Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TIGA TAHUN PELAKSANAAN KB ERA DESENTRALISASI DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL JAKARTA, 6 FEBRUARI 2007 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TIGA TAHUN PELAKSANAAN KB ERA DESENTRALISASI DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL JAKARTA, 6 FEBRUARI 2007 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL."— Transcript presentasi:

1 TIGA TAHUN PELAKSANAAN KB ERA DESENTRALISASI DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL JAKARTA, 6 FEBRUARI 2007 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PENGENDALIAN KUANTITAS DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM PERTUMBUHAN EKONOMI PENDUDUK REMAJA TH JUMLAH BESAR (41 JUTA JIWA) MENINGKATNYA PENDUDUK MISKIN PENDUDUK USIA LANJUT SEMAKIN BESAR DUA DIMENSI: Human capital dan Social Capital PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI: akan menarik gerbong kehidupan lain di lapangan tidak demikian KERAWANAN KONFLIK; KEPASTIAN HUKUM GLOBALISASI? DIKAITKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN --- KITA TIDAK MENINGGALKAN GENERASI YANG LEMAH KARENA HANCURNYA SDA SERTA MISKINNYA MORAL MELETAKAN PENDUDUK SEBAGAI TITIK SENTRAL PEMBANGUNAN PENDUDUK USIA REPRODUKSI SANGAT BESAR

3 HUBUNGAN KEPENDUDUKAN, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN KEPENDUDUKAN (JUMLAH, KOMPOSISI, PERTUMBUHAN) PERTUMBUHAN EKONOMI PEMBERDAYAAN PENDUDUK STABILITAS (POLITIK, EKONOMI) PEMERATAAN (PENGENTASAN KEMISKINAN, DISTRIBUSI INCOME) KESEJAHTERAAN KB MEMPENGARUHI JUMLAH, KOMPOSISI DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

4 SITUASI KEPENDUDUKAN DAN KB DI INDONESIA

5 INDONESIA MEMPUNYAI NILAI HDI RENDAH – RANKING 108 DARI 177 NEGARA (HDI Report, 2006) Indonesia HDI

6 KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA 118 JUTA > 219 JUTA PROYEKSI PENDUDUK DENGAN ASUMSI “PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG” TAHUN 2015 (KB BERHASIL) --- SESUAI PROYEKSI PEMERINTAH (BPS): THN 2O10 : 234,139 JUTA JIWA THN 2015 : 248,180 JUTA JIWATHN 2O10 : 234,139 JUTA JIWA THN 2015 : 248,180 JUTA JIWA THN 2020 : 261,539 JUTA JIWA THN 2025 : 273,651 JUTA JIWATHN 2020 : 261,539 JUTA JIWA THN 2025 : 273,651 JUTA JIWA POTENSI BABY BOOM

7 LPP SASARAN RPJM PROYEKSI JIKA KB TIDAK BERHASIL MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, SASARAN RPJM DIPERKIRAKAN TIDAK AKAN TERCAPAI

8 KEBERHASILAN PROGRAM KB: (angka fertilitas/kelahiran telah berhasil diturunkan sekitar 55% dan kesertaan KB dapat ditingkatkan sekitar 60,3% (saat ini diperkirakan 62%))

9 KB DAN IMPLIKASI BAGI PENDUDUK MASA DEPAN Bila CPR*) tetap 57,4% (SDKI 2002), penduduk bertambah 35,5 juta pada tahun Bila CPR meningkat 1% per tahun, bertambah setengahnya. Tetapi penurunan CPR hanya 0.5% per tahun, pertambahan penduduk bisa sampai 44 juta pada 2015 (dari keadaan saat ini) yang dampaknya bisa mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi 44.4 juta 35.5 juta 17.8 juta Jumlah penduduk saat ini jt Proyeksi BPS, 248 juta (2015) TAMBAHAN PENDUDUK YG TERCEGAH *) CPR adalah Contraceptive Prevalence Rates (pasangan usia subur yg aktif pakai kontrasepsi)

10 Proyeksi Penduduk Indonesia TAHUN Penduduk PBB BPS Iskandar Widjojo Sumber: Prof. Dr. Sri Murtiningsih Adioetomo PADA TAHUN 2000 PROGRAM KB TELAH BERHASIL MENCEGAH KELAHIRAN SEKITAR 80 JUTA JIWA

11 SASARAN RPJMN 2009 INDIKATORSASARAN LPP1.14% ANGKA KELAHIRAN (TFR) 2.2 ANAK “UNMET-NEED”6% KESERTAAN KB PRIA4,5% MEDIAN KAWIN PERTAMA WANITA 21 TAHUN 1

12 SASARAN RPJMN 2009 SASARAN Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi rasional, efektif, dan efisien; Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak; Meningkatnya jumlah keluarga Pra- Sejahtera dan Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional; 2

13 PERSENTASE PESERTA KB 26 % 5 % (?) 48 % 57 %60 %

14 PEMAKAIAN KONTRASEPSI MENURUT METODE 13.2 % 6.2 % 27.8 % 0.9 % 4.3 % 3.7 % 0.4 % 1.6 % 1.5 % Pil IUD Suntikan Kondom Implant Tubectomy Vasectomy Kalender Sanggama terputus Sumber: SDKI

15 PEMAKAIAN KONTRASEPSI MENURUT SUMBER PELAYANAN 43 % 42 % 15 % 28 % 63 % 8 % PemerintahSwastaLainnya /03 Sumber: SDKI

16 FERTILITAS MENURUT PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN Sumber: SDKI, TOTAL Indeks Kesejahteraan (quintile)  Q1 (terendah)  Q2  Q3  Q4  Q5 (tertinggi) Pendidikan  Tidak sekolah  Tidak tamat SD  Tamat SD  Tidak tamat SMP  Tamat SMP atau lebih Anak Pernah Dilahirkan Wanita TFR Pendidikan dan Indeks Kesejahteraan RAKYAT MISKIN ANAKNYA BANYAK ! Semakin tinggi pendidikan, semakin rendah jumlah anak yang dilahirkan; semakin miskin semakin tinggi jumlah anaknya

17 TOTAL FERTILITY RATE

18 TOTAL FERTILITY RATE TFR PROVINSI… TFR NASIONAL: 2,6 ANAK; JUMLAH ANAK YANG IDEAL (DIINGINKAN): 2,9 ANAK

19 “UNMET NEED” KB % 10.6 % 9.2 % 8.6 % /03 SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA

20 TANTANGAN Lembaga (satuan kerja perangkat daerah) yang menangani KB sangat beragam  Perda sekitar 80%; Tenaga lapangan KB telah menurun dan sebagian berubah fungsi; Dukungan sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah daerah masih minim dan bervariasi; Koordinasi pusat dan daerah (khususnya kabupaten/kota); Mekanisme operasional di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

21 ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL KE DEPAN

22 MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA MISI VISI SELURUH KELUARGA IKUT KB

23 GRAND STRATEGY 1.Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB; 2. Menata Kembali Pengelolaan Program KB; 3. Memperkuat SDM Operasional Program KB; 4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB; 5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB.

24 Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB; Toga/Toma aktif pada setiap desa/kelurahan; PPKBD aktif pada setiap desa/kelurahan; Pelayanan KB berkualitas di setiap desa/kelurahan tertinggal, terpencil, dan perbatasan; PIK-KRR aktif di setiap kecamatan; Seluruh pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi;

25 Menata Kembali Pengelolaan Program KB; Program KB yang terintegrasi dengan “outcome” yang jelas; Sistem informasi yang up to date; BKKBN Provinsi mencapai sasaran program KB; Fasilitasi, advokasi, dan supervisi dari Pusat untuk Provinsi; Jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja; Dinas KB di setiap Kab/Kota dengan Perda;

26 Memperkuat SDM Operasional Program KB; PLKB/PKB terlatih untuk setiap desa/kelurahan; Pengelola KB untuk setiap kecamatan; Petugas KB dengan jumlah memadai dgn kompetensi yang baik;

27 Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB; Seluruh keluarga dgn balita, aktif jadi anggota BKB; Keluarga pra-S dan KS I anggota UPPKS punya usaha ekonomi produktif; Kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja untuk setiap kecmatan; Kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga untuk setiap kab/kota;

28 Meningkatkan Pembiayaan Program KB; Prioritas penganggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah; Sistem jaminan pembiayaan Program KB terutama bagi rakyat miskin; Alat/obat kontrasepsi dgn harga terjangkau di setiap kecamatan;

29 PROGRAM (PERPRES 7/04) Program Keluarga Berencana; Program Kesehatan Reproduksi Remaja; Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas; Program Penyerasian Kebijakan Kependudukan; Pelayanan KB gratis bagi kel miskin; Perluasan pelayanan KB khususnya swasta; Memperkuat pelaksanaan TKBK; Manunggal KB Kes TNI; KB- Bhayangkara; Kesatuan Gerak PKK, dll. Pusat Konsultasi/Informasi KRR; Karang Taruna, Pramuka, dll. Penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba; dll. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor miskin (UPPKS); Pengasuhan anak; Kegiatan-kegiatan BKB, BKR, BKL, dll. Perluasan jaringan KB swasta; Pelembagaan KB mandiri; Perluasan jaringan Institusi Masyarakat (POSYANDU, PPKBD); Data Mikro Keluarga/RR; Penguatan Lapangan (PLKB, Bidan, Kader), dll. BELUM ADA INSTANSI YANG MENANGANI SECARA KOMPREHENSIF

30 LANGKAH-LANGKAH (1) 1. MENGKAJI PERATURAN PERUNDANGAN YANG ADA: –RPP PENGGANTI PP 25/2000; –RPP PENGGANTI PP 8/2003; –AMANDEMEN UU NO. 10/92; –RUU KEMENTERIAN (KEPENDUDUKAN???) 2. ADVOKASI KEPADA PENENTU KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS); 3. MENYAMAKAN PERSEPSI TTG PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB  PUSAT DAN DAERAH (KHUSUSNYA MENTERI TERKAIT, GUB, BUPATI, WALIKOTA, DAN DPR/DPRD) SERTA SWASTA, LSM, DAN ORGANISASI PROFESI; UU DAN PP TSB DIHARAPKAN MEMBERIKAN LEGITIMASI YANG TINGGI TERHADAP PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB DI PUSAT DAN DAERAH

31 LANGKAH-LANGKAH (2) 4. MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA TTG PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN KB 5. MEMBANGUN KESEPAKATAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP): –SPM; –Pedoman-Pedoman (misal: Penjabaran Permendagri No. 13/2006); 6. MENGGALANG KEMITRAAN GLOBAL  dukungan “resources” yang optimal 7. MEMBERIKAN “REWARD” DAN “PUNISHMENT” DIHARAPKAN TERBENTUK KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN DAN KB YG KUAT DI BERBAGAI TINGKATAN (PUSAT DAN DAERAH)

32 TERIMA KASIH


Download ppt "TIGA TAHUN PELAKSANAAN KB ERA DESENTRALISASI DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL JAKARTA, 6 FEBRUARI 2007 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google