Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara PPAKP 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara PPAKP 2013."— Transcript presentasi:

1 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara PPAKP 2013

2 KEUANGAN NEGARA LINGKUP KEUANGAN NEGARA

3 Keuangan Negara Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang DipisahkanPemerintahan Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *) BUMN/D Keuangan Lembaga Moneter termasuk bank sentral Lembaga Non Moneter Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU*) Pemerintahan Kabupaten/Kot a, termasuk BLU *) BUMN/D Non Keuangan LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK *) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi

4 REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH

5 MENGAPA PERLU ?

6 Terdapat Kelemahan di bidang :   peraturan perundang- undangan;   perencanaan dan penganggaran;   pengelolaan perbendaharaan;   audit. F A K T A

7 Belum memadainya perhatian terhadap fungsi perbendaharaan, Perubahan kedudukan Bank Indonesia Semakin meningkatnya utang Pemerintah F A K T A

8 UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT T U J U A N

9 APA YANG HARUS DILAKUKAN ?

10 1. LEGAL BASIS INSTITUTIONAL REFORM 2. ORGANISATION

11 11 Akuntabilitas berorientasi pada hasil, Akuntabilitas berorientasi pada hasil, Profesionalitas, Profesionalitas, Proporsionalitas, Proporsionalitas, Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

12 DUA SISI Reformasi

13 REFORMASI DUA SISI JURIDICO-POLITIS ADMINISTRATIF

14 14 UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA

15 15 MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA

16 16 Administratif Reformasi

17 17 Paradigma Baru dalam pengelolaan Keuangan Negara let the managers manage Semangat yang melandasi Check & Balance Mechanism Pengendalian dari Financial Administration Ke Financial Management Perubahan mendasar

18 18 1. Pelaksanaan APBN/APBD [Ps 16 ayat (2), Ps 21 (ayat 6)]; 2. Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Ps 28 ayat (1)]; 3. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Ps 48(2) dan Ps 49(6)]; 4. Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Ps 55 ayat (5)]; 5. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan [Pasal 3 ayat (6)]; 6. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum [Pasal 69 ayat (7)]; 7. Tata Cara Pemberian Pinjaman atau Hibah [Pasal 33 ayat (3)]; 8. Tata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Piutang Negara/Daerah [Pasal 37 ayat (5)]; 9. Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Utang Negara/Daerah [Pasal 39 ayat (4)]; 10. Investasi Pemerintah [Pasal 41 ayat (3)]; 11. Pengendalian Intern Pemerintah [Pasal 58 ayat (2)]; 12. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah [Pasal 63 ayat (2)]. PP PELAKSANAAN UU No 1/2004 PERBENDAHARAAN NEGARA

19 Asas Umum Perbendaharaan Negara Asas kesatuan Asas kesatuan Asas universalitas Asas universalitas Asas tahunan Asas tahunan Asas spesialitas Asas spesialitas Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran

20 Pengertian Perbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1) Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

21 1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara 2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah 3. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara 4. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah 5. Pengelolaan kas 6. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah 7. Pengelolaan invesasi dan barang milik negara/daerah 8. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daeah 9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 10. Penyelesaian kerugian negara/daerah 11. Pengelolaan Badan Layanan Umum 12. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara (Pasal 2 ay. 1)

22 Asas Umum (Pasal 3) UU tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara; UU tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara; Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN; Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN; Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. 22

23 Pejabat Perbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara; Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara; Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja pada kantor/satker dilingkungan K/L/satker perangkat daerah Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja pada kantor/satker dilingkungan K/L/satker perangkat daerah 23

24 Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Psl. 11s.d 12) Tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; Tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; APBN dalam satu tahun anggaran meliputi : APBN dalam satu tahun anggaran meliputi : a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai penguran nilai kekayaan bersih c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran ybs maupun tahun-tahun anggaran berikutnya Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara 24

25 25 Implikasi pada aspek : Penyusunan, Penyusunan, Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, Audit, Audit, Pelaporan. Pelaporan.

26 26 Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Perubahan mendasar: Pembagian kewenangan, Pembagian kewenangan, Sistem pembayaran, Sistem pembayaran, Pengelolaan kas. Pengelolaan kas.

27 27 Pembagian kewenangan

28 28 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I. Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

29 Redtop Hotel - Jakarta, PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUPEM 29

30 30 Comptabel beheer administratief beheer PEMBUATANKOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANANPERINTAHPEMBAYARANPENGUJIANPENCAIRANDANA Pemisahan Kewenangan Menteri TeknisMenteri Keuangan

31 31 Comptabel beheer administratief beheer administratief beheer PEMBUATANKOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANANPERINTAHPEMBAYARANPENGUJIANPENCAIRANDANA Yang berlaku sebelum Menteri Teknis Menteri Keuangan

32 32 Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer) Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) PENGUJIAN & PEMBEBANANPERINTAHPEMBAYARANPENGUJIANPENCAIRANDANA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Menteri Keuangan Selaku BUN PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBUATANKOMITMEN

33 33 Sistem Pembayaran

34 34 PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA PENGUJIAN Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran PEMBUATANKOMITMEN Tahapan Administratif Pengujian : Wetmatigheid Rechtmatigheid Doelmatigheid SPM PENGUJIAN Menteri Keuangan Selaku BUN Tahapan Komtabel Pengujian : Substansial : Wetmatigheid Rechtmatigheid Formal CHEQUE ?

35 35 Pengelolaan Kas

36 Dasar Hukum 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

37 Tujuan 37 Penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif. Menentukan jumlah keperluan kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan penempatan/investasi Menentukan jumlah keperluan kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan penempatan/investasi Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan Meminimalkan ‘Idle Cash’ Meminimalkan ‘Idle Cash’ Mempercepat penyetoran penerimaan negara Mempercepat penyetoran penerimaan negara Melakukan pembayaran tepat waktu Melakukan pembayaran tepat waktu

38 Latar Belakang 38 Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum Menyulitkan perencanaan kas yang baik Menyulitkan perencanaan kas yang baik Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat Tidak efisien Tidak efisien Tingginya biaya pengelolaan rekening Tingginya biaya pengelolaan rekening Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal Idle cash Idle cash Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh : Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh : Departemen/lembaga Departemen/lembaga Bendahara : uang persediaan Bendahara : uang persediaan Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak

39 Sasaran Pengelolaan Kas 39 Pengelolaan likuiditas Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara Pembayaran pada saat jatuh tempo Pembayaran pada saat jatuh tempo Penerimaan segera disetor Penerimaan segera disetor Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Minimalisasi idle cash Minimalisasi idle cash Meningkatkan pendapatan negara Meningkatkan pendapatan negara Penempatan/Investasi Penempatan/Investasi Buy back SUN Buy back SUN Mengurangi cost of financing Mengurangi cost of financing Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah Menurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process) Menurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process)

40 Penempatan/Investasi 40 Ketentuan pada UU No.1 Tahun 2004 tentang penempatan/investasi oleh BUN : Pasal 7 poin h dan g Pasal 7 poin h dan g Memungkinkan investasi dalam SUN rangka pengelolaan kas. Memungkinkan investasi dalam SUN rangka pengelolaan kas. Pasal 23 ayat 1 dan 2 Pasal 23 ayat 1 dan 2 Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada BI Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada BI Pasal 24 ayat 1 dan 2 Pasal 24 ayat 1 dan 2 Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada bank umum sesuai dengan ketentuan pada bank umum yang bersangkutan Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada bank umum sesuai dengan ketentuan pada bank umum yang bersangkutan Pasal 71 ayat 1-3 Pasal 71 ayat 1-3 Memberikan batasan implementasi ayat 23 selama masa transisi, dimana dinyatakan bahwa hingga saat ‘semua’ SBI digantikan dengan SUN, BI akan membayar pada tingkat suku bunga yang sama dengan fasilitas BLBI Memberikan batasan implementasi ayat 23 selama masa transisi, dimana dinyatakan bahwa hingga saat ‘semua’ SBI digantikan dengan SUN, BI akan membayar pada tingkat suku bunga yang sama dengan fasilitas BLBI

41 Penempatan/Investasi 41 Ketentuan Pada PP No.39 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah oleh BUN : Pasal 15 Pasal 15 Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN. Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN. Pasal 36 Pasal 36 Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1) Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1) Melakukan investasi pada pada Surat Utang Negara (ayat 3) Melakukan investasi pada pada Surat Utang Negara (ayat 3) Wajib berkoordinasi dengan Bank Sentral Wajib berkoordinasi dengan Bank Sentral

42 Implementasi Pengelolaan Kas : 42 Treasury Single Account (TSA) Treasury Single Account (TSA) Cash Forecasting Cash Forecasting

43 Treasury Single Account (TSA) 43 Landasan hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Pasal 14 ayat 2) Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA Di 178 KPPN Di 178 KPPN

44 Prinsip-Prinsip TSA 44 Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI) Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI) Penerapan Zero-Balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI Penerapan Zero-Balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash” Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash”

45 Langkah-langkah Penerapan TSA 45 Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN. Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran. Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum) Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum) Penempatan idle cash pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan. Penempatan idle cash pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.

46 KPP N 46 DJPBN KP BOI BO I RPK- BUN - P RPK- BUN - P Yang berhak Pengisian dana Penyampaian SP2D/SPT Non Gaji Pukul Penyampaian SP2D/SPT Non Gaji Pukul  Rencana Kebutuhan Dana  Tambahan pukul s.d  Rencana Kebutuhan Dana  Tambahan pukul s.d BO IIKantor Pos Pemindahbukuan SP2D Gaji Bayar BO I Awal : Pukul Tamb. Terakhir : Pukul WIB Awal : Pukul Tamb. Terakhir : Pukul WIB 3 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji SP2D Gaji 5 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji e-kirana Penihilan secepat-cepatnya Pukul16.30 waktu setempat - selambat-lambatnya pukul WIB Bilyet Giro Bilyet Giro

47 Mekanisme Pelaksanaan TSA Di KPPN (Rekening Penerimaan) 47 KPPN Bank Indonesia (RKUN) DJPBN Bank Persepsi Wajib Pajak/ Bayar Bank Persepsi Bank Persepsi Wajib Pajak/ Bayar Wajib Pajak/ Bayar Pelimpahan Penerimaan Setiap Hari Laporan Rekonsiliasi Bank Persepsi PBB/BPHTB BO III Pemerintah Daerah Wajib Bayar PBB/BPHTB Bagian Pemda Bagian Pusat Laporan

48 Perencanaan Kas 48 Landasan Hukum : PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah : Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat bertanggungjawab membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal (pasal 32 ayat (1)). Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat bertanggungjawab membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal (pasal 32 ayat (1)).

49 Latar Belakang 49 Permasalahan yang dihadapi : Selama ini Pemerintah belum dapat mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentu Selama ini Pemerintah belum dapat mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentu Pada negara berkembang, pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang. Pada negara berkembang, pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang. Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (idle cash) di Bank Indonesia dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (idle cash) di Bank Indonesia dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara dalam keadaan surplus Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara dalam keadaan surplus

50 Latar Belakang… 50 Untuk mencapai Pengelolaan kas yang baik harus ditunjang oleh Perencanaan Kas yang akurat : Perencanaan kas mendukung fungsi TSA Perencanaan kas mendukung fungsi TSA Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara Penerapan zero balance account Penerapan zero balance account Perencanaan kas mendukung fungsi investasi Perencanaan kas mendukung fungsi investasi Minimalisasi idle cash Minimalisasi idle cash Meningkatkan pendapatan negara dari investasi/penempatan Meningkatkan pendapatan negara dari investasi/penempatan Perencanaan kas mendukung operasional pemerintah Perencanaan kas mendukung operasional pemerintah Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintah Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintah

51 Tujuan 51 Pengendalian atas aliran kas dan saldo uang kas Pengendalian atas aliran kas dan saldo uang kas Minimalisasi saldo kas yang “menganggur”/ “bank floats” Minimalisasi saldo kas yang “menganggur”/ “bank floats” Perencanaan kas jangka pendek dan menengah memprediksi ketidakseimbangan arus kas serta tindakan untuk mengatasinya Perencanaan kas jangka pendek dan menengah memprediksi ketidakseimbangan arus kas serta tindakan untuk mengatasinya

52 Tantangan dalam Pengelolaan Kas 52 Kesiapan sumber daya manusia Kesiapan sumber daya manusia Koordinasi dengan Bank Indonesia Koordinasi dengan Bank Indonesia Sistem informasi yang belum memadai Sistem informasi yang belum memadai Kondisi geografis Indonesia Kondisi geografis Indonesia Perubahan pola pikir Perubahan pola pikir

53 53 Audit Sasaran: Sasaran: Audit keuangan, Audit keuangan, Audit kinerja. Audit kinerja. Lembaga: Lembaga: Internal, Internal, Eksternal. Eksternal.

54 54 Pelaporan Dari Realisasi Anggaran Ke LAPORAN KEUANGAN

55 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi : o Laporan Realisasi APBN, o Neraca, o Laporan Arus Kas, dan o Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya).

56 56 KELEMBAGAAN PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH

57 57 Pemisahan Kewenangan Menteri Teknis Menteri Keuangan SetjenDJA DJPBN Roren&keu Policy Formulation Policy Implementation KPPN Policy Formulation Policy Implementation AklapPerb.Gar.Ren.

58 58 Pemisahan Kewenangan Menteri Teknis Menteri Keuangan SetjenDJADJPPBN RorenRokeu Policy Formulation Policy Implementation KPPN Policy Formulation Policy Implementation Ren.Gar.Perb.Aklap RenstraK/LRKAK/LPBK/LLKK/LVoucherbayar

59 Terima kasih


Download ppt "UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara PPAKP 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google