Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

07/09/2014 Created by Djoko Sarwoko, SH., MH. TUADA PIDSUS MARI1 9/7/2014 be created by DJOKO SARWOKO, TUADAWAS MAHKAMAH AGUNG RI1 9/7/2014be created by.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "07/09/2014 Created by Djoko Sarwoko, SH., MH. TUADA PIDSUS MARI1 9/7/2014 be created by DJOKO SARWOKO, TUADAWAS MAHKAMAH AGUNG RI1 9/7/2014be created by."— Transcript presentasi:

1 07/09/2014 Created by Djoko Sarwoko, SH., MH. TUADA PIDSUS MARI1 9/7/2014 be created by DJOKO SARWOKO, TUADAWAS MAHKAMAH AGUNG RI1 9/7/2014be created by DJOKO SARWOKO1 1

2 2 2 Oleh: Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

3 3 3 PENDAHULUAN. Penganggaran di Indonesia untuk seluruh Kementeriaan dan Lembaga Tinggi Negara (termasuk Mahkamah Agung) menganut prinsip “PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA” (PERFORMANCE BASED BUDGETING), yaitu pengalihan dari prinsip “INPUT BASED MENJADI OUTPUT BASED”. Perencanaan anggaran Mahkamah Agung mengacu pada perencanaan jangka panjang Mahkamah Agung yang didasarkan pada Visi dan Misi Mahkamah Agung. Penganggaran di Indonesia untuk seluruh Kementeriaan dan Lembaga Tinggi Negara (termasuk Mahkamah Agung) menganut prinsip “PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA” (PERFORMANCE BASED BUDGETING), yaitu pengalihan dari prinsip “INPUT BASED MENJADI OUTPUT BASED”. Perencanaan anggaran Mahkamah Agung mengacu pada perencanaan jangka panjang Mahkamah Agung yang didasarkan pada Visi dan Misi Mahkamah Agung.

4 4 4 Lanjutan Perencanaan Jangka Panjang Mahkamah Agung mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan melalui Undang- Undang dan merupakan dasar bagi Rencana Kerja Pemerintah Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Audit Anggaran diatur melalui Undang-undang yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Perencanaan Jangka Panjang Mahkamah Agung mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan melalui Undang- Undang dan merupakan dasar bagi Rencana Kerja Pemerintah Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Audit Anggaran diatur melalui Undang-undang yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5 5 5 DASAR PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

6 SAPSK Penyusunan Dokumen Anggaran RKAKL Pemerintah DPR Kementerian Teknis Depkeu ( DJAPK ) RKAP/RAPBN RKP PanitiaAnggaran Penyusunan RKAKL Pembahasan RKAKL Penyusunan RAPBN Januari November RKAKL RUU APBN PERRESRINCIANAPBN Pembahasan RUU-APBN Komisi Sektora l Oktober

7 KONSEP DIPA Pemerintah DPR Kementerian Teknis Depkeu (DJPBN) DIPA Penyusunan DIPA Penelahaann DIPA Pengesahan DIPA NovemberDecember KONSEPDIPA Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran MENTERI TEKNIS MENTERI TEKNIS SATKER KPPN BEPEKA TahunPelaksanaananggaran

8 8 8 PERENCANAAN ANGGARAN Januari-Februari Maret – April - Mei Setaiap Satker menyusun rencana anggaran dalam aplikasi RKA-KL untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal 1. MA menyusun kebutuhan anggaran seluruh Pengadilan untuk diusulkan kepada DepKeu dan BAPPENAS 2. Usulan dari Kementeriaan dan Lembaga tersebut dijadikan dasar bagi Departemen Keuangan dan BAPPENAS untuk menetapkan pagu indikatif. 3. Pagu Indikatif merupakan perkiraan jumlah maksimum anggaran yg diberikan kepada K/L untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan sebagai acuan dalam menyusun RKA-KL. 1. MA menyusun kebutuhan anggaran seluruh Pengadilan untuk diusulkan kepada DepKeu dan BAPPENAS 2. Usulan dari Kementeriaan dan Lembaga tersebut dijadikan dasar bagi Departemen Keuangan dan BAPPENAS untuk menetapkan pagu indikatif. 3. Pagu Indikatif merupakan perkiraan jumlah maksimum anggaran yg diberikan kepada K/L untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan sebagai acuan dalam menyusun RKA-KL. Diusul kan ke MA melalu i Tk. Banding Diusul kan ke MA melalu i Tk. Banding

9 Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan Bappenas melaksanakan Trilateral Meeting untuk menetapkan besaran pagu setiap program. 5. Berdasarkan hasil Trilateral Meeting, MA membagi pagu indikatif kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dilakukan penyesuaian bagi masing-masing satuan kerja (Pengadilan) 6. Khusus untuk kegiatan Bantuan Hukum, Pembagian Pagu untuk masing-masing Pengadilan dilakukan oleh Direktorat Jenderal. 7. Berdasarkan RPJM Pemerintah alokasi anggaran Bantuan Hukum untuk 3 (tiga) Direktorat Jenderal dari 2010 – 2014 berjumlah Rp. 242,8 M terdiri : a. Badilum : 33,9 M – 34,6 M – 34,9 M – 35,3 M – 35,8 M b. Badilag : 19,9 M – 11,8 M – 11,8 M – 11,8 M – 11,8 M c. Miltun : 124 Jt – 127 Jt – 128 Jt – 129 Jt – 131 Jt Anggaraan tersebut digunakan untuk kegiatan : Pemberian Bantuan Hukum, Perkara Prodeo, dan Sidang Keliling 4. Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan Bappenas melaksanakan Trilateral Meeting untuk menetapkan besaran pagu setiap program. 5. Berdasarkan hasil Trilateral Meeting, MA membagi pagu indikatif kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dilakukan penyesuaian bagi masing-masing satuan kerja (Pengadilan) 6. Khusus untuk kegiatan Bantuan Hukum, Pembagian Pagu untuk masing-masing Pengadilan dilakukan oleh Direktorat Jenderal. 7. Berdasarkan RPJM Pemerintah alokasi anggaran Bantuan Hukum untuk 3 (tiga) Direktorat Jenderal dari 2010 – 2014 berjumlah Rp. 242,8 M terdiri : a. Badilum : 33,9 M – 34,6 M – 34,9 M – 35,3 M – 35,8 M b. Badilag : 19,9 M – 11,8 M – 11,8 M – 11,8 M – 11,8 M c. Miltun : 124 Jt – 127 Jt – 128 Jt – 129 Jt – 131 Jt Anggaraan tersebut digunakan untuk kegiatan : Pemberian Bantuan Hukum, Perkara Prodeo, dan Sidang Keliling Lanjutan Maret – April - Mei Lanjutan Maret – April - Mei

10 10 1. Hasil keputusan Trilateral Meeting, tersebut, Departemen Keuangan dan Bappanas dengan Surat Edaran ersama menetapkan Pagu Sementara. 2. Pagu Sementara merupakan batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada K/L didasarkan pada kebijakan umum dan prioritas anggaran. 3. Berdasarkan pagu sementara, Mahkamah Agung menyesuaikan kembali anggaran pada setiap pengadilan dengan besaran pagu sementara yang telah ditetapkan. 1. Hasil keputusan Trilateral Meeting, tersebut, Departemen Keuangan dan Bappanas dengan Surat Edaran ersama menetapkan Pagu Sementara. 2. Pagu Sementara merupakan batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada K/L didasarkan pada kebijakan umum dan prioritas anggaran. 3. Berdasarkan pagu sementara, Mahkamah Agung menyesuaikan kembali anggaran pada setiap pengadilan dengan besaran pagu sementara yang telah ditetapkan. Lanjutan Juni – Juli Lanjutan Juni – Juli

11 11 1. Berdasarkan penyesuaiaan terhadap pagu sementara, seluruh kementerian dan lembaga (termasuk MA) menyam paikan Rencana Kerja tahun yang akana datang untuk bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan RUUAPBN. 2. Pada tanggal 16 Agustus, Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU ttg APBN dalam sidang Pleno DPR RI. 3. Pembahasan RUU ttg APBN baik sidang pleno maupun sidang komisi dng mengundang instansi terkait, sedangkan MA melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI untuk membahas program dan anggaran. 4. RUU APBN disahkan sebagai UU APBN, kemudian Pemerintah menerbitkan Keppres tentang Rincian APBN 1. Berdasarkan penyesuaiaan terhadap pagu sementara, seluruh kementerian dan lembaga (termasuk MA) menyam paikan Rencana Kerja tahun yang akana datang untuk bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan RUUAPBN. 2. Pada tanggal 16 Agustus, Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU ttg APBN dalam sidang Pleno DPR RI. 3. Pembahasan RUU ttg APBN baik sidang pleno maupun sidang komisi dng mengundang instansi terkait, sedangkan MA melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI untuk membahas program dan anggaran. 4. RUU APBN disahkan sebagai UU APBN, kemudian Pemerintah menerbitkan Keppres tentang Rincian APBN Lanjutan Agustus – September - Oktober Lanjutan Agustus – September - Oktober

12 12 1. Berdasarkan Keppres tersebut, DepKeu dan Bappenas menetapkan pagu defititif untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga (termasuk MA). 2. MA dengan pagu defitif melakukan konsultasi dengan Ditjen Anggaran untuk membahas pagu defitinif sampai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun yang akan datang dan pada Akhir Desember Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun yang akan datang diserahkan pada 793 Satker. 1. Berdasarkan Keppres tersebut, DepKeu dan Bappenas menetapkan pagu defititif untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga (termasuk MA). 2. MA dengan pagu defitif melakukan konsultasi dengan Ditjen Anggaran untuk membahas pagu defitinif sampai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun yang akan datang dan pada Akhir Desember Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun yang akan datang diserahkan pada 793 Satker. Lanjutan November – Desember. Lanjutan November – Desember.

13 13 PENGUATAN ANGGARAN PENGADILAN TK. BANDING SEBAGAI KAWAL DEPAN MAHKAMAH AGUNG; PENGUATAN ANGGARAN PENGADILAN TK. BANDING SEBAGAI KAWAL DEPAN MAHKAMAH AGUNG; ANGGARAN MA 2011 Rp ,- ANGGARAN MA 2011 Rp , Rp , Rp ,- USULAN 2013 Rp ,- USULAN 2013 Rp ,- TELAH DIBAGI KEPADA SATKER MELALUI KEWENANGAN PENGADILAN TK. BANDING; TELAH DIBAGI KEPADA SATKER MELALUI KEWENANGAN PENGADILAN TK. BANDING; MAHKAMAH AGUNG TELAH MEMBUAT KEBIJAKAN MENYERAHKAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL; MAHKAMAH AGUNG TELAH MEMBUAT KEBIJAKAN MENYERAHKAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL; PENGUATAN ANGGARAN PENGADILAN TK. BANDING SEBAGAI KAWAL DEPAN MAHKAMAH AGUNG; PENGUATAN ANGGARAN PENGADILAN TK. BANDING SEBAGAI KAWAL DEPAN MAHKAMAH AGUNG; ANGGARAN MA 2011 Rp ,- ANGGARAN MA 2011 Rp , Rp , Rp ,- USULAN 2013 Rp ,- USULAN 2013 Rp ,- TELAH DIBAGI KEPADA SATKER MELALUI KEWENANGAN PENGADILAN TK. BANDING; TELAH DIBAGI KEPADA SATKER MELALUI KEWENANGAN PENGADILAN TK. BANDING; MAHKAMAH AGUNG TELAH MEMBUAT KEBIJAKAN MENYERAHKAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL; MAHKAMAH AGUNG TELAH MEMBUAT KEBIJAKAN MENYERAHKAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL;

14 14 PENGADILAN TK. BANDING MEMBAGI ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL SESUAI PRIORITAS; PENGADILAN TK. BANDING MEMBAGI ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL SESUAI PRIORITAS; MAHKAMAH AGUNG DALAM KEBIJAKAN TH 2011 DAN 2012 TELAH : MAHKAMAH AGUNG DALAM KEBIJAKAN TH 2011 DAN 2012 TELAH : 1.MENYERAHKAN ANGGARAN KONSULTASI PENYUSUNAN RKA-KL KEPADA PENGADILAN TK.BANDING DAN MA HADIR SEBAGAI ASISTENSI KONSULTASI PENGADILAN TK. BANDING 2.MAHKAMAH AGUNG TELAH MENYERAHKAN ANGGARAN BINTEK KEPADA PENGADILAN TK. BANDING YANG APABILA TETAP BERADA DI MA MAKA DAYA SERAPNYA AKAN MANDEG 3.DAYA SERAP ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TH MENCAPAI 78 % YANG MENURUT MENPAN APABILA DIUKUR DENGAN CAPAIAN KINERJA SUDAH MASUK NAIK KELAS DARI C CC, B A AA; PENGADILAN TK. BANDING MEMBAGI ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL SESUAI PRIORITAS; PENGADILAN TK. BANDING MEMBAGI ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL SESUAI PRIORITAS; MAHKAMAH AGUNG DALAM KEBIJAKAN TH 2011 DAN 2012 TELAH : MAHKAMAH AGUNG DALAM KEBIJAKAN TH 2011 DAN 2012 TELAH : 1.MENYERAHKAN ANGGARAN KONSULTASI PENYUSUNAN RKA-KL KEPADA PENGADILAN TK.BANDING DAN MA HADIR SEBAGAI ASISTENSI KONSULTASI PENGADILAN TK. BANDING 2.MAHKAMAH AGUNG TELAH MENYERAHKAN ANGGARAN BINTEK KEPADA PENGADILAN TK. BANDING YANG APABILA TETAP BERADA DI MA MAKA DAYA SERAPNYA AKAN MANDEG 3.DAYA SERAP ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TH MENCAPAI 78 % YANG MENURUT MENPAN APABILA DIUKUR DENGAN CAPAIAN KINERJA SUDAH MASUK NAIK KELAS DARI C CC, B A AA;

15 15  Mahkamah Agung akan membentuk Tim Analisis Realibilitas Alokasi Anggaran Belanja Modal, secara bersama BUA dan Para Ditjen merancang anggaran berdasarkan Pagu Indikatif  Akan dipaparkan rencana alokasi anggaran belanja modal yang melibatkan Eselon I terkait  Melakukan peninjauan secara bersama-sama lokasi yang akan di bangun kantor  Mahkamah Agung akan membentuk Tim Analisis Realibilitas Alokasi Anggaran Belanja Modal, secara bersama BUA dan Para Ditjen merancang anggaran berdasarkan Pagu Indikatif  Akan dipaparkan rencana alokasi anggaran belanja modal yang melibatkan Eselon I terkait  Melakukan peninjauan secara bersama-sama lokasi yang akan di bangun kantor

16 16

17 UNITProgramPagu (Ribu Rp) Realisasi (Ribu Rp) %Sisa (Ribu Rp) BUA Dukungan Manajemen , Sarana & Prasarana , Kepaniteraan Penyelesaian Perkara , Ditjen Badilum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum , Ditjen Badilag Peningkatana Manajemen Peradilan Agama , Ditjen Badilmiltun Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun , Balitbangdiklat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA , Bawas Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur , TOTAL ,

18 UNITOutputPagu (Ribu Rp) Realisasi (Ribu Rp) %Sisa (Ribu Rp) BUA Pegawai Yang Direkrut , Laporan Kepegawaian , Laporan Monitoring dan Evaluasi , Lift/Elevator , Kepaniteraan Putusan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali , Ditjen Badilum Tenaga Teknis Peradilan Umum Yg Mengikuti Bimb Kompetensi , Lap Data Tenaga Teknis Peradilan Umum , Perkara Bg Masyarakat Miskin & Terpinggirkan ( bankum) , Standarisasi Peradilan Tipikor , Dokumen Manajemen Yg Diselesaikan Tepat Waktu ,

19 UNITOutputPagu (Ribu Rp) Realisasi (Ribu Rp) %Sisa (Ribu Rp) Ditjen Badilag- Ditjen Badilmiltun Berkas Perkara Tgkt Pertama, Banding, Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Pd Pengadilan Tgkt I dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN , Perkara Yag Diselesaikan Melalui Sidang Keliling (Hakim Terbang) Pd Pengadilan Tgkt Pertama , Balitbangdiklat- Bawas LHP Kinerja Serta Perilaku Aparat MA dan Bdn Peradilan di Bawahnya Wilayah IV ,

20 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAAH AGUNG RI Biro Perencanaan dan Organisasi 20

21 ALOKASI PAGU INDIKATIF MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2013 Belanja Pegawai Rp Belanja Modal Rp Belanja Barang Rp PAGU INDIKATIF MA Rp ,-

22 PAGU INDIKATIF MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 PAGU INDIKATIF MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 PER PROGRAM (Dalam Juta Rupiah) NOPROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PAGU INDIKATIF Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI ,0 2Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI ,7 3Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA ,0 4Program Pendidikan dan Pelatihan ,0 5Program Penyelesaian Perkara ,0 6Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ,5 7Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ,3 8 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ,7 TOTAL ALOKASI MAHKAMAH AGUNG ,2

23 PERUNTUKAN PER BELANJA PAGU INDIKATIF 2013 PERUNTUKAN PER BELANJA PAGU INDIKATIF 2013 BELANJA PEGAWAI = ,- Gaji pokok PNS Tunjangan suami/isteri Tunjangan anak Tunjangan fungsional dan struktural Tunjangan PPh PNS Tunjangan Beras Tunjangan Umum PNS Tunjangan Kehormatan Kinerja Uang lembur

24 PERUNTUKAN PER BELANJA PAGU INDIKATIF 2013 PERUNTUKAN PER BELANJA PAGU INDIKATIF 2013 BELANJA BARANG = ,- Penyelesaian perkara dan tunggakan kasasi dan PK Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Biaya mutasi Pendidikan Cakim, Panitera Pengganti dan Prajabatan CPNS Bimbingan Teknis bidang kepaniteraan Pembinaan/Sosialisasi bidang kesekretariatan Perjalanan dinas Kegiatan penunjang lainnya

25 PERUNTUKAN PER BELANJA PAGU INDIKATIF 2013 PERUNTUKAN PER BELANJA PAGU INDIKATIF 2013 BELANJA MODAL= ,- Pengadaan tanah gedung kantor= M2 Pemb. Gedung kantor tahap I= 40 satker Pemb. Gedung kantor lanjutan= 35 satker Pemb. Rumah dinas= 35 unit Rehab gedung kantor= 30 satker Sarana dan prasarana gedung kantor = 823 satker Pengadaan Kendaraan Roda 4= 77 Unit Pengadaan Kendaraan Roda 2= 50 Unit Pemb. Gedung Medan Merdeka Utara = 12 lantai

26 26

27 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA LAKSANA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN ORGANISASI SUBBAGIAN RENCANA ANGGARAN II BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN SUBBAGIAN RENCANA DAN PROGRAM II SUBBAGIAN ANALISA ANGGARAN BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM SUBBAGIAN RENCANA DAN PROGRAM I SUBBAGIAN RENCANA ANGGARAN I SUBBAGIAN DATA SUBBAGIAN EVALUASI SUBBAGIAN PELAPORAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN AKUNTABILITAS SUBBAGIAN BIMBINGAN DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PROGRAM BAGIAN BIMBINGAN DAN MONITORING SUBBAGIAN BIMBINGAN DAN MONITORING PENGANGGARAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

28 TUGAS POKOK BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan

29 Fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang penyusunan rencana dan anggaran; pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang bimbingan dan monitoring; pelaksanaan dan pembinaan di bidang organisasi dan tata laksana; pelaksanaan evaluasi dan peloporan.

30 Bagian- Bagian dari Biro Perencanaan dan Organisasi Bagian Rencana dan Program; Bagian Penyusunan Rencana Anggaran; Bagian Bimbingan dan Monitoring; Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Evaluasi dan Pelaporan; Kelompok Jabatan Fungsional.

31 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta ketatalaksanaan Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi: pelaksanaan penataan dan evaluasi organisasi; pelaksanaan penyusunan pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta ketatalaksanaan; pelaksanaan pembakuan kinerja dan analisis dan perumusan beban kerja serta penilaian kinerja organisasi.

32 Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari: Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penataan dan evaluasi organisasi; Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta ketatalaksanaan; Subbagian Akuntabilitas mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembakuan kinerja dan analisis dan perumusan beban kerja serta penilaian kinerja organisasi.

33 Permasalahan di ORTALA Peningkatan Kelas Pembentukan Pengadilan Baru Penyusunan SOP Standar Studi Banding

34 Peningkatan Kelas Pengadilan Peningkatan Kelas yang diusulkan oleh MA-RI pada awal tahun 2010 sebanyak 39 Pengadilan Negeri dan 11 Pengadilan Agama sudah dikirim ke MEPAN dan RB Usulan baru dari tahun 2010 sampai 2012 sebanyak 52 Pengadilan Negeri dan 56 Pengadilan Agama Namun pada saat ini MENPAN dan RB belum memproses lebih lanjut dikarenakan oleh Mahkamah Agung belum menyampaikan Naskah Akademis maupun Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan yang baru. Naskah Akademis dan Organisasi dan Tatakerja tersebut sudah dibuat Mahkamah Agung, akan tetapi masih dalam proses penyempurnaan. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang yang baru belum dilaksanakan akan pemisahan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan di 4 Lingkungan Peradilan

35 Pembentukan Pengadilan Berdasarkan usulan surat Pembentukan Pengadilan ke Mahkamah Agung dari tahun 2009 sampai dengan 2012 sebanyak 15 Pengadilan Negeri dan 36 Pengadilan Agama. Alasannya Naskah Akademis masih dalam proses penyempurnaan. Oleh karena itu proses pembentukan pengadilan sedikit terhambat.

36 Penyusunan SOP Standar Di Mahkamah Agung telah terkumpul SOP dari 4 lingkungan Peradilan sebanyak 374 SOP. Namun karena belum seragam, maka Ortala di Mahkamah Agung sedang menyusun standar SOP yang kelak akan berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

37 Studi Banding Dalam rangka menyusunan Naskah Akademis mengenai pembenahan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Ortala mengadakan studi banding dibeberapa instansi, antara lain : - Kementerian Kehakiman dan HAM - Kementerian Agama - Kementerian Keuangan - Kementerian PAN dan RB - Kejaksaan Agung

38 38


Download ppt "07/09/2014 Created by Djoko Sarwoko, SH., MH. TUADA PIDSUS MARI1 9/7/2014 be created by DJOKO SARWOKO, TUADAWAS MAHKAMAH AGUNG RI1 9/7/2014be created by."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google