“Wewenang dan Keabsahan Wewenang: Negara dan Warga Negara” Pengantar Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi 2009/2010 By Gilang Desti Parahita.

Presentasi berjudul: "“Wewenang dan Keabsahan Wewenang: Negara dan Warga Negara” Pengantar Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi 2009/2010 By Gilang Desti Parahita."— Transcript presentasi:

1 “Wewenang dan Keabsahan Wewenang: Negara dan Warga Negara” Pengantar Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi 2009/2010 By Gilang Desti Parahita

2 Kartu Tanda Penduduk  Merepresentasikan apa?

3 Warga negara (Citizen) 1 Warga negara sebagai entitas politik (Aristotle, Politics) - manusia sepenuhnya apabila memimpin pihak lain (kata phusin zoon politikon) - polites: seseorang yang memerintah dan diperintah - warga negara (laki-laki, pejuang, majikan) berada di derajat tertinggi karena kemampuannya di antara orang-orang yang setara - kepemilikan atas oikos (infrastruktur material) dan kiprah pada tingkat polis (ideal superstruktur) - perang, perdagangan, keamanan, antarnegara, dll - warga negara bertindak tidak melalui benda-benda (tanah, dinding, perdagangan), melainkan oikos dan polis

4 Warga negara 2 Warga negara sebagai pemilik harta dan taat hukum (Gaius) - Pemahaman individu sebagai pemilik - Seseorang bertindak berdasarkan sesuatu, dan semua tindakan tersebut ditujukan untuk melindungi kepemilikan - Hubungan yang timbul akibat kepemilikan dan tindakan membutuhkan peraturan yang harus ditaati warga negara (legalis homo) - Kewarganegaraan berimplikasi pada kepemilikan, imunitas, hak, kewajiban - Muncul kaum borjuis

5 Warga negara 3 Warga negara adalah orang yang bersedia dipimpin pihak lain demi terjaminnya kepemilikan, hak-hak, dan kebahagiaan Semua warga negara berpartisipasi secara setara dan terus menerus pada setiap aksi-aksi Kedaulatan (JJ Rousseau)

6 Wewenang (Authority)  Kekuasaan yang didasarkan pada perjanjian  Sehingga seseorang atau kelompok memiliki hak untuk mengeluarkan sejumlah perintah  Perintah yang harus ditaati Apakah perbedaan antara wewenang dan kekuasaan?

7 Uang

8 Aset

9 Kecantikan/Ketampanan

10 Sihir

11 Popularitas

12 Pengikut

13 IPTEK

14 Tipe Wewenang  Subtantif dan personal  Formal (Thomas Hobbes) - rasional-legal (dinamis, impersonal) - tradisional (impersonal, non rasional) - karismatis (dinamis, non rasional) - nilai-rasional-legal (Spencer, 1970) pemilihan kepala daerah DIY

15 Keabsahan Wewenang (Legitimacy)  Wewenang suatu pemerintahan didapat melalui ancaman (coercion), bujuk rayu (persuasion) atau penerimaan secara alamiah.  Pemerintahan modern lebih efisien dijalankan dengan kewenangan yang didapat melalui penerimaan secara alamiah karena lebih efisien  Wewenang tidak dapat dideteksi melalui kehadiran atau ketidakhadiran fisikal, melainkan derajat penerapan.

16 Penjara Panoptik ala J Bentham (1785) Contoh bagaimana wewenang hukum dijalankan secara efektif dan efisien

17 Sumber Keabsahan Wewenang PPencapaian kebijakan KKebiasaan LLatar belakang agama atau identitas budaya PProsedural Warga, media, dan terorisme

18 Karakteristik warga negara demokrasi  Toleransi  Partisipasi aktif  Derajat minat dan informasi yang tinggi  Dukungan untuk negara

19 Toleransi  Keragaman (diversity)  Perbedaan (difference)  Sikap, perilaku, agama, pilihan politik, minat Yogyakarta City of Tolerance Etnis Cina di Indonesia

20 Partisipasi Aktif  Demokrasi: hubungan dua arah  Pemilu  Hak warga  Kelas menengah Indonesia  Demokrasi deliberatif  Tidak hirarkis dan teknokratik “golput”, participatory budgeting, komite sekolah

21 Partisipasi Warga di Indonesia  Desentralisasi dan partisipasi (UU No. 32 Tahun 2004)  Perencanaan pembangunan (Musrenbang), RKJP  Pemilihan kepala daerah, DPRD  Transparansi dan akuntabilitas  Schonwalder (1997) dan Geller (2001): partisipasi di Indonesia masih didominasi oleh the pragmatic school yang menempatkan partisipasi sebagai alat untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintahan

22 Model Negara Menurut Kapasitas dan Intensi Pengaturan Publik (Centeno dan Portes (2003) State regulatory capacity HighI: Liberal State (AS, Inggris) II: Welfare state (Prancis, Jerman) III: Totalitarian State (Korut, Kuba) LowIV: Absent state (Somalia, Zaire) V: Enclave state: (Kenya, bolivia, Angola) VI: Frustrated state (Argentina, Peru, Ekuador) LowMediumHigh State Regulatory Intent

23 Minat dan Informasi CCukup wawasan MMinat MMasa kampanye HHak warga untuk memperoleh informasi dan menyampaikan laporan terjadinya penyimpangan kekuasaan RUU Kerahasiaan Negara Asas penyelenggaraan negara berdasarkan UU No. 28/1999: keterbukaan

24 Dukungan untuk negara SSuportif SSkeptis EElit baru di luar negara Partai oposisi, Porto Allegre

25 Apakah Anda sebagai warga negara demokratis telah bersikap kritis terhadap pemerintah terpilih?

26 Modal Sosial (Robert Putnam)  Interaksi komunitas yang menghasilkan sikap dan perilaku berdasarkan atas prinsip kepercayaan dan kemanfaatan  Kewarganegaraan tak akan tercipta tanpa adanya kemampuan dari warga negara untuk bekerja sama, saling menghormati, dan mengenali satu sama lain

27 Budaya Politik 1 AAsumsi-asumsi etis yang mengatur hubungan- hubungan di antara warga negara dan warga negara dengan pemerintah, dan warga dengan tata aturan politik (political order) SSegala sikap dan nilai yang ditunjukkan masyarakat secara bersama-sama, yang menjadi dasar perilaku politik.

28 Tipe-tipe Budaya Politik (Almond dan Verba) aa. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture) bb. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture) cc. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)

29 Budaya Politik 2  Generalisasi yang ceroboh mengenai budaya politik: Almond dan Verba, The Civic Culture (1965)  Ronald Inglehart (2005): negara makmur dan industrial sedang mengalami perubahan pada budaya yang semula peduli pada keamanan digantikan oleh ekspresi diri, sebagaimana yang nampak pada perubahan generasional umum terjadi di Eropa  Alexis de Tocqueville (Democracy in America, 1980): individualitas dan kebebasan, ketergantungan pada politik lokal, organisasi sukarela, gairah akan kemajuan, pantang menyerah

30 Sepatu

31 Ricuh

32 Sifat Budaya Politik  Non perilaku, melainkan berupa sikap,kepercayaan, mitos  Nampak pada sistem politik  Masif

33 Sosialisasi Politik  Nilai dan asumsi yang dimiliki warga mengenai politik dibangun melalui proses sosialisasi politik  Forum: rumah, sekolah, peer group, masyarakat, media  Dimensi ranah publik politik Dahlgren: institusi media, representasi media, struktur sosial, dan interaksi sosiokultural

34 Definisi Sosialisasi Politik  proses pembelajaran dari pengalaman/ pola- pola aksi;  pewarisan pengetahuan, keyakinan, sikap, pola dan perilaku politik antar generasi;  sosialisasi berlangsung sepanjang hidup. Perubahan politik atau stagnasi?

35 Politik dan media  Media sebagai sumber keabsahan kekuasaan dan wewenang  Media sebagai pendukung pendidikan sipil  Media sebagai ranah publik bagi kepentingan publik ditampilkan dan didefinisikan, terutama di televisi

36 Kesimpulan Penelitian Dobkin (1992)  Media televisi meneguhkan konstruksi pemerintah tentang adanya “ancaman terorisme” yang menyebabkan “krisis publik”  Pemerintah memerlukan media massa untuk melegitimasi konstruksi atas peristiwa politik kekerasan dan kebijakan politik tertentu

37 Penelitian Dobkin dan Teori Penularan  Media massa AS mengesahkan adanya “ancaman terorisme” dan “krisis publik” sehingga aksi teror yang berskala kecil dan sedikit terkesan menjadi fenomena  Media massa meneguhkan upaya pemerintah AS untuk melakukan counterterrorism yang tidak tepat sasaran dan tidak mengatasi akar permasalahan

38 Bahan bacaan  Beiner, R. Theorizing Citizenship  Inglehart, I. Modernization, Cultural Change, and Democracy: Human Development Sequence.  Meyer, Thomas. Media Democracy: How the Media Colonize Politics.  Shively, W.P. Power Choice: an Introduction to Political Science  Basjir, W.W. Keindahan yang Menipu: Partisipasi dalam Penganggaran Daerah di Indonesia.