2Perubahan pejabat perbendaharaan 10,50 3Pergeseran antar jenis belanja 7,46 4Pergeseran antar keluaran/output 4,97 5DIPA Baru 3,59 6Penambahan volume keluaran 3,31 7Buka blokir 2,76 8Perubahan Halaman III DIPA 1,38 9Penambahan pagu akibat hibah langsung 1,38 10Pergeseran satu provinsi/kab/kota untuk biaya ops 0,55

12 12 REVISI ANGGARAN

13 13 a.Dasar Hukum Revisi Anggaran b.Tujuan Revisi Anggaran 1)UU No. 22 Tahun 2011 ttg APBN TA 2012 :  Pasal 23 : Perubahan/pergeseran Ditetapkan oleh Pemerintah.  Pasal 24 : Penggunaan Hasil Optimalisasi Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 2)Perpres No. 32 Tahun 2011 ttg RABPP TA 2012:  Pasal 2 : Perubahan/pergeseran Ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 1)Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan; 2)Mempercepat pencapaian kinerja K/L; 3)Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. DASAR HUKUM

14 14 a.perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya; b.perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau c.perubahan/ralat karena kesalahan administrasi. a.Jenis Belanja; b.Keluaran; c.Kegiatan; d.Satker; e.Program; f.K/L; dan/atau g.APBN. REVISI ANGGARAN Perubahan alokasi dan/atau volume/target kinerja: AKIBAT RUANG LINGKUP

15 15 BATASAN REVISI Tidak mengurangi alokasi anggaran untuk: a.Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada Satker lain; b.Tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain; c.Kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada Satker lain; d.Pembayaran berbagai tunggakan; e.Paket pekerjaan yg bersifat multiyears; f.RMP sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut; dan/atau g.Paket pekerjaan yg sudah dikontrakkan/direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang :

16 16 Tidak mengubah sasaran kinerja, yaitu: a.Tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan; b.dapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapai dan/atau dijamin tercapai. Pergeseran antarkegiatan dalam satu Program dan satu Satker dan/atau pergeseran antar-kegiatan dan antarsatker dalam satu Program merupakan : a.Hasil Optimalisasi; b.digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda. BATASAN REVISI

17 17 1.kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN atau tidak tercapainya target PNBP direncanakan dalam APBN; 2.lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; 3.percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; 4.penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang- Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L; 5.penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker PNBP; 6.pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN; 7.adanya perubahan parameter dalam penghitungan subsidi energi; dan/atau Pagu Berubah KEWENANGAN DJA

18 18 ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI. 1.Pergeseran anggaran dlm rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011; 2.Realokasi anggaran antarkegiatan/antarsatker/antarprogram dalam rangka tanggap darurat bencana; 3.pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA ) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4.pencairan blokir; 5.Perubahan/penambahan rumusan kinerja. Pagu Tetap Administratif

19 19 PENGESAHAN DJPB 1.penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang- Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga. 2.Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU. Pagu Berubah Kecuali ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI. Administratif

20 20 PENGESAHAN DJPB 1.Pergeseran antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker. 2.Pergeseran dalam keluaran yang sama dan antarsatker atau antarkeluaran dan antarsatker dalam Kegiatan yang sama. 3.Pergeseran antarkegiatan dalam satu Program dan satu Satker. 4.Pergeseran antarkegiatan dan antarsatker dalam satu Program. 5.Pergeseran antarprogram dalam satu Eselon I yaitu pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional. 6.Pergeseran antarprogram dan antareselon I dalam satu Bagian Anggaran yaitu pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional. 7.Perubahan/penambahan rumusan kinerja (rumusan Keluaran dan/atau rumusan selain rumusan Keluaran Pagu Tetap

21 21 KEWENANGAN KPA 1.Pergeseran antarakun/antarsubkomponen dalam komponen yang sama dan/atau antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam jenis belanja yang sama; 2.antarakun/antarsubkomponen dalam komponen yang sama dan/atau Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang dalam jenis belanja yang sama; 3.Penambahan/pengurangan akun/subkomponen/komponen dalam satu Keluaran. Seluruh revisi anggaran yang tidak mengakibatkan perubahan DIPA, meliputi:

22 DISBURSEMENT PLAN DAN MONEV 22

23 1.Realisasi penyerapan anggaran rendah sampai dengan triwulan III dan meningkat tajam pada triwulan IV; 2.Pola penyerapan anggaran tidak sesuai dan rentan terhadap terjadinya penyimpangan karena menumpuk di akhir tahun; 3.Satker belum mempunyai rencana penyerapan anggaran (Disbursement Plan) yang baik; 4.Kementerian Negara/Lembaga belum menjalankan sepenuhnya monev terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; 5.Kementerian Negara/Lembaga belum mempunyai “tools” untuk melakukan monev terhadap penyerapan anggaran satkernya. 23 LATAR BELAKANG

24 Disbursement Plan (DP) merupakan rencana penyerapan anggaran per bulan yang disusun secara sitematis berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKA-KL; Sumber data Disbursement Plan: RKA-KL yang telah disahkan DJA Satker menyusun Procurenment Plan (Procurement Plan merupakan bagian dari Disbursement Plan); Disbursement Plan disusun oleh masing-masing PPK, kemudian dihimpun (by system) oleh bagian/unit keuangan sebagai laporan kepada unit organisasi diatasnya; Disbursement Plan merupakan alat bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran; 24 DISBURSEMENT PLAN

25 Alat Analisa Mendorong percepatan penyerapan anggaran; Menciptakan pola penyerapan anggaran yang sehat. Alat Monitoring Membanding trend penyerapan dana tahun sebelumnya Membandingkan antara rencana dengan realisasi Alat Evaluasi Mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target kinerja Memberikan solusi atas kendala tidak tercapainya target kinerja Updating Disbursement Plan Dilakukan dengan mekanisme Revisi DIPA/POK (berupa pemberitahuan perubahan DP dari KPA kepada Kanwil DJPBN); Aplikasi Disbursement Plan akan disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan 25 FUNGSI DISBURSEMENT PLAN

26 26 Identifikasi jenis belanja atau kegiatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengalokasian Anggaran Penelaahan dan Analisa Disbursement Plan Target Penyerapan K/L Procurement Plan TAHAPAN PENYUSUNAN RPA PENYUSUNAN DISBURSEMENT PLAN

27 Rincian Kode Prg/Keg/Output/ Komponen/sub Komp/akun/detil Pagu JanuariFebruariMarets.d Des %Rp% % Program Kegiatan Output Sub Output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/Detil Belanja % % %  Program,Fungsi,Sub Fungsi  Kegiatan  Output  Sub output  Komponen  Sub Komponen  Akun Belanja  Rincian/detil Bel  Program,Fungsi,Sub Fungsi  Kegiatan  Output  Sub output  Komponen  Sub Komponen  Akun Belanja  Rincian/detil Bel  Program,Fungsi,Sub Fungsi  Kegiatan  Output  Sub output  Komponen  Sub Komponen  Akun Belanja  Rincian/detil Bel  Program,Fungsi,Sub Fungsi  Kegiatan  Output  Sub output  Komponen  Sub Komponen  Akun Belanja  Rincian/detil Bel Database RKA- KL Database DIPA  Menyusun kalender kegiatan per bulan  Menetapkan target penyerapan anggaran berdasarkan kalender kegiatan dalam % atau Rupiah; Hasilnya: Rencana Penyerapan Anggaran  Input data dapat dilakukan pada level komponen atau Akun belanja atau detil belanja, atau kombinasi ketiganya Transfer Data 27 PENYUSUNAN DISBURSEMENT PLAN

28 28 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SATKER ES 1 K/L PPK RPARPA KPAKPA RPARPA RPA ES I Tim Monev RPA K/L RPARPA RPA ES I PENYAMPAIAN DISBURSEMENT PLAN

29 DJPBN RPA Realisasi Monev Es. I K/L Kirim Data Realisasi 1a 1b 2a Keterangan: 1.A) DJPBN mengirim data realisasi secara berkala ke Kementerian Negara/Lembaga B) DJPBN mengirim data realisasi secara berkala ke unit Es. I 2.a) Atas dasar data DP dan realisasi Unit Es. I melakukan monev b) Atas dasar data DP dan realisasi K/L melakukan monev 3.a) Atas dasar hasil monev K/L menyampaikan solusi atas deviasi satker b) Atas dasar hasil monev Unit Es. I menyampaikan solusi atas deviasi satker Kanpus DJPBN 29 RPA Realisasi Monev Satker Solusi atas deviasi dan pendampingan RPA Realisasi Monev 2b K/L 3 b Kirim Data Realisasi 3a Solusi atas deviasi MONITORING DISBURSEMENT PLAN DAN REALISASI

30 Mengetahui tingkat penyerapan anggaran pada satker/ Kementerian Negara/Lembaga Membandingkan tingkat penarikan anggaran pada tahun berjalan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya Mengetahui tingkat akurasi rencana penyerapan dan realisasi anggaran pada satker/Kementerian Negara/Lembaga Bahan untuk evaluasi dan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan dalam rangka percepatan penarikan anggaran 30 MONITORING PENYERAPAN ANGGARAN

31 Mengetahui permasalahan rendahnya penyerapan anggaran pada satker/Kementerian Negara/Lembaga Mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran Menentukan tindak lanjut untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran pada satker/Kementerian Negara/Lembaga Menentukan prioritas langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan dalam rangka percepatan penarikan anggaran 31 EVALUASI DAN ANALISA

32 Contoh: Analisa DP dan Monev Disbursement Plan DisbursementDisbursement Mengapa belanja modal/bansos baru diserap bulan Mei, apa kendalanya apabila dilakukan bulan Januari/Pebruari? Mengapa trend disb plan tahun 2012 sama dengan tren realisasi 2011? Mengapa uang makan/pembayaran honor dibayarkan per triwulan, apa kendalanya ?  Berapa besar deviasinya?  Mengapa terjadi deviasi?  Apa solusi agar bulan berikutnya deviasi diperkecil?  Berapa besar deviasinya?  Mengapa terjadi deviasi?  Apa solusi agar bulan berikutnya deviasi diperkecil? Perencanaan Pelaksanaan 1 2 Deviasi?Deviasi? ya  Tindak Lanjut  Deviasi harus diserap bulan berikutya  Tindak Lanjut  Deviasi harus diserap bulan berikutya 3 32 PendampinganPendampingan

33 Hasil Monev Penarikan Anggaran: Lebih spesifik sesuai dengan faktor penyebab, dapat berupa : Lebih spesifik sesuai dengan faktor penyebab, dapat berupa : a. Perbaikan perencanaan a. Perbaikan perencanaan b. Perbaikan peraturan b. Perbaikan peraturan c. Bimbingan teknis / pendampingan c. Bimbingan teknis / pendampingan Tindak Lanjut Monev Penyerapan Anggaran: Faktor penyebab rendahnya penarikan anggaran Faktor penyebab rendahnya penarikan anggaran Pola penarikan anggaran satker dan Kementerian Negara/Lembaga Pola penarikan anggaran satker dan Kementerian Negara/Lembaga Kesesuaian (gap) antara rencana dan realisasi Kesesuaian (gap) antara rencana dan realisasi 33 TINDAK LANJUT

34 Berdasarkan hasil Monev, diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penarikan anggaran pada tingkat satuan kerja dan K/L untuk selanjutnya dilakukan pendampingan pada satker guna memecahkan permasalahan sesuai faktor penyebabnya, yaitu : Tenaga pendampingan dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaaan, Kantor Pusat Ditjen Anggaran, dan petugas Kementerian Negara/Lembaga 1.Pendampingan satker pada saat penyusunan perencanaan anggaran. 2.Pendampingan satker pada saat penyusunan Rencana Penarikan Anggaran. 3.Pendampingan satker pada saat penyusunan Procurement Plan. 4.Pendampingan satker pada saat pelaksanaan kegiatan. 5.Pendampingan satker pada saat pengadaan barang dan jasa. 6.Pendampingan satker pada saat pertanggungjawaban/laporan keuangan 34 PENDAMPINGAN

35 35


Download ppt "OPTIMALISASI DAN EFEKTIVITAS REVISI ANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN Jakarta, 8 Maret 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google