Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DEFINISI ABORTUS : HUKUM : KELUARNYA BAYI DARI RAHIM IBUNYA SEBELUM SAATNYA DILAHIRKAN (0 - 9 BULAN) MEDIS : JANIN YANG BELUM LAIK HIDUP DI LUAR RAHIM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DEFINISI ABORTUS : HUKUM : KELUARNYA BAYI DARI RAHIM IBUNYA SEBELUM SAATNYA DILAHIRKAN (0 - 9 BULAN) MEDIS : JANIN YANG BELUM LAIK HIDUP DI LUAR RAHIM."— Transcript presentasi:

1 DEFINISI ABORTUS : HUKUM : KELUARNYA BAYI DARI RAHIM IBUNYA SEBELUM SAATNYA DILAHIRKAN (0 - 9 BULAN) MEDIS : JANIN YANG BELUM LAIK HIDUP DI LUAR RAHIM IBU (< 20 MINGGU ATAU < 1000 GRAM)

2 PEMBAGIAN ABORTUS : 1. SPONTAN : ( %) KEHAMILAN NORMAL 2. PROVOCATUS (DISENGAJA):

3 ABORTUS PROVOCATUS : MEDISINALIS (ATAS INDIKASI MEDIS IBU DAN ATAU JANIN MEDISINALIS (ATAS INDIKASI MEDIS IBU DAN ATAU JANIN) – DISEBUT : TERMINASI KEHAMILAN – JANIN : BISA HIDUP / BISA MATI KRIMINALIS (TAK ADA INDIKASI MEDIS) KRIMINALIS (TAK ADA INDIKASI MEDIS) – ALASAN PSIKOLOGIS (PERKOSAAN, INCEST) – ALASAN SOSIOLOGIS DLL

4 BATASAN USIA JANIN - KELAIKHIDUPAN : (WHO) 1. ABORTUS : 32 MINGGU

5 SEMUA ABORSI ADALAH ILEGAL (KUHP) : LEX GENERALIS – ps. 346 : ancaman bagi si ibu-PELAKU  Ps 347 : ancaman bagi penggugur (awam) tanpa ijin ibu  Ps 348 : ancaman bagi penggugur (awam) dengan ijin ibu  Ps 349 : ancaman bagi penggugur tenaga kesehatan dengan atau tanpa ijin ibu (DR + 1/3 SANKSI)

6  Ps 299 : ancaman bagi pemberitahu atau pemberi harapan  Ps 535 : ancaman bagi promotor KECUALI : ATAS INDIKASI MEDIS (PS. 75 UU NO. 36/09) : LEX SPESIALIS – atas indikasi ibu : keselamatan jiwa !!!!! +/- – atas indikasi janin : keselamatan janin !!!

7 Pasal 75 UU Kes No, 36/ Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 2.Larangan ayat (1) dikecualikan : a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

8 Pasal 75 ayat 2(b) dst b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. (3) Tindakan pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan  RPP

9 Pasal 76 a. < kehamilan 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. oleh tenaga kesehatan berketerampilan & kewenangan bersertifikat yg ditetapkan oleh menteri; c. persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

10 Pasal 77 Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11 Penjelasan ps 77 Aborsi tdk aman + bermutu + bertanggung jawab : dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

12 Pasal 194 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah).

13 Ibu kandung (penggugur langsung + korban) : sanksi < = 4 thn Orang awam penggugur langsung - ijin korban : < = 12 thn (hidup)/ < = 15 thn (mati) Orang awam penggugur langsung + ijin korban : < = 7 tahun (hidup)/ < = 9 thn (mati)

14 Nakes (DR/SpOG, bidan, tukang obat) : idem + 1/3 maks & cabut SIP Penggugur tdk langsung (awam) : calo, pemilik klinik dll : < = 4 thn atau denda 3000 rph; (nakes) : + 1/3nya & cabut SIP Promotor : kurungan < = 3 bln atau denda < = 300 rph Semua : penjara < = 15 thn + denda < = 500 juta rph

15 Darurat/gawat (penyelamatan nyawa) Sejarah Kejiwaan Sosial Eksistensial

16 hukum menyempitkan > memberikan keluasan. yg tdk ada penggantinya > ada penggantinya. sesuatu yg sdh ditentukan > sesuatu yg berikan pilihan. yg lebih penting/pokok/ushul > yg penting/cabang/furu’. yg lebih berbahaya > yg berbahaya. A.F. Mohsen Ibrahim. 1997

17 Jenis sanksi : Etis Hukum Administratif Sosial

18 Sanksi Etis : oleh MKEK IDI – teguran lisan – penasehatan – pengucilan dari kelompok – teguran tertulis/peringatan – penyekolahan kembali (reschooling) – usulan pencabutan ijin praktek (Permenkes 916/97)

19 Sanksi Hukum : oleh Pengadilan Negeri/Tinggi/MA – pidana penjara : + 1/3nya (karena profesional) : s/d tahun – penjara s/d 15 th + pidana denda (s/d Rp. 500 juta) : ps. 80 UU Kesehatan – perdata : bila si ibu/keluarga merasa dirugikan

20 Sanksi Administratif : oleh MDTK/Depkes  MKDKI – penundaan perpanjangan ijin praktek – pencabutan ijin praktek (oleh Depkes) – pemindahan tempat kerja

21 Sanksi Sosial oleh masyarakat pemberitaan pers pemboikotan penyebarluasan aib pemerasan (oleh oknum) kerja bakti/sosial : sabbatical life dll

22 Pasal 194 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah). UU 36/2009 ttg Kesehatan

23 PEMBUKTIAN (KUMULATIF) Pengakuan penggugur langsung/tidak. Pengakuan perempuan pelaku/korban. Janin/orok yg msh hidup dlm kandungannya Sebab kematian janin “bukan akibat penyakit”/abortus spontan Janin = anak kandung perempuan penggugur. Janin dikeluarkan/dihentikan kehamilannya oleh pelaku secara paksa (sengaja) Saksi mata yg memperkuat.

24 BUKTI janin (Forensik) Janin/orok bukan IUFD, namun belum bernafas. Usia janin = usia kehamilan ibu Sebab kematian janin : trauma fisik/kimiawi, keracunan. Gol darah, DNA janin sesuai dgn ibu- penggugur. intervensi ketuban/plasenta + partus buatan : zat & alat sesuai (kehamilan trimester terakhir).

25 BUKTI ibu (Forensik) Tanda pernah hamil/melahirkan ibu (tersangka) Tanda trauma fisik ibu. Kadar obat penggugur darah ibu. Gol. Darah & DNA ibu cocok. alat pengguguran di tubuh (kehamilan trimester terakhir).

26 KESULITAN BUKTI (Forensik) Pencampuran > 1 janin dlm 1 tempat yg sama DD/ Blighted ovum Sulit memilah (DD/) abortus spontan dgn abortus imminens disengaja

27 SEMUA ABORSI ADALAH MELANGGAR SUMPAH DOKTER “saya akan menghormati setiap hak hidup insani mulai dari saat pembuahan” SEMUA ABORSI ADALAH MELANGGAR KODE ETIK KEDOKTERAN (PS. 10 KODEKI-IDI) “setiap dokter senantiasa mengingat kewajibannya menghormati kehidupan manusia sejak saat pembuahan”

28 Pengalaman Empirik “ibu hamil yg sakit/kondisi tertentu akan mati bila kehamilannya diteruskan” SEMUA IBU HAMIL tersebut yg darurat (bahaya fisik &/ jiwa) setelah dilakukan terminasi kehamilan/ABORSI akan selamat dokter wajib menolong ibu yg demikian dengan terminasi kehamilannya

29 Pengalaman empirik : janin cacat berat dpt terdeteksi pra- lahir yg takkan hidup berkualitas sbg manusia kelak penghentian kelanjutan hidup janin (terminasi kehamilan ibu) pasti meringankan beban/jiwa orangtua tsb dokter sebaiknya melakukan aborsi bayi tsb

30 Etika deontologis Pertentangan Abadi Aborsi Pro- life = Hk positif RI

31 Etika Teleologis Pertentangan Abadi Aborsi Pro- choice Kenyataan Sos

32 Pro Life Pro Choice Pertentangan Abadi Aborsi Dilema Etik Hak Janin Hak Ibu

33 ABORSI Eksistensial = ilegal Sejarah/ nekrofilia/ agresi Gov’t Will (-) Kelemahan Pro Life Sosial : Masyarakat Permisif Ekses Medikalisasi Profesional Dikte Kekuasaan Pok Pro Choice Faktor-faktor penyebab Kejahatan Aborsi Kelemahan Suara Hati

34 Resolusi Konflik Hukum Aborsi Dewan Sensor

35 Dewan Sensor Fuqaha Sosiolog/ Feminist Ahli Lainnya Tokoh Ulama Budayawan/ Ethicist Psikolog/ Psikiater Komposisi Dewan Sensor Aborsi Dokter Non SpOG Pelaksana Wakil Pemerintah

36 Pasien /Klien Dewan Sensor Dr = Pelaksana Keputusan Dewan Sensor OK No ! Panti Asuhan

37 Analisis Sosioyuridis Legalisasi Aborsi Perhatikan disinsentif & insentif sosial dan yuridis Kompromikan antara pro choice & pro life (seimbang)

38 Disinsentif yuridis Semua penggugur & promotor kena sanksi (KUHP) : korban = pelaku (peremp) Sulit/tak mungkin ada pelaporan delik : hidden/semi-organized crime Tak ada sanksi bagi laki-laki penyebab hamil nirkehendaki Sulitnya pembuktian (kumulatif)

39 Disinsentif sosial Pilihan terlogis perempuan korban (sekaligus pelaku) Struktur budaya masyarakat : aib/malu keluarga Pengaruh NKKBS / gagal KB Abuse OKNUM medis

40 Insentif sosial Penghasilan amat besar & MUDAH bagi pelaku non ibu Berlindung dibalik otonomi keluhuran profesi = WCC Menunjang program KB Sikap permisif-modern thd free sex Kehendak politik pem (-) Kebijakan kriminal hulu - hilir (-)

41 Insentif yuridis PERLUASAN INDIKASI MEDIK MENJADI INDIKASI SOSIAL KETIDAKJELASAN HUKUM = KESEPAKATAN PROFESI A/D KESULITAN PEMBUKTIAN HUKUM

42

43

44 White Collar Crime Hidden Crime Fraud,orang terhormat Ilegal-kolektif, need banyak, mahal Spektrum Kejahatan Aborsi Semi-Organized Crime Calo, pemilik/pemodal, keamanan, perijinan Professional-Occupational Crime DR, berlindung kemuliaan/jabatan profesi

45

46

47 Aspek hukum Public Policy (Pro life) : Perlu yurisprudensi substantif-material ttg kepastian indikasi medik sebagai lex specialis (sebelum PP jo ps 15 UU No. 23/1992) Kriminalisasi/cegah legalisasi sepihak Standar profesi& SOP bagi SpOG & jajarannya a.i. medik Sumpah dr jangan diubah SpOG/DR sbg hakim ad-hoc PN

48 Public Policy (Pro life) Pelaku = amoral, bukan “pelindung kepent umum” (mala prohibita). Peran MDTK +/ MKEK >>> & transparan ijin praktek baru/perpanjangan Standarisasi kualitas FK Lindungi PPDS/mhsw-FK /nakes hrs aborsi sbg syarat kompetensi. Sanksi pidana laki kausa hamil nirkehendaki teraborsi

49 Aspek karir kriminal pelaku Penyadaran terus menerus etika deontologis Cegah paparan DR/bidan/SpOG ke abortus kriminalis (mis pemanfaatan materi kasus aborsi spontan sbg syarat kompetensi) Cegah stigmatisasi dini pelaku/penyimpang Klub DR/nakes anti aborsi Klub mantan pelaku aborsi yg sudah insyaf + siraman rohani

50 Aspek Dukungan Kelompok Ubah sikap permisif masyarakat di free sex Program pendidikan seks terkontrol Perlindungan perempuan korban : OSCC, panti calon ibu & bayi Menerima norma kegagalan KB Reward dokter yang bersusila & insyaf/taubat Reintegrative shaming bagi pelaku “membandel”

51 Aspek Hubungan Kejahatan & Perilaku Yang Tidak Jahat Visi altruisme klinik/RB/RS Penetapan “daerah kelabu” sbg “ cenderung “hitam” Permudah& permurah biaya persalinan Audit RB dkk agar tidak SC minded Rekrut nakes integritas tinggi Rohaniawan/etikus anggota Komite Medik Hindari KKN

52 RX Masy & Proses Hukum (1) social marketing aborsi non indikasi medik = amoral. Opini massa memelihara kehamilan janin tak berdosa= mulia/fardhu kifayah Santuni anak-anak hasil hubungan gelap Galakkan program adopsi dan orangtua asuh.

53 Penjarakan DR abortur (efek umum dan khusus penjeraan). Cabut ijin klinik/RS/RB terbukti melanggar. Persulit perpanjangan ijin klinik / dokter yang “nakal”. Galakkan konseling calon ibu-ibu ingin aborsi. Dewan sensor aborsi tiap kota, kriteria ketat

54 Sebar fasilitas terminasi kehamilan di banyak tempat (de-satelit-isasi) Penyuluhan hukum bagi ibu/remaja perempuan. Penyuluhan berkala etika bagi dokter, paramedis & nakes. Kampanye konsisten etika deontologis Kriminalisasi bagi penggugur kandungan & laki2 penyebab

55 Penanggulangan Aborsi (legal) PP TMT segera dibentuk Sementara blm : Hak diskresi Menkes/Kadinkes setempat menjabarkan TMT dgn catatan : –Dilema etis : Dewan Sensor Aborsi (cegah medikalisasi berlebihan/White C. Crime profesional medis) –Etika Sosial : Tarif murah/gratis. –Dokter pelaksana terpisah & diberi kebebasan memilih/menolak setiap saat.

56 Legalisasi aborsi dgn kriteria ketat Bentuk >>> pusat pelayanan aborsi bermutu, hanya oleh pemerintah, tarif murah, terkendali (bebas calo), tidak eksploitatif dan tidak viktimisasi ganda. Pemberdayaan perempuan Pemanfaatan teknologi reproduksi Cegah monopoli teknologi reproduksi Sanksi tegas & kriminalisasi bagi pelanggar


Download ppt "DEFINISI ABORTUS : HUKUM : KELUARNYA BAYI DARI RAHIM IBUNYA SEBELUM SAATNYA DILAHIRKAN (0 - 9 BULAN) MEDIS : JANIN YANG BELUM LAIK HIDUP DI LUAR RAHIM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google