Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pertemuan ke 4. 1. Pendekatan legal kelembagaan (legal institutional approach) 2. Pendekatan normatif (normative approach) 3. Pendekatan model sirkular.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pertemuan ke 4. 1. Pendekatan legal kelembagaan (legal institutional approach) 2. Pendekatan normatif (normative approach) 3. Pendekatan model sirkular."— Transcript presentasi:

1 Pertemuan ke 4

2 1. Pendekatan legal kelembagaan (legal institutional approach) 2. Pendekatan normatif (normative approach) 3. Pendekatan model sirkular kausasion (model of the circular causation) 4. Pendekatan kekuasaan masyarakat (community power approach) 5. Pendekatan sistem terpenetrasi (penetrated system approach) 6. Pendektan perbandingan (comparative approach)

3  Membahas pemerintahan kota dari peraturan-peraturan kelembagaan, fungsi-fungsi yang dilaksanakan, kekuasaan atau urusan yang dimiliki, ukuran optimal pemerintah kota, otonomi, keuangan, manajemen personalia, dan aspek-aspek prosedural.  bentuk dan struktur  Kritik  terlalu formalistik dan legalistik  deskriptif kurang analitis.

4  Pendekatan antitesis terhadap pendekatan kelembagaan.  Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, otonomi lokal, keterwakilan, dan tanggung jawab terhadap publik.  2 aliran: pendekatan demokrasi perwakilan dan pendekatan akar rumput (mis: Asia vs Amerika Latin)

5  Model yang didasarkan pada model Gaunnar Myrdal tentang hubungan antara institusionalisasi dan pembangunan ekonomi.  Rendahnya otonomi lokal  underdeveloped  otonomi  oligarkhi.

6  Pendekatan yang berusaha mengidentifikasi struktur kekuasaan dalam sebuah masyarakat melalui analisis empiris.  Fokus  peran elite dalam politik lokal, asal mereka, latar belakang sosial ekonomi, pola sikap dan perilaku, tujuan dan sumber daya yang digunakan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, pola hubungan dan komunikasi antar elite dan faksi-faksinya

7 1. Teknik posisional  posisi legal 2. Teknik reputasional  reputasi 3. Teknik desisional  aktor yang membuat keputusan

8  Menganalissi pengaruh kekuatan superlokal dan interaksi politik vertikal terhadap pemerintah lokal  Masyarakat  sasaran politik dan birokrasi  2 pendekatan: 1. Otoritarian  penetrasi sampai lokal 2. Klien  patronklien

9  Fokus pada profil dan perbandingan dari pemerintah lokal atau metropolitan  Variabel lingkungan— kejadian lingkungan  international dan domestik: demografi, ekonomi, sosial, dll  Variabel input  tuntutan dari berbagai aktor politik  Variabel output  hubungan timbal balik  sistem dinamik perkotaan  respon perkembangan kota ke depan

10  Dua aliran besar  Paradigma Neoklasik  mewakili sumbangan ekonomi pembangunan generasi kedua  KOTA sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan tidak melihat aktor-aktor ekonomi mana yg berperan dalam pembangunan ekonomi  Ekonomi politik pertentangan kelas – tradisi Marxian  fokus pada bukti empiris keterpisahan kota dan desa dan membangun teori sosio politik di mana bias urban dilihat dari pertumbuhan ekonomi

11  Public theory choice  organisasi pemerintah kota bertugas mendistribusikan kesejahteraan dan pendapatan  sulit dipenuhi dan dibuktikan  Marxian  di wilayah perkotaan selalu ada kelas masyarakat yang tertindas dan tidak diuntungkan dari struktur sosial ekonomi

12  Michael Keating  politik redistribusi kesejahteraan dan pendapatan dari faktor budaya dan struktural Faktor budaya  solidaritas dan kepentingan umum Faktor struktural  sistem sosial yang terfragmentasi  kelas, suku, ras  Bentuk redistribusi: Penetapan pajak progresif Alokasi jabatan administrasi dan politik Belanja publik profesional

13  Fokus  rancang bangun organisasi pemerintahan kota  masalah-masalah perkotaan yang mendesak untuk dipecahkan  Cenderung mengabaikan struktur organisasi formal yg diatur uu/perda  peran dan fungsi

14 PEMERINTAH SWASTA

15 Terry McGee: “metrofitting”  pemerintah kota perlu: 1. Analisis geografis 2. Pendekatan manajemen integratif 3. Meningkatkan akses ke wilyah baru 4. Memonitor masalah lingkungan dan penggunaan lahan 5. Mengembangkan peningkatan SDM 6. Memperhatikan aktor swasta

16  Pemerintah kota  aktor ekonomi  produsen barang dan jasa bagi masyarakat kota  pendorong dinamika investasi asing dan pertumbuhan ekonomi nasional.  Globalisasi  unifikasi dlm jaringan 4i (industry, investment, individual consumer, & information technology)

17  Negara dari regulator dan aktor  regulator dan fasilitator karena peran swasta meningkat.  Kemampuan finansial pemerintah yang terbatas  melibatkan swasta  public entrepreneurship.  Pemerintahan kota: melayani (PT/PN )  memfasilitasi (BOT, BOOT)

18  Didasarkan pada sda  tanah, air & udara  Interdisipliner: ilmu sosial & ilmu alam  masalah lingkungan yang dihadapi oleh penduduk kota

19  Keunikan karakterisktik lingkungan wilayah perkotaan  Tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk kota  sampah, air bersih dll  Tingkat pendapatan dan pembangunan ekonomi  masalah lingkungan berbeda  Masalah lingkungan yg berdimensi spasial (lebih luas)  polusi  Kualitas lingkungan (yg dipengaruhi para aktor di perkotaan)

20  Polusi udara (indoor & outdoor)  Polusi air (permukaan, bawah tanah, pantai dan danau)  Tanah: tanah adat, hilangnya kekayaan budaya dan adat, degradasi ekosistem desa  Antar media: polusi limbah padat/sampah, polusi limbah beracun, bencana lingkungan, tidak adanya sanitasi

21


Download ppt "Pertemuan ke 4. 1. Pendekatan legal kelembagaan (legal institutional approach) 2. Pendekatan normatif (normative approach) 3. Pendekatan model sirkular."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google