Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 1. UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan NegaraUU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 1. UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan NegaraUU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan."— Transcript presentasi:

1 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 1

2 UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan NegaraUU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan NegaraUU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara PMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah PusatPMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat PMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan PerhitunganPMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan PMK No. 191/PMK.05/2011 ttg Mekanisme Pengelolaan HibahPMK No. 191/PMK.05/2011 ttg Mekanisme Pengelolaan Hibah PMK No. 230/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi HibahPMK No. 230/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Hibah PMK No. 233/PMK.05/2011 ttg Perubahan atas PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah PusatPMK No. 233/PMK.05/2011 ttg Perubahan atas PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat PMK No. 234/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Transaksi KhususPMK No. 234/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Transaksi Khusus PMK No. 235/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan LainnyaPMK No. 235/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

3 FUNGSI MENTERI KEUANGAN UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51: UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51: 1.Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya.  (SA- BUN) 2.Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja  (SAI) 3.Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

4 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51:  Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya.  (SA-BUN)  Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja  (SAI)  Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 4

5

6 1.Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a). kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan 2.Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 pasal 8 huruf f) Fungsi Bendahara Umum Negara Fungsi Bendahara Umum Negara 3.Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g). Laporan Keuangan Laporan Keuangan 4.Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluran kas negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d) sistem penerimaan dan pengeluran kas negara sistem penerimaan dan pengeluran kas negara 5.Menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h) mengelola/ menatausahakan investasi mengelola/ menatausahakan investasi 6.Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j) pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah 6

7 8.Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l) pengelolaan utang dan piutang negara pengelolaan utang dan piutang negara 9.Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o) sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negarasistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara 10.Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q) kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara 11.Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s). Kuasa Bendahara Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara 12.Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1) termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannyatermasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya 7

8 PRESIDEN Pemegang kekuasaan PKN MENTERI……… PENGGUNA ANGGARANMENTERI…… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL (BUN) UTANG DAN HIBAH PENERUSAN PINJAMAN INVESTASI SUBSIDI BELANJA LAIN-LAIN TRANSFER KE DAERAH BADAN LAINNYA TRANSAKSI KHUSUS

9 Standar Akuntansi SISTEM AKUNTANSI Dokumen Sumber Transaksi Proses Akuntansi - Analisis Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK -Relevan -Andal -Dpt dibandingkan -Dpt dipahami Input ProcessOutput Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil 9

10 SAPP SAI SA-BUN 999 SAK SIMAK- BMN SiAPSAUP&HSA-IPSA-PP SAKUN S SAU SA-TD SAPBL BPH Migas, BAPERTARUM, BAZNAS SA-BSBL DJKN SA-TK

11 SATUAN KERJA SATKER PENGGUNA BSBL SATKER PERANGKAT DAERAH KP KDDK TPUB LRA NERACA CALK

12 BLU UAPPA-E1 UAPA UAPPA-W UAKPA UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPBKPKNL KANWIL DJKN KPPN KANWIL DJPBN MEKANISME PELAPORAN SAI opsional UAKPA KPPN 12

13 13 ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT KPPN/PKN[179] MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA BUN Sistem Akuntansi BUN Satker [22.986] MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG Satker BLU [84] Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Wilayah/Provinsi [4.006] KONSOLIDASI Utang & Hibah Investasi Pemerintah Penerusan Pinjaman Transfer ke Daerah Belanja Subsidi & Belanja Lain-lain Transaksi Khusus Badan Lainnya Eselon 1 [270] K/L [80] LRANeracaCaLK LKKL Kanwil DJPB [30]APK-DJPB[1] Lap. Arus Kas LRANeracaCaLK LKBUN LKPP:LRANeracaLAKCaLK Presiden BPK DPR

14 Peraturan Terbaru terkait Penyusunan LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2011 (1/2) 1.PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.171/PMK.05/2007 tentang SAPP; 2.PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; 3.PMK No.230/PMK.05/2011 tentang Sikubah; 4.Perdirjen Perbendaharaan No. Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; 5.SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-02/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah :Langsung Baik Dalam Bentuk Uang maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011; 6.PMK 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang K/L dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 7.Perdirjen Perbendaharaan No. Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satker K/L; 8.Perdirjen Perbendaharaan No. Per-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada K/L.

15 Peraturan Terbaru terkait Penyusunan LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2011 (2/2) 9.PMK No.190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP); 10.PMK No.234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus; 11.PMK No.235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL); 12.PMK No.236/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas BM-DTP; 13.PMK No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak-DTP.

16 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN PMK No.171/PMK.05/2007 PMK No.233/PMK.05/2011 UAKBUN Pusat UAKBUN Daerah UAKKBUN SiAP PELAKSANAAN & PELAPORAN SAU SAKUN LAK LRA/NERACA LRA NERACA LAK CALK

17 Jenis Transaksi dan Dokumen Sumber di KPPN NoTransaksiDokumen Sumber 1.Alokasi Anggaran Belanja DIPA, dan Revisinya/ Dokumen yang dipersamakan DA DAU/DA DAK/SP Gubernur 2.Estimasi PendapatanDIPA Lembar 4 3.Realisasi Belanja SPM/SP2D/SP2B-BLU/ SP3B-BLU/SPHL/SP2HL/SP3HL/SP4HL Jenis –jenis SPM : SPM LS, SPM GU, SPM GU Nihil, SPM UP/TUP, SPM IB, SPM DAU/DAK 4.Realisasi Pendapatan SSP,SSBC, SSBP dengan disertai NTB, NTPN, dan BPN sebagai bukti pendukung 5.Pengembalian PendapatanSPM KP, SPM KBC, SPM KPNBP 6.Pengembalian BelanjaSSPB 7.Penerimaan PFKPotongan SPM 8. Pengembalian Penerimaan PFK SPM/SP2D PFK 9.Pembayaran UPSPM/SP2D UP 10.Pengembalian UPPotongan SPM, SSBP UP 11.Kiriman uangNota Debet/Nota Kredit/Wesel Pemerintah

18 SA-UP/H PELAKSANAAN & PELAPORAN Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang, serta hibah pemerintah. Contoh:  Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri;  Pembayaran cicilan utang luar negeri;  Pembayaran cicilan utang dalam negeri;  Penerimaan utang luar negeri;  Penerimaan utang dalam negeri;  Penerimaan hibah. PMK No.86/PMK.05/2008 PMK No.230/PMK.05/2011 PMK No.191/PMK.05/2011 LRA NERACA CALK LAP.POSISI UTANG

19 Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan utang 1.Dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2.Dokumen pengeluaran, contoh: Notice of Payment (NoP), Surat Permintaan Membayar (SPM), SP2D. 3.Dokumen penerimaan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP3, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN). 4.Dokumen lainnya yang dipersamakan. 5.Memo penyesuaian

20 Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan hibah 1.Berita Acara Serah Terima 2.DIPA dan revisinya 3.DIPA pengesahan 4.Notice of disbursement (NoD) 5.SP2HL dan SPHL 6.SP4HL dan SP3HL 7.SP3HL-BJS 8.MPHL-BJS 9.Persetujuan MPHL-BJS 10.Surat Setoran Pengembalian Belanja 11.Surat Setoran Bukan Pajak 12.Memo Penyesuaian

21 Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan utang 1.Laporan Realisasi Anggaran, berupa: Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2.Neraca 3.Catatan atas Laporan Keuangan. 4.Laporan Posisi Utang (Managerial Report) Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan hibah 1.Laporan Realisasi Anggaran, berupa: Laporan Realisasi Pendapatan Hibah (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang) Laporan Realisasi Pendapatan Hibah (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang) Laporan Realisasi Belanja Yang Bersumber dari Hibah (LRA Satker K/L) Laporan Realisasi Belanja Yang Bersumber dari Hibah (LRA Satker K/L) 2.Neraca; Neraca UAKPA Belanja Hibah Neraca UAKPA Belanja Hibah Neraca Satker Kementerian/Lembaga Neraca Satker Kementerian/Lembaga Neraca Satker BUN Neraca Satker BUN 3.Catatan atas Laporan Keuangan

22 SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH 22 PMK NO.190/PMK.05/2011

23 JENIS INVESTASI 23 INVESTASI Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang Investasi Permanen PMN pada BUMN/D Permanen Lainnya Investasi Non- Permanen Obligasi/ Surat Utang Proyek yang akan dialihkan Dana bergulir Non- permanen Lainnya SAIP PMK NO: 190/PMK.05/2011 SAIP PMK NO: 190/PMK.05/2011

24 SA-IP Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait investasi (PMK No.190/PMK.05/2011) PELAKSANAAN & PELAPORAN LRA NERACA CALK LAP.INVESTASI PEMERINTAH

25 Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi 1.Dokumen Anggaran 2.Dokumen Pengeluaran 3.Dokumen Penerimaan 4.Memo Penyesuaian ; Dan 5.Dokumen Lainnya Yang Dipersamakan. Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan investasi 1.Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 2.Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 3.Neraca 4.Catatan atas Laporan Keuangan 5.Laporan Investasi Pemerintah (managerial report)..

26 PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-PP Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan penerusan pinjaman pemerintah, seperti: penerusan pinjaman ke BUMN (PMK No. 28/PMK.05/2010) Lap.Realisasi PP NERACA CALK

27 Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan penerusan pinjaman 1.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2.Notice of Payment (NoP), Surat Permintaan 3.Membayar (SPM), Nota Kredit 4.Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP2D, SP3ULN, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN). Nota Debet 5.dokumen lainnya yang dipersamakan 6.Memo penyesuaian Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan penerusan pinjaman 1.Laporan Realisasi Penerusan Pinjaman 2.Neraca 3.Catatan atas Laporan Keuangan

28 PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-TD Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi dan operasi keuangan atas transaksi transfer ke daerah, spt: Dana perimbangan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (PMK No. 120/PMK.05/2009) Lap.Realisasi Transfer ke Daerah NERACA CALK

29 Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan transfer ke daerah 1.dokumen anggaran; 2.dokumen pengeluaran; 3.dokumen lainnya yang dipersamakan. 4.memo penyesuaian Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan transfer ke daerah 1.Laporan Realisasi Transfer ke Daerah 2.Neraca 3.Catatan atas Laporan Keuangan

30 Sumber dana: APBN NON APBN APBN & NON APBN NERACA ILK SOR PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-PBL Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya. (PMK No. 235/PMK.05/2011) SEMETER/ TAHUN SEMESTER/ TAHUN

31 SA-BSBL / Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi dan operasi keuangan atas transaksi subsidi dan belanja lain-lain. (PMK No.196/PMK.05/2008) PELAKSANAAN & PELAPORAN LRA NERACA CALK

32 SA-TK Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran aset pemerintah yang terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN, yang tidak tercakup dalam Sub SABUN lainnya PELAKSANAAN & PELAPORAN Aset yang dikuasai Pengelola Barang -Belanja Pensiun -PFK Iuran kerjasama internasional PNBP yang dikelola DJA selain bagian Laba BUMN

33 Ruang Lingkup – Transaksi Khusus 1.Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional 2.PNBP yang dikelola oleh DJA, kecuali Bagian Laba BUMN 3.Aset Pemerintah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang 4.Pembayaran dan penerimaan setoran/potongan PFK 5.Pembayaran Belanja Pensiun

34 MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PROSES AKUNTANSI SAPP GL SA-BUN ASET (SIMAK-BMN) DJKN Budget (APBN) RKA-K/L DIPA GL SAI GL SAPP LK K/L LK BUN LKPP Transaksi Persediaan Anggaran Transaksi Aset Transaksi Realisasi Transaksi Piutang SIMAK-BMNSAK Transaksi Lainnya Transaksi BLU SAUP SA-IPSA-PP SA-BUN SA-TDSA-BSBLSA-PBL Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL SiAP SAKUN SAU BPK SA-TK

35 Terima Kasih


Download ppt "SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 1. UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan NegaraUU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google