Evaluasi Jakstranas Iptek & Jakstranas Iptek

Presentasi berjudul: "Evaluasi Jakstranas Iptek & Jakstranas Iptek"— Transcript presentasi:

1 Evaluasi Jakstranas Iptek 2010-2014 & Jakstranas Iptek 2015-2019
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Rakornas Ristek 2013 Gedung Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Agustus 2013

2 SISTEMATIKA HASIL EVALUASI JAKSTRANAS IPTEK 2010-2014
PENYUSUNAN JAKSTRANAS IPTEK

3 HASIL EVALUASI JAKSTRANAS IPTEK 2010-2014

4 Data DATA SEKUNDER DATA PRIMER
Kuesionair: terkirim ke 272 instansi (LPNK, LPK, Balitbangda/Bappeda Provinsi, Balitbangda/Bappeda Kabupaten/Kota, LPPM), terkumpul kembali sebanyak 50 kuesionair Wawancara: Deputi KRT LPNK - Ristek Kementerian: Balitbangtan, Balitbang KKP, Balitbang Kemkes, BP KIMI Perindustrian, Deputi Sumber Daya KUKM, Ditjen Dikti Perguruan Tinggi: LPPM-UGM, LPPM-IPB, LPPM ITB, DRPM-UI, LPPM UPN Yogyakarta, LP USU, LPPM Unhas, LP/LPM-UNG, LPPM Unsri, LP Unlam, LPPM Unram Pemda: Yogyakarta (Bappeda dan BAP), Sumatera Utara (Balitbangda), Sulawesi Selatan (Balitbangda), Gorontalo (Balihristi), Sumatera Selatan (Balitbanginov), Kalimantan Selatan (Balitbangda), Nusa Tenggara Barat (DRD) FGD dengan industri: Batam dan Jawa Timur

5 POTRET 4 DIMENSI JAKSTRANAS IPTEK 2010-2014
Evaluasi: POTRET 4 DIMENSI JAKSTRANAS IPTEK Belum didasarkan pada hasil kajian yang kuat  tidak ada baseline data iptek yang kuat.. Belum selaras dengan kebijakan sektor sehingga tingkat implementasi pada pembangunan sektor rendah Tidak ada pembagian peran antar aktor iptek dalam pelaksanaan Jakstranas Iptek Setiap lembaga memiliki visi atau rencana strategis yang tidak mudah untuk disesuaikan dengan Jakstranas Keterbatasan anggaran sehingga seringkali prioritas terabaikan Sosialisasi kurang Tidak mempunyai panduan operasional sehingga sulit di implementasikan Kelemahan dalam identifikasi masalah. Masih banyak dalam tataran teoritik. belum sampai pada analisis secara praktis/ detail tentang kondisi riil dan isu-isu strategis yang ada. Belum bisa menciptakan sebuah skenario pengembangan riset nasional yang berkesinambungan. Tidak menggambarkan grand-strategy yang menaungi kegiatan riset nasional. Tidak ada tolok ukur kesuksesan (sasaran) yang jelas. Proses perumusan telah melibatkan LPNK, Balitbang Kementerian, DRN, dan unsur non-government seperti industri, masyarakat tapi dipandang belum melibatkan stakeholders Iptek secara luas. Terlalu teoritis dan tidak implementatif Kedudukan legal tidak cukup kuat untuk “memaksa” setiap unsur kelembagaan Iptek Perumusan Implementasi Ada perbedaan prioritas antar sektor Secara legal kedudukan Jakstranas Iptek lemah Substansinya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Dukungan konstitusi UUD 1945 Amandemen-4: Pasal 28c dan Pasal 31, Ayat 5, dan Pasal 33 UU 18/2002: memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara; meningkatkan daya saing; meningkatkan kemandirian. Kelembagaan: pusat unggulan, konsorsium, dan sentra HKI meningkat Meningkatnya investasi Iptek Nasional dari 0,05% menjadi 0,055% PDB Kinerja Lingkungan Meningkatnya jumlah peneliti per 1 juta penduduk menjadi 438 peneliti UU No. 17/2007 ttg RPJP; bagian IV.1.2 Butir C Penguasaan, Pengembangan, dan Iptek: penguatan sistem inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Tercapainya revitalisasi 2 sarana dan prasarana Tercapainya jumlah artikel iptek elektronik yang dapat diakses dari perpustakaan on-line menjadi 1,5 juta artikel Meningkatnya jumlah Pranata litbang terakreditasi menjadi 34 UU No. 32/2004 ttg Pemda: daya saing daerah (Pasal 2.3, Pasal 27.1.g) Perpres 28/2008 tentang kebijakan Industri Nasional: iptek merupakan enabler yang mutlak harus ada agar dapat bersaing di pasar internasional Kebijakan sektor: menekankan penelitian dan pengembangan Dalam UU 25/2004 Jakstranas Iptek tidak memiliki peran yang tegas, UU 17/2003: penyelenggaraan urusan pemerintah dalam Iptek sama dengan urusan pemerintah yang lain. Ada perbedaan lingkungan pada saat perumusan dan saat implementasia (MP3EI, Kepmen 16/2013 Mengembangkan STP sebagai tools dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis inovasi Produktivitas Iptek: publikasi dan patent terdaftar meningkat Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk industri dan masyarakat meningkat Dampak sosial dan ekonomi belum terukur

6 SARAN UNTUK PENYUSUNAN
JAKSTRANAS IPTEK (1) Kebijakan riset mendatang harus bersifat problem-solving, sehingga bisa menjadi solusi untuk membangun bangsa berbasis iptek Proses perumusan Jakstranas hendaknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas agar memiliki ownership yang tinggi Indonesia butuh grand-policy yang secara efektif dan efisien menaungi kegiatan riset nasional Ada kesatuan arah Basis legal yang cukup dalam bentuk Peraturan Presiden Basis ilmiah yang kokoh, hasil studi yang mendukung dan evaluasi komprehensif pelaksanaan Jakstranas sebelumnya. Disosialisasikan dengan baik kepada para pelaku Iptek di level makro, meso, maupun mikro.

7 SARAN UNTUK PENYUSUNAN
JAKSTRANAS IPTEK (2) Buku 1 Jakstranas menjadi ruh dari RPJMN , sehingga implementatif berbentuk program-kegiatan yang diacu oleh Renstra K/L Iptek. ARN (Jakstranas Buku 2) mengacu pada/diturunkan dari RPJMN Bab Iptek, sehingga benar-benar dapat diacu. Indikasi siapa melakukan apa perlu ditegaskan. Mengupayakan, agar penyusunan program/anggaran Iptek “satu pintu”. Usulan dari lembaga Iptek “direkomendasikan Kemenristek”, sebelum disetujui Bappenas. Penajaman 7 bidang fokus, menjadi area riset yang lebih khusus untuk target 5 tahunan didukung 16 isu strategis. Indikator Kuantitatif yang jelas.

8 PENYUSUNAN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019

9 PROSES PERUMUSAN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
Identifikasi isu strategis: mengenali, memilah, dan memilih masalah  Kriteria: telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius; telah mencapai tingkat partikularitas tertentu sehingga akan berdampak dramatis; menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan dari media massa; menjangkau dampak yang amat luas; mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat; menyangkut suatu persoalan yang sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya; Pengembangan alternatif kebijakan: menyusun alternatif kebijakan yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah kebijakan Pemilihan alternatif kebijakan terbaik: menilai alternatif kebijakan untuk menentukan alternatif kebijakan yang terbaik Penetapan kebijakan: menetapkan kebijakan yang dipilih sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat

10 IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS
JAKSTRANAS IPTEK

11 Pemetaan isu JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
Kelembagaan Sumber Daya Jaringan Produktivitas Pendayagunaan Belum berkembangnya budaya inovasi Kinerja lembaga masih rendah Legislasi Iptek lemah Peran dan fungsi Balitbangda tidak optimal Belum optimalnya lembaga intermediasi Belum ada sertikasi bagi pengembang software aplikas Ada hambatan birokrasi dalam penelitian dan inovasi Sistem kelembagaan riset nasional belum efektif dan efisien Birokrasi yang rumit dalam penyelenggaraan riset dan penerapan hasil-hasilnya, apalagi dalam era otonomi daerah Kelembagaan litbang belum efektif Keterbatasan sumber daya Iptek Pemborosan sumber daya yang terbatas Jumlah dan kompetensi SDM sangat kurang dan tidak merata Iklim tidak mendukung SDM untuk produktif Penuaan sarana dan prasarana Iptek Sarana pengujian produk teknologi sangat kurang Sarana dan prasarana litbag belum memadai Belum ada basis data Iptek yang terintegrasi Rendahnya kesadaran masyarakat termasuk peneliti/perekayasa untuk mendaftarkan HKI atas invensinya Mekanisme penganggaran tidak mendukung kegiatan litbang secara optimal Terbatasnya pendanaan kegiatan litbang di industri Budgeting power sangat lemah Anggaran Iptek rendah Interaksi Iptek dan industri masih lemah Kerja sama belum optimal Revitalisasi Puspiptek sebagai STP belum maksimal Posisi Indonesia dalam kerjasama internasional lemah Jaringan pelaku Iptek masih lemah sehingga kegiatan penelitian sering tumpang tindih Adanya mismatch antara pemerintah, dunia usaha, institusi riset dan perguruan tinggi untuk secara bersama-sama membangun ekonomi. Kualitas riset relatif rendah Fokus pada kearifan lokal, tidak perlu meniru negara lain Overlapping kegiatan riset antar pelaku riset, boros sumber daya Pengembangan ilmu dasar dan penciptaan teknologi untuk mendorong industri Strategi pemanfaatan hasil litbangyasa ke masyarakat masih lemah Kapasitas absorpsi dan kapabilitas inovasi masyaraat masih rendah Strategi sinergi dan dukungan antar aktor inovasi untuk proses difusi dan diseminasi litbang masih lemah Aspek sosial kurang diperhatikan sehingga hasil-hasil penelitian sering mengalami kendala dalam penerapannya Ada keengganan pengusaha untuk menggunakan hasil penelitian dalam negeri dan lebih suka teknologi impor Pemanfaatan hasil litbang di industri rendah Sosialisasi hasil litbang masih kurang Transfer teknologi hasil litbang dalam negeri ke industri lemah Transfer teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri tidak terjadi Belum ada mekanisme transfer teknologi yang berkelanjutan Kegiatan riset pengembangan teknologi belum tekait langsung dengan kebutuhan industri Belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata Teknologi masih bergantung pada produk luar negeri Pengembangan local wisdom / inovasi akar rumput, teknologi tepat guna yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha Ekspor Indonesia masih didominasi barang mentah (teknologi rendah) Industri berbasis teknologi tidak tumbuh Tidak terjadi vertical value added Belum optimalnya mekanisme intermediasi Iptek Kelemahan rantai nilai dalam pengembangan produk Tranfer teknologi belum berjalan Audit teknologi sangat lemah Pemanfaatan Iptek belum optimal Tarikan pasar terhadap hasil litbang lemah Masih kurangnya keberpihakan pemerintah dan BUMN terhadap pemanfaatan hasil invensi teknologi dalam negeri Proses pembangunan ekonomi yang pragmatis Daya dukung inovasi yang belum kuat Lemahnya koordinasi Kementerian/lembaga Lemahnya sinergi kebijakan Regulasi yang menghambat Kemampuan memenuhi tantangan global rendah Perdagangan gelap, penyelundupan, sabotase pada event penting, dan pengangkutan material berbahaya (sumber radioaktif) Ekspor masih berupa raw material Kesiapan menghadapi pasar bebas China - ASEAN Belum ada skenario pengembangan berkelanjutan Belum harmonisnya kebijakan Iptek dengan sistem keuangan negara Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 (standardisasi, sertifikasi, kesiapan SDM Iptek, jaringan kerjasama, 'perebutan' pasar, perundang-undangan, dll). Negara Indonesia termasuk dalam 3 (tiga) besar pembajak software di dunia. Kesadaran berinovasi masih sangat rendah Krisis pangan, krisis energi Banyak pembangunan di daerah tidak berdasarkan riset, bahkan berbasiskan data saja tidak ada. Pembangunan di Indonesia tidak berdasarkan evidence based. Pendidikan dan pelatihan teknologi yang spesifik sesuai kebutuhan industri

12 Pemetaan isu strategis
JAKSTRANAS IPTEK Kelembagaan Sumber Daya Jaringan Produktivitas Pendayagunaan Kelembagaan litbang belum efektif Kinerja lembaga masih rendah Jumlah dan kompetensi SDM sangat kurang dan tidak merata Sarana dan prasarana litbag belum memadai Budgeting power sangat lemah Interaksi Iptek dan industri masih lemah Posisi Indonesia dalam kerjasama internasional lemah Jaringan pelaku Iptek masih lemah sehingga kegiatan penelitian sering tumpang tindih Belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata Kualitas riset relatif rendah Overlapping kegiatan riset antar pelaku riset, boros sumber daya Tranfer teknologi belum berjalan Audit teknologi sangat lemah Pemanfaatan Iptek belum optimal Kesiapan menghadapi pasar bebas China - ASEAN

13 PENGEMBANGAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
JAKSTRANAS IPTEK

14 ELEMEN-ELEMEN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
Prioritas Utama Kerangka Kebijakan Arah Kebijakan Kemana / menuju sasaran strategis Apa Bagaimana /strategi Strategi operasional untuk menuju sasaran strategis pada masing-masing prioritas utama Strategi implementasi dan instrumen Indikator keberhasilan

15 ARAH KEBIJAKAN JAKSTRANAS IPTEK

16 Arah Pembangunan Iptek
Ultimate Goal: Kesejahteraan Daya Saing & Kemandirian IPTEK Technoprenourship Management & Leadership SDA Budaya Masyarakat Pendidikan

17 Beneficiary Pengembangan Teknologi
Badan Usaha Milik Negara UKMK Perusahaan Multinasional Perusahaan Subsidiary di Indonesia Teknologi Dari Luar Negeri Teknologi Dari Dalam Negeri Lakitan, B, (2013), Connecting all the dots: Identifying the “actor level” challenges in establishing effective innovation system in Indonesia, Technology in Society 35 (2013) 41–54

18 Beneficiary Kegiatan Riset
Dunia Usaha Dunia Usaha sendiri Kegiatan Riset Pemerintah BUMN Strategis yang masalah krusialnya adalah Teknologi Usaha baru hasil litbang Masyarakat kecil atau UKMK Kegiatan litbang dilakukan baik oleh swasta maupun pemerintah. Hasil penelitian dari perusahaan swasta akan diguanakan untuk industrinya sendiri. Hasil dari Lembaga litbang pemerintah terutama digunakan oleh masyarakat kecil dan UKMK dan untuk memperkuat industri strategis yang memang memerlukan litbang. Untuk hasil litbang yang tidak digunakan oleh BUMN atau masyarakat secara langsung didorong untuk menjadi usaha baru melalui inkubator.

19 Alternatif sasaran strategis 2015-2019
Kualitas Lembaga riset harus ditingkatkan. Jumlah Pusat Unggulan harus ditingkatkan. Hubungan kelembagaan iptek harus diatur agar hasil penelitian dari lembaga penelitian milik pemerintah dapat diterapkan di badan usaha, terutama dengan industri strategis. Pererat hubungan Ristek, Pendidikan, Industri, BUMN dan lembaga penelitian. Sumber daya iptek perlu diperkuat, terutama sumber pendanaan dari swasta, agar rencana anggaran penelitian dan pengembangan 1% dari GDP yang telah tercantum di MP3EI dapat diwujudkan. Demikian pula jumlah Sumber Daya Manusia Iptek harus diupayakan agar tidak mengalami stagnasi bahkan kemunduruan. Kebijakan zero growth di bidang SDM iptek harus segera diakhiri. Basis data iptek yang tersebar dibeberapa tempat merupakan sumber daya Iptek yang harus dikembangkan dan masing-masing harus saling dapat diakses. Penguatan Sarpras Iptek: Lab, Pusat Peraga Jejaring iptek perlu dikembangkan agar terjadi kerja sama antar lembaga penelitian nasional dari pusat hingga ke daerah dan perlu mengembangkan jejaring internasional. Demikian pula jejaring atar peneliti harus digalang agar terjadi cross feritilization; saling mengisi. SINas & SIDa Perlu diperkuat. Relevansi penelitian harus ditingkatkan dengan semakin mengembangkan konsorsium inovasi. Dengan konsorsium, produktivitas dan relevansi kegiatan penelitian selalu terkait dengan pengguna teknologi. Pendayagunaan Iptek perlu digalakkan dengan membuat kebijakan-kebijakan teknologi yang sinergis dengan kebijakan lainnya untuk mengukung konsorsium litbang.

20 PRIORITAS UTAMA RISET DAN TEKNOLOGI
JAKSTRANAS IPTEK

21 Identifikasi Prioritas Utama 2015-2019
Salah satu tema riset penting dalam bidang fokus ketahanan pangan adalah bekurangnya lahan pertanian yang subur secara progresif disertai perubahan iklim global yang mengancam pasokan pangan nasional. Adanya fakta bahwa kebutuhan pangan akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas, sehingga jika tidak dicarikan solusinya dapat mengarah pada terjadinya krisis pangan. Oleh sebab itu kita membutuhkan terobosan teknologi untuk dapat menggunakan lahan-lahan sub optimal yang saat ini masih belum dimanfaatkan dengan baik agar ketahanan pangan dapat dijaga. Adapun tema riset bidang energi sangat vital bagi perekonomian kita karena tidak ada kegiatan manusia yang tidak memerlukan energi. Sementara itu cadangan energi fosil kita semakin manipis oleh sebab itu mau tidak mau melakukan terobosan teknologi dalam hal Energi Baru/Terbarukan. Disisi lain, dengan meningkatnya kegiatan manusia maka meningkat pula kebutuhan transportas nasional. Untuk itu diperlukan teknologi transportasi yang tepat guna, cepat, aman, nyaman, terjangkau, hemat energi, dan ramah lingkungan yang dapat menghubungkan kegiatan perekonomian nasional secara efektif dan efisien.

22 Identifikasi Prioritas Utama 2015-2019
Selain itu, bidang fokus teknologi TIK mempunyai peran yang juga vital bagi perekonomian kita dimana perlu dipikirkan tema riset untuk memberikan solusi bagi kesenjangan digital yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi. Upaya untuk mendayagunakan keaneka-ragaman hayati nasional menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi dapat dilakukan melalui riset dalam bidang fokus kesehatan obat untuk pengembangan vaksin. Aplikasi nano teknologi untuk bidang fokus lainnya. Indonesia kaya akan bahan tambang yang mengandung logam tanah jarang, rare earth, yang sangat dibutuhkan dalam produksi berbagai produk teknologi tinggi. Bidang riset material maju perlu mengembangkan metode-metode baru untuk mengekstrak logam tanah jarang yang sekarang ini terbuang begitu saja sebagai limbah dari pengolahan bahan tambang lainnya.

23 Identifikasi Prioritas Utama 2015-2019
Yang tidak kalah penting adalah bidang fokus pembangunan IPTEK pertahanan dan keamanan untuk ketersediaan alutsista yang mempunyai deterrence effect tinggi. Untuk itulah maka Hakteknas tahun 2013 ini mengusung tema inovasi pertahanan dan keamanan nasional. cross cutting issues yang perlu dipecahkan melalui riset-riset yang diagendakan secara nasional dalam ARN Isu-isu dan kata kunci tersebut antara lain adalah perubahan iklim, teknologi hijau (green technology), peningkatan kandungan komponen dalam negeri, persaingan global dan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak (sustainable and inclusive development) didukung oleh kajian sosial ekonomi dan budaya agar lebih komprehensif serta dukungan 16 isu strategis.

24 Identifikasi Prioritas Utama 2015-2019
Sumber Bidang fokus UU RPJPN Ketahanan Pangan Energi Teknologi dan Manajemen Transportasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Hankam Teknologi Kesehatan dan Obat Material Maju Kepmen Ristek 16 /M/Kp/II/2013 Pangan dan Pertanian Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan Teknologi untuk Mengentaskan Kemiskinan (Pro-Poor Technology) Kesehatan, Biologi Molekuler, Bioteknologi, dan Kedokteran Material Industri dan Material Maju Energi, Energi Baru dan Terbarukan Ketenaganukliran dan Pengawasannya Penerbangan dan Antariksa Teknologi Pertahanan dan Keamanan Teknologi Maritim Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Ilmu Kebumian dan Perubahan Iklim Teknologi Hijau (Green Technology) Teknologi Informatika dan Komunikasi Hasil wawancara Tambahkan Ilmu sosial dan humaniora

25 Analisis terhadap Prioritas Utama 2015-2019
Pertanian Ketahanan Pangan Energi TIK Teknologi dan Manajemen Transportasi Teknologi Pertahanan dan Keamanan Teknologi Kesehatan dan obat Material Maju Penguatan Ilmu Pengetahuan Sosial dan kemasyarakatan untuk mendukung penerapan teknologi Teknologi untuk Mengentaskan Kemiskinan (Pro-Poor Technology) Biologi Molekuler, Bioteknologi, dan Kedokteran Material Industri Energi Baru dan Terbarukan Daya saing ekonomi Ketenaganukliran dan Pengawasannya Penerbangan dan Antariksa Teknologi Maritim Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Ilmu Kebumian dan Perubahan Iklim Penguatan Ilmu Dasar untuk mendorong penciptaan teknologi Teknologi Hijau (Green Technology)

26 KERANGKA KEBIJAKAN JAKSTRANAS IPTEK

27 Kerangka Kebijakan Penguatan SINas
Topik Penelitian Top down harus dikerjakan dalam bentuk konsorsium untuk mencapai hasil dalam jangka pendek hingga jangka menengah quick yielding. Topik penelitian Bottom up dilaksanakan untuk menggali ide2 baru terutama dari perguruan tinggi yang berguna dalam jangka panjang. Topik penelitian di Kementerian difokuskan pada penelitian kebijakan dan penelitian yang bermuara pada paten dan usaha baru berbasis inovasi peneliti yang didukung program inkubator teknologi. Kementerian ristek memfasilitasi dan menjadi katalis terbentuknya konsorsium riset dan konsorsium pengembangan produk strategis. Invensi yang sudah terseleksi oleh suatu tim yang melibatkan dunia usaha dan terpilih yang berpotensi inovasi perlu di fasilitasi untuk dapat menjadi usaha baru berbasis teknologi termuan sendiri. Pendanaan penelitian yang dianggarkan melalui pendidikan tinggi diutamakan untuk penguatan kapasitas iptek dengan hasil utama publikasi di jurnal ilmiah. Penelitian dasar diutamakan dilakukan di Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi.

28 Penguatan Sinas Sumber: Mesdin Simarmata, Direktur Iptek & Industri Kreatif Bappenas, 2013

29 Kebijakan yang urgen untuk diselesaikan:
Penguatan SINas Kebijakan yang urgen untuk diselesaikan: Aturan tentang royalti untuk peneliti yang didanai dengan APBN; Aturan tentang pendirian perusahaan pemula di lembaga litbang pemerintah; Penghargaan bagi para penghasil paten dan usaha baru sebagai hasil penelitian (angka kredit yang tinggi bagi paten, lisensi); Peneliti meliputi PNS dan Non PNS

30 INDIKATOR JAKSTRANAS IPTEK

31 Indikator Input Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Iptek;
Peningkatan investasi litbang; Modernisasi peralatan lab yang ditentukan berdasarkan kinerja dan tuntutan pasar; Peningkatan jumlah proyek konsorsium riset ; Jumlah pusat-pusat keunggulan iptek.

32 Indikator Output Jangka pendek dan menengah, diukur melalui keunggulan ilmiah dan jumlah paten & hasil penelitian yg siap diindustrikan (kesiapan Teknologi level 7 – 9). Jangka panjang, benefit dan impact yang diharapkan dapat diukur melalui: Nilai ekonomi: lisensi, spin-off yang, start-up companies yang terbentuk; Daya saing Indonesia: meningkatnya capaian index daya saing.

33 Rapat Koordinasi Nasional
E M E N T E R I A N R I S E Rapat Koordinasi Nasional T & T E 2013 K N O L O G I TERIMA KASIH Mohon Tanggapan 33 33