Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan pada acara Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Haji Tahun 1434 H/2013 M Hotel Aryaduta, 5 Maret 2014 Oleh: Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan pada acara Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Haji Tahun 1434 H/2013 M Hotel Aryaduta, 5 Maret 2014 Oleh: Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan pada acara Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Haji Tahun 1434 H/2013 M Hotel Aryaduta, 5 Maret 2014 Oleh: Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia)

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2013

3 Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji menyangkut persiapan di Tanah Air hingga pelaksanaan di Tanah Suci, sehingga akan selalu berhadapan dengan berbagai persoalan yang kompleks. Penanganan atas kompleksitas persoalan yang dihadapi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan haji.

4 Pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel diperlukan lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

5 Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI mulai dari perencanaan, saat operasional, dan pasca operasional. KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (Pasal 12 ayat 1 UU 13 Tahun 2008)

6 Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (Pasal 12 ayat 3 UU 13 Tahun 2008)

7 menganalisis kebijakan 1)memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia; 2)menganalisis hasil pengawasan 2)menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat; masukan dan saran masyarakat 3)menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan saran penyempurnaan 4)merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Pasal 12 ayat 4 UU 13 Tahun 2008)

8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan DPR paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. KPHI dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri.

9 KPHI terdiri atas 9 orang anggota (unsur masyarakat 6 orang dan unsur Pemerintah 3 orang) Unsur masyarakat terdiri atas unsur MUI, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam Unsur Pemerintah dapat ditunjuk dari departemen/ instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih dari dan oleh anggota Komisi. *)seluruh calon anggota setelah melewati persyaratan tehnis/adm diusulkan Presiden kepada DPRRI (Komisi VIII) untuk dilakukan Fit and Proper test, dan selanjutnya dengan Rekomendasi Pimpinan Komisi VIII DPRRI dikembalikan kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Ketetapan Presiden (Keppres) RI. (Pasal 14 UU 13 Tahun 2008)

10 KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA  1.Drs.H.Slamet E.Yusuf,MSi (Ketua)  2.Drs.H.Imam Addaruqutni,SQ,MA (Wakil Ketua)  3.Ir.H.Agus Priyanto  4.DR.H.Samsul Ma’arif,MA  5.Drs.H.M.Samidin Nashir,MM  6.Dr.H.Nohammad Thoha,Msi  7.Drs.H.Ahmed Machfudh,MPA  8.Dr.H.Abidinsyah Siregar,DHSM,Mkes  9.Dra.Hj.Lilien Ambarwiyati

11 Analisis hasil pengawasan tidak hanya berdasarkan hasil pengawasan KPHI namun juga menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat Terbentuknya KPHI mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih komprehensif

12 Organisasi, Tata Kerja & Petugas Bimbingan Ibadah Pelayanan Transportasi & Pemondokan Pelayanan Konsumsi Pelayanan Kesehatan Perlindungan & Pengamanan Jama’ah Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

13 Organisasi PPIH di Embarkasi dan Arab Saudi belum optimal Jumlah pelatihan bimbingan ibadah masih minim sehingga bekal pemahaman manasik jemaah masih kurang Masih terdapat kursi kosong pada pemberangkatan dan pemulangan serta keterlambatan jadwal penerbangan

14 Kekisruhan penempatan jemaah dalam pemondokan di Madinah maupun di Makkah serta minimnya fasilitas dalam pemondokan Distribusi katering yang tidak sesuai jadwal, makanan kadaluwarsa, dan kurangnya pengawasan terhadap perusahaan katering Pemeriksaan kesehatan jemaah di Tanah Air belum sungguh-sungguh serta tempat pelayanan kesehatan di pemondokan JHI belum memadai

15 Perlindungan jemaah haji Indonesia masih minim, mulai saat kedatangan di bandara Arab Saudi dan proses pelayanan kedatangan jemaah di pemondokan. Diperberat dengan minimnya jumlah petugas di titik- titik rawan kriminalitas Jemaah haji khusus masih ada yang mendapatkan pelayanan (akomodasi dan konsumsi) tidak sesuai yang dijanjikan PIHK

16 Pelayanan kesehatan tidak hanya merawat yang sakit namun dapat juga mengantisipasi faktor-faktor non-kesehatan (beyond health) yang dapat mengancam kesehatan jemaah, seperti: 1.Tempat & ukuran ruang pelayanan kesehatan di kloter; 2.Jemaah sesat sehingga mengakibatkan stres dan dehidrasi; 3.Masa fase Makkah yang lama sehingga sulit mengontrol gizi dan kualitas makanan yang dibeli jemaah; 4.Mengontrol ketercukupan gizi pada katering di Arafah dan Mina; termasuk kontrol intake (frekuensi dan volume) harian 5.Tingginya aktivitas ibadah jemaah dalam kloter sehingga berdampak pada kesehatan jemaah; apalagi jika tidak sepadan antara usia/kemampuan dengan keragaman ibadah

17 Fasilitas tempat pelayanan BPHI KAAIA Jeddah berukuran kecil dan di dalamnya bergabung kegiatan pelayanan medis dengan barang, obat-obatan, dll sehingga jama’ah merasa kurang nyaman Pelayanan Kesehatan dalam 1 kamar yang digunakan juga untuk ruang tidur 5 orang petugas sehingga jemaah yang akan berobat dan melakukan konseling merasa tidak nyaman

18 Jumlah pasien tidak proporsional dengan jumlah dokter. Jumlah obat yang terbatas bahkan sering dilaporkan adanya keluhan jemaah atas kekurangan obat Banyak pasien yang seharusnya sudah masuk kategori safari wuquf, akibatnya kondisi pasien yang sakit semakin memburuk karena di bawa oleh kloternya ke Arafah. Petugas kesehatan yang mengenakan kain ihram terlihat kurang cekatan dan secara psikologis mengganggu kenyamanan pasien

19 Pemeriksaan pertama di Puskesmas tidak mengungkap secara lengkap kondisi riel setiap jemaah calon haji (ditemukan banyak Buku Hijau Kesehatan tidak berisi data/tidak lengkap/tidak sesuai), tidak melakukan pendalaman dan tindak lanjut terhadap jemaah resiko tinggi sehingga mengakibatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan menjadi “kurang waspada” (misalnya kasus HIV, Hemodialisa, Kehamilan dll); Ditemukan banyak Jemaah tidak memahami arti Resiko Tinggi, arti dan konsekuensi jika diberi gelang Kuning, bahkan keluarga atau rekan pendamping/keluarganya pun tidak memahami. Ruang periksa kesehatan kloter dikeluhkan jemaah maupun petugas haji sangat sempit dan mengganggu kenyamanan. Sehingga banyak jemaah enggan memanfaatkan Faskes Kloter;

20 Kasus jemaah sesat-jalan rata-rata 400 orang setiap hari menjadi fenomena yang mengancam kondisi fisik dan mental jamaah, yang dapat menjadi rentan sakit Adanya sejumlah pasien dan jemaah yang sakit karena melakukan kegiatan umrah berulang-ulang; Personalia BPHI umumnya belum pernah menjadi petugas pada tahun sebelumnya sehingga masalah yang sama selalu terjadi berulang; Masa tinggal di Makkah yang lama mengakibatan asupan gizi jemaah berkurang karena tidak terkontrol makanan yang dikonsumsinya sehingga angka kesakitan dan kematian di pondokan Makkah sangat tinggi khususnya pasca Armina (Data BPS tahun 2012)

21 Istitha’ah “Istitha’ah” perlu menjadi syarat penentuan keberangkatan calon jama’ah haji. Istitha’ah mencakup aspek ibadah, kesehatan, kemampuan ekonomi, dan keamanan. fasilitas Peningkatan fasilitas asrama haji. koordinasi Melakukan koordinasi yang intens untuk meningkatkan kelancaran proses kedatangan dan pemulangan, pemondokan, perkemahan, katering, transportasi, dan keamanan jama’ah Dalam Penyelenggaraan Bidang Kesehatan, perlu Pengawasan yang ketat atas proses pemeriksaan, sejak awal hingga menjelang keberangkatan, dengan mengedepankan prinsip meningkatkan kesadaran dan kemandirian. (Kelalaian dalam proses harus diambil tindakan agar kualitas semakin baik)

22


Download ppt "Disampaikan pada acara Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Haji Tahun 1434 H/2013 M Hotel Aryaduta, 5 Maret 2014 Oleh: Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google