Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor KK & PKP2B di Sektor Perpajakan Paparan DJP di Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu, 27 Agustus 2014 Kementerian Keuangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor KK & PKP2B di Sektor Perpajakan Paparan DJP di Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu, 27 Agustus 2014 Kementerian Keuangan."— Transcript presentasi:

1 Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor KK & PKP2B di Sektor Perpajakan Paparan DJP di Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu, 27 Agustus 2014 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014

2 PENERIMAAN PAJAK PER SEKTOR USAHA TAHUN 2008 S.D. 2013

3 REALISASI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

4 PENERIMAAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL

5 PENERIMAAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA

6 Modus Penghindaran Pajak KK & PKP2B Merendahkan Nilai Penjualan Meninggikan Nilai Biaya Penjualan ke LN tidak langsung (menggunakan perusahaan pemasaran dalam 1 grup) Data Kualitas & kuantitas produk dijual tidak dapat divalidasi Pembebanan biaya-biaya yang diperkenankan dalam Kontrak melebihi batasan biaya yang diatur oleh UU Perpajakan Penggeseran biaya antar perusahaan dalam 1 grup dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak Modus Harga jual dilaporkan lebih rendah

7 CONTOH KALIMAT YG TERCANTUM DLM PKP2B GENERASI I:

8 ANNEXURE “D”

9 PemerintahKontraktor PKP2B Gen. I Dispute PPN pada PKP2B Gen. I dan Solusinya 1.Semenjak terbit PP. 144 Tahun 2000, Batubara bukan BKP, sehingga kontraktor tidak dapat melakukan lagi restitusi PPN. 2.Kontraktor mengkompensasikan PPN yang telah dibayar dengan mengurangi kewajiban DHPB (Royalti). 3.Penyelesaian ke depan, Menkeu menerbitkan PMK yang sesuai dengan PKP2B Gen I: yaitu tidak ada pemungutan PPN, namun PPn (Pajak Penjualan) tetap terutang 4.Solusi terhadap permasalahan yang telah terjadi: DHPB : 13,5% Denda : 2%/bln (maks. 48%) Reimbursement PPN Bunga : 6%/Thn (maks. 48%) Pajak Penjualan (KMK 175/1979) Denda : 20% (KMK 191/1979) Biaya Adm. Pengurusan Piutang Negara : 10% Sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Sesuai Legal Opinion Kejagung RI

10 Terima Kasih


Download ppt "Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor KK & PKP2B di Sektor Perpajakan Paparan DJP di Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu, 27 Agustus 2014 Kementerian Keuangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google