Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RAPIMTAS DITJEN PERBENDAHARAAN PESIAPAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TA 2011 Yogyakarta, Nopember 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RAPIMTAS DITJEN PERBENDAHARAAN PESIAPAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TA 2011 Yogyakarta, Nopember 2011."— Transcript presentasi:

1 RAPIMTAS DITJEN PERBENDAHARAAN PESIAPAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TA 2011 Yogyakarta, Nopember 2011

2 EVALUASI PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PERKEMBANGAN SISTEM APLIKASI DJPBN (EXISTING) PENGELOLAAN BASIS DATA DJPBN DAN LAYANAN TROUBLESHOOTING SERVER DAN JARINGAN IMPLEMENTASI PENYULUHAN PERBENDAHARAAN PAPARAN SINGKAT

3 EVALUASI PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI 1

4 AKIBAT Data Aplikasi GPP belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh DJA, Taspen, Askes, dan Komisi Yudisial; PERMASALAHAN  Kelengkapan pengisian data pegawai pada aplikasi GPP masih belum sesuai dengan ketentuan;  Terdapat kesalahan dalam pengisian data NIP yang tidak sesuai konfigurasi, kesalahan kode hakim dan bukan hakim, kesalahan jenis surat keputusan, dan tanggal lahir yang diragukan kebenarannya;  Terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi GPP yang berpeluang terjadi kesalahan pembayaran; Kesalahan pembayaran gaji dan kesalahan perhitungan pagu gaji (gaji pokok Hakim digunakan oleh PNS bukan Hakim, Batas Usia Pensiun terlampaui, batas usia anak dewasa terlampaui);  Terdapat NIP kembar yang digunakan oleh dua orang pegawai yang berbeda pada Satker yang berbeda; Dimanfaatkan oleh oknum Satker dan/atau KPPN untuk berbuat curang dan berakibat kerugian negara;  Penerbitan SKPP tidak diikuti penonaktifan data pegawai. Kesalahan pembayaran : pembayaran ganda, pembayaran bukan kepada yang berhak, penerbitan SKPP Pensiun salah. Pembayaran ganda

5  Komitmen yang kuat dari semua pihak untuk melengkapi data pegawai pada Aplikasi GPP dengan benar.  Perbaikan Aplikasi GPP, meliputi: Interkoneksi antara Aplikasi SPM dengan Aplikasi GPP; Interkoneksi antara Rekon ADK GPP dengan Penerimaan ADK SPM pada Front Office KPPN; Perbaikan kriteria validasi Menu Gaji lainnya di luar Gaji Induk; Penerbitan SKPP secara fully electronic. SOLUSI

6  Pembentukan Tim Kerja;  Kompilasi peraturan pembayaran belanja pegawai Polri;  Instruksi kepada seluruh KPPN untuk menertibkan kartu pengawasan gaji Polri dan dosir pegawainya;  Penyusunan Draf Peraturan Dirjen;  Survey aplikasi gaji Polri existing dalam rangka pengembangan sistem aplikasi gaji Polri yang standar dan seragam. PROGRES RENCANA PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJAPEGAWAI SATKER POLRI

7 PERKEMBANGAN SISTEM APLIKASI DJPBN (EXISTING) 2

8 APLIKASI CASH FORCASTING (PERENCANAAN KAS) AFS Aplikasi Forcasting Satker AFK Aplikasi Forcasting KPPN Renkas Aplikasi Forcasting Dit.PKN 1

9 SATKER POK/AFS KPPN AFK KANWIL DIT. PKN RENKAS MONITORING  KONEKSI DENGAN APLIKASI SP2D  IMPOR DATA RKA-KL DIPA  PEREKAMAN SKPA  ISIAN POTONGAN DAN JUMLAH KOTOR/BERSIH  FITUR BANTUAN  SETTING PEJABAT  PENGIRIMAN MELALUI SMS  MENU EVALUSASI / TK. DEVISIASI  MONITORING SATKER DAN KPPN ALUR PROSES APLIKASI AFS / AFK

10 Satker belum menggunakan Aplikasi AFS secara optimal, sehingga tidak mengirimkan ADK AFS ke KPPN sesuai periode yang telah ditetapkan; Kendala Akibat  KPPN tidak bisa menyampaikan ADK AFK ke Dit.PKN secara lengkap;  Dit.PKN tidak bisa menyajikan laporan perencanaan kas seperti yang diharapkan

11 Dengan akan diterapkannya sanksi mulai 2012 bagi Satker yang tidak patuh, maka:  Diharapkan data AFS lebih lengkap dan akurat  Perlu persiapan (termasuk aplikasi) dan sosialisasi yang memadai agar dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala;  Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan pemantauan dan pembinaan kepada Satker dan KPPN di wilayah masing-masing; Harapan

12 Penerapan Mekanisme Koreksi dalam setiap perbaikan data Mulai

13 Laporan yang dihasilkan KPPN menunjukan data yang berubah-ubah; Penyebabnya : Mekanisme perbaikan data dengan mengubah data awal pada tanggal terjadinya transaksi (perbaikan mundur dan bersifat replace) Akibatnya :  Data awal menjadi hilang terhapus oleh data perbaikan.  Laporan pada tanggal yang sama menunjukan data yang berbeda karena telah dilakukan perbaikan.  Keakuratan data laporan menjadi dipertanyakan karena sering berubah. LATAR BELAKANG

14 Mekanisme koreksi data bergerak maju dengan tidak mengubah data awal Diharapkan :  HISTORY Data awal tidak hilang/terhapus oleh data perbaikan namun akan membentuk history.  CONSISTENCY Laporan yang telah disampaikan tidak akan mengalami perubahan walaupun telah dilakukan perbaikan.  ACCURACY Data yang dilaporkan adalah benar pada saat dilaporkan dan dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan.  MATCH DATA Data Partial match pada saat Rekon Bawah antara data MPN dan data LKP dapat diminimalisir/dihilangkan karena data awal tidak hilang. Koreksi Data Bergerak Maju

15 Aplikasi PENGESAHAN POTONGAN SPM KPPN 3

16 Aplikasi NTPN baru Db E-Pay Point ADK KPPN Cetak BPN & DNP MPN WEB BROWSER DSP ADK SPM Cetak BPN & DNP MPN SPM/ SP2D Proses NTPN SI DJP

17 Keterangan : 1.Aplikasi pengesahan potongan SPM tahun 2011 :  Januari s.d Juli 2011 pengesahan potongan dilakukan dengan aplikasi e-Paypoint yang lama  Agustus s.d saat ini, setiap ADK KPPN yang dikirim ke Kantor Pusat (DSP) untuk potongan SPM secara otomatis akan diberikan NTPN, sedangkan potongan SPMKP yang telah mendapat NTPN dengan menggunakan aplikasi e-Paypoint lama karena kode jenis setornya tidak valid (kode jenis setor adalah 100 seharusnya 3xx), secara otomatis dihapus dan diganti dengan yang valid, termasuk data potongan yang belum mendapat pengesahan pada periode Januari s.d Juli 2011 sudah diberikan NTPN  Saat ini aplikasi e-Paypoint lama tidak dipergunakan lagi, sebagai penggantinya adalah Aplikasi pencetakan BPN dan DNP Desktop versi 1.0 yang di-release pada tanggal 9 September 2011 pada alamat web intra.perbendaharaan.go.id (S- 849/PB.7/2011 tanggal 9 September  Dalam waktu dekat akan di-release Aplikasi Pencetakan BPN dan DNP versi Web. 2.Aplikasi pengesahan potongan SPM tahun 2012 Direncanakan sistem pengesahan potongan SPM akan dilakukan pada Aplikasi SPM/SP2D pada saat terbit SP2D. 3. Saat ini data-data potongan SPM yang telah mendapatkan NTPN disampaikan ke Server MPN potongan SPM yang berada di Pusintek, selanjutnya data tersebut dapat diakses oleh Kantor Pusat DJP untuk disampaikan kepada seluruh KPP

18 PENGELOLAAN BASIS DATA, LAYANAN TROUBLESHOOTING SERVER DAN JARINGAN 3

19 1.Replikasi Database (server to server) mempercepat pengiriman dan meningkatkan akurasi data (Kanwil/KPPN ke DSP, dan dari DSP ke Kanwil). 2.Pemanfaatan data oleh : a. Pihak internal (Dit.PA,Dit.PKN,Dit.APK,dll). b. Pihak eksternal (DJA,DJPK,DJP,DJPU,BPK,K/L, Taspen,Askes,dll); Menunjukkan data sudah lebih baik dan dapat dipercaya. 3.Tugas tambahan:  Menangani proses rekonsiliasi data LKP vs MPN.  Menangani pengesahan potongan SPM. Kondisi Saat Ini Pengelolaan Basis Data

20 Harapan/Himbauan a.KPPN konsisten mengirimkan data harian sesuai prosedur. b.Kanwil/KPPN memantau validitas data pada intranet. c.Pengamanan data, mengirim data ke Kantor Pusat DJPBN cq. DSP, melakukan backup data sesuai prosedur, dan pengadministrasiannya secara tertib; d.Kepala Kanwil/KPPN diharapkan memantau dan melakukan pengawasan terhadap pengamanan database termasuk aplikasinya.

21 Status Data Kiriman Merah/Biru (Validasi) 1. Cek BA, ES-1 dan satker dengan referensi. 2. Cek Kode Akun (menggunakan tabel referensi Akun). 3. Cek Kode Akun dan Kode Akun dengan KPPN (menggunakan tabel referensi Akun dan KPPN-Akun). 4. Cek Fungsi (Fungsi-subfungsi-program-kegiatan-output) dengan referensi (DIPA). 5. Cek lokasi (Wilayah-Dati II) dengan tabel referensi. 6. Cek register pinjaman dengan referensi dari DJPU (data interchange). 7. Membandingkan transaksi detail dengan data hasil posting. 8. Membandingkan data GL harian dengan rekap hari terakhir di Seksi Vera.

22 Tip dan Trik 1. Lakukan proses posting dengan segera. 2. Untuk data tidak valid yang perlu dikirim ulang, lakukan pengiriman untuk tanggal bersangkutan dan tanggal terakhir secara bersamaan. 3. Data tidak valid untuk tanggal 1 Januari 2011: Lakukan pengiriman ulang data tanggal 1 Januari setiap kali ada perubahan data DIPA (revisi-ralat DIPA, revisi POK). 4. Data belum valid yang berkaitan dengan referensi: Kirimkan copy dokumen pendukung (DIPA) ke DSP sebagai dasar untuk melakukan update tabel referensi.

23 Trend Jumlah SPM/SP2D 3 tahun terakhir Bulan Jml.SPM/SP2D Diperkirakan melonjak naik di Des 2011

24 REKAP JUMLAH SPM/SP2D TAHUN : 2009, 2010, BULANTOTAL_SP2DBULANTOTAL_SP2DBULANTOTAL_SP2D TOTAL TOTAL TOTAL ??? Naik Rata2: Nop-Des 2011 > 120% ?

25 PERKIRAAN KENAIKAN JUMLAH SPM PADA KPPN JAKARTA I S.D. V (Berdasarkan Trend Triw IV – 2009,2010,2011) TahunOktNopDesNop-Des (%) KPPN Jakarta I KPPN Jakarta II KPPN Jakarta III KPPN Jakarta IV KPPN Jakarta V CONTOHCONTOH Diperkirakan melonjak naik di Des 2011

26  Kemungkinan akan terjadi lonjakan jumlah SPM/SP2D di akhir tahun 2011 (trend data tahun sebelumnya rata-rata > 120 % meningkat pada bulan Nop ke Des), penyebabnya a.l. karena mulai tahun 2011 penerapan SPM berdasarkan output;  Mengatur pelaksanaannya di KPPN dengan tetap memperhatikan sisi keamanan (sesuai aturan), kenyamanan, dan kelancaran pelayanan;  Kanwil/KPPN agar melakukan pembinaan kepada Satker di wilayah masing-masing agar meningkatkan daya serap (khususnya yang masih rendah) dan menghimbau agar penerbitan SPM tidak menumpuk di akhir TA; Himbauan

27 Layanan Troubleshooting Server dan Jaringan 1.Perbaikan server di Kanwil dan KPPN dilakukan oleh Dit.SP. 2.Kondisi listrik yang tidak stabil merusak peralatan komputer. 3.Beberapa daerah yang sulit menggunakan jaringan kabel, maka menggunakan Vsat (KPPN Tobelo dll). 4.Terkait dengan SPAN yang menggunakan jaringan tersendiri, maka jaringan komunikasi data yang ada (existing) tetap digunakan guna melayani komunikasi data non SPAN. 5.Keterbatasan SDM Dit.SP untuk menangani troubleshooting server dan jaringan, sehingga penyelesaian harus dilakukan dengan antrian. 6.Transfer knowledge tenaga IT (Supervisor) di KPPN tidak berjalan baik. Kondisi Saat Ini

28 Harapan/Himbauan a.Penggunaan server harus mendapatkan perhatian dan pengawasan sebagaimana mestinya (sesuai surat kami Nomor S-9339/PB.7/2011 tanggal 4 Oktober 2011); b.Peralatan IT (server,PC,printer, dan peralatan IT lainnya) wajib menggunakan UPS dan/atau generator listrik (genset). b.Jika UPS rusak/tidak berfungsi segera menghubungi Bagian Umum Setditjen PBN atau vendor penyedia UPS jika masih dalam masa pemeliharaan. c.Kepala Kanwil/KPPN mengatur dan mengawasi pelaksanaan transfer knowledge dari Supervisor ke Petugas yang lain (misalnya, dengan penugasan secara bergantian setiap bulan).

29 IMPLEMENTASI PENYULUHAN PERBENDAHARAAN 4

30 Tenaga Penyuluh Perbendaharaan Lingkup Kanwil DJPBN kepada Satker K/L

31 a.Sosialisasi Perdirjen Nomor 6/PB/2011 dan Perdirjen Nomor 29/PB/2011 telah dilaksanakan Juli b.SDM Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat sudah tersedia (421 orang, tersebar di seluruh Kanwil DJPBN). c.Telah dilaksanakan pembekalan penyuluh perbendaharaan dengan materi soft competency (kemampuan presentasi dan konsultasi) dan hard competency. d.TA 2011 tinggal 2 bulan lagi, implementasi lebih diarahkan pada upaya-upaya persiapan. Perkembangan saat ini

32 a.Inventarisir nama-nama pejabat dan pegawai yang akan dimasukkan dalam SK Tim. b.Identifikasi satker yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan Penyuluhan. c.Persiapan penyusunan Rencana Penyuluhan Tahun 2012 beserta Indikator Hasil Penyuluhan. d.Penajaman kemampuan Penyuluh melalui GKM secara periodik. Langkah-langkah Persiapan Implementasi (Dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum berdasarkan arahan Kakanwil)

33 Terima kasih


Download ppt "RAPIMTAS DITJEN PERBENDAHARAAN PESIAPAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TA 2011 Yogyakarta, Nopember 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google