Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Www.bpjs-kesehatan.go.id drg Fajriadinur, MM Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta, 12 Februari 2014 PEMBIAYAAN PELAYANAN KB DALAM PROGRAM JKN MELALUI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Www.bpjs-kesehatan.go.id drg Fajriadinur, MM Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta, 12 Februari 2014 PEMBIAYAAN PELAYANAN KB DALAM PROGRAM JKN MELALUI."— Transcript presentasi:

1 drg Fajriadinur, MM Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta, 12 Februari 2014 PEMBIAYAAN PELAYANAN KB DALAM PROGRAM JKN MELALUI BPJS KESEHATAN

2 POKOK BAHASAN

3 Jaminan Kesehatan NasionalKepesertaan, Iuran dan Manfaat FasKes BPJS KesehatanPelayanan KB dalam JKNPembiayaan Pelayanan KB POKOK BAHASAN

4 Jaminan Kesehatan Nasional I

5 UU SJSN dan UU BPJS

6 Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta 9 Prinsip Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 5 Program Kemanusiaan Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3 Azas Sistem Jaminan Sosial Nasional

7 BPJS Kesehatan ASKES PT Askes (Persero) BERTRANSFORMASI Menjadi BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2014 CAKUPAN SEMESTA 2019 Badan Hukum PRIVATE Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA

8 KEPESERTAAN, IURAN DAN MANFAAT II

9 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta Jaminan Kesehatan Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Peserta Jaminan Kesehatan

10 PBI Dibayar oleh pemerintah Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Dibayar oleh peserta yang bersangkutan Iuran Dibayar oleh peserta yang bersangkutan Bukan Pekerja

11 Manfaat Jaminan Kesehatan Perpres 12/2013 pasal 20 Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas Manfaat medis dan non medis Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan

12 Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. Administrasi pelayanan; 2. Pelayanan promotif dan preventif; 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

13 Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin 1. Rawat Jalan yang Meliputi: a) Administrasi pelayanan; b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis; d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; e) Pelayanan alat kesehatan implan; f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; g) Rehabilitasi medis; h) Pelayanan darah; i) Pelayanan kedokteran forensik; dan j) Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan. 2. Rawat Inap yang Meliputi: a) Perawatan inap non intensif; dan b) Perawatan inap di ruang intensif. + Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri

14 Kelas I dan IIKelas I, II dan III Kelas III Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan PekerjaFakir Miskin Orang Tidak Mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta Manfaat Akomodasi

15 Peserta Faskes Primer Rumah Sakit Rujuk / Rujuk Balik Emergency Klaim BPJS Branch Office Alur Pelayanan Kesehatan Kapitasi PROGRAM RUJUK BALIK (PRB) -PEMBERIAN OBAT -PEMERIKSAAN LAB

16 Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

17 Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

18 ERA BPJS: MENATA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN GATE KEEPER CONCEPT – PROMOTIF – PREVENTIF Memperkuat Posisi Pelayanan Primer dalam Piramida Layanan: Sebagai Pintu Masuk Sistem Yankes BERJENJANG Persentase Biaya Pelkes 28 % 56 % 15 % 76 % 24 % NHS England 67 % 33 % Askes NHI Taiwan

19 Faskes BPJS Kesehatan

20 FASKES TINGKAT PERTAMA PERMENKES nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN 1.Puskesmas beserta jejaringnya; 2.Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek, laboratorium, bidan, perawat); 3.Praktik dokter gigi beserta jejaringnya; 4.Klinik pratama beserta jejaringnya; dan 5.Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta jejaringnya 6.Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara 1.Puskesmas beserta jejaringnya; 2.Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek, laboratorium, bidan, perawat); 3.Praktik dokter gigi beserta jejaringnya; 4.Klinik pratama beserta jejaringnya; dan 5.Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta jejaringnya 6.Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara

21 FASKES TINGKAT LANJUTAN PERMENKES nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN 1.klinik utama atau yang setara; 2.rumah sakit umum; dan 3.rumah sakit khusus. 1.klinik utama atau yang setara; 2.rumah sakit umum; dan 3.rumah sakit khusus. Permenkes nomor 69 tahun Klasifikasi Kelas Rumah Sakit (6 Klasifikasi) -Regionalisasi Wilayah (5 Regional) Permenkes nomor 69 tahun Klasifikasi Kelas Rumah Sakit (6 Klasifikasi) -Regionalisasi Wilayah (5 Regional)

22 NoJenis FaskesFaskes 1Puskesmas Dokter Umum Klinik Pratama Faskes Tingkat 1 Milik TNI (Total 779)* TNI AL TNI AD TNI AU Mabes TNI Kemenhan Faskes Tingkat 1 Milik POLRI558 Subtotal I RS D Pratama / setara19 7Dokter Gigi620 Subtotal II639 TOTAL *Update tgl 30 Januari 2014 FASKES TINGKAT PERTAMA BPJS KESEHATAN 2014

23 NoJenis FaskesFaskes 1Rumah Sakit Pemerintah641 2Rumah Sakit Swasta919 3Rumah Sakit Milik TNI (Total 108)* TNI AD TNI AL TNI AU Faskes Tingkat 1 Milik POLRI45 5Klinik Utama / Balai Kesehatan37 TOTAL1.750 *Update Tgl 30 Januari 2014 FASKES TINGKAT LANJUTAN BPJS KESEHATAN 2014

24 Pelayanan KB dalam JKN

25 REGULASI PELAYANAN KB (PERPRES 12/2013) Pasal 21 Ayat 1 Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi dasar; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. Pasal 21 Ayat 1 Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi dasar; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. Pasal 21 ayat 3 Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Pasal 21 ayat 3 Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Pasal 25 huruf l (Pelayanan Tidak Ditanggung) l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; Pasal 25 huruf l (Pelayanan Tidak Ditanggung) l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;

26 REGULASI PELAYANAN KB (PERMENKES 71/2013) Pasal 19 (1) Obat dan Alat Kesehatan Program Nasional yang telah ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. (2) Obat dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Alat kontrasepsi dasar; b. Vaksin untuk imunisasi dasar; dan c. Obat program pemerintah. Pasal 19 (1) Obat dan Alat Kesehatan Program Nasional yang telah ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. (2) Obat dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Alat kontrasepsi dasar; b. Vaksin untuk imunisasi dasar; dan c. Obat program pemerintah.

27 PERAN DAN FUNGSI BPJS Kesehatan bergerak pada demand side (akses jaminan) sementara Kementerian Kesehatan dan BKKBN pada supply side (Penyedia Provider, alat kontrasepsi) Advokasi dan KIE yang dilakukan oleh BKKBN disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan yang ingin dicapai yaitu mendukung penurunan angka kelahiran total dan laju pertumbuhan penduduk

28 RUANG LINGKUP KERJASAMA PELAYANAN KB BPJS-KESEHATAN DAN BKKBN 1. Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta, baik Tingkat Pertama maupun Rujukan Tingkat Lanjutan yang memberikan pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. 2. Pelayanan KB meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi. 3. Mekanisme pemberian Pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. 4. Peningkatan kompetensi dokter dan bidan dalam pelayanan KB. 1. Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta, baik Tingkat Pertama maupun Rujukan Tingkat Lanjutan yang memberikan pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. 2. Pelayanan KB meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi. 3. Mekanisme pemberian Pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. 4. Peningkatan kompetensi dokter dan bidan dalam pelayanan KB.

29 RUANG LINGKUP KERJASAMA PELAYANAN KB BPJS-KESEHATAN DAN BKKBN 5. Sosialisasi Pelayanan KB dalam JKN. 6. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB 7. Monitoring dan evaluasi. 8. Pelayanan KB pada daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. 5. Sosialisasi Pelayanan KB dalam JKN. 6. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB 7. Monitoring dan evaluasi. 8. Pelayanan KB pada daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.

30 INDIKATOR PELAYANAN KB OLEH BPJS - KESEHATAN PROSES 1.Jumlah faskes pemberi layanan keluarga berencana 2.Jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana 3.Jumlah dan Jenis Alokon yang digunakan OUTPUT Meningkatnya angka cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana PROSES 1.Jumlah faskes pemberi layanan keluarga berencana 2.Jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana 3.Jumlah dan Jenis Alokon yang digunakan OUTPUT Meningkatnya angka cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana

31 MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BPJS KESEHATAN BKKBN PPKBD DEPDAGRI NI/POLRI DEPAG DIKNAS PROFESI INSTANSI PENDIDIKAN NGO SWASTA MEDIA LAIN-LAIN Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan lanjutan Ketersediaan dan Distribusi alat dan obat kontrasepsi dasar Jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana Cakupan konseling, pemakaian alat dan obat kontrasepsi dasar

32 Pembiayaan Pelayanan KB dalam JKN

33 1.KAPITASI 2.NON KAPITASI 3.INA CBG’S 4.LAIN-LAIN ( SE Menkes No.HK/Menkes/31/I/2014) PELAYANAN AMBULAN PEMERIKSAAN GULA DARAH PELAYANAN SKRINING (PEMERIKSAAN PENUNJANG LAB / IVA / PAP SMEAR ) PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL PELAYANAN DARAH DI FASKES TK.I PELAYANAN GAWAT DARURAT DI NON FASKES BPJS PELAYANAN ALAT BANTU KESEHATAN DILUAR PAKET INA CBG’s KOMPENSASI PADA DAERAH BELUM TERSEDIA FASKES YANG MEMENUHI SYARAT (KOMPENSASI UANG TUNAI) POLA TARIF JKN

34 Tarif Kapitasi di Faskes Tingkat Pertama (Permenkes 069/2013) Puskesmas tanpa dokter : Rp Puskesmas Lengkap: Rp Praktek Dokter perorangan : Rp Klinik Lengkap : Rp Dokter Gigi : Rp SE Menkes 31/2014 : Tarif Puskesmas Lengkap Rp dan Tarif Klinik Lengkap Rp sudah termasuk Pelayanan Kesehatan Gigi

35 NoJenis PelayananTarif (Rp) 1Pemeriksaan ANC 4Pemeriksaan PNC/neonatus 7Pelayanan KB pemasangan: - IUD/Implant - Suntik NORMA : Pelayanan Kebidanan, Maternal & Neonatal di Faskes Tingkat Pertama (masuk paket kapitasi) Termasuk dalam Tarif Kapitasi : Untuk pelayanan yg diberikan di Dalam Puskesmas, Klinik dan Dokter Praktik Perorangan Termasuk dalam Tarif Kapitasi : Untuk pelayanan yg diberikan di Dalam Puskesmas, Klinik dan Dokter Praktik Perorangan Paket Kapitasi Paket Kapitasi

36 Pelayanan KB Di Faskes Tingkat Pertama Permenkes nomor : 69 Tahun 2013 NoJenis PelayananTarif (Rp) 1Pemeriksaan ANC Persalinan Pervaginam Normal Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar Pemeriksaan PNC/neonatus Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Pelayanan KB pemasangan: - IUD/Implant - Suntik Penanganan komplikasi KB paska persalinan

37 NoJenis PelayananTarif (Rp) 1Pemeriksaan ANC 4Pemeriksaan PNC/neonatus 7Pelayanan KB pemasangan: - IUD/Implant - Suntik NORMA : Pelayanan KB, Kebidanan, Maternal & Neonatal di Bidan Praktek mandiri (SE Menkes 31/2014) Bisa ditagihkan apabila : Dilakukan di Bidan Praktek mandiri (BPM) Tagihan Klaim Bidan diajukan setiap bulan secara KOLEKTIF :  Sebagai jejaring melalui Faskes Induk (Puskesmas/Klinik/Dokter Praktek), tidak ada klaim perorangan  Sebagai Faskes Tk Pertama (di DTPK), Bidan bisa langsung klaim ke BPJS Bisa ditagihkan apabila : Dilakukan di Bidan Praktek mandiri (BPM) Tagihan Klaim Bidan diajukan setiap bulan secara KOLEKTIF :  Sebagai jejaring melalui Faskes Induk (Puskesmas/Klinik/Dokter Praktek), tidak ada klaim perorangan  Sebagai Faskes Tk Pertama (di DTPK), Bidan bisa langsung klaim ke BPJS Tarif Non Kapitasi Tarif Non Kapitasi

38 Tarif Pelayanan KB pada Faskes lanjutan

39 Tindakan KB RAWAT JALAN Kode INA-CBG Deskripsi RUMAH SAKIT REGIONAL 1 A B C D Konseling KB Q PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN Suntik KB MOP V PROSEDUR STERILISASI PADA LAKI- LAKI MOW dgn Laparoscopy/mini laparotomi W PROSEDUR MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU Pasang IUD W PROSEDUR SEDANG GINEKOLOGI Cabut & Pasang IUD Cabut & Pasang Susuk KB W PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI Cabut Susuk KB Sumber : NCC Kemenkes PELAYANAN KB RAWAT JALAN

40 Tindakan KB RAWAT INAP Kode INA-CBG Deskripsi RUMAH SAKIT REGIONAL 1 A B C B MOW Post Sectio O PROSEDUR OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR RINGAN MOW dgn Laparoscopy/Mini Laparotomi W-1-12-I PROSEDUR OPERASI MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU RINGAN Sumber : NCC Kemenkes PELAYANAN KB RAWAT INAP

41 TINDAK LANJUT MoU 1.SINKRONISASI PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI LAPANGAN 2.PENYAMAAN PERSEPSI PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 3.SINKRONISASI FORMAT PELAPORAN PELAYANAN KB  LAPORAN FASKES TK. PERTAMA TIDAK DUPLIKASI 4.PERTEMUAN RUTIN MELAUI FGD DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA UNTUK MEMBAHAS PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI LAPANGAN 5.REKONSILIASI DATA FASKES PEMBERI PELAYANAN KB

42 42 BPJS Kesehatan.., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik


Download ppt "Www.bpjs-kesehatan.go.id drg Fajriadinur, MM Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta, 12 Februari 2014 PEMBIAYAAN PELAYANAN KB DALAM PROGRAM JKN MELALUI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google