Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH November 2007 Direktorat Perbankan Syariah Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10110 Tlp. 021-3818778 Fax. 021-3501989.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH November 2007 Direktorat Perbankan Syariah Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10110 Tlp. 021-3818778 Fax. 021-3501989."— Transcript presentasi:

1 PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH November 2007 Direktorat Perbankan Syariah Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Tlp Fax

2 Curriculum Vitae (CV) Nama : Muhamad Irfan Sukarna Riwayat Pendidikan : - SMPN 5 dan SMAN 5 Bandung - S1 Universitas Brawijaya (Ekonomi) - S2 University of Loughborough,UK (Ekonomi) Riwayat Pekerjaan : - Grup Bakrie - Bank Indonesia Satuan Kerja di BI : Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah (BP4S) – Tim Pengaturan DPbS

3 Ekonomi negara2 Islam dengan Area Ekonomi lain Indikator Euro Area USA Japan Islamic Populasi (Juta) 307,8 287,5 127,3 1,200 GDP(Miliar Euro) 7.071, , , ,8 GDP per Capita * Sumber : ECB dan OIC (2002)

4 Wilayah Ekonomi Islam (Potensi Pembiayaan Islam) :  meliputi hampir 57 negara,  wilayahnya 24 % dari total daratan bumi  20,4 % dari total populasi dunia (1,2 M)  GDP sekitar 1,25 Triliun Euro,  Tempat dari sekitar 79 % sumber minyak dan gas yang telah terbukti di dunia

5 Negara/Ekonomi Islam  berbagai grup yang heterogen. Perbedaan  area, penduduk, SDM, pertumbuhan dan potensial perdagangan, struktur ekonomi, tingkat pembangunan dan kinerja ekonomi-sosial ; Persamaan  negara berkembang “ Lima Negara Terkaya” negara/ekonomi Islam (2002) : Negara GDP(Miliar Euro) Populasi(Juta) GDPperKapita(Euro) Iran 295,2 68, Turki 131,2 71, Indonesia 113,3 219,9 510 Malaysia 74,1 24, Saudi Arabia 61,2 22, Total ,

6 Hubungan Penyediaan Dana & Pembiayaan dengan Ekonomi Negara Penyediaan Dana/Pembiayaan  Sektor Riil  Pembangunan  Ekonomi Negara Jenis Pembiayaan/Financing : Direct Financing : Kredit, Penyediaan dana/Pembiayaan  through Banks Indirect Financing : IPO, Financial Securities  through Capital Market

7 DIRECT FINANCING  Kredit, Penyediaan Dana/Pembiayaan dr Bank Bank Indonesia sbg Otoritas Perbankan di Indonesia termasuk Perbankan Syariah Pengaturan & Pengawasan Perbankan Syariah: mengapa diperlukan ?? Menjaga stabilitas sistem keuangan (makro ekonomi) dan keberlangsungan usaha bank (mikro ekonomi) Perlindungan masyarakat (khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil) Optimalisasi peran lembaga perbankan dalam menunjang program pembangunan

8 Fungsi dan Kewenangan Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan Dasar Hukum : UU No.23 Th 1999 ttg Bank Indonesia yg telah diubah dg UU No.3 Th 2004 UU No. 7 Th 1992 ttg Perbankan yg telah diubah dg UU No.10 Th 1998 Lingkup Kewenangan (Psl 24 UU No.23/1999) : Menetapkan peraturan, Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu Bank, Melaksanakan pengawasan, Mengenakan sanksi terhadap Bank

9 Keunikan & Perbedaan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dgn bank konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup mendasar dlm operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi bank syariah. Perbedaan mendasar tsb terutama a.l. : –Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank  DPS/DSN –Perbedaan karakteristik operasional, khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil  Profit sharing dan Revenue sharing

10 Kerangka Pengawasan & Pengendalian Bank Syariah Perangkat yang diperlukan : Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk menciptakan bank syariah yang sehat dan istiqomah a.l. adalah: (1) sistem pengendalian intern (SPI), (2) fungsi manajemen risiko, (3) peraturan peningkatan keterbukaan informasi (transparansi), (4) sistem akuntansi yang sesuai, (5) mekanisme jaminan kepatuhan syariah, (6) audit ekstern (kesehatan keuangan & kepatuhan syariah)

11 Tools yang diperlukan untuk pembentukan bank syariah yang sehat dan istiqomah:  Regulasi dan Panduan Best Practices  Optimalisasi Fungsi dan Pembentukan Lembaga Penunjang  Pengembangan/penerapan nilai (values) syariah dan Kode Etik Perbankan Syariah oleh Asosiasi Industri  Edukasi Publik dlm rangka mendorong Consumer Advocacy dan Meningkatkan disiplin pasar  Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah yg Efektif (Sistem Pelaporan, Sistem IT Pengawasan Bank, Sistem Pengawasan Berbasis Risiko, dll)

12 Intern Ekstern & Intern HIRARKI KETENTUAN BANK INDONESIA UUD 1945 UU Bank IndonesiaUU Perbankan PBIPDG SE EkternSE Intern DSN dan KA

13 JENIS REGULASI BANK SYARIAH I.Kelembagaan Bank Syariah II.Prinsip kehati-hatian (Prudential) III.Sistem Pembayaran/Pasar Keuangan & Moneter IV.Standar Akuntansi / Pelaporan

14 KETENTUAN KELEMBAGAAN BANK UMUM SYARIAH PBI No.6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan PBI No.7/35/PBI/2005 ttg Perubahan Atas PBI No.6/24/PBI/2004

15 BADAN HUKUM & MODAL DISETOR Badan hukum bank umum syariah –Perseroan Terbatas; –Koperasi; atau –Perusahaan Daerah Modal Disetor pendirian bank umum syariah sekurang-kurangnya sebesar Rp1 Trilyun

16 PENDIRIAN BUS Oleh WNI, BHI, kemitraan asing dengan WNI dan atau BHI izin Dewan Gubernur Izin diberikan dalam 2 tahap, IP & IU Kepemilikan asing diperbolehkan s/d 99% modal disetor

17 IZIN PRODUK Produk dan Jasa Baru yang dikeluarkan oleh Bank wajib mendapat persetujuan BI.  Produk dan Jasa Baru Yang Blm Ada Izin Pada Saat Izin Usaha Diberikan oleh BI kepada Bank.  Produk dan Jasa Baru yang sdh ada sblmnya di Bank Syariah lain, namun terdapat perbedaan karateristik terhadap produk yang sudah ada.  Produk dan Jasa Baru yang merupakan turunan dari produk dan jasa yang sudah ada.

18 PERSYARATAN DIREKSI Jumlah Direksi minimal 2 (dua) orang Mayoritas berpengalaman 2 tahun sebagai pejabat eksekutif Direktur Utama independen dari pemegang saham pengendali Sesama direksi dilarang memiliki hub keluarga sampai derajat kedua Dilarang merangkap jabatan sbg Direksi, komisaris atau pejabat eksekutif Dilarang memberikan kuasa umum

19 Persyaratan Komisaris Jumlah minimum 2 orang maksimum sama dengan jumlah direksi 1 orang berdomisili dekat tempat kedudukan Bank 1 komisaris independen terhadap pemilik Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan Dapat rangkap jabatan sbg komisaris pada 1 bank lain atau sbg direksi, komisaris, pejabat eksekutif pada 2 perusahaan bukan bank

20 LATAR BELAKANG 1.Pembukaan kantor dibawah KC dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah 2.Memperluas layanan syariah kepada masyarakat 3.Dapat memberikan pelayanan secara penuh dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana 4.Mempermudah pengawasan PEMBUKAAN KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG

21 KANTOR dibawah KANTOR CABANG KCP UPS KK

22 KANTOR CABANG PEMBANTU & KANTOR KAS : 1.Dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2.Dalam satu wilayah kliring dengan kantor induknya 3.Pertimbangkan studi kelayakan dan tingkat kejenuhan 4.Laporan konsolidasi dengan KC induknya dalam 1 hari yang sama 5.Menggunakan SDM sendiri Bank 6.Dapat beralamat sama dengan Kantor lain dgn memperhatikan faktor keamanan

23 UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) 1.Tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan 2.Full banking service (kategori sama dengan KCP) 3.Dalam satu wilayah KBI dengan kantor induknya 4.Laporan konsolidasi dengan KC induknya 5.Dapat beralamat sama dengan Kantor lain dgn memperhatikan faktor keamanan (kantor desa, kantor lurah, kantor pos, lainnya) 6.Menggunakan SDM sendiri Bank 7.Berlokasi diluar Ibukota Propinsi dan BODETABEK

24 DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) & DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DSN adalah dewan yang dibentuk MUI dengan kewenangan menetapkan fatwa produk dan jasa bank Syariah DPS adalah dewan pengawas Syariah yang dibentuk bank yang keanggotaannya diusulkan oleh bank untuk ditetapkan oleh DSN serta memperoleh persetujuan Bank Indonesia Anggota DPS diajukan oleh bank untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan DSN

25 TATA CARA PENGANGKATAN DPS Diusulkan oleh Bank setelah berkonsultasi dgn DSN dan atau MUI setempat. Diajukan Ke BI untuk disetujui. BI akan memberikan persetujuan atau penolakan maksimal 30 hr setelah dokumen diterima lengkap. Maksimal 15 hari stelah persetujuan BI, Bank wajib diajukan ke DSN untuk minta penetapan DSN, cc BI. DSN akan menetapkan DPS maksimal dalam jangka waktu 30 hari setelah persetujuan BI. Apabila lebih dari 30 hari, DSN belum mengeluarkan penetapan DPS, maka DPS efektif sebagai DPS.

26 TUGAS DPS Memastikan kesesuaian produk dan jasa bank Syariah dengan fatwa DSN Memberikan opini Syariah terhadap pedoman operasional, dan aktivitas usaha bank Menyampaikan hasil laporan pengawasan Syariah secara tertulis 6 bln sekali Memberikan opini Syariah terhadap produk baru yang akan dikeluarkan bank untuk mendapatkan fatwa DSN dan persetujuan BI

27 KEANGGOTAAN DPS Jumlah anggota DPS 2 – 5 orang dengan masa penyesuaian 2 tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan DPS Kantor pusat bank wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan tugas DPS, dan menunjuk sekurang-kurangnya 2 orang pegawai internal bank untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas DPS Maksimal 2 orang anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN Anggota DPS hanya dapat menjabat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 bank lain dan 2 lembaga keuangan Syariah bukan bank (dengan masa penyesuaian 2 tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan DPS) Anggota DPS merupakan pihak terafiliasi

28 KEGIATAN SYARIAH oleh BANK UMUM KONVENSIONAL PBI No.8/3/PBI/2006 ttg Perubahan BUK menjadi BUS dan Pembukaan Kantor Syariah oleh BUK & PBI No.9/7/PBI/2007 ttg Perubahan PBI No.8/3/PBI/2006

29 KONVERSI BUK → BUS 1.Izin Gubernur BI 2.Masuk dalam Rencana Bisnis Bank 3.Proses perizinan dilakukan 1 tahap (izin perubahan kegiatan usaha) 4.Izin berlaku sejak tgl. Persetujuan Perubahan AD atau Akta Pendirian termasuk AD oleh instansi yang berwenang. 5.Bank wajib melakukan kegiatan syariah 60 hari setelah izin diberlakukan. 6.Bank wajib menyelesaikan hak & kewajiban konvensional max 360 hari sejak tgl. Izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan oleh BI. 7.Waktu penyelesaian aktiva produktif dapat diperpanjang atas permohonan Bank

30 UNIT USAHA SYARIAH 1.UUS adalah Unit kerja dikantor pusat Bank sebagai kantor induk KCS dan Unit Syariah 2.Tugas UUS : Mengawasi dan mengatur, menempatkan dan mengelola, menerima & menatausahakan laporan serta melakukan kegiatan lain kegiatan syariah Bank 3.Rencana kegiatan UUS wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank 4.Pemimpin UUS paling rendah satu tingkat dibawah direksi (peralihan 1 tahun)

31 PEMBUKAAN KCS PERTAMA Bank Yang Telah Membuka UUS dapat membuka KCS dengan cara : 1.Buka KCS baru 2.Konversi KCK → KCS 3.Meningkatkan Status KCPK → KCS 4.Konversi KCK Yang Telah Membuka Unit Syariah (US) → KCS 5.Meningkatkan Status KCPK Yang Telah Membuka US → KCS 6.Membuka KCS baru Yang Berasal Dari US Bank Yang Membuka KCS wajib : 1.Menyisihkan modal kerja cover biaya operasional awal 2.Memenuhi rasio KPMM

32 UNIT SYARIAH 1.Memiliki UUS dan DPS 2.Memenuhi ketentuan KPMM 3.Memiliki Pencatatan dan Pembukuan Tersendiri Untuk Kegiatan Syariah 4.SDM yang telah memiliki pengetahuan operasional perbankan syariah dan terpisah dengan kegiatan konvensional 5.Menyusun Laporan Keuangan Syariah dan memasukkan Laporan Keuangan tsb kedalam Lap. Gabungan 6.Menyampaikan rencana jangka waktu perubahan menjadi KCS (pre-commitment) 7.izin US dicabut apabila tidak dapat memenuhi jangka waktu perubahan menjadi KCS.

33 KANTOR DIBAWAH KANTOR CABANG SYARIAH 1.Satu wilayah KBI dgn KCS induknya 2.Mengunakan SDM sendiri Bank (Pegawai Bank atau Kontrak) 3.Memenuhi ketentuan KPMM Syariah 4.Ada pemisahan fisik yang jelas apabila beralamat yang sama dengan Kantor Cabang atau Kantor dibawah Kantor Cabang Bank

34 LAYANAN SYARIAH 1.Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yg dilakukan KC dan atau KCP untuk dan atas nama KCS pada Bank yg sama 2.Dicantumkan dalam rencana bisnis Bank 3.Satu wilayah kerja KBI dan atau propinsi yang sama dgn KCS induknya 4.Menggunakan pola kerjasama 5.Menggunakan SDM yg memiliki pengetahuan mengenai produk & operasional bank syariah

35 LAYANAN SYARIAH 6.Memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dengan kantor konvensional 7.Laporan keuangan LS digabungkan ke KCS induknya pada hari yg sama 8.KC atau KCP lokasi LS wajib mencantumkan logo industri perbankan syariah dan atau kata- kata layanan syariah ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat

36 PBI No.7/13/PBI/2005 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Direktorat Perbankan Syariah

37 Pokok-pokok Ketentuan Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari ATMR; UUS wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah; Jika modal minimum UUS < 8% maka kantor induknya wajib menambah kekurangan;

38 Pokok-pokok ketentuan Risiko yang diperhitungkan adalah: –Risiko penyaluran dana, dan –Risiko pasar. Risiko pasar yang diperhitungkan adalah risiko nilai tukar

39 Aspek Permodalan Modal Bank terdiri dari: –Modal inti (tier 1); –Modal pelengkap (tier 2); –Modal pelengkap tambahan (tier 3). Modal tier 2 dan tier 3 hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti; Modal bagi UUS adalah dana yang disisihkan kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;

40 Aspek Permodalan Modal inti (tier 1) terdiri dari: –Modal disetor; dan –Cadangan tambahan modal. Cadangan tambahan modal terdiri dari: –Faktor penambah: agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun-tahun lalu setelah pajak, laba tahun berjalan setelah taksiran pajak; –Faktor pengurang: disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran lapkeu KC luar negeri, penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual.

41 Modal pelengkap Terdiri dari: –Selisih penilaian kembali aktiva tetap; –Cadangan umum dari PPAP maks 1,25% dari ATMR; –Modal pinjaman yang memenuhi kriteria BI; –Investasi subordinasi maks 50% dari modal inti; –Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.

42 Risiko Penyaluran Dana ATMR terdiri dari: –Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva; –Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

43 Aspek Risiko Pasar Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar; SWBI tidak diperhitungkan dalam risiko pasar; Bank hanya dapat memiliki surat berharga Syariah untuk tujuan investasi; Jika bank mengalami kesulitan likuiditas, surat berharga yang dimiliki dapat dijual sebelum jatuh tempo.

44 Aspek Risiko Pasar Bank wajib memperhitungkan risiko pasar dalam KPMM dengan menggunakan metode standar (standard method); Perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap seluruh aktiva Bank yang tercatat dalam Banking Book; Pembebanan modal dalam rangka perhitungan risiko nilai tukar dilakukan sebesar 8% dari posisi devisa neto yang dimiliki.

45 Pelaporan Bank wajib melaporkan perhitungan KPMM secara bulanan sesuai format yang ditetapkan BI; Laporan tersebut harus disampaikan kepada BI selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.

46 Sanksi Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp ,00 per hari kerja keterlambatan dengan maksimal sanksi sebesar Rp ,00 Bank yang tidak memenuhi ketentuan KPMM dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan ketentuan tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.

47 GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALAS BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PBI No.6/21/PBI/2004 & PBI 8/23/PBI/2002) Direktorat Perbankan Syariah

48 DEFINISI & TUJUAN oDefinisi Simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari DPK oTujuan : 1.Instrumen moneter 2.Prinsip kehatian-hatian Bank 3.Kelancaran sistem pembayaran berdasarkan prinsip syariah

49 PERHITUNGAN GWM GWM Rp = 5 % x DPK t-2 GWM Valas = 3 % x DPK t-2 Jika FDR > 80% Jika FDR Rp50 T DPK t-2 = Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam satu masa Laporan untuk periode 2 masa laporan sebelumnya

50 JUMLAH REKENING GIRO BANK di BI Jenis BankNon DevisaDevisa Konvensional1 Rupiah1 Rp + 1 Valas Syariah1 Rupiah1 Rp + 1 Valas Konvensional memiliki UUS 2 Rupiah (Konvensional + Syariah) 2 Rp + 2 Valas (Konvensional + Syariah) Regulasi

51 PENILAIAN GWM Persentase GWMJumlah Harian Saldo GiroRata-rata DPK Tanggal 1 s.d bln sebelumnya 8 s.d akhir bln sebelumnya 16 s.d bulan yang sama 24 s.d akhir bulan 8-15 bulan yang sama

52 PERUBAHAN PASAL 11 PBI No.6/21/PBI/2004PBI No.8/23/PBI/2006 FDR = Pembiayaan Giro + Tabungan + simpanan berjangka + kewajiban lainnya FDR = Pembiayaan Giro + Tabungan + simpanan berjangka

53 SUMBER DATA PEMBIAYAAN PBI No.6/21/PBI/2004PBI No.8/23/PBI/2006 3)Data Pembiayaan diperoleh dr pos Piutang Murabahah net Piutang Salam Piutang Istishna dikurangi Margin Istishna yang ditangguhkan Piutang Qardh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Aktiva Ijarah dikurangi Akumulasi Penyusutan / Amortisasi aktiva ijarah 3)Data Pembiayaan diperoleh dari pos “Kredit yang diberikan” pada LBBU yang disampaikan Bank kepada BI

54 SUMBER DATA DANA PIHAK KETIGA PBI No.6/21/PBI/2004PBI No.8/23/PBI/2006 3)Data DPK diperoleh dari pos Giro Tabungan Simpanan Berjangka Kewajiban lainnya 3)Data DPK diperoleh dari pos Dana Simpanan Wadiah  Giro wadiah  Tabungan wadiah  Lainnya Dana Investasi Tidak Terikat  Tabungan mudharabah  Deposito mudharabah  Lainnya

55 SANKSI  Kekurangan GWM Rupiah Kekurangan GWM x 125% x Tk indikasi imbalan PUAS x 1/360  Saldo Negatif Saldo negatif x 150% x Tk indikasi imbalan PUAS x 1/360  Kekurangan GWM Valas Kekurangan GWM x 0,04% per hari pelanggaran PUAS dapat diganti rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah 1 bulan

56

57 PASAR KEUANGAN ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PBI No.9/5/PBI/2007 Direktorat Perbankan Syariah

58 LATAR BELAKANG  Bank berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas  Untuk mengatasi, Bank Umum Konvensional dapat memanfaatkan PUAB. Bank Umum Syariah ? Unit Usaha Syariah ?

59 PESERTA & PIRANTI PUAS oPeserta  Bank Umum Syariah / Unit Usaha Syariah  dapat menerima & / menanamkan dana  Bank Umum Konvensional  hanya dapat menanamkan dana oPiranti 1.Atas inisiatif BI Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA) 2.Atas permohonan Bank Syariah Permohonan piranti/instrumen harus dilengkapi dengan penjelasan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan risiko instrumen PUAS

60 MEKANISME & PENYELESAIAN TRANSAKSI SERTIFIKAT IMA  Sertifikat IMA bukti penanaman dana  Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan sebanyak 1 kali  Bank terakhir pemegang sertifikat IMA wajib memberitahukan kepada bank penerbit IMA  Bank penerbit membayar kepada bank pemegang sertifikat IMA sebesar nilai nominal investasi pada saat jatuh waktu  imbalan dibayar setiap hari kerja pertama bulan berikutnya

61 PERHITUNGAN IMBALAN X = besarnya imbalan kepada bank penanam dana P = nilai nominal investasi R = tk realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sblm didistribusikan (tergantung jk waktu investasi)  s.d 30 hari  deposito 1 bulan  31 hari s.d 90 hari  deposito 3 bulan t = jangka waktu investasi k = nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana X = P x R x t/360 x k

62 SETIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA PBI No.6/7/PBI/2004 Direktorat Perbankan Syariah

63 Sertifikat Wadiah Bank Indonesia PBI No.6/7/PBI/2004  Dengan berkembangnya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka pengendalian moneter, perlu diciptakan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah  SWBI dapat pula menjadi sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas

64 Karakteristik SWBI  BI dapat menerima penitipan dana dari bank umum syariah / UUS dengan menggunakan prinsip wadiah melalui penerbitan SWBI sebagai bukti penitipan  BI dapat memberikan bonus atas penitipan dana yang diperhitungkan pada saat jatuh waktu  bonus diberikan sesuai kebijakan BI Regulasi

65 JUMLAH & JANGKA WAKTU  Jumlah dana  minimal Rp 500 juta  di atas Rp 500 juta, kelipatan Rp 50 juta  Jangka waktu  1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan  dapat diubah dengan SE BI

66 PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA PSAK NO.59 Akuntansi Perbankan Syariah PSAK 101 Penyajian laporan keuangan syariah PSAK 102 Akuntansi Murabahah PSAK 103 Akuntansi Salam PSAK 104 Akuntansi Istishna’ PSAK 105 Akuntansi Mudharabah PSAK 106 Akuntansi Musyarakah Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

67 TUJUAN PENGGUNAAN PEDOMAN AKUNTANSI Pedoman bagi bank syariah melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya Laporan –dapat dipahami, –relevan, –andal & –dapat dibandingkan

68 LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH PBI No.5/26/PBI/2003 Direktorat Perbankan Syariah

69 LATAR BELAKANG Praktek perbankan syariah sudah semakin memasyarakat di Indonesia. Diberlakukannya PSAK Nomor 59 tahun 2002 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada bulan Mei 2002 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) pada bulan Juli Diperlukan pedoman bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam menyusun laporannya kepada Bank Indonesia.

70 TUJUAN Pengumpulan dan penyusunan statistik perbankan dalam rangka: – Analisis ekonomi moneter – Memberikan informasi dalam rangka mendukung terciptanya Stabilitas Sistem Keuangan (FSS) Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah. Informasi bagi Manajemen bank.

71 BANK PELAPOR Bank Pelapor adalah KP, KC, KCS, Unit Syariah KC Bank Asing & KCP Bank Asing laporan harus benar, lengkap & tepat waktu Penyusunan laporan wajib mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan bulanan Bank Umum Syariah

72 A. NERACA B. REKENING ADMINISTRATIF C. DAFTAR RINCIAN LABA RUGI D. DAFTAR RINCIAN DARI POS-POS DALAM NERACA DAN POS-POS TERTENTU DARI REK.ADMINISTRATIF SERTA RINCIAN INFORMASI PENTING LAINNYA. RUANG LINGKUP LAPORAN

73 PENYAMPAIAN LAPORAN  Laporan dan atau koreksi Laporan wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan.  Periode keterlambatan penyampaian Laporan dan atau koreksi Laporan adalah mulai tanggal 13 s/d 21 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan.  Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan bila belum menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan setelah tanggal 21 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan.

74 PENYAMPAIAN LAPORAN BAB IV – PROSEDUR PENYAMPAIAN (Pasal 17 – 18)  Penyampaian laporan dilakukan secara on-line, melalui fasilitas Ekstranet Bank Indonesia atau melalui dial-up ke Remote Access Server (RAS) Kantor Pusat Bank Indonesia.  Pengecualian kewajiban penyampaian secara on-line diberikan kepada : a.Bank pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi b.Bank Pelapor yang baru buka dengan batas waktu paling lama 2 bulan setelah melakukan kegiatan operasional c.Bank pelapor yang mengalami gangguan teknis Bank Pelapor sebagaimana poin a, b,c wajib menyampaikan Laporan secara off-line  Penyampaian Laporan secara off-line harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan disampaikan dalam bentuk disket atau cd-rom disertai hard copy.

75 Bank Pelapor Bank Indonesia Ekstranet BI LBUSServer Data base Intranet BI KBI KBI User tekait lainnya Import Teks File Sistem Pelaporan LBU - Syariah Sistem Pelaporan LBU - Syariah Aplikasi LBUS Kantor Pusat BI - Statistik & Moneter - DPbS - PDE Ekstranet BI : Jaringan Komunikasi yang bersifat khusus untuk seluruh perbankan dalam penyampaian laporan ke Kantor Pusat BI Intranet BI : Jaringan Komunikasi yang menghubungkan antara Kantor Pusat BI dengan Kantor Cabang BI.

76 Bank Pelapor Bank Indonesia Ekstranet BI LBUSServer Data base Intranet BI KBI / Smon Kontingensi Pengiriman Data Kontingensi Pengiriman Data Melalui Kantor lain KANTOR BANK Dial-up ke RAS Kantor Pusat BI Melalui Kantor Bank Indonesia setempat / Smon

77 SANKSI  Sanksi terlambat menyampaikan Laporan sebesar Rp ,- per hari kerja keterlambatan.  Sanksi tidak menyampaikan Laporan sebesar Rp ,-  Sanksi terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebesar Rp ,- per hari kerja keterlambatan.  Koreksi atas inisiatif Bank setelah tanggal 21 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan, dikenakan sanksi sebesar Rp ,- per item, maksimum Rp ,-

78 SANKSI  Dalam hal berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan yang telah disampaikan oleh Bank Pelapor ditemukan kesalahan, maka Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp ,- (seratus ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp ,- (sepuluh juta rupiah).  Menyampaikan Laporan secara off-line pada periode penyampaian on-line dikenakan sanksi Rp ,-

79 Bank KonvensionalBank Syariah 1.Neraca 2.Laporan Laba/Rugi 3.Laporan Arus Kas 4.Laporan Perubahan Ekuitas 5.Catatan atas Laporan Keuangan 1.Neraca 2.Laporan Laba/Rugi 3.Laporan Arus Kas 4.Laporan Perubahan Ekuitas 5.Catatan atas Laporan Keuangan 6.Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 7.Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS 8.Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL VS SYARIAH

80 PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

81 STANDAR AKAD - LATAR BELAKANG Menselaraskan aktivitas keuangan Bank dengan norma dan syariah Islam. Memenuhi kaidah dan norma syariah; proses, transaksi, obyek terhindar dari riba, maysir, gharar, zalim, risywah, barang haram dan maksiat. Kepastian hukum landasan aturan yang lebih jelas atas norma yang berlaku bagi para pihak yang berkepentingan (bank, nasabah, investor, notaris, arbitrase, dan lain-lainnya). efisiensi operasi industri, kurangi ruang perdebatan dan perbedaan penafsiran. Formalisasi aturan dalam fatwa DSN kedalam PBI. Memperjelas dan menambahkan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan teknis perbankan yang belum dijabarkan dalam fatwa.

82 POKOK-POKOK PENGATURAN –Ketentuan Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana wajib diikuti oleh Bank; –Bank dapat memperluas cakupan akad atau perjanjian tidak bertentangan dengan PBI standarisasi Akad, prinsip-prinsip syariah, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; –Transparansi Bank wajib memberikan informasi secara menyeluruh kepada nasabah ttg produk & jasa yang diberikan sehingga nasabah benar-benar memahami produk bank tersebut –Akad/Transaksi syariah tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram dan maksiat

83 Produk dan jasa yang diatur : –penghimpunan dana : Wadiah atau Mudharabah, –penyaluran dana : bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik), dan pinjaman (qardh). ketentuan penerapan sanksi (ta’widh) bagi nasabah yang merugikan bank Materi Pengaturan

84 1.Bank sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai pemilik dana titipan; 2.Dana titipan disetor penuh; 3.Dapat diambil setiap saat; 4.Tidak dijanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; 5.Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. GIRO/TABUNGAN WADIAH :

85 1.nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan Bank sebagai pengelola dana (mudharib); 2.Bank dapat mengembangkan dana, termasuk melakukan akad Mudharabah dgn pihak lain; 3.Setoran harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang; 4.Nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank; 5.Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah; 6.Pemberian bagi hasil didasarkan saldo terendah setiap akhir bulan laporan; 7.Bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; 8.Perubahan nisbah dgn persetujuan nasabah. GIRO MUDHARABAH

86 TABUNGAN / DEPOSITO MUDHARABAH 1.Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana; 2.dana disetor penuh & dinyatakan dlm jml nominal; 3.pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah; 4.pada Akad tabungan Mudharabah, nasabah wajib meng- investasikan minimum dana tertentu; 5.Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah; 6.Pemberian bagi hasil didasarkan saldo terendah setiap akhir bulan laporan; 7.Bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; 8.Perubahan nisbah hrs dgn persetujuan nasabah.

87 1.Bank shahibul maal & nasabah mudharib; 2.jangka waktu dan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan; 3.Bank tidak ikut dalam pengelolaan usaha, namun memiliki hak pengawasan dan pembinaan; 4.Pembiayaan diberikan dalam tunai dan atau barang 5.barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar; 6.pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati; 7.Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali nasabah curangan, lalai atau menyalahi perjanjian; 8.Nisbah bagi hasil dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut; 9.Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering); PEMBIAYAAN MUDHARABAH

88 10.Pembagian keuntungan dgn profit and loss sharing atau Revenue Sharing; 11.Pembagian keuntungan sesuai dgn laporan hasil usaha mudharib; 12.Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal: −nasabah sebagai mitra usaha dan mudharib; −nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisanya keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank dan nasabah 13.Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah. 14.Bank dapat meminta jaminan atau agunan. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

89 PEMBIAYAAN MUDHARABAH MUQAYYADAH 1.Bank sbg agen penyalur dana investor (chanelling agent); 2.jangka waktu & nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak; 3.Bank tidak ikut dalam pengelolaan usaha namun punya hak pengawasan dan pembinaan; 4.pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang (harga perolehan atau pasar); 5.Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima fee (imbalan) sesuai kesepakatan para pihak 6.Kerugian ditanggung Investor sebagai pemilik dana kecuali nasabah curang, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;

90 1.Bank & nasabah sebagai mitra usaha; 2.nasabah sebagai mitra aktif (pengelola) dan Bank dapat ikut serta dalam pengelolaan sesuai kesepakatan; 3.Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha; 4.pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang (dinilai sesuai kesepakatan); 5.jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan; 6.kerugian ditanggung secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak; 7.Nisbah bagi hasil dapat diubah atas dasar kesepakatan dan tidak berlaku surut; PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

91 8.Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering); 9.Pembagian keuntungan dapat dilakukan dgn Profit Sharing atau Revenue Sharing; 10.Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan; 11.Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha; 12.Bank dapat meminta jaminan atau agunan. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

92 1.Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang; 2.jangka waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah; 3.Dalam hal Bank mewakilkan (wakalah), Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank; 4.Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun; 5.Bank dapat meminta agunan tambahan; 6.Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode akad; 7.Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proposional PEMBIAYAAN MURABAHAH

93 1.Potongan diberikan kepada : –nasabah yang membayar cicilan tepat waktu; dan/atau –nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran; 2.Besar potongan diserahkan pada kebijakan Bank; dan tidak boleh diperjanjikan dalam Akad. POTONGAN DALAM MURABAHAH

94 PEMBIAYAAN SALAM 1.spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati; 2.Pembayaran dilakukan secara penuh pada saat Akad atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Akad; 3.tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada Bank; 4.Alat bayar diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat sesuai dengan kesepakatan; 5.tidak boleh menjual barang sebelum diterima; 6.Bank dapat meminta jaminan. 7.keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain

95 8.Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlah sebagaimana kesepakatan maka bank memiliki pilihan untuk: a.membatalkan (mem-fasakh-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak Bank, b.menunggu penyerahan barang tersedia c.meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula; 9.penyerahan dengan kualitas yang lebih tinggi tidak boleh diminta tambahan harga;kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dengan Bank. 10.penyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan diterima dengan sukarela, maka tidak boleh ada pengurangan harga (discount). PEMBIAYAAN SALAM

96 SALAM PARALEL 1.Ketentuan salam berlaku juga untuk salam paralel 2.Kewajiban dan hak kedua Akad Salam tersebut harus terpisah, 3.Pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Salam tidak boleh tergantung pada Akad Salam lainnya; 4.Pembayaran (oleh nasabah) dilakukan secara penuh pada saat Akad disepakati; 5.Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, wajib dilakukan dengan Akad Murabahah; 6.Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban;

97 1.spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati; 2.Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang; 3.Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat sesuai dengan kesepakatan; 4.Pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan; PEMBIAYAAN ISTISHNA’

98 5.Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk : a.membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana kepada Bank; b.menunggu penyerahan barang tersedia;atau c.meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nnilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula; 6.penyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, tidak boleh meminta tambahan harga;kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dengan Bank; 7.penyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan diterima dengan sukarela, tidak boleh menuntut harga (discount). PEMBIAYAAN ISTISHNA’

99 1.Ketentuan Istishna’ berlaku bagi Istishna’ pararel; 2.Kewajiban dan hak dalam kedua Akad Istishna' tersebut harus terpisah; 3.pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Istishna' tidak boleh tergantung pada Akad Istishna' paralel atau sebaliknya; 4.Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, harus dilakukan secara proposional. PEMBIAYAAN ISTISHNA’ PARAREL

100 jenis transaksi Ijarah yaitu : 1.Akad Ijarah untuk transaksi sewa- menyewa 2.Akad Ijarah untuk transaksi multijasa PEMBIAYAAN IJARAH

101 1.Obyek sewa diperoleh dengan cara membeli atau menyewa dari pihak lain 2.Objek dan manfaat sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya; 3.Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas & kuantitas serta ketepatan waktu; 4.Bank menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan; 5.Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah; 6.Nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeilharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan; 7.Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah; PEMBIAYAAN IJARAH

102 1.Ketentuan Ijarah berlaku juga bagi IMBT 2.IMBT disepakati ketika Akad Ijarah ditandatangani dan wajib dituangkan dalam Akad Ijarah dimaksud; 3.pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah Akad Ijarah dipenuhi; 4.Bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah; 5.Pengalihan kepemilikan bawang sewa kepada penyewa dituangkan dalam Akad tersendiri setelah masa Ijarah selesai; PEMBIAYAAN IMBT

103 1.Bank dapat memberikan pembiayaan Ijarah multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kepariwisataan; 2.Bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 3.Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA

104 1.Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh yang diterima pada waktu yang telah disepakati; 2.Bank dapat membebankan biaya administrasi; 3.Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela selama tidak diperjanjikan; 4.Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman apabila nasabah tidak memiliki kemampuan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya; 5.Bank dapat menjatuhkan sanksi atau menjual agunan apabila nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan pinjaman; 6.Sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan sosial berasal dari modal, keuntungan dan dana infak; 7.Sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (short term financing) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana. PINJAMAN QARDH

105 1.ganti rugi (ta`widh) hanya atas kerugian riil (real loss) yang dapat diperhitungkan dengan jelas bukan potential loss 2.Dikenakan pada nasabah yang sengaja, lalai, atau menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank; 3.Besar ganti rugi (ta`widh) dapat diakui sebagai pendapatan Bank; 4.Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada akad yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ serta murabahah dan ijarah; 5.Ganti rugi (ta'widh) dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, apabila bagian keuntungan Bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai mudharib; TA’WIDH (GANTI RUGI)

106 PENYELESAIAN SENGKETA 1.Penyelesaian perselisihan di antara Bank dan Nasabah dilakukan melalui musyawarah; 2.b. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian lebih lanjut dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah; 3.Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

107 SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PBI No.9/1/PBI/2007)

108 1.Meningkatnya jenis produk dan jasa bank syariah 2.Meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha & profil risiko 3.Perubahan metodologi penilaian tingkat kesehatan bank yang berlaku secara internasional LATAR BELAKANG

109 1.Permodalan (capital) 2.Kualitas Aset (Asset quality) 3.Manajemen (Management) 4.Rentabilitas (Earning) 5.Likuiditas (liquidity) 6.Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) FAKTOR PENILAIAN

110 PENILAIAN TKS Rasio CAPITAL ASSET EARNING LIKUIDITY SENSITIVITY TO MARKET M. Umum M. Risiko M. Kepatuhan MANAJEMEN FAKTOR KEUANGAN PERINGKAT KOMPOSIT J B J J J P Rasio P

111 Penilaian Tingkat Kesehatan dilakukan dengan pendekatan Kualitatif & kuantitatif Pendekatan kuantitatif atas aspek yang mempengaruhi kondisi dan kinerja suatu bank terhadap faktor-faktor CAELS. Unsur judgment digunakan dalam Pendekatan kualitatif pada saat melakukan penilaian faktor manajemen (M). PENILAIAN TKS

112 Pendekatan kuantitatif dikenakan pada rasio-rasio keuangan pembentuk faktor Capiltal, Asset, Earning, Liquidty, atau Sensitivity to market risk yang dibedakan menjadi rasio utama dan rasio pendukung. Rasio utama ditetapkan sebagai penentu nilai peringkat faktor sedangan rasio pendukung menambah atau mengurangi nilai peringkat faktor Penilaian peringkat rasio dilakukan secara kuantitatif tanpa ada unsur judgment faktor Capiltal, Asset, Earning, Liquidty, atau Sensitivity to market risk didasarkan atas nilai rasio- rasio keuangan pembentuk faktor dengan unsur judgment PENILAIAN RASIO & FAKTOR

113 Penilaian faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan judgment atas manajemen umum dan manajemen risiko serta kepatuhan bank termasuk didalamnya sharia compliance. Metode penilaian manajemen dilakukan dengan wawancara serta membandingkan antara komitmen bank dengan realisasi kegiatan operasional atau tindak lanjut yang dilakukan oleh bank Peringkat faktor manajemen dikelompokkan menjadi 4 bagian A, B, C, D PENILAIAN MANAJEMEN

114 Hasil penilaian peringkat faktor Capiltal, Asset, Earning, Liquidty, atau Sensitivity to market risk dinilai lebih lanjut dengan menggunakan pembobotan untuk mendapatkan nilai peringkat keuangan (financial) Penilaian final (Peringkat komposit) TKS Bank Umum Syariah merupakan pengabungan penilaian factor financial (CAELS) dan factor manajemen dengan menggunakan table konversi PENILAIAN FAKTOR FINANCIAL & PERINGKAT KOMPOSIT

115 PENGAWASAN BANK

116 Pengawasan Bank secara umum : Pengawasan normal Pengawasan intensif Pengawasan khusus (DPK) - berdampak sistemik - tidak berdampak sistemik

117 Pengawasan Bank  Tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank (PBI No. 7/38/PBI/2005 dan PBI No. 6/9/PBI/2004) Latar belakang : a.l. Untuk menciptakan sistem perbankan sehat shg diperlukan langkah2 tindak lanjut pengawasan thd bank yg dinilai memiliki potensi kesulitan dalam kegiatan usahanya Adanya Komite Koordinasi  komite pengambilan keputusan dalam penanganan bank bermasalah dan berdampak sistemik yg terdiri dr Menteri Keuangan dan Gubernur BI

118 Bank berdampak sistemik :  Skala dan dimensi yang ditimbulkan bank tersebut yang dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan

119 A. Bank dalam Pengawasan Intensif (intensive supervision) *) Dalam hal BI menilai kondisi suatu bank memiliki potensi kesulitan yg dapat bahayakan kelangsungan usaha  BI dpt tempatkan bank dlm pengawasan intensif (mis : BI dpt tempatkan bank yg punya total aktiva cukup besar dibandingkan dgn total aktiva perbankan) Bank yg dinilai punya potensi kesulitan yg dapat bahayakan kelangsungan usaha adalah yg penuhi 1 or lebih kriteria, sbb :  Predikat kurang sehat atau tidak sehat  Punya permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian composite risk  Terdapat pelanggaran PDN dan langkah2 penyelesaian tdk dpt diterima BI  Punya GWM dlm rupiah ≥ minimum tp punya permasalahan likuiditas yg mendasar  Punya permasalahan profitabilitas yg mendasar  Punya NPL neto ≥ 5%

120 PERMASALAHAN LIKUIDITAS YG MENDASAR : Antara lain   Penurunan pemberian komitmen (line) dr bank lain  Perubahan posisi dr pasar uang dr net- lender jadi net-borrower  Ketergantungan pd agunan utk peroleh dana  Peningkatan ketergantungan dr pasar uang  Strategi penyaluran kredit yg berlebihan

121 Tindakan yg dapat dilakukan BI dalam rangka pengawasan intensif, a.l : Meminta bank utk melaporkan hal-hal tertentu kepada BI Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja (business plan) dgn penyesuaian terhadap sasaran yg akan dicapai Meminta bank utk menyusun rencana tindakan (action plan) sesuai dgn permasalahan yg dihadapi Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa BI pada bank (on-site supervisory presence), apabila diperlukan

122 B. Bank dalam pengawasan khusus/DPK (special surveillance) *) dalam hal BI menilai bank alami kesulitan yg bahayakan kelangsungan usaha, bank ditempatkan dlm pengawasan khusus BI *) BI akan memberitahukan kepada otoritas pengawas yg berwenang thd perusahaan induk dan atau perusahaan anak bank mengenai tindakan yg dilakukan BI thd bank Bank yg dinilai alami kesulitan yg bahayakan kelangsungan usaha, yg penuhi 1 or lbh kriteria, sbb :  Rasio KPMM kurang dari 8 %  Rasio GWM dlm rupiah krg dr rasio yg ditetapkan, dgn perkembangan yg memburuk dlm waktu singkat atau berdasar penilaian BI mengalami permasalahan likuiditas yg mendasar

123 Dalam rangka pengawasan khusus, BI :  Perintahkan Bank dan atau pemegang saham bank utk ajukan rencana perbaikan modal  Perintahkan Bank utk penuhi kewajiban mandatory supervisory actions (stlh surat pemberitahuan dr BI ttg rasio KPMM yg rendah ≤ 6%)  Dapat perintahkan Bank dan atau pemegang saham bank utk lakukan a.l. : a. ganti dewan komisaris/direksi bank b. hapus buku kredit/pembiayaan macet c. merger atau konsolidasi d. jual bank e. serahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank pd pihak lain. f. Jual sebagian or seluruh harta dan atau kewajiban bank g. bekukan kegiatan usaha bank

124 Mandatory supervision actions meliputi namun tdk terbatas pada :  Bank dilarang lakukan pembayaran distribusi modal  Bank dilarang lakukan transaksi dgn pihak terkait  Bank dikenakan batasan tumbuh aset  Bank dikenakan batasan ekspansi  Bank dikenakan batasan bayar gaji, kompensasi pd pengurus bank/pihak terkait  Bank wajib laporkan perubahan kepemilikan saham dlm jumlah ≤ 10%

125 Jangka waktu tindakan bank dalam pengawasan khusus untuk pencapaian pemenuhan KPMM dan atau GWM, sbb :  Selambat-lambatnya 6 bln utk bank yg telah terdaftar di pasar modal  Selambat-lambatnya 3 bln utk bank yg tidak terdaftar dipasar modal atau kantor cabang bank asing Sejak tgl dikeluarkannya perintah tertulis dr BI Jangka waktu ini dpt diperpanjang 1 x  paling lama 3 bulan…..

126 Dalam hal permasalahan bank dalam pengawasan khusus ditengarai berdampak sistemik :  Selain diberitahukan ke LPS, BI juga minta komite koordinasi utk memutuskan bank ybs berdampak sistemik or tdk berdampak sistemik.  Dalam hal komite koordinasi memutuskan bank berdampak sistemik dan bank ybs memenuhi kriteria : (1) jangka waktu blm terlampaui tp kondisi bank menurun dgn cepat, (2) jangka waktu terlampaui, KPMM < 8% dan kondisi bank tdk alami perbaikan, atau (3) jangka waktu blm terlampaui, tp jk.waktu FPD bank tlh jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi BI minta komite koordinasi untuk putuskan langkah penanganan bank.

127 Dalam hal permasalahan bank dalam pengawasan khusus tidak berdampak sistemik : Dan memenuhi kriteria, sbb :  Jangka waktu belum terlampaui, dan kondisi bank menurun sehingga  (1) rasio KPMM < 2% dan dinilai tidak dpt ditingkatkan jd 8%, atau (2) rasio GWM < 0% dan tidak dpt diselesaikan sesuai peraturan berlaku.  Jangka waktu terlampaui, rasio KPMM < 8% dan kondisi bank tidak mengalami perbaikan. Bank Indonesia akan beritahu LPS dan minta keputusan LPS utk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank ybs. Dalam hal LPS putuskan utk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank tsb, BI mencabut izin usaha bank setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

128 FASILITAS PEMBIAYAAN DARURAT (FPD) (PBI NO. 8/1/PBI/2006)

129 LATAR BELAKANG : Bank dpt alami kesulitan likuiditas yg bahayakan kelangsungan usahanya dan berdampak sistemik sehingga berpotensi menimbulkan krisis yg bahayakan stabilitas sistem keuangan Untuk atasi kesulitan likuiditas yg berdampak sistemik, BI as lender of last resort bisa memberikan FPD ke bank umum yg pendanaannya jd beban pemerintah Nota kesepahaman Menkeu dan Gubernur BI tgl 17 Maret 2004 ttg ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan terhadap kesulitan keuangan bank yg berdampak sistemik, pemberian FPD, dan sumber pendanaan dari APBN (dalam hal kesulitan dari APBN, pemerintah bisa menerbitkan SUN)

130 Bank yg tidak dapat peroleh dana untuk atasi kesulitan likuiditas, dapat ajukan permohonan utk FPD dari BI apabila memenuhi persyaratan sbb : Bank alami kesulitan likuiditas Bank berdampak sistemik KPMM ≥ 5%; dan Dijamin agunan (FPD tidak diberikan utk kantor cabang yg berkedudukan di Luar Negeri)

131 Kesulitan Likuditas :  kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami bank yg disebabkan arus dana masuk < arus dana keluar yg diperkirakan dpt akibatkan terjadinya saldo giro negatif Kesulitan Solvabilitas :  kesulitan permodalan yg dialami bank sehingga tidak penuhi KPMM yg ditetapkan BI Fasilitas Pembiayaan Darurat :  fasilitas pembiayaan dari BI kpd bank bermasalah yg alami kesulitan likuiditas, tp masih penuhi tingkat solvabilitas yg ditetapkan BI serta berdampak sistemik yg pemberiannya berdasarkan keputusan rapat Menkeu dan Gubernur BI dan pendanaannya jd beban pemerintah

132 WASSALAM WR. WB. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA Jakarta, Juni 2006 PENYUSUN


Download ppt "PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH November 2007 Direktorat Perbankan Syariah Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10110 Tlp. 021-3818778 Fax. 021-3501989."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google