DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Presentasi berjudul: "DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN"— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN
dsp OVERVIEW PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN RAPIMTAS DITJEN PERBENDAHARAAN PESIAPAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TA Yogyakarta, Nopember 2011

2 EVALUASI PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PAPARAN SINGKAT dsp EVALUASI PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI 1 PERKEMBANGAN SISTEM APLIKASI DJPBN (EXISTING) 2 PENGELOLAAN BASIS DATA DJPBN DAN LAYANAN TROUBLESHOOTING SERVER DAN JARINGAN 3 IMPLEMENTASI PENYULUHAN PERBENDAHARAAN 4

3 EVALUASI PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI 1
dsp EVALUASI PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI 1

4 penerbitan SKPP Pensiun salah.
PERMASALAHAN AKIBAT dsp Kelengkapan pengisian data pegawai pada aplikasi GPP masih belum sesuai dengan ketentuan; Data Aplikasi GPP belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh DJA, Taspen, Askes, dan Komisi Yudisial; Terdapat kesalahan dalam pengisian data NIP yang tidak sesuai konfigurasi, kesalahan kode hakim dan bukan hakim, kesalahan jenis surat keputusan, dan tanggal lahir yang diragukan kebenarannya; Kesalahan pembayaran gaji dan kesalahan perhitungan pagu gaji (gaji pokok Hakim digunakan oleh PNS bukan Hakim, Batas Usia Pensiun terlampaui, batas usia anak dewasa terlampaui); Terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi GPP yang berpeluang terjadi kesalahan pembayaran; Dimanfaatkan oleh oknum Satker dan/atau KPPN untuk berbuat curang dan berakibat kerugian negara; Kesalahan pembayaran : pembayaran ganda, pembayaran bukan kepada yang berhak, penerbitan SKPP Pensiun salah. Terdapat NIP kembar yang digunakan oleh dua orang pegawai yang berbeda pada Satker yang berbeda; Penerbitan SKPP tidak diikuti penonaktifan data pegawai. Pembayaran ganda

5 dsp SOLUSI Komitmen yang kuat dari semua pihak untuk melengkapi data pegawai pada Aplikasi GPP dengan benar. Perbaikan Aplikasi GPP, meliputi: Interkoneksi antara Aplikasi SPM dengan Aplikasi GPP; Interkoneksi antara Rekon ADK GPP dengan Penerimaan ADK SPM pada Front Office KPPN; Perbaikan kriteria validasi Menu Gaji lainnya di luar Gaji Induk; Penerbitan SKPP secara fully electronic.

6 Pembentukan Tim Kerja;
PROGRES RENCANA PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJAPEGAWAI SATKER POLRI dsp Pembentukan Tim Kerja; Kompilasi peraturan pembayaran belanja pegawai Polri; Instruksi kepada seluruh KPPN untuk menertibkan kartu pengawasan gaji Polri dan dosir pegawainya; Penyusunan Draf Peraturan Dirjen; Survey aplikasi gaji Polri existing dalam rangka pengembangan sistem aplikasi gaji Polri yang standar dan seragam.

7 dsp PERKEMBANGAN SISTEM APLIKASI DJPBN (EXISTING) 2

8 APLIKASI CASH FORCASTING
dsp APLIKASI CASH FORCASTING (PERENCANAAN KAS) 1 Renkas Aplikasi Forcasting Dit.PKN AFK Aplikasi Forcasting KPPN AFS Aplikasi Forcasting Satker

9 ALUR PROSES APLIKASI AFS / AFK SATKER POK/AFS KPPN AFK DIT. PKN RENKAS
dsp SATKER POK/AFS KPPN AFK DIT. PKN RENKAS MONITORING KANWIL IMPOR DATA RKA-KL DIPA PEREKAMAN SKPA ISIAN POTONGAN DAN JUMLAH KOTOR/BERSIH FITUR BANTUAN SETTING PEJABAT PENGIRIMAN MELALUI SMS KONEKSI DENGAN APLIKASI SP2D MENU EVALUSASI / TK. DEVISIASI MONITORING SATKER DAN KPPN MONITORING SATKER DAN KPPN

10 dsp Kendala Satker belum menggunakan Aplikasi AFS secara optimal, sehingga tidak mengirimkan ADK AFS ke KPPN sesuai periode yang telah ditetapkan; Akibat KPPN tidak bisa menyampaikan ADK AFK ke Dit.PKN secara lengkap; Dit.PKN tidak bisa menyajikan laporan perencanaan kas seperti yang diharapkan

11 dsp Harapan Dengan akan diterapkannya sanksi mulai 2012 bagi Satker yang tidak patuh, maka: Diharapkan data AFS lebih lengkap dan akurat Perlu persiapan (termasuk aplikasi) dan sosialisasi yang memadai agar dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala; Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan pemantauan dan pembinaan kepada Satker dan KPPN di wilayah masing-masing;

12 Penerapan Mekanisme Koreksi dalam setiap perbaikan data
dsp 2 Penerapan Mekanisme Koreksi dalam setiap perbaikan data Mulai 2012

13 LATAR BELAKANG dsp Laporan yang dihasilkan KPPN menunjukan data yang berubah-ubah; Penyebabnya : Mekanisme perbaikan data dengan mengubah data awal pada tanggal terjadinya transaksi (perbaikan mundur dan bersifat replace) Akibatnya : Data awal menjadi hilang terhapus oleh data perbaikan. Laporan pada tanggal yang sama menunjukan data yang berbeda karena telah dilakukan perbaikan. Keakuratan data laporan menjadi dipertanyakan karena sering berubah.

14 Koreksi Data Bergerak Maju
dsp Mekanisme koreksi data bergerak maju dengan tidak mengubah data awal Diharapkan : HISTORY Data awal tidak hilang/terhapus oleh data perbaikan namun akan membentuk history. CONSISTENCY Laporan yang telah disampaikan tidak akan mengalami perubahan walaupun telah dilakukan perbaikan . ACCURACY Data yang dilaporkan adalah benar pada saat dilaporkan dan dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan. MATCH DATA Data Partial match pada saat Rekon Bawah antara data MPN dan data LKP dapat diminimalisir/dihilangkan karena data awal tidak hilang.

15 Aplikasi PENGESAHAN POTONGAN SPM KPPN
dsp 3 Aplikasi PENGESAHAN POTONGAN SPM KPPN

16 Pusintek KPPN KP - DJPB KP - DJP KPPN Pusintek KP - DJPB KP - DJP
dsp Bisnis Model Aplikasi Pengesahan Potongan SPM Agustus - Desember 2011 Pusintek KPPN KP - DJPB MPN ADK KPPN Aplikasi NTPN baru Db E-Pay Point Cetak BPN & DNP SI DJP WEB BROWSER KP - DJP Rencana Bisnis Model Aplikasi Pengesahan Potongan SPM mulai 2012 KPPN Pusintek Proses NTPN KP - DJPB Keterangan : Aplikasi pengesahan potongan SPM tahun 2011 : - Januari s.d Juli 2011 pengesahan potongan dilakukan dengan aplikasi e-Paypoint yang lama - Agustus s.d saat ini, setiap ADK KPPN yang dikirim ke Kantor Pusat (DSP) untuk potongan SPM secara otomatis akan diberikan NTPN sedangkan potongan SPMKP yang telah mendapat NTPN dengan menggunakan aplikasi e-Paypoint lama karena kode jenis setornya tidak valid (kode jenis setor adalah 100 seharusnya 3xx), secara otomatis dihapus dan dan diganti dengan yang valid, termasuk data potongan yang belum dapat pengesahan pada periode Januari s.d Juli 2011 sudah diberikan NTPN - Saat ini aplikasi e-Paypoint lama tidak dipergunakan lagi, sebagai penggantinya adalah aplikasi pencetakan BPN dan DNP desktop versi 1.0 yang di-release pada tanggal 9 September 2011 pada alamat web intra.perbendaharaan.go.id - Dalam waktu dekat akan di-release aplikasi pencetakan BPN dan DNP versi web. Aplikasi pengesahan potongan SPM tahun 2012 Direncanakan sistem pengesahan potongan SPM akan dilakukan pada aplikasi SPM/SP2D pada saat terbit SP2D. 3. Saat ini data-data potongan SPM yang telah mendapatkan NTPN disampaikan ke Server MPN potongan SPM yang berada di Pusintek, selanjutnya data tersebut dapat diakses oleh Kantor Pusat DJP untuk disampaikan kepada seluruh KPP MPN ADK SPM SPM/ SP2D DSP Cetak BPN & DNP SI DJP KP - DJP

17 Keterangan : dsp Aplikasi pengesahan potongan SPM tahun 2011 :
Januari s.d Juli 2011 pengesahan potongan dilakukan dengan aplikasi e-Paypoint yang lama Agustus s.d saat ini, setiap ADK KPPN yang dikirim ke Kantor Pusat (DSP) untuk potongan SPM secara otomatis akan diberikan NTPN, sedangkan potongan SPMKP yang telah mendapat NTPN dengan menggunakan aplikasi e-Paypoint lama karena kode jenis setornya tidak valid (kode jenis setor adalah 100 seharusnya 3xx), secara otomatis dihapus dan diganti dengan yang valid, termasuk data potongan yang belum mendapat pengesahan pada periode Januari s.d Juli 2011 sudah diberikan NTPN Saat ini aplikasi e-Paypoint lama tidak dipergunakan lagi, sebagai penggantinya adalah Aplikasi pencetakan BPN dan DNP Desktop versi 1.0 yang di-release pada tanggal 9 September 2011 pada alamat web intra.perbendaharaan.go.id (S-849/PB.7/2011 tanggal 9 September 2011. Dalam waktu dekat akan di-release Aplikasi Pencetakan BPN dan DNP versi Web. Aplikasi pengesahan potongan SPM tahun 2012 Direncanakan sistem pengesahan potongan SPM akan dilakukan pada Aplikasi SPM/SP2D pada saat terbit SP2D. 3. Saat ini data-data potongan SPM yang telah mendapatkan NTPN disampaikan ke Server MPN potongan SPM yang berada di Pusintek, selanjutnya data tersebut dapat diakses oleh Kantor Pusat DJP untuk disampaikan kepada seluruh KPP dsp

18 3 PENGELOLAAN BASIS DATA, LAYANAN TROUBLESHOOTING SERVER DAN JARINGAN
dsp PENGELOLAAN BASIS DATA, LAYANAN TROUBLESHOOTING SERVER DAN JARINGAN 3

19 Pengelolaan Basis Data
dsp Pengelolaan Basis Data Kondisi Saat Ini 1. Replikasi Database (server to server) mempercepat pengiriman dan meningkatkan akurasi data (Kanwil/KPPN ke DSP, dan dari DSP ke Kanwil). 2. Pemanfaatan data oleh : a. Pihak internal (Dit.PA,Dit.PKN,Dit.APK,dll). b. Pihak eksternal (DJA,DJPK,DJP,DJPU,BPK,K/L, Taspen,Askes,dll); Menunjukkan data sudah lebih baik dan dapat dipercaya. Tugas tambahan: Menangani proses rekonsiliasi data LKP vs MPN. Menangani pengesahan potongan SPM.

20 dsp Harapan/Himbauan a. KPPN konsisten mengirimkan data harian sesuai prosedur. Kanwil/KPPN memantau validitas data pada intranet. Pengamanan data, mengirim data ke Kantor Pusat DJPBN cq. DSP, melakukan backup data sesuai prosedur, dan pengadministrasiannya secara tertib; Kepala Kanwil/KPPN diharapkan memantau dan melakukan pengawasan terhadap pengamanan database termasuk aplikasinya.

21 Status Data Kiriman Merah/Biru (Validasi)
dsp Status Data Kiriman Merah/Biru (Validasi) Cek BA, ES-1 dan satker dengan referensi. Cek Kode Akun (menggunakan tabel referensi Akun). Cek Kode Akun dan Kode Akun dengan KPPN (menggunakan tabel referensi Akun dan KPPN-Akun). Cek Fungsi (Fungsi-subfungsi-program-kegiatan-output) dengan referensi (DIPA). Cek lokasi (Wilayah-Dati II) dengan tabel referensi. Cek register pinjaman dengan referensi dari DJPU (data interchange). Membandingkan transaksi detail dengan data hasil posting. Membandingkan data GL harian dengan rekap hari terakhir di Seksi Vera.

22 Tip dan Trik Lakukan proses posting dengan segera.
dsp Tip dan Trik Lakukan proses posting dengan segera. Untuk data tidak valid yang perlu dikirim ulang, lakukan pengiriman untuk tanggal bersangkutan dan tanggal terakhir secara bersamaan. Data tidak valid untuk tanggal 1 Januari 2011: Lakukan pengiriman ulang data tanggal 1 Januari setiap kali ada perubahan data DIPA (revisi-ralat DIPA, revisi POK). 4. Data belum valid yang berkaitan dengan referensi: Kirimkan copy dokumen pendukung (DIPA) ke DSP sebagai dasar untuk melakukan update tabel referensi.

23 Trend Jumlah SPM/SP2D 3 tahun terakhir Diperkirakan
dsp Trend Jumlah SPM/SP2D 3 tahun terakhir Diperkirakan melonjak naik di Des 2011 Jml.SPM/SP2D Bulan

24 REKAP JUMLAH SPM/SP2D TAHUN : 2009, 2010, 2011
dsp 2011 2010 2009 BULAN TOTAL_SP2D 1 90.292 76.223 59.676 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ??? Naik Rata2: Nop-Des 2011 > 120% ?

25 PERKIRAAN KENAIKAN JUMLAH SPM PADA KPPN JAKARTA I S. D
PERKIRAAN KENAIKAN JUMLAH SPM PADA KPPN JAKARTA I S.D. V (Berdasarkan Trend Triw IV – 2009,2010,2011) dsp Tahun Okt Nop Des Nop-Des (%) KPPN Jakarta I 2009 14.497 16.506 38.590 134 2010 11.232 14.665 35.301 141 2011 14.431 18.842 45.355 KPPN Jakarta II 2009 10.455 13.694 28.916 111 2010 11.705 15.052 35.735 137 2011 13.817 17.768 42.183 C O N T H KPPN Jakarta III 2009 10.011 13.311 28.866 117 2010 11.907 14.140 32.234 128 2011 15.864 18.839 42.946 KPPN Jakarta IV 2009 7.863 10.349 19.677 90 2010 13.256 16.135 34.371 113 2011 15.222 18.528 39.469 KPPN Jakarta V 2009 7.687 9.727 20.299 109 2010 9.836 12.040 23.250 93 2011 11.505 14.083 27.195 Diperkirakan melonjak naik di Des 2011

26 dsp Himbauan Kemungkinan akan terjadi lonjakan jumlah SPM/SP2D di akhir tahun 2011 (trend data tahun sebelumnya rata-rata > 120% meningkat pada bulan Nop ke Des), penyebabnya a.l. karena mulai tahun 2011 penerapan SPM berdasarkan output; Mengatur pelaksanaannya di KPPN dengan tetap memperhatikan sisi keamanan (sesuai aturan), kenyamanan, dan kelancaran pelayanan; Kanwil/KPPN agar melakukan pembinaan kepada Satker di wilayah masing-masing agar meningkatkan daya serap (khususnya yang masih rendah) dan menghimbau agar penerbitan SPM tidak menumpuk di akhir TA;

27 Layanan Troubleshooting Server dan Jaringan
dsp Layanan Troubleshooting Server dan Jaringan Kondisi Saat Ini 1. Perbaikan server di Kanwil dan KPPN dilakukan oleh Dit.SP. Kondisi listrik yang tidak stabil merusak peralatan komputer. Beberapa daerah yang sulit menggunakan jaringan kabel, maka menggunakan Vsat (KPPN Tobelo dll). Terkait dengan SPAN yang menggunakan jaringan tersendiri, maka jaringan komunikasi data yang ada (existing) tetap digunakan guna melayani komunikasi data non SPAN. Keterbatasan SDM Dit.SP untuk menangani troubleshooting server dan jaringan, sehingga penyelesaian harus dilakukan dengan antrian. Transfer knowledge tenaga IT (Supervisor) di KPPN tidak berjalan baik.

28 dsp Harapan/Himbauan Penggunaan server harus mendapatkan perhatian dan pengawasan sebagaimana mestinya (sesuai surat kami Nomor S-9339/PB.7/2011 tanggal 4 Oktober 2011); Peralatan IT (server,PC,printer, dan peralatan IT lainnya) wajib menggunakan UPS dan/atau generator listrik (genset). Jika UPS rusak/tidak berfungsi segera menghubungi Bagian Umum Setditjen PBN atau vendor penyedia UPS jika masih dalam masa pemeliharaan. Kepala Kanwil/KPPN mengatur dan mengawasi pelaksanaan transfer knowledge dari Supervisor ke Petugas yang lain (misalnya, dengan penugasan secara bergantian setiap bulan).

29 dsp 4 IMPLEMENTASI PENYULUHAN PERBENDAHARAAN

30 Tenaga Penyuluh Perbendaharaan
dsp Tenaga Penyuluh Perbendaharaan Lingkup Kanwil DJPBN kepada Satker K/L

31 dsp Perkembangan saat ini Sosialisasi Perdirjen Nomor 6/PB/2011 dan Perdirjen Nomor 29/PB/2011 telah dilaksanakan Juli 2011. SDM Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat sudah tersedia (421 orang, tersebar di seluruh Kanwil DJPBN). Telah dilaksanakan pembekalan penyuluh perbendaharaan dengan materi soft competency (kemampuan presentasi dan konsultasi) dan hard competency. TA 2011 tinggal 2 bulan lagi, implementasi lebih diarahkan pada upaya-upaya persiapan.

32 Langkah-langkah Persiapan Implementasi
dsp Langkah-langkah Persiapan Implementasi (Dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum berdasarkan arahan Kakanwil) Inventarisir nama-nama pejabat dan pegawai yang akan dimasukkan dalam SK Tim. Identifikasi satker yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan Penyuluhan. Persiapan penyusunan Rencana Penyuluhan Tahun 2012 beserta Indikator Hasil Penyuluhan. Penajaman kemampuan Penyuluh melalui GKM secara periodik.

33 Terima kasih BERSAMA KITA LAKSANAKAN NILAI-NILAI KEMENKEU
dsp BERSAMA KITA LAKSANAKAN NILAI-NILAI KEMENKEU INTEGRITAS, PROFESIONALISME, SINERGI, PELAYANAN, DAN KESEMPURNAAN Terima kasih