Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM WARIS PERDATA BARAT. 2 I. PENGERTIAN HUKUM WARIS  Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM WARIS PERDATA BARAT. 2 I. PENGERTIAN HUKUM WARIS  Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan."— Transcript presentasi:

1 HUKUM WARIS PERDATA BARAT

2 2 I. PENGERTIAN HUKUM WARIS  Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.  PADA ASASNYA, yang dapat diwariskan “hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja”  KECUALI (hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan); Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, pemberian kuasa.  Hak-hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diwariskan; Hak suami, menyangkal keabsahan seorang anak

3 3 II.PENEMPATAN HUKUM WARIS DAN PENGATURAN ALASAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG  Pasal 528 dan 584 KUHPerdata Bab XII s.d XVIII KUHPerdata III.SUBJEK HUKUM WARIS  Pewaris  Meninggalkan harta  Diduga meninggal dengan meninggalkan harta  Ahli waris  Sudah lahir pada saat warisan terbuka (pasal 836 KUHPerdata) IV. SYARAT PEWARISAN  Pewaris meninggal meninggalkan harta  Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewaris berdasarkan UU)  Ahli waris harus patut mewaris → onwaardig (pasal 838 KUHPerdata) V. MENINGGAL BERSAMA-SAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS  Pasal 831 KUHPerdata: malapetaka yang sama;  Jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu → tidak saling mewaris  Harus dibuktikan: selisih 1 detik dianggap tidak meninggal bersama-sama.

4 4 VI. PRINSIP UMUM DALAM KEWARISAN a.Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta b.Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan “beralih” demi hukum. Pasal 833 KUHPerdata (Saisine) → menimbulkan hak menuntut → Heriditatis Petitio c.Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah → pasal 832 KUHPerdata d.Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi e.Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerdata (onwaardig) VII. CARA MEWARIS 1.Mewaris berdasarkan UU (ab intestato) a) Atas dasar kedudukan sendiri b) Atas dasar penggantian 2.Mewaris berdasarkan testament

5 5 VIII. MEWARIS BERDASARKAN UU a)Atas dasar kedudukan sendiri Penggolongan ahli waria berdasarkan garis keutamaan –Golongan I Ps a KUHPerdata –Golongan II Ps. 855 KUHPerdata –Golongan III Ps. 850 yo 858 KUHPerdata kloving –Golongan IV Ps. 858 s.d 861 KUHPerdata b)Berdasarkan penggantian Syarat penggantian → orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris Macam penggantian: –Dalam garis lencang kebawah tanpa batas → pasal 842 KUHPdt –Dalam garis menyamping; saudara digantikan anak-anaknya → pasal 844 KUHPerdata –Penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi, atau keponakan

6 6 MEWARIS BERDASARKAN UU (AB INTESTATO) Gol. I Suami/istri beserta keturunannya  Pasal 852 BW Gol. II Orang tua dan saudara kandung  Pasal 854 s.d 857 BW

7 7 Gol. IIIKakek+nenek (ke atas)  Pasal 850 s.d 853 BW Pada gol.III terjadi kloving → ½ harta untuk keluarga ibu dan ½ untuk keluarga ayah, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas → pasal 850 dan 853 KUHPerdata Gol. IVKeluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke-6 (pasal 858) → paman+bibi kloving

8 8 BAGIAN ANAK LUAR KAWIN (ALK)  Diakui → pasal KUHPerdata Bagian ALK diakui: Bersama Gol. I → 1/3 dari bagian anak sah Bersama Gol. II → ½ dari harta peninggalan Bersama Gol. III → ¾ dari harta peninggalan

9 9 IX. MEWARIS BERDASARKAN TESTAMENT 1.Arti Testament → pasal 875 KUHPerdata → suatu akta yang memuat tentang apa yang dikehendaki terhadap harta setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali → Pernyataan sepihak 2.Unsur-unsur testament a. Akta b. Pernyataan kehendak c. Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal terhadap harta d. Dapat dicabut kembali 3.Syarat membuat testament a. Dewasa → 18 tahun (cakap bertindak) b. Akal sehat c. Tidak dapat pengampuan d. Tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, kekeliruan e. Isi harus jelas

10 10 4.Isi testament a. Erfstelling → pasal 954 KUHPerdata └ Testamentair erfgenaam b. Legaat (berhubungan dengan harta) → pasal 957 KUHPerdata └ Legetaris c. Codicil (tidak berhubungan dengan harta) 5.Pencabutan testament a. Secara tegas, jika dibuat surat wasiat baru yang isinya mengenai pencabutan surat wasiat b. Secara diam-diam, dibuat testament baru yang memuat pesan- pesan yang bertentangan dengan testament lama

11 11 X. HAK DAN KEWAJIBAN PEWARIS DAN AHLI WARIS 1.Pewaris  Hak → berkaitan dengan testament  Kewajiban → memperhatikan pembatasan bagian mutlak (legitieme portie)  L.P. → bagian tertentu dari ahli waris tertentu yang tidak dapat disingkirkan  Pasal 914 KUHPerdata → ahli waris yang mempunyai hak L.P anak sah  Pasal 915 KUHPerdata → L.P. orang tua  Pasal 916 KUHPerdata → L.P. anak luar kawin 2.Ahli waris  Hak 1.Menentukan sikap terhadap harta peninggalan 2.Menerima → diam-diam → tegas → tegas 3.Menerima dengan catatan (beneficiare) 4.Menolak warisan  Kewajiban 1.Memelihara H.P. 2.Cara pembagian warisan 3.Melunasi hutang 4.Melaksanakan wasiat

12 12 XI. PERIHAL PEMBAGIAN WARISAN 1.Prinsip pembagian warisan (pasal 1066 KUHPerdata)  Tidak seorang ahli warispun dapat dipaksa untuk membiarkan harta waris tidak terbagi  Pembagian H.P. dapat dituntut setiap saat (walaupun ada testament yang melarang)  Pembagian dapat ditangguhkan jangka waktu 15 tahun dengan persetujuan semua ahli waris 2.Cara pembagian warisan  Pasal 1069 KUHPerdata Jika semua ahli waris hadir maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki bersama, dengan akta pilihan mereka  Pasal 1071 & 1072 KUHPerdata: Salah satu ahli waris tidak mau membantu Salah satu ahli waris tidak mau membantu Salah satu ahli waris lalai Salah satu ahli waris lalai Salah satu ahli waris belum dewasa/di bawah pengampuan → dengan keputusan hakim, Balai Harta Peninggalan (BHP) mewakili mereka Salah satu ahli waris belum dewasa/di bawah pengampuan → dengan keputusan hakim, Balai Harta Peninggalan (BHP) mewakili mereka  Pasal 1074 KUHPerdata Pembagian harus dengan akta otentik (Notaris) Pembagian harus dengan akta otentik (Notaris) Soal yang berhubungan erat dengan pembagian warisan → INBRENG; pengembalian benda pada boedel warisan Soal yang berhubungan erat dengan pembagian warisan → INBRENG; pengembalian benda pada boedel warisan

13 13 XII. HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS  Pasal 1126 KUHPerdata Harta peninggalan tak terurus jika; Harta peninggalan tak terurus jika; Tidak ada yang tampil sebagai ahli waris Tidak ada yang tampil sebagai ahli waris Semua ahli waris menolak Semua ahli waris menolak  Pasal 1127 KUHPerdata Demi hukum BHP wajib mengurus harta tersebut pada saat awal pengurusannya harus memberitahu kejaksaan Demi hukum BHP wajib mengurus harta tersebut pada saat awal pengurusannya harus memberitahu kejaksaan  Pasal 1128 KUHPerdata Kewajiban BHP: Dalam hal dianggap perlu, menyegel HP Dalam hal dianggap perlu, menyegel HP Membuat daftar tentang HP Membuat daftar tentang HP Membayar hutang pewaris Membayar hutang pewaris Menyelesaikan Legaat Menyelesaikan Legaat Membuat pertanggungjawaban Membuat pertanggungjawaban  Pasal 1129 KUHPerdata  Lewat jangka waktu 3 tahun terhitung mulai terbukanya warisan, tidak ada ahli waris yang tampil, BHP harus membuat perhitungan penutup pada negara “Negara berhak menguasai harta peninggalan”


Download ppt "HUKUM WARIS PERDATA BARAT. 2 I. PENGERTIAN HUKUM WARIS  Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google