Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TUJUAN UMUM AGAR MAHASISWA PESERTA DIDIK DAPAT MENGUASAI POKOK-POKOK HUKUM POSITIP YANG BERLAKU DI INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TUJUAN UMUM AGAR MAHASISWA PESERTA DIDIK DAPAT MENGUASAI POKOK-POKOK HUKUM POSITIP YANG BERLAKU DI INDONESIA."— Transcript presentasi:

1

2 TUJUAN UMUM AGAR MAHASISWA PESERTA DIDIK DAPAT MENGUASAI POKOK-POKOK HUKUM POSITIP YANG BERLAKU DI INDONESIA

3 BEBAN KULIAH 4 SATUAN KREDIT SEMESTER MIN 24 KALI PERTEMUAN 1 KALI PERTEMUAN 100 MENIT

4 POKOK BAHASAN 1. TATA HUKUM INDONESIA 2. SUMBER-SUMBER HUKUM 3. AZAS HUKUM PERDATA 4. AZAS HUKUM DAGANG 5. AZASHUKUM TATA NEGARA 6. AZAS HUKUM PIDANA 7. AZAS HUKUM ACARA

5 POKOK BAHASAN 8. AZAS HUKUM TENAGA KERJA 9. AZAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 10. AZAS HUKUM ADAT 11. AZAS HUKUM INTERNASIONAL 12. AZAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 13. AZAS HUKUM AGRARIA 14. AZAS HUKUM PAJAK 15. SISTIM PERADILAN INDONESIA

6 KONTRAK KULIAH MAHASISWA WAJIB HADIR KULIAH MIN 75 % NILAI TUGAS 20 % NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 30 % NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER 50 % TIDAK ADA KETERLEMBATAN PENYERAHAN TUGAS MAHASISWA HADIR KULIAH BERPAKAIAN RAPI KETERLAMBATAN PERKULIAHAN DITOLERIR UNTUK ALASAN KEDARURATAN

7 TATA HUKUM INDONESIA SEPERANGKAT ATURAN HUKUM POSITIP YANG BERLAKU MENGIKAT DAN SALING BERHUBUNGAN DALAM SATU TATANAN DAN PERINGKAT

8 TATA HUKUM INDONESIA = TATA HUKUM HINDIA BELANDA MEMORANDUM DPRGR 9 JUNI 1966 = PROKLAMASI MERUPAKAN DETIK PENJEBOLAN TATA HUKUM BELANDA DAN PEMBANGUNAN TATA HUKUM INDONESIA PASAL II ATURAN PERALIHAN UUD NRI TH 1945

9 ATURAN PERALIHAN FUNGSI = MENGHINDARI KEVAKUMAN HUKUM TUJUAN = MEMBERLAKUKAN HUKUM YANG LAMA SEMENTARA BELUM ADA PENGGANTINYA

10 PEMBINAAN HUKUM PEMBUATAN HUKUM-HUKUM YANG BARU DN PENYESUAIAN HUKUM-HUKUM LAMA SESUAI KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MERDEKA

11 CIRI –CIRI HUKUM MODEREN KONSENTRIS KONVERGEN TERTULIS

12 DR SAHARDJO MENGGANTI LAMBANG KEADILAN DEWI THEMIS MENJADI POHON BERINGIN PENGAYOMAN MERUBAH ISTILAH PENJARA MENJADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUHPER DAN KUHD DIRUBAH KEDUDUKANNYA DARI WETBOEK MENJADI RECHTBOEK

13 Dewi Themis Beringin Pengayoman

14 Penjara

15 Lembaga Pemasyarakatan

16 SUMBER-SUMBER HUKUM SEGALA HAL YANG DAPAT MENIMBULKAN ATURAN YANG BERSIFAT MENGATUR,MENGIKAT DAN MEMAKSA, DAN IIKUTI DENGAN SANKSI YANG TEGAS

17 SUMBER HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN JURISPRUDENSI KEBIASAAN TRAKTAT DOKTRIN

18 PERUNDANG-UNDANGAN ARTI FORMIL = LEMBAGA PEMBUATNYA ADALAH LEGISLATOR ARTI MATERIIL = KEKUATAN MENGIKAT UMUM

19 KEKUATAN MENGIKAT FIKSI HUKUM = SEMUA ORANG DIANGGAP MENGETAHUI ADANYA HUKUM SEMUA PERUNDANGAN WAJIB DIUMUMKAN AGAR MENGIKAT UMUM

20 KAPAN BERLAKUNYA SEJAK TANGGAL YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG JIKA TIDAK ADA KETENTUAN PENANGGALAN DALAM PERUNDANGAN, MAKA DI WILAYAH JAWA MADURA 30 HARI SESUDAHNYA, DILUAR JAWA DAN MADURA 100 HARI SESUDAHNYA.

21 TEMPAT PENGUMUMAN LEMBARAN NEGARA REP INDONESIA BERITA NEGARA REP INDONESIA LEMBARAN DAERAH BERITA DAERAH

22 LEMBARAN NEGARA UNDANG-UNDANG/PERPU PERPRES MENGENAI PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA PERATURAN YANG WAJIB DIUMUMAN MELALUI LEMBARAN NEGARA

23 BERITA NEGARA = KEPUTSAN PRESIDEN DLL TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA ---- PENJELASAN UU/PERPU YANG DIMUAT DALAM LEMBARAN NEGARA TAMBAHAN BERITA NEGARA ---- PENJELASAN PERATURAN YANG DIMUAT DALAM BERITA NEGARA

24 KAPAN BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN PERUNDANGAN SUDAH LAMPAU KEADAAN ATAU HAL YANG DIATUR SUDAH LAMPAU UU DICABUT TELAH TERBIT PERUNDANGAN BARU YANG MENGATUR HAL SAMA, TETAPI ISINYA BERTENTANGAN DENGAN YANG LAMA

25 ASAS-ASAS UTAMA PERUNDANGAN PERUNDANGAN TIDAK BOLEH RETROAKTIF ( BERLAKU SURUT) LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS) PERUNDANGAN YANG KHUSUS MENGESAMPINGKAN YANG UMUM ( LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS) LEX POSTERIORI DEROGAT LEX PRIORI) PERUNDANGAN YANG DATANG KEMUDIAN MENGESAMPINGKAN YANG LAMPAU (LEX POSTERIORI DEROGAT LEX PRIORI) PERUNDANGAN YANG DIBUAT PEJABAT/LEMBAGA LEBIH TINGGI KEDUDUKANNYA, MAKA LEBIH TINGGI ULA KEDUDUKANNYA

26 Lex Dura sed Tamen Scripta Hukum itu kejam tetapi begitulah yang tertulis Hal ini berarti hukum brsifat memaksa

27 AZAS HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANGAN a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 27

28 TATA URUTAN PERUDANGAN RI BERDASAR UU NO 12 TAHUN 2011 UUD NEGARA RI TAHUN 194 KETETAPAN MPR UU/PERPU REP. INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH

29 YURISPRUDENSI ( IN KRACHT VAN GEWIJSDE PUTUSAN HAKIM YANG TELAH LALU DAN SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP ( IN KRACHT VAN GEWIJSDE) DAN KEMUDIAN DIGUNAKAN HAKIM LAIN UNTUK MEMUTUS KASUS YANG SAMA. BERKEKUATAN HUKUM TETAP BERKEKUATAN HUKUM TETAP = TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERSEBUT SUDAH TIDAK DILAKUKAN UPAYA HUKUM LAGI

30 ALASAN HAKIM MENGGUNAKAN YURISPRUDENSI PERTIMBANGAN PRAKTIS PERTIMBANGAN KESESUAIAN PNDAPAT PERTIMBANGAN PSYCOLOGIS

31 APAKAH HAKIM WAJIB MENGIKUTI PUTUSAN HAKIM DI ATASNYA STARE DECESIS SISTIM HUKUM INDNESIA TIDAK MENGANUT PRINSIP STARE DECESIS SEHIGGA HAKIM BEBAS UNTUK TIDAK MENGIKUTI HAKIM LAIN YANG LEBIH TINGGI KEDUDUKANNYA

32 TRAKTAT/PERJANJIAN PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH DUA NEGARA ATAU LEBIH YANG MENGATUR SESUATU HAL PACTA SUNT SERVANDA DASAR KEBERLAKUAN TRAKTAT ADALAH PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA = SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH NEGARA, MAKA MENGIKAT JUGA WARGA NEGARANYA

33 JENIS TRAKTAT TRAKTAT TERBUKA TRAKTAT TERTUTUP

34 KEBIASAAN PERBUATAN TERSEBUT TERUS MENERUDSDILAKUKAN OLEH MASYARAKAT HUKUM TERSEBUT MASYARAKAT MENGANGGAP PERBUATAN TERSEBUT SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN ATAU KEPATUTAN DALAM HIDUP BERMASYARAKAT

35 DOKTRIN PENDAPAT AHLI HUKUM TERNAMA YANG PENDAPATNYA DIGUNAKAN HAKIM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN UNTUK MEMUTUS SUATU PERKARA DOKTRIN MENJADI SUMBER HUKUM APABILA DIGUNAKAN SEBAGAI JURISPRUDENSI

36 TUGAS MAHASISWA PILIH SATU UNDANG-UNDANG, DAN KEMUDIAN TUNJUKKAN BAGIAN-BAGIAN MANA YANG SESUAI DAN PRINSIP-PRINSIP PERUNDANGAN DALAM UU NO 10 TAHUN 2004 TUGAS KELOMPOK MAKSIMUM ANGGOTA 5 (LIMA) ORANG Legalitas.org Dikumpulkan kamis depan

37 HUKUM PERDATA Hukum yang mengatur hubungan antar subyek hukum yang menitik beratkan kepada kepentingan pribadi atau privat

38 HUKUM PERDATA KUHPER = KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BURGERLIJK WETBOEK = BW BURGERLIJK WETBOEK = BW KUHD= KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG WETBOEK VAN KOOPHANDEL = WVK WETBOEK VAN KOOPHANDEL = WVK

39 KUHPERDATA BUKU 1 = ORANG = VAN PERSONEN BUKU 2 = BARANG= VAN ZAKEN BUKU 3 = PERIKATAN – VAN VERBINTENISEN BUKU 4 = PEMBUKTIAN DAN DALUARSA

40 BUKU 1 TENTANG ORANG SUBYEK HUKUM = SEGALA SESUATU YANG DAPAT MEMILIKI HAK DAN DIKENAI KEWAJIBAN OBYEK HUKUM = SEGALA SESUATU YANG DAPAT DILEKATKAN DAN DINIKMATI OLEH SUBYEK HUKUM SIAPA SUBYEK HUKUM PERDATA: ORANG BADAN HUKUM

41 SUBYEK HUKUM KAPAN KAPAN: SEJAK LAHIR HINGGA MATI ( FROM CRADLE TO THE GRAVE) PERKECUAIAN DALAM PASAL 2 KUHPER = Anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan nya menghendakinya. Bila telah mati waktu dilahirkan, anak tersebut dianggap tidak pernah ada

42 SUBYEK HUKUM HANDELING BEKWAAM/WENANG BERHAK TIDAK SEMUA SUBYEK HUKUM BERHAK BERLALULINTAS HUKUM (HANDELING BEKWAAM/WENANG BERHAK). HANDELING ONBEKWAAM SUBYEK HUKUM YANG TIDAK BERHAK BERLALULINTAS HUKUM DISEBUT HANDELING ONBEKWAAM SEMUA YANG TIDAK WENANG BERHAK HARUS DIWAKILI KEPENTINGANNYADALAM LALU LINTAS HUKUM OLEH PIHAK LAIN SEMUA YANG TIDAK WENANG BERHAK HARUS DIWAKILI KEPENTINGANNYADALAM LALU LINTAS HUKUM OLEH PIHAK LAIN

43 PENYEBAB TERJADINYA HANDELING ONBEKWAAM ALASAN JASMANI ROHANI USIA SUBYEK HUKUM BELUM DEWASA(MINDERJARIG) ≥ 21 TAHUN ( MEERDERJARIG) (PASAL 330 KUHPER) SUBYEK HUKUM TELAH BERUSIA ≥ 21 TAHUN, TAPI TIDAK MAMPU MENGURUS DIRI SENDIRI ALASAN UNDANG-UNDANG WANITA YSG SUDAH MENIKAH ( DIHAPUS DENGAN SEMA NO 3 TAHUN 1963)

44 PERWAKILAN VOOGDIj PERWALIAN (VOOGDIj)= UNTUK ANAK YANG BELUM DEWASA ( PERKAWINAN ORTU SUDAH PUTUS) CURATELE PENGAMPUAN ( CURATELE)= UNTUK ORANG DEWASA TAPI TIDAK BISA MENGURS DIRINYA SENDIRI, MISAL KARENA KETERBELAKANGAN MENTAL

45 PERWALIAN WETTELIJK VOOGDIJ MENURUT UNDANG-UNDANG (WETTELIJK VOOGDIJ) TESTAMENTER VOOGDIJ MENURUT WASIAT (TESTAMENTER VOOGDIJ) DATIEVE VOOGDIJ MENURUT HAKIM (DATIEVE VOOGDIJ)

46 KEKUASAAN ORANGTUA PUTUS ANAK TELAH MENIKAH ANAK TELAH DEWASA KEKUASAAN ORTU DIBEBASKAN KEKUASAAN ORTU DICABUT

47 DOMISILI TEMPAT DIMANA SESEORANG HARUS DIANGGAP SELALU BERADA MESKIPUN SEBENARNYA SEDANG TIDAK BERADA DI TEMPAT TERSEBUT JENIS DOMISILI ASLI MENGIKUTI PILIHAN

48 FUNGSI DOMISILI TEMPAT DI MANA SESEORANG HARUS MENIKAH TEMPAT DI MANA PENGADILAN MANA YANG BERWENANG KEPADANYA TEMPAT DI MANA PENGADILAN HARUS MEMANGGIL KEPADANYA

49 SUBYEK HUKUM BADAN HUKUM DIDIRIKAN DENGAN AKTE NOTARIS DIFAGTARKAN DI PANITERA PENGADILAN SETEMPAT AKTE PENDIRIAN DIUMUMKAN DI TAMBAHAN BERITA NEGARA MEMILIKI DOMISILI

50 HAK KEPERDATAAN PASAL 3 KUHPER Tiada suatu hukuman apapun dapat mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya seluruh hak-hak kewargaan

51 HUKUM PERKAWINAN SEBELUM DIATUR DENGAN UU NO 1 HUN 1974 DIATUR DALAM BUKU 1 KUHPERDATA CIRI UTAMA Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. (PASAL 26 KUHPER) SAHNYA PERKAWINAN APABILA TELAH DICATAT DALAM REGISTER CATATAN SIPIL (PASAL 100 KUHPER) MONOGAMI TERTUTUP

52 SYARAT SAHNYA KESEPAKATAN BERSAMA KEMAUAN BEBAS TIDAK DALAM IKATAN PERKAWINAN PRIA MIN 18 TAHUN WANITA 15 TAHUN DILAKUKAN DI MUKA PEGAWAI CATATAN SIPIL TIDAK ADA PERTALIAN DARAH DIANTARA KEDUA BELAH MEMPELAI

53 PUTUSNYA PERKAWINAN KEMATIAN KEPERGIAN SUAMI ATAU ISTRI SELAMA SEPULUH TAHUN AKIBAT PERPISAHAN MEJA MAKAN DAN TEMPAT TIDUR PERCERAIAN

54 PERCERAIAN ZINAH MENINGGALKAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA DENGAN SEGAJA DIHUKUM PENJARA 5 TAHUN ATAU LEBIH PENGANIAYAAN YANG MEMBAHAYAKAN JIWA

55 PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 PRINSIP UTAMA PERKAWINAN MERUPAKAN HUBUNGAN SAKRAL SAHNYA APABILA DILAKSANAKAN MENURUT AGAMA DAN ATAU KEPERCAYAANNYA MONOGAMI TERBUKA

56 SYARAT PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 (Psl 12) USIA PRIA MIN 19 TAHUN WANITA 16 TAHUN ATAS DASAR PERSETUJUAN BERSAMA JIKA UMUR BELUM 21 TAHUN MAKA HARUS DENGAN IJIN ORTU JIKA SYARAT UMUR BELUM TERPENUHI (BIK DARI MEMPELAI PRA ATAU WANITA) MAKA HARUS ADA DISPENSASI DARI PENGADILAN ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK DILARANG PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERHUBUNGAN DARAH

57 HAK DAN KEWAJIBAN (PSL 30 S/D 34) SEIMBANG SUAMI KEPALA KELUARAGA, ISTRI IBU RUMAH TANGGA SUAMI WAJIB MELINDUNGI ISTRI DAN MEMBERIKAN NAFKAH

58 HARTA PERKAWINAN HARTA BENDA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN MENJADI HARTA BERSAMA HARTA BAWAAN DAN MASING-MASING PIHAK YANG DIPEROLEH SEBELUM PERKAWINAN

59 POLIGAMI HARUS DAPAT IJIN DARI PENGADILAN, DAN IJIN DIBERIKAN OLEH PENGADILAN JIKA: ISTRI TIDAK DAPAT MELAHIRKAN KETURUNAN ISTRI MENDAPAT CACAT TUBUH ATAU PENYAKIT YANG TAK BISA DISEMBUHKAN ISTRI TAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAI ISTRI

60 SYARAT-SYARAT POLIGAMI ADA PERSETUJUAN DARI ISTRI-ISTRINYA ADA KEPASTIAN BAHWA IA MAMPU MENJAMIN KEPERLUAN HIDUP ISTRI-ISTRINYA BESERTA ANAK-ANAKNYA ADA JAMINAN BAHWA SUAMI AKAN BERSIKAP ADIL

61  BARANG adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. : PASAL 499

62  BENDA:  BENDA BERGERAK  BENDA TIDAK BERGERAK  DASAR PEMBAGIAN JENIS BENDA  SIFAT: Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.  TUJUAN :.  UNDANG-UNDANG

63 1. pada pabrik: barang hasil pabrik (trafijk), penggilingan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak tertancap atau terpaku; 2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;

64 I. PEMINDAHTANGANAN  BENDA BERGERAK = PENYERAHAN  BENDA TIDAK BERGERAK= BALIKNAMA II. AGUNAN  BENDA BERERAK = GADAI /PAND II. BENDA TIDAK BERGERAK = HAK TANGGUNGAN/HIPOTIK

65  BEZIT  DETENTIE  BEZIT : KEADAAN DIMANA SESEORANG MENGUASAI SUATU BENDA TANPA DIPERTANYAKAN HAK MILIK ATAS BENDA ITU SESUNGGUNYA ADA PADA SIAPA  BEZIT ATAS BARANG BERGERAK BERLAKU SEBAGAI TITLE YANG SEMPURNA

66  BEZIT YANG DILINDUNGI ADALAH BEZIT YANG DIDASARI ITIKAD BAIK  Psl 531. Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat-cela di dalamnya.

67  Psl 532. Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.

68  KEADAAN DIMANA SESEORANG MENGUASAI SUATU BENDA SEBAGAI AKIBAT ADANYA PROSES HUKUM SEBELUMNYA  CONTOH: SESEORANG MENGUASAI RUMAH KARENA MENYEWA RUMAH TERSEBUT

69  SETELAH BERLAKUNYA UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG UUPA (UU POKOK AGRARIA) MAKA SEMUA HAK TANAH YANG DULUNYA TUNDUK KEPADA BUKU 2 KUHPER DISESUAIKAN DENGAN HAK ATAS TANAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UUPA, SEPERTI  HAK MILIK  HAK GUNA BANGUNAN  HAK GUNA USAHA  HAK PAKAI  HAK SEWA DLL

70  UNSUR WARIS  PEWARIS  AHLI WARIS  BARANG WARISAN  Pasal 830 KUHPER. Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

71  WARIS BERDASAR HUKUM PERDATA BARAT (KUHPER)  WARIS BERDASAR HUKUM ADAT  WARIS BERDASAR HUKUM ISLAM

72  PEWARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG = AB INTESTAATO  PEWARISAN MENURUT WASIAT = TESTAMENTER

73  PEWARIS ADALAH SESEORANG YANG MENIGGAL DUNIA DAN MENINGGALKAN HARTA WARISAN  HARTA WARISAN: SEGENAP AKTIVA DAN PASIVA YANG MENJADI HAK DAN KEWAJIBAN PEWARIS

74  ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

75  Golongan 1 : anak-anak dan istri  Golongan 2 : ortu dan saudara sekandung pewaris  Golongan 3 : kakek nenek dari pihak ayah maupun ibu dari pewaris  Golongan 4: keluarga sedarah sampai derajat ke -4

76  BAGIAN DARI HAK AHLI WARIS YANG TIDAK BISA DIHAPUSKAN OLEH PEWARIS SEKALIPUN  PEWARIS TIDAK BISA MENGHAPUS HAK WARIS AHLI WARIS

77 1. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; 2. Seseorang yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; 3. Seseorang yang telah menghalangi orang yang meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; 4. Seseorang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

78 PRESTASI  OBYEK DARI PERIKATAN ADALAH PRESTASI  JENIS PRESTASI  MELAKUKAN SESUATU  MEMBERI SESUATU  TIDAK MELAKUKAN SESUATU

79  Perbuatan melawan hukum  Perbuatan Ingkar janji/ wanprestasi

80  WANPRESTASI= INGKAR JANJI  TIDAK MELAKUKAN PRESTASI SAMA SEKALI  TERLAMBAT BERPRESTASI  BERPRESTASI SEBAGIAN  BERPRESTASI TETAPI TIDAK SESUAI PERJANJIAN

81  Psl1365 KUHPER . Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.  Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)  Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah ( Onrechtmatige Overheidsdaad)

82 (1) adanya perbuatan; (2) perbuatan itu melawan hukum; (3) adanya kerugian; (4) adanya kesalahan; dan (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

83  UNDANG-UNDANG  PERJANJIAN

84  Kontrak yang bersumber dari perundang-undang, dimaksudkan sebagai suatu kontrak yang secara otomatis dianggap ada karena undang-undang yang mengatur hubungan hukum antar pihak.Hukum secara spesifik dan memaksa menghubungkan kedua belah pihak, untuk tunduk kepada ketentuan yang ada seolah-olah diantara kedua belah pihak atau lebih telah terjalin suatu perjanjian.

85  Kontrak yang melulu bersumber dari perundang-undangan saja (Pasal 307, 320, 383, 385, 452,625,1005 KUHPER)  Kontrak yang bersumber dari perundang- undangan dan perbuatan/tindakan manusia  Perbuatan yang tidak melawan hukum  Perbuatan yang melawan hukum

86  Kewajiban alimentasi ( nafkah) orangtua kepada anaknya  Psl 307. KUHPER  Orang yang melakukan kekuasaan orang tua atas seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak itu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 237 dan alinea terakhir pasal 319e.

87  Kontrak yang bersumber dari perundang-undangan dan perbuatan/tindakan manusia yang menurut hukum.(Pasal 1354 KUHPER)  Kontrak yang bersumber dari perundang-undangan dan perbuatan/tindakan manusia yang melawan hukum. (Ps 1365 KUHPER)

88  Zaakwarneming (Mengurus Kepentingan Org lain) Ps 1354  Pembayaran tak terutang (Ps 1359 KUHPER)

89  kesepakatan-kesepakatan itu harus didasari satu itikad baik dalam pelaksanaannya (pasal 1338 ayat 3 KUHPER  pembutan kontrak terdapat asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPER)  kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan umum yang berlaku.(Pasal 1337 KUHPER)

90  a.Perjanjian Jual beli  b.Perjanjian Sewa Menyewa  c.Perjanjian Persekutuan  d,Perjanjian Penghibahan  e.Perjanjian Pemberian Kuasa  f.Perjanjian Perdamaian

91 Pasal 1320 KUHPer yakni: 1.Adanya Kesepakatan 2.Kecakapan para pihak dalam lalulintas hukum 3.Hal tertentu 4.Sebab yang halal

92  Adanya kesepakatan, mewajibkan suatu kontrak untuk dibuat benar- benar berdasarkan kesepakatan, dan tidak boleh dikarenakan adanya paksaan (dwang),penipuan, kekeliruan.  Kapan ada kesepakatan: 1. Teori pernyataan 2. Teori Pengiriman 3. Terori Pengetahuan 4. Teori Penerimaan

93  A sebagai penyedia dana memberi piutang kepada B, demi pengamanan pengembalian utang untuk mengikat hutang piutang tersebut diikat dengan akta surat kuasa mutlak (SKM)dari B kepada A yang dibuat dengan akta notariil dan tidak dapat ditarik kembali, dimana rumah B dikuasakan kepada A. A kemudian hendak mengagunkan rumah tersebut kepada Bank, namun kemudian ternyata B meninggal dunia.  Apakah atas dasar surat kuasa mutlak tersebut A dapat menandatangani SPK dengan Bank ?

94  Syarat kecakapan merujuk kepada penilaian apakah pihak-pihak yang membuat perjanjian telah dianggap berhak berlalulintas hukum, sebab meskipun pada prinsipnya semua manusia adalah subyek hukum, tapi tidak semua manusia berhak dalam lalulintas hukum

95 1.Karena Faktor Jasmani a. Karena belum dewasa (KUHPER < 21 tahun, UU No 30/2004 < 18 tahun) b. Karena adanya penyakit kejiwaan atau sesuatu hal yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu mengurus dirinya sendiri 2.Karena perundang-undangan Istri (SEMA 3 th 1963 mencabut)

96 1.Untuk anak yang belum dewasa diwakili salah satu orangtua atau wali 2.Untuk orang yang sudah dewasa tetap tidak cakap, diwakili oleh pengampunya.

97 1.Masalah yang berkaitan dengan barang dari harta warisan. 2.Masalah yang berkaitan dengan representasi suatu badan hukum. 3.Masalah yang berkaitan representasi badan hukum dan luas kewenangan. 4.Masalah yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan suatu benda.

98  A dan B adalah anak dari C dan D, karena terlalu nakal B kemudian diusir oleh C dan D. Sebelum meninggal C dan D sempat membuat akta wasiat agar seluruh harta warisan diberikan kepada A yang telah merawatnya.  Tanah warisan yang diberikan kepada A kemudian dibaliknama, dan dijadikan agunan atas suatu kredit pada bank X.  Sepulang dari pengembaraan, B mengetahui bahwa tanah milik mendiang orangtuanya telah diagunkan, karena merasa tidak pernah dimintai pendapat B kemudian menggugat pembatalan PK antara A dan Bank X serta mencabut /membatalkan akta hak tanggungan.  Apakah gugatan B dapat dibenarkan

99  Dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal1337 KUHPER)

100  Dalam sebuah tender pengadaan barang dan jasa, untuk menjaga kualitas bangunan para peserta tender bersepakat dengan panitia untuk menentukan pemenang tender berdasarkan penawaran dengan nilai tengah. Kesepakatan dituangkan ke dalam akta notaris yang ditandatangani semua pihak.  Pertanyaan apakah hasil tender tersebut dapat dibenarkan oleh hukum ?

101  Perjanjian kredit antara Bank Perkreditan Rakyat dengan debitur, yang di dalamnya memuat ketentuan jumlah kredit yang melebihi batas maksimum yang boleh diberikan/dikucurkan (bmpk) oleh BPR

102  Obyek perjanjian harus menyangkut barang dan hal hal yang tertentu dgn jelas  Ps 1332.KUHPER = Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.  Ps 1333.KUHPER= Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. (

103  Perikatan hapus: karena pembayaran; (KUHPerd dst.)  karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (KUHPerd dst.)  karena pembaharuan utang; (KUHPerd dst.)  karena perjumpaan utang atau kompensasi; (KUHPerd: 1425 dst.)  karena percampuran utang; (KUHPerd dst.) karena pembebasan utang; (KUHPerd dst.)  karena musnahnya barang yang terutang; (KUHPerd dst.)  karena kebatalan atau pembatalan; (KUHPerd dst.)  karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; (KUHPerd dst.)  karena kedaluwarsa,. (KUHPerd. 1265, 1268 dst., 1338, 1646, 1963, 1967.)

104  Pembayaran  Penawaran pembayaran tunai yang diikuti penyimpanan (konsinyasi)  Pembaharuan utang  Kompensasi  Percampuran utang  Pembebasan Utang  Musnahnya barang terutang  Pembatalan perikatan

105  Pembuktian dalam Hukum erdata adalah mencari kebenaran formil, artinya mencari kebenaran berdasar fakta-fakta yang tampak saja

106 . Alat pembuktian meliputi:  bukti tertulis; (KUHPerd dst.)  bukti saksi; (KUHPerd dst.)  persangkaan; (KUHPerd dst.)  pengakuan; (KUHPerd dst.)  sumpah. (KUHPerd dst.)

107  Akta otentik : akta yang dibuat dihadapan dan oleh pejabat umum yang berwenang  Akta bawah tangan: akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian  Surat lain bukan akta : kwitansi, strok belanja

108  Keterangan di bawah sumpah yang mengenai segala hal yang didengar, dilihat dan dialami oleh saksi sendiri  Prinsip satu saksi bukan saksi:  Ps Keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya

109  Ps Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.

110  Ps Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.  Ada dua macam persangkaan, yaitu:  persangkaan yang berdasarkan undang-undang  persangkaan yang tidak berdasarkan undang- undang.

111  Ps Suatu persangkaan menurut undang- undang, membebaskan orang yang diuntungkan persangkaan itu dari segala pembuktian lebih lanjut.

112  Ps Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

113  Ps Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.  Ps Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi.

114  Ada dua macam sumpah di hadapan hakim: 1 . sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara: sumpah ini disebut sumpah pemutus; (KUHPerd dst., 1973; S ; IR. 156; RBg. 314.).(decissoir)  sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. (accessoir/supletoir)

115  Acquisitive verjaring: karena kadaluarsa sesorang mendapatkan hak atas suatu benda  Extinctive verjaring: karena lewat waktu dibebaskan dari kebajibannya sebagai debitur

116 HUKUM DAGANG

117  SEGALA PERHUBUNGAN DAN PERANTARAAN PRODUK BARAG DAN JASA DARI PRODUSEN SAMPAI KE TANGAN KONSUMEN

118  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) WETBOEK VAN KOOPHANDEL (WVK)  BUKU 1 TENTANG PERDAGANGAN ATAU PERNIAGAAN PADA UMUMNYA  BUKU II HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI PENGANGKUTAN

119  PERBANKAN  ASURANSI  PENGAGKUTAN  PASAR SAHAM  HAKI  MAKELAAR DAN KOMISIONER  HUKUM PERUSAHAAN

120  MAKELAAR : PERANTARA YANG DISUMPAH BEKERJA ATAS NAMA ORANG LAIN DAN MENDAPAT UPAH BERUPA PROVISI  KOMISIONER : PERANTARA YAG DISUMPAH BEKERJA ATAS NAMA SENDIRI SERTA MENDAPAT UPAH BERPA KOMISI

121  COGNOSEMENT : SURAT PENGANKUTAN BARANG OLEH KAPAL YANG DIKELUARKAN DAN DITANDANGANI PIHAK MASKAPAI PELAYARAN  CHEQUE : ALAT PEMBAYARAN GIRAL YANG BERSIFAT TUNAI SERTA DAPAT DIPERJUALBELIKAN  WESEL ATAU BILJET GIRO: ALAT PEMBAYARAN GIRAL YANG BERSIFAT KREDIT

122  FIRMA’  COMANDITER VENOTSCHAAP (CV)  PESEROAN TERBATAS (PT)  KOPERASI  PERUSAHAAN NEGARA DAN DAERAH

123

124 KODIFIKASI HUKUM PIDANA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) WETBOEK VAN STRAAFRECHT (WVS) BUKU I TENTANG KETENTUAN UMUM PIDANA BUKU II TENTANG TINDAK PIDANA KEJAHATAN BUKU III TENTANG TINDAK PIDANA PELANGGARAN

125 DUALISME DALAM HUKUM PIDANA SEBELUM INDONESIA MERDEKA, KODIFIKASI YANG DIPAKAI ADALAH WVS SETELAH INDONESIA MERDEKA BERDASAR UU NO 1 TAHUN 1946 DIBERLAKUKAN KUHP PADA MASA PENDUDUKAN /AGRESI BELANDA MEMBERLAKUKAN WVSvNI UNTUK DAERAH PENDUDUKANYA, SEMENTARA NKRI MEMBERLAKUKAN KUHP UNTUK DAERAHNYA,MAKA TERJADILAH DUALISME SETELAH PENYERAHAN EDAULATAN DENGAN UU NO 73 TAHUN 1958 MAKA TERJADILAH UNIFIKASI, YAKNI DENGAN MEMBERLAKUKAN KUHP DI SELURUH NKRI

126 PERBUATAN PIDANA/TINDAK PIDANA UNSUR SUBYEK : MENYANGKUT KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB PELAKU PIDANA UNSUR OBYEK: MENYANGKUT SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANANYA PERBUATAN TRIAS DALAM HUKUM PIDANA SUBYEK + OBYEK = PIDANA (SOP)

127 ALASAN PENGHAPUS PIDANA ALASAN PEMBENAR: ALASAN PENGHAPUS SIFAT MELAWAN HUKUMNYA PERBUATAN ALASAN PEMAAF : ALASAN PENGHAPUS KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWABNYA SESEORANG PELAKU TINDAK PIDANA

128 PRINSIP DALAM HUKUM PIDANA ASAS LEGALITAS (PASAL I KUHP) : PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) : SELAMA PROSES PENYELIDIKAN,PENYIDIKAN DAN PERSIDANGAN SETIAP TERSANGKA,TERDAKWA TINDAK PIDANA HARUS DIANGGAP TIDAK BERSALAH SAMPAI HAKIM MEMUTUSKAN KESALAHANNYA DALAM PUTUSAN YANG IN KRAACHT

129 PASAL 1 KUHP : AZAS LEGALITAS (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang- undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. NULLUM DELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI

130 TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KEJAHATAN KUALITATIF = DELIK HUKUM /RECHT DELICT KUANTITATIF= ANCAMAN SANKSI PIDANA LEBIH BERAT TINDAK PIDANA PELANGGARAN KUALITATIF= DELIK UNDANG UNDANG/WET DELICT KUANTITATIF = ANCAMAN SANKSI PIDANA RINGAN

131 SANKSI PIDANA DIATUR DALAM PASAL IO KUHP PIDANA POKOK PIDANA MATI PIDANA PENJARA PIDANA KURUNGAN PIDANA DENDA PIDANA TUTUPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU PERAMPASAN BARANG TERTENTU PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM

132 TUJUAN PEMIDANAAN TEORI ABSOLUT TEORI RELATIF TEORI GABUNGAN

133 TEORI ABSOLUT TUJUAN PEMIDANAAN TERLETAK PADA PIDANA ITU SENDIRI, BERSIFAT RETRIBUTIF (PEMBALASAN)

134 TEORI RELATIF MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN MENAKUT NAKUTI AGAR ORANG LAIN TIDAK MELAKUKAN KEJAHATAN MEMPERBAIKI PERILAKU PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN

135 TEORI GABUNGAN SEBAGAI PEMBALASAN ATAS PERBUATAN JAHAT YANG DILAKUKAN PELAKU KEJAHATAN, DAN AGAR PELAKU TIDAK MELAKUKAN KEJAHATAN LAGI

136 Alasan penghapus sanksi pidana Matinya terpidana (PS 83 KUHP) Daluwarsa (ps 84 dan 85) Amnesti (penghapusan sanksi pidananya) Grasi (pengurangan hukuman uu no 22 tahun 2002)

137 Alasan hapusnya kewenangan penuntutan jaksa Matinya terdakwa (Ps 77 KUHP) Nebis in idem )Ps 76 KUHP) Daluwarsa ( Ps 77 KUHP) Pembayaran denda maksimum Abolisi (penghapusan penuntutan) Amnesti (UU No 11 tahun 1954)

138 HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA SERTA TATA USAHA NEGARA

139  HIR /RIB ( HERZIENE INLANDSCHE REGLEMENT/ REGLEMENT INDONESIA YANG DIPERBARUI) Berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura  RBG (REGLEMENT BUITEN GEWETEN)  Berlaku Untuk wilayah luar Jawa dan madura

140  Tertulis  Perwakilan  Membayar  Pembuktian Formil

141  GUGATAN DIBUAT SECARA TERTULIS  APABILA PENGGUGAT TIDAK BISA MENULIS MAKA DAPAT DIBANTU KETUA PENGADILAN DENGAN MENYURUH PANITERA UNTUK MEMBUAT GUGATAN (PASAL 120 HIR)

142  PARA PIHAK BAIK PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT DAPAT TIDAK HADIR SENDIRI DALAM SIDANG, DAN DAPAT DIWAKILI OLEH KUASA HUKUMNYA, YANG DITUNJUKKAN DENGAN SURAT KUASA YANG SAH DAN BERMETERAI (PS 123 AYAT 1 HIR)  KUASA HUKUM  ADVOKAT UU NO 18 TAHUN 2003  PEGAWAI ATAU ANGGOTA KELUARGA

143  PADA PRINSIPNYA PENGGUAT WAJIB MEMBAYAR BIAYA PERKARA  APABILA TIDAK MAMPU MAKA DAPAT MEMOHON BERACARA SECARA CUMA-CUMA

144  PEMBUKTIAN YANG MENCARI KEBENARAN BERDASARKAN FAKTA YANG NAMPAK SAJA  Bukti tulisan  Bukti saksi  Bukti persangkaan  Bukti Pengakuan  Sumpah

145  PENDAFTARAN GUGATAN  PEMANGGILAN  PEMBUKAAN SIDANG  MEDIASI  JAWAB JINAWAB  PEMBUKTIAN  KESIMPULAN  PUTUSAN

146  TEMPAT PENDAFTARAN PS 118 HIR  PN YANG WILAYAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT  PN YANG WILAYAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT KEDIAMAN SALAH SATU TERGUGAT  PN YANG WILAYAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT KEDIAMAN DEBITUR UTAMA  PN YANG MELIPUTI TEMPAT KEDIAMAN PEGGUGAT JIKA TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT TIDAK DIKETAHUI  PN YANG WILAYAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT BENDA TETAP BERADA PABILA SENGKETA TENTANG BENDA TETAP /TAK BERGERAK  PN YANG MILYAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT DOMISILI YANG DIPILIH

147  KETUA PN BERWENANG MEMBERI NASEHAT DAN PERTOLONGAN WAKTU DIMASKKANNYA GUGATAN TERTULIS BAIK PADA PENGGUGAT SENDIRI MAUPUN KUASANYA

148  Para pihak wajib dipanggil secara patut  Pemanggilan dilakukan oleh juru sita  Tenggang waktu minimal 3 (tiga) hari (pasal 122 HIR)  Cara memanggil dilakukan cara panggilan biasa atau panggilan umum

149  GUGATAN GUGUR APABILA PENGGUGAT TIDAK HADIR DALAM SIDANG TANPA ALASAN YANG DIBENARKAN MESKIPUN TELAH DIPANGGIL SECARA PATUT (PASAL 124 HIR)  SEBALIKNYA JIKA TERGUGAT YANG TIDAK HADIR SAMPAI PUTUSAN DIBACAKAN, MAKA HAKIM DAPAT MEMUTUS SECARA VERSTEK

150  PENGGUGAT YANG GUGATANNYA GUGUR KARENA TIDAK HADIR DALAM SIDANG, DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN BARU DENGAN MEMBAYAR BIAYA ERKARA)  TERGUGAT YANG DIPUTUS VERSTEK DAN MENGAJUKAN UPAYA HUKUM YAKNI VERZET

151  SANGGAHAN PIHAK TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK MENGENAI POKOK SENGKETA.  JIKA EKSEPSI DITERIMA, MAKA GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAOAT DITERIMA

152  KEWENANGAN ABSOLUT DAN RELATIF  EKSEPSI LAIN-LAIN  OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)  ERROR IN PERSONNA

153  DALAM PEMBUKAAN SIDANG, HAKIM MENYATAKAN SIDANG DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM  HAKIM WAJIB UNTUK MENGUPAYAKAN MEDIASI SELAMA 40 HARI

154

155  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)  UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

156  adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentu kan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

157  Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

158  pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.  PENYIDIK  POLISI  PPNS=PENYIDIK PNS

159  tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.  AZAS LEGALITAS  APABILA SEMUA BUKTI LENGKAP MAKA JAKSA WAJIB MEMPROSES PERKARA TERSEBUT KE PENGADILAN

160  MESKIPUN SEMUA BUKTI TELAH LENGKAP, DALAM HAL TERTENTU DAN ALSAAN TERTENTU JAKSA DAPAT MENGESAMPINGKAN SUATU PERKARA

161  Jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

162  adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

163  Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

164  adalah seorang yang memenuhi syarat yang  ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

165  a. penahanan rumah tahanan negara;  b. penahanan rumah;  c. penahanan kota.

166  POLISI = 20 PERPANJANG 40 HARI = 60 HR  JAKSA = 20 PERPANJANG 30 HARI = 50 HR  HAKIM PN= 30 PERPANJANG 60 HARI= 90 HR  HAKIM PT= 30 PERPANJANG 60 HARI = 90 HR  HAKIM MA= 50 PERPANJANG 60 HRI = 110 HR  MAKSIMUM 400 HARI

167  Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan,  UU NO 16 TAHUN 2011

168  Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

169  Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

170  ACARA BIASA  ACARA SINGKAT (PEMBUKTIAN MUDAH)  ACARA CEPAT (  PERKARA LALU LINTAS

171  Perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

172  perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan

173  Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

174 MENCARI KEBENARAN MATERIIL  a. keterangan saksi;  b. keterangan ahli;  c. surat;  d. petunjuk;  e. keterangan terdakwa.

175  Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

176  PEMIDANAAN  PEMBEBASAN  PELEPASAN

177  Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

178  Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana

179 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

180 JENIS-JENIS TINDAKAN PEMERINTAH a.Melakukan perbuatan materiil (Materiele daad) (membuat selokan,memotong pohon) (PN) b.Mengeluarkan peraturan (regeling) (Perda Sampah,KTP, Iklan) (HUM di MA) c.Mengeluarkan keputusan (Beschikking) (mengangkat Si A jadi pegawai,Si B dipecat) (PTUN)

181 Penanganan perkara-perkara di bidang tata usaha negara Jaman UU No 5 Tahun 1986 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disahkan tanggal 29 Desember 1996 Direvisi UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN Direvisi terakhir dengan UU No 51 tahun 2009 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

182 OBYEK PTUN

183 Pasal 1 angka 4 UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

184 Pasal 1 angka 3 UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut: KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual, dan final yang me nimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

185 INDIKATOR APAKAH SUATU KETETAPAN TATA USAHA NEGARA DAPAT MENJADI OBYEK PTUN A.Penetapan tertulis B.Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara C.Berisi tindakan Hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku D.Bersifat konkret,individual,final E.Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

186 Keputusan TUN tidak tertulis yang bersifat negatif dapat juga menjadi obyek PTUN, apabila memenuhi syarat tertentu sebagai mana diatur dalam Pasal 3 UU No 5 Tahun 1986 yo UU No 9 tahun 2004 PENETAPAN TERTULIS

187 Pasal 3 UU No 5 tahun 1986 yo UU No 9 tahun 2004,sebagai berikut: a.Suatu badan yang tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya disamakan dengan telah membuat keputusan b. Apabila suatu badan tidak mengeluarkan keputusan padahal jangka waktu yang ditentukan dalam per undangan tentang permohonan itu sudah lewat, maka dianggap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu telah menolak untuk mengeluarkan keputusan yang dimaksud c. Setelah lewat waktu dari jangka waktu yang ditentu kan atau empat bulan sejak permohonan diajukan dan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengeluarkan keputusan, maka kepadanya dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

188 Dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 2 UU No 5 tahun 1986 : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang me- laksanakan urusan pemerintahan ber- dasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku

189 a.Badan atau Pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

190 Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Tidak semua tindakan tata usaha negara dapat dijadikan obyek gugatan dalam PTUN. Ada beberapa pembatasan yang diatur dalam PTUN, tentang tindakan tata usaha apa saja yang tidak termasuk ke dalam wewenang PTUN. Pembatasan yang dilakukan PTUN, terhadap tindak an tata usaha negara yang tak dapat diajukan gugat di PTUN adalah: a.Termasuk keputusan tata usaha negara yang diperkecualikan dalam Pasal 2 UU No 5 tahun 1986 b.Termasuk keputusan yang dibuat dalam kondisi sesuai yang diatur dalam Pasal 49 UU No 5 tahun 1986

191 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BUKAN MENJADI WEWENANG PTUN

192 MESKIPUN MEMENUHI SYARAT-SYARAT DI ATAS TETAPI ADA KETETAPAN TATA USAHA NEGARA YANG BUKAN KEWENANGAN PTUN Pasal 2 UU No 9 tahun 2004 A.perbuatan hukum perdata B.pengaturan yang bersifat umum C.masih memerlukan persetujuan D.dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; E.dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; F.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia G.Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

193 Pasal 49 UU No 5 tahun 1986 sebagai berikut: a.Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ber laku; b.Dalam keadaan mendesak untuk ke pentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

194 Pasal 2 UU No 31 tahun 1997 Gugatan terhadap tata usaha TNI diajukan ke PTUM (Peradilan Tata Usaha Militer)

195 Bersifat Konkret, Individual dan Final Penjelasan Pasal 1 ayat 3 UU No 5 Tahun 1986 diartikan sebagai berikut: Bersifat konkret, artinya obyek yang di putuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpama nya keputusan mengenai rumah si A,izin usaha bagi si B, pemberhentian si A se bagai pegawai negeri.

196 Bersifat Individual keputusan TUN memiliki sifat individual, dimaksudkan keputusan tersebut mem punyai adressat hukum tertentu atau khusus. Persona atau badan hukum yang dituju dalam keputusan tersebut, harus benar-benar jelas identitasnya.

197 Final Keputusan tata usaha negara yang ber sifat final, artinya Keputusan tata usaha negara tersebut, sudah tidak memerlu kan persetujuan lagi. Sehingga sudah dapat dilaksanakan, oleh pejabat yang menerbitkannya.

198 SUBYEK PTUN

199 Pelaku dan Subyek dalam Perkara PTUN 1.Subyek Penggugat point d’interet,point d’action 2. Subyek Tergugat ketentuan Pasal 53 UU No 5 Tahun 1986 yang berbunyi: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dsl

200 Hukum Acara PTUN

201 PENDAFTARAN RAPAT PERMUSYAWARATAN (DISMISSAL PROCESS) PEMERIKSAAN PERSIAPAN SIDANG UTAMA 1.PEMBACAAN GUGATAN 2.JAWABAN TERGUGAT 3.REPLIK PENGGUGAT 4.DUPLIK TERGUGAT 5.PEMBUKTIAN PENGGUGAT 6.PEMBUKTIAN TERGUGAT 7.KESIMPULAN 8.PUTUSAN BANDING KASASI PENINJAUAN KEMBALI UPAYA PERLAWANAN Gugatan tidak diterima

202 Surat Gugat Pasal 56 UU PTUN sebagai berikut: (1)Gugatan harus memuat: a.Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan peng gugat atau kuasanya b.Nama jabatan, tempat kedudukan TERGUGAT c.Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus kan oleh pengadilan; (2)Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah (3)Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat.

203 Dasar gugatan/ fundamentum petendi Pasal 53 ayat 2 UU No 9 tahun 2004 sebagai berikut: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan per aturan perundang- undangan yang berlaku; b.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik;

204 Bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; Bertentangan sisi materiil/substansial; Bertentangan sisi formal/prosedural; Dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang;

205 “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini meliputi

206 PETITUM/TUNTUTAN Terbatas hanya kepada tuntutan, agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi

207 Ganti rugi menurut Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1991 adalah minimal sejumlah Rp ,- (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan maksimal sejumlah Rp (Lima Juta Rupiah). Khusus untuk kompensasi akibat tidak dapat terlaksananya putusan PTUN di bidang ke pegawaian, nilainya ditentukan minimal Rp ,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp ,- (Dua Juta Rupiah)

208 PERMOHONAN TAMBAHAN Beracara secara Cuma-Cuma Penangguhan/penundaan KTUN yang disengketakan Beracara secara cepat

209 Ciri peradilan cepat Menurut Pasal 99 UU PTUN: Diperiksa hakim tunggal; Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihakmasing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari; Tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan;

210 Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan (beroepstermijn) Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 yo UU No 9 Tahun 2004 yang menyatakan batas 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya ke putusan yang disengketakan.

211 CARA MENGHITUNG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TEORI PENERIMAAN (ONTVANG THEORY) TEORI PENGIRIMAN (VERZEND THEORY) TEORI PENGETAHUAN

212 Tempat Pengajuan Gugatan Pasal 54 UU No 5 tahun 1986 sebagai berikut: (1)Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang ber wenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan ke pada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum peng adilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan. (4) Dalam hal - hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat ke diaman penggugat. (5)Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugat an diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. (6)Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugat an diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

213 RAPAT PERMUSYAWARATAN

214 PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DILAKUKAN OLEH KETUA PTUN DASAR HUKUMNYA PASAL 62 UU NO 5 TH 1986

215

216 Rapat Permusyawaratan Disebut sebagai Dismissal Process Ketua PTUN memeriksa dan memutus dengan suatu penetapan, apakah surat gugat yang di masukkan telah memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan perundang- undangan. Jika tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No 5 tahun 1986, maka gugatan dapat dinyatakan TIDAK DITERIMA.

217 Dasar pertimbangan Ketua PTUN, untuk menyatakan suatu gugatan dinyatakan TIDAK DITERIMA a.Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan; b.Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; c.Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan - alasan yang layak; d.Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat e.Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya

218 UPAYA PERLAWANAN Terhadap putusan Ketua Pengadilan TUN tersebut, Penggugat dapat melakukan upaya perlawanan. Upaya ini diajukan paling lambat 14 (empat belas ) hari, sejak putusan dibacakan. Upaya perlawanan ini kemudian disidangkan, dan apa bila hasil upaya perlawanan ini menyatakan perlawan an diterima, maka dengan sendirinya putusan Ketua PTUN gugur. Sebaliknya apabila dalam upaya per lawanan ternyata perlawanan ditolak, maka Penggugat tidak ada upaya hukum lagi Pasal 62 ayat 3 huruf a UU No 5 tahun 1986

219 PEMERIKSAAN PERSIAPAN

220 TUJUANNYA MEMATANGKAN PERKARA DIPIMPIN OLEH KETUA MAJELIS HAKIM MAJELIS BERHAK UNTUK: A.MEMANGGIL PEJABAT TERKAIT DENGAN PERKARA TER- SEBUT UNTUK DIMINTAI KETERANGAN B.MEMBERI NASIHAT KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEM- PERBAIKI GUGATAN DALAM TEMPO 30 HARI C.APABILA DALAM 30 HARI TIDAK DIPERBAIKI MAKA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA D.TIDAK ADA UPAYA HUKUM UNTUK PUTUSAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN

221 Pemeriksaan Persiapan 1.Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untukmemperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. 2.Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata Penggugat belum menyempurnakan gugatan nya, maka Hakim dapat menyatakan dengan putusan bahwa gugatan Tidak Diterima. Dalam hal Gugatan dinyatakan Tidak Diterima karena alasan Penggugat tidak menyem purnakan gugatannya dalam tenggang waktu 30 hari, maka Penggugat tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, tetapi kepada Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru. 3. Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha negara yang bersangkutan, selain meminta penjelasan Hakim dapat memberikan bantuan kepada Penggugat untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan, terutama apabila bukti-bukti tersebut justru ada pada Tergugat.

222 Hakim dapat melakukan pengumpulan data atau keterangan yang bersumber dari : a.Keterangan-keterangan resmi dari pihak pemerintah b.Keterangan-keterangan resmi lainnya yang diperlukan yang mungkin juga di dapat dari pihak ketiga c.Pendapat dan dalil-dalil dari para pihak sendiri

223 SIDANG UTAMA

224 Sidang Utama Berdasar Pasal 64 ayat 2 UU No 5 tahun 1986, maka jarak antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari Pasal 64 (1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. (2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

225 SIDANG UTAMA KETUA MAJELIS HAKIM MEMBUKA SIDANG DAN MENYATAKAN SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM APABILA PENGGUGAT TIDAK HADIR 2 X BERTURUT TURUT TANPA ALASAN YANG SAH MAKA BERDASAR PASAL 71 UU NO 5 /1986 GUGATANNYA DINYATAKAN GUGUR

226 TERGUGAT TIDAK HADIR DIPANGGIL SEKALI LAGI DIKIRIM SURAT KE ATASANNYA DALAM 2 (DUA) BULAN TIDAK ADA KABAR DARI ATASANNYA MAUPUN TERGUGAT, MAKA SIDANG DILANJUTKAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (PTUN TIDAK MENGENAL VERSTEK)

227 Ketidakhadiran pihak Penggugat Pengguggat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dan kemudian dalam pemanggilan kedua Penggugat juga tetap tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah, maka berdasar ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU PTUN Hakim dapat menyatakan Gugatan Gugur, dan Penggugat hanya berhak memasukkan gugatan baru sekali lagi setelah membayar biaya perkara

228 EKSEPSI

229 EKSEPSI (SANGGAHAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT,YANG TIDAK MENGENAI POKOK PERKARA, APABILA DITERIMA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA) EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUTEKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT MENGENAI SIFAT PERKARANYA EKSEPSI KEWENANGAN RELATIFEKSEPSI KEWENANGAN RELATIF MENGENAI WEWENANG HAKIM YANG BERHUBUNGAN DENGAN DAERAH HUKUMNYA

230 Sidang Utama 1.Pembacaan gugatan 2.Jawaban tergugat terhadap gugatan P 3.Replik Penggugat atas jawaban T 4.Duplik Tergugat atas Replik P 5.Pembuktian 6.Kesimpulan 7.Putusan

231 PEMBUKTIAN

232 PRINSIP PEMBUKTIAN 1.MENCARI KEBENARAN MATERIIL 2.BEBAN PEMBUKTIAN KEPADA PIHAK YANG PALING MUNGKIN MEMBUKTIKAN 3.PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA 4.BEBAS TERBATAS Pasal 107 Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

233 Pembuktian a.Surat atau tulisan b.Keterangan ahli c.Keterangan saksi d.Pengakuan para pihak e.Pengetahuan hakim

234 KESIMPULAN

235 PENEGUHAN DALIL-DALIL PENGGUGAT/ TERGUGAT BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI YANG ADA DI PERSIDANGAN

236 PUTUSAN

237 PUTUSAN Pasal 108 (1)Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (2)Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

238 Putusan a.Gugatan Ditolak b.Gugatan Dikabulkan c.Gugatan Tidak diterima d.Gugatan Gugur

239 Gugatan Ditolak Apabila penggugat gagal membuktikan dalil-dalilnya, meskipun surat gugatnya memenuhi syarat-syarat yang ditentukanApabila penggugat gagal membuktikan dalil-dalilnya, meskipun surat gugatnya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

240 Gugatan Dikabulkan Apabila Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya

241 Gugatan Tidak diterima Apabila Penggugat dalam membuat surat Gugat tidak memenuhi syarat, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf a,b,c,d UU No 5 tahun 1986 Pasal 62 (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal: a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan; c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

242 Dalam amar yang mengabulkan gugatan Penggugat,hakim dapat membebankan tambahan kewajiban seperti: (Pasal 97 ayat 9 UU PTUN) Mencabut Keputusan TUN yang disengketakan.Mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Mencabut Keputusan TUN yang disengketa kan dan menerbitkan keputusan yang baruMencabut Keputusan TUN yang disengketa kan dan menerbitkan keputusan yang baru Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU No 5 tahun Khusus dalam hal masalah kepegawaian dapat pula ditambahkan ganti rugi, rehabilitasi maupun kompensasi.Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU No 5 tahun Khusus dalam hal masalah kepegawaian dapat pula ditambahkan ganti rugi, rehabilitasi maupun kompensasi.

243 HUKUM PERBURUHAN

244 BURUH DAN PNS YURIDIS SOSIOLOGIS –KEDUDUKAN SAMA, KARENA SAMA SAMA BEKERJA UNTUK ORANG LAIN  YURIDIS POLITIS  KEDUDUKAN BERBEDA, KARENA PERATURAN YANG MENGATUR BERBEDA UNTUK PNS DIATUS DENGAN UU NO 43 TAHUN 1999

245 SUBYEK HUKUM PERBURUHAN BURUH/TENAGA KERJA MAJIKAN ORGANISASI PERBURUHAN ORGANISASI MAJIKAN BADAN-BADAN RESMI ILO

246 HUBUNGAN BURUH DAN MAJIKAN PERJANJIAN KERJA –SEORANG BURUH DENGAN MAJIKAN –BERISI HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK PERJANJIAN PERBURUHAN –ANTARA SERIKAT BURUH DENGAN MAJIKAN ATAU SERIKAT MAJIKAN –BERISI KETENTUAN UMUM PERBURUHAN YANG TERSUSUN DALAM KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

247 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MAJIKAN BURUH PUTUSAN PENGADILAN HUKUM

248 PERATURAN PERBURUHAN UU NO 25 TAHUN 1997 TENTAG KETENAGA KERJAAN UU NO 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

249 HUKUM ADAT Hukum yang hidup di dalam masyarakat VAN VOLLEN HOVEN dianggap sebagai bapak hum adat, karena dialah yang pertama kali mempromosikan secara teknis yuridis sebagai obyek ilmu pengetahuan hukum

250 Daerah hukum adat Van Vollenhoven membagi Indonesia ke dalam 19 daerah hukum adat

251 MASYARAKAT HUKUM ADAT GENEALOGIS –TORAJA TERITORIAL –ACEH GENEALOGIS TERITORIAL –BATAK

252 HUKUM KEKELUARGAAN PATRILINIAL MATRILINIAL PARENTAL

253 HUKUM PERKAWINAN ENDOGAMI –PASANGAN BERASAL DARI DALAM SUKU ATAU CLAN SENDIRI –MASYARAKAT PARENTAL = JAWA EKSOGAMI –PASANGAL BERASAL DARI SUKU ATAU CLAN YANG BERBEDA –MASYARAKAT PATRILINIAL DAN MATRIINIAL

254 HUKUM TANAH HAK ULAYAT; HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIMILKI MASYARAKAT ADAT SEBAGAI HASIL MEMBUKA HUTAN HAK ULAYAT DIAKUI DALAM UNDANG- UNDANG POKOK AGRARIA

255 TRANSAKSI PERTANAHAN MENJUAL TANAH DENGAN HAK UNTUK MEMBELI KEMBALI –ADOL SENDE, NGAJUAL AKAD MENJUAL TANAH UNTUK MASA PANENAN TERTENTU –ADOL OJODAN MENJUAL TANAH UNTUK SELAMA- LAMANYA –ADOL PLAS, PATI BOGOR,, MENJUAL JAJA

256 HUKUM PAJAK

257 PAJAK IURAB KEPADA NEGARA YANG TERUTANG OLEH YANG WAJIB MEMBAYARNYA (WAJIB PAJAK) BERDASARKAN PERUNDANGAN DENGAN TIDAK MENDAPAT IMBALPRESTASI SECARA LANGSUNG

258 FUNGSI PAJAK MEMBIAYAI PENGELUARAN UMUM SEHUBUNGAN TIGAS NEGARA UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN

259 RETRIBUSI PEMBAYARAN OLEH WAJIB RETRIBUSI, YANG DIMAKSUDKAN SEMATA-MATA UNTUK MEMPEROLEH SUATU PRESTASI DARI PEMERINTAH.

260 BEDA PAJAK DENGAN RETRIBUSI PAJAK : WAJIB PAJAK TIDAK MENDAPATKAN KONTRAPRESTASI SECARA LANGSUNG RETRIBUSI: PEMBAYAR RETRIBUSI MENDAPATKONTRIBUSI SECARA LANGSUNG

261 JENIS PAJAK LEMBAGA PEMUNGUTNYA BEBAN PAJAKNYA

262 LEMBAGA PEMUNGUTNYA PAJAK DAERAH –PAJAK ANJING, PAJAK TONTONAN, PAJAK ANJING PAJAK PUSAT –PAJAK PENGHASILAN,PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK BARANG MEWAH

263 BEBAN PAJAK PAJAK LANGSUNG –BEBAN PAJAK DIPIKUL SENDIRI OLEH WP MISALNYA PAJAK PENGHASILAN PAJAK TAK LANGSUNG –BEBAN PAJAK BISA DIALIHKAN KEPADA PIHAK KE-TIGA, MISALNYA PPN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

264 TIMBULNYA KEWAJIBAN PAJAK OBYEKTIF = PAJAK TIMBUL KARENA ADANYA PERBUATAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK SUBYEKTIF: KEWAJIBAN PAJAK YANG MELIHAT PADA ORANG/BADAN HUKUMNYA

265 HUKUM AGRARIA

266 PENGATURAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAGUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA ( 24 SEPTEMBER 1960) DIPERINGATI SEBAGAI HARI AGRARIA

267 AZAS-AZAS UUPA HAK MENGUASAI PADA NEGARA DASARNYA HUKUM ADAT PENGAKUAN TERHADAP HAK ULAYAT FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH TIDAK MEMBEDAKAN SESAMA WNI TANAH WAJIB DIKELOLA SECARA AKTIF

268 HAK MENGUASAI NEGARA MENGATUR DAN PENYELENGGARAAN PERUNTUKAN,PERSEDIAAAN DAN PEMELIHATAANNYA MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGA HUKUM ANTARA ORANG DENGA TANAG=H MENENTUKAN DAN MENATUR HUB HUKUM ANTARA ORANG DAN PERBUATA HUKUM YANG MENGENAI BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA

269 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

270 ISTILAH HUKUM TATA PEMERINTAHAN HUUM ADMNISTRASI NEGARA HUKUM TATA USAHA NEGARA

271 HUKUM TATA PEMERINTAHAN DASAR HUKUM SK MENTERI PENDIDIKN DAN KEBUDAYAAN TANGGAL 30 DESEMBER 1972 NOMR 198/U/1972 TENTANG PEDOMAN KURIKULUM NASIONAL

272 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 30 TAHUN 1983

273 HAN/HTP/HTU LOGEMAN: –HUKUM YANG MENGUJI HUBUNGAN ISTEMEWA YANG DIBUAT SEHINGGA MEMUNGKINKAN PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA MELAKUKAN TUGAS ISTIMEWA MEREKA

274 TUGAS PEMERINTAH MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN BAGI WARGANYA (BESTUURZORG) WELFARE STATE ( NEGARA KESEJAHTERAAN)

275 TUGAS NEGARA/PEMERINTAHAN MEMBUTUHKAN –FREIES ERMESSEN ( KEBEBASAN BERTINDAK) –DISCRETION (DISKRESI)

276 DETOURNEMENT DE POUVOIR APABILA ADMINSTRATUR TELAH MENGGUNAKAN KEWENANGAN YAG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN AWL DIBERIKANNYA KEWENANGAN TERSEBUT.

277 HUKUM INTERNASIONAL

278 SUBYEK NEGARA GABUNGAN NEGARA ORGANISASI INTERNASIONAL KURSI SUCI VATIKAN MANUSIA

279 SUMBER FORMIL HUKUM INTERNASIONAL TRAKTAT KEBIASAAN INTERNASIONA ASAS ASAS HUKUM UMUM YANG DIAKUI CIVILZED NATIONS JURUSPRUDENSI PENGADIAN INTERNASIONAL ANGGAPAN PARA AHLI HUKUM INTERNASIONAL

280 SUBSTANSI HUKUM DAMAI –BATAS NEGARA –PERWAKILAN NEGARA –CARA PEMBENTUKAN HK INT HUKUM PERANG –PEMTUSAN HUB DIPLOMATIK –CARA BERPERANG –DAERAH PENDUDUKAN  HUKUM KENETRALAN  HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA NEGARA YANG BERPERANG DAN NEGARA NETRAL

281 HUBUNGAN DIPLOMATIK JENIS PERWAKILAN –DIPLOMATIK (DUTA BESAR) –KONSULER (KONSUL)

282 DIPLOMATIK TUGAS POLITIK –PELIHARA KEPENTINGAN NEGARA DI LUAR NEGERI –PERLINDUNGAN WN DI LUAR NEGERI –PERANTARA PENUNTUTAN/TUDUHAN DARI NEGARA KPD NEGARA YANG DITEMPATI HAK EKSTRATERITORIAL –IMUNITAS PERSONAL –IMUNITAS DOISILI –IMUNITAS KORESPONDENSI

283 IMUNITAS IMUNITAS PERSONAL –PERLINDUNGAN PRINBADI DAN HARTA BENDA –BEBAS DARI TUNTUTAN PIDANA MAUPUN PERDATA –BEBAS DARI KEWAJIBAN SBG SAKSI –BEBAS PAJAK LANGSUNG KECUALI RETRIBUSI, TANAH (PBB) IMUNITAS DOMISILI –TAK BOLEH DIMASUKI TANPA IJIN DUTA –HAK ASSYLUM, ATAU HAK SUAKA IMUNITAS KORESPONDENSI

284 KONSULER SOSIAL EKONOMI DAN KEBUDAYAAN TIDAK PUNYA SURAT KEPERCAYAAN TIDAK PUNYA HAK EKSTRATERITORIAL KECUALI UNTUK SURAT DAN KANTORNYA BEBAS DARI TUNTUTAN PIDANA DAN PERDATA SEBATAS TUGASNYA SAJA

285 ATASE TINGKAT PERWAKILAN PALING RENDAH JENISNYA –DIKIRIM OLEH KEMENLU –DIKIRIM OLEH KEMETERIAN LAINNYA

286 HUKUM PERDATA INTERNSIONAL

287 PENGERTIAN SEKUMPULAN PERATURAN MENGATURPERATURAN APA YANG BERLAKU DAN PERATURAN MANA YANG YANG BERLAKU MENGENAI HUB HK YANG DIBUAT DUA PIHAK YANG TUNDUK PADA HUKUM YANG BERBEDA

288 JENIS PERATURAN PETUNJUK PERATURAN ASLI (LEX`ORIGINIS)

289 PERATURAN PETUNJUK MENUJUK HUKUM NEGARA MANA YANG DIBERLAKUKAN –PASAL 16 AB ( STATUTA PERSONIL) LEX ORIGINIS –PASAL 17 AB (STATUTA REIL) –PASAL 18 AB (STATUTA MIXTA)

290 PERATURAN ASLI PERATURAN YANG MEMBERIKAN PENYELESAIAN SENDIRI –TRAKTAT WARSWA TENTANG PENGAGUKTAN UDARA –TRAKTAT GENEWA TENTANG WESEL –TRKTAT GENEWA TETANG CHEQUE

291 PERADILAN

292 Sejarah Peradilan Jaman Penjajahan Hindia Belanda Jaman Penjajahan Jepang Jaman Indonesia Merdeka

293 Jaman Penjajahan Hindia Belanda Peradilan Gubernemen Peradilan Pribumi Peradilan Swapraja Peradilan Agama Peradilan Desa

294 Jaman Penjajahan Jepang UU No 14 tahun 1942 melenjutkan peradilan yang sudah ada dan menghapuskan beberapa jenis peradilan Pengadilan Kawedanan (Gun Hooin) Pengadilan Kabupaten (Ken Hooin) Pengadilan Keolisian ( Keizei Hooin) Pengadilan Negeri (Tihoo Hooin)

295 UU No 24 tahun 1942 Mengatur kembali peradolan sipil disamping yang sudah diatur dalam UU No 14 tahun 1942 ditambah 2 (dua) buah pengadilan yakni: Pengadilan Tinggi (Kootoo Hooin) Mahkamah Agung (saikoo Hooin) Dgn Osamu serei 1944 no 2 dihapuskanlah dualisme peradilan

296 Jaman Indonesia Merdeka UU No 19 tahun 1948 Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Berdasar UU No 7 tahun 1947 dibentuk MA di Jogyakarta

297 UU No 14 tahun 1970 UU No 4 tahun 2004 UU No 48 tahun 2009 Lingkungan Peradilan Peradilan Umum = (Perdata,Niaga) (Pidana,Tipikor) Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara Saat kini

298 HUKUM TATA NEGARA

299 UNSUR-UNSUR NEGARA RAKYAT WILAYAH PEMERINTAH PENGAKUAN NEGARA LAIN

300 RAKYAT/WARGA NEGARA ASAS KEWARGANEGARAAN 1.ASAS KETURUNAN /IUS SANGUINIS 2.ASAS TEMPAT KELAHIRAN/IUS SOLI

301 CARA MEMPEROLEH STELSEL AKTIF –SECARA AKTIF MENGAJUKAN PROSES PEWARGANEGARAAN STELSEL PASIF –DENGAN SENDIRINYA MENJADI WARAGA NEGARA TANPA UPAYA APAPUN

302 AKIBAT STELSEL HAK OPSI HAK REPUDIASI APATRIDE BIPATRIDE

303 PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT SISTEM PRESIDENTIIL LEMBAGA TINGGI NEGARA –PRESIDEN –DPR –MPR –BPK –DPD –MA –MK

304 AUXILARRY BODIES LEMBAGA TAMBAHAN –KOMISI JUDISIAL –K P K –KOMISI KEJAKSAAN

305 WILAYAH DARATAN :EKS HINDIA BELANDA LAUTAN ( UU NO 4 TAHUN 1960 UDARA (TRAKTAT PARIS 1919)


Download ppt "TUJUAN UMUM AGAR MAHASISWA PESERTA DIDIK DAPAT MENGUASAI POKOK-POKOK HUKUM POSITIP YANG BERLAKU DI INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google