SINERGI PROGRAM/KEGIATAN DINAS KELAUTAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN PROGRAM PENYULUHAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI.

Presentasi berjudul: "SINERGI PROGRAM/KEGIATAN DINAS KELAUTAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN PROGRAM PENYULUHAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI."— Transcript presentasi:

1 SINERGI PROGRAM/KEGIATAN DINAS KELAUTAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN PROGRAM PENYULUHAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Perencanaan Penyuluhan Tahun 2013 Bandar Lampung, 03 Mei 2013

2 KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN KELAUTAN PERIKANAN
3 MISI AMANAT UU NO.17/2007 RPJPN TERKAIT KP ARAH PEMBANGUNAN : Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek Membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ARAH PEMBANGUNAN : Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dst ARAH PEMBANGUNAN : Membangkitkan wawasan bahari Meningkatkan kapasitas SDM yang berwawasan kelautan Mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan

3 PRIORITAS NASIONAL TERKAIT PEMBANGUNAN KELAUTAN PERIKANAN (RPJMN 2010-2014)
Penanggulangan Kemiskinan Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha alternatif Ketahanan Pangan Menjamin ketersediaan sumberdaya ikan sebagai sumber pangan penting Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Upaya pengelolaan konservasi, mitigasi dan adaptasi bencana di wilayah pesisir dan ppk Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik Pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk ppk terluar; dan pengawasan SDKP Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Peningkatan efektivitas peraturan perundangan, hukum laut

4 ISU DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Masih tingginya tingkat kerusakan sd kelautan dan perikanan Masih maraknya pemanfaatan sdkp yang merusak, illegal fishing Laju kerusakan wilayah pesisir yang semakin tinggi Dampak perubahan iklim global Penurunan kenakeragaman hayati sd, kelautan dan perikanan Produksi perikanan Perikanan BudidayaLahan dan pencemaran, pakan, Induk berkualitas/benih Perikanan Tangkap  illegal fishing , sumber daya ikan yang menurun, persyaratan penerapan Code of Conduct FAO (sustainable fishery) Tata Niaga, Pengolahan dan Pemasaran Pengendalian impor komoditas perikanan Penyederhanaan ijin usaha dalam negeri, termasuk mendorong pengembangan industri dan pengolahan dalam negeri Diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor untuk komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi

5 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013
Opsi 1 : MEMANTAPKAN EKONOMI DOMESTIK YANG KUAT BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Opsi 2 : PENGUATAN DAYA TAHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kata kunci untuk kedua pilihan tema ini pada hakekatnya sama, yaitu: Daya Tahan Ekonomi (Resilience ); Daya Saing; Peningkatan dan Perluasan Kesra ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 ISU STRATEGIS NASIONAL Contoh, antara lain : Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 Perbaikan akses pelayanan dasar : tuntasnya rehab gedung SD/SMP Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Persiapan Pemilu 2014

6 FOKUS KEGIATAN PENYULUHAN KP
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KP UMUM USAHA PERIKANAN VISI KP INDONESIA PENGHASIL PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBESAR 2015 KHUSUS INDUSTRIALISASI / MINAPOLITAN 1.1. PENDIDIKAN 1.2. PELATIHAN PUMP 1.3. PENYULUHAN KAPASITAS TERBATAS PUGAR MISI KP MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH KUALIFIKASI DIVERSIFIKASI KEBUTUHAN SERTIFIKASI / AKREDITASI WILAYAH JANGKAUAN KERJA KLUSTER 4 PKN KONSERVASI VISI & MISI BAKORLUH 6

7 Tujuan industrialisasi kelautan perikanan :
PENYULUHAN KP INPUT : 1. Jumlah / Kompetensi Tenaga penyuluh 2. Standar Materi Terekomendasi 3. Standar Sarana Prasarana/ Pos Penyuluhan 4. Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional INDUTRIALISASI Tujuan industrialisasi kelautan perikanan : Membangun industri perikanan nasional inovatif, kokoh, dan berdaya saing tinggi Meningkatkan produksi perikanan bernilai tambah yang didukung oleh sistem produksi bahan baku nasional secara berkelanjutan Memperkuat basis dan sistem produksi bahan baku dan komoditas perikanan unggulan Mempercepat peningkatkan dan perluasan ekspor produk- produk perikanan dan konsumsi dalam negeri. PROSES : 1. Layanan Penyuluhan berbasis kawasan 2. Penumbuhan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok usaha 3. Penumbuhan dan Pembinaan Penyuluh Swadaya /Swasta 4. Penguatan Sistem Informasi Penyuluhan 5. Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan (Gempita) via media cetak / elektronik (Radio/TV) OUTPUT : 1. Jumlah adopsi teknologi anjuran Informasi Pencapaian Target produksi/ Pengembangan kawasan 3. Kelompok usaha mandiri yang bankable

8 USAHA PRODUKTIF KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sinergitas Pembinaan dan Pendampingan Program Prioritas PNPM – Mandiri KP KUKP MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TIM PENGENDALI POKJA TIM PEMBINA TIMTEKNIS PENYALURAN BLM POKDAKAN POKLAHSAR KUB KUGAR KMP USAHA PRODUKTIF KELAUTAN DAN PERIKANAN TENAGA PENDAMPING ESELON I TERKAIT PERAN DKP PROVINSI + BAKORLUH PERAN DKP KAB/KOTA + BAPELLUH PENYULUH PERIKANAN

9 PENGLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
PUMP Upaya pengentasan kemiskinan di sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan skala mikro PERIKANAN BUDIDAYA PUMP PENGLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PERIKANAN TANGKAP

10 JUMLAH BLM-KP (PUMP) DI LAMPUNG TAHUN 2011 - 2013
NO. TAHUN PUMP-PB PUMP-P2HP PUMP-PT A. JUMLAH KELOMPOK 1 2011 61 8 23 2 2012 157 44 100 3 2013 108 27 75 Jumlah 326 79 198 B. JUMLAH DANA (Rp)

11 PROGRAM PUMP DI LAMPUNG 2011
NO. KAB/KOTA PUMP-PB KELOMPOK / (Rp) PUMP-P2HP PUMP-PT 1. Lampung Tengah 5 / - 2. Lampung Timur 3 / 3. Lampung Utara 4. Lampung Selatan 11 / 5. Lampung Barat 8 / 6. Pesawaran 30 / 7. Pringsewu 4 / 8. Mesuji 9. Tulang Bawang Barat 10. Tanggamus 11. Bandar Lampung 8 / JUMLAH 61 / 23 /

12 PROGRAM PUMP DI LAMPUNG 2012
NO. KAB/KOTA PUMP-PB KELOMPOK / (Rp) PUMP-P2HP PUMP-PT 1. Lampung Tengah 4 / - 2. Lampung Timur 11 / 10 / 3. Lampung Utara 2 / 4. Lampung Selatan 18 / 20 / 5. Lampung Barat 7 / 8/ 15 / 6. Pesawaran 10 / 5 / 7. Pringsewu 9 / 8. Mesuji 9. Tulang Bawang Barat 10. Tanggamus 5 / 11. Way Kanan 6 / 12. Bandar Lampung 13. Tulang Bawang 77 / 9 / JUMLAH 157 / 44 / 100 /

13 PROGRAM PUMP DI LAMPUNG 2013
NO. KAB/KOTA PUMP-PB KELOMPOK / (Rp) PUMP-P2HP PUMP-PT 1. Lampung Tengah 9 / - 3 / 2. Lampung Timur 11 / 5 / 3. Lampung Utara 5 / 2 / 4. Lampung Selatan 15 / 6 / 12 / 5. Lampung Barat 6. Pesawaran 6 / 3 / 10 / 7. Pringsewu 8 / 8. Mesuji 9. Tulang Bawang Barat 10. Tanggamus 7 / 11 / 11. Way Kanan 12. Bandar Lampung 7 / 5 / 13. Tulang Bawang 10 / JUMLAH 108 / 27/ 75 /

14 PERAN KELEMBAGAAN PENYULUH
KELEMBAGAAN PENYULUH PROVINSI : Anggota Tim Pembina di Provinsi. Tugas Verifikasi kelompok calon penerima BLM yang diusulkan oleh Tim Teknis. Koordinasi, pembinaan, pemantauan evaluasi/pelaporan PUMP/PUGAR di daerah. KELEMBAGAAN PENYULUH KABUPATEN : Anggota Tim Teknis. Melaksanakan Identifikasi, Seleksi, Verifikasi. Mengusulkan dan menetapkan tenaga pendamping. Sosialisasi. Verifikasi. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

15 Lanjutan.... PERAN PENYULUH PNS/PENYULUH SWADAYA PERAN PPTK
Membantu tim teknis identifikasi seleksi lokasi/calon penerima. Memberikan bimbingan teknis dan manajeman usaha kelompok. Membantu penyusunan RUB. Fasilitasi kemudahan terhadap realisasi permodalan, teknologi dan akses pasar. Membantu penyelesaian masalah kelompok. Menyampaikan pencatatan data dan pelaporan. PERAN PENYULUH PNS/PENYULUH SWADAYA Penyuluh PNS/Swadaya diprioritaskan mendampingi/membina KUKP yang telah menerima BLM tahun-tahun sebelumnya. Apabila kekurangan PPTK maka penyuluh PNS diharuskan berperan dalam menjalankan tugas-tugas PPTK.

16 PERAN PENYULUH PERIKANAN SEBAGAI PENCATAT DATA
PERANAN PENYULUH PERIKANAN DALAM PENCATATAN DATA CAPAIAN PROGRAM KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DAERAH PENCATAT DATA SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN TENAGA FUNGSIONAL. PENCATAT DATA TERKAIT DENGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT – SEBAGAI FEEDBACK DARI PELAKSANAAN PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN. KEGIATAN PENCATAT DATA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TERHADAP BOP YANG DITERIMA PERAN PENYULUH PERIKANAN SEBAGAI PENCATAT DATA

17 PERAN PENYULUH PERIKANAN DI KAWASAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN
Dampak yang diharapkan Tidak hanya : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAN PRODUKTIFITAS USAHA Tetapi juga : Tumbuh dan berkembangannya kelembagaan bisnis perikanan dlm mendukung diversifikasi usaha atas kemampuan sendiri ( kemandirian progresif ) Tumbuhnya tokoh-tokoh pembaharu bisnis perikanan setempat yang mampu mendorong kerjasama antar pelaku bisnis dari segmen yang berbeda. Tumbuh dan berkembangnya model model penyuluhan partisipatif

18 Paradigma Penyuluh KP Ke Depan
B. Paradigma Penyuluh KP Ke Depan KEGIATAN Konsultatif/ advokatif PENYULUH PELAKU UTAMA/ PELAKU USAHA HARUS PROFESIONAL AHLI PENYULUHAN SPESIALIS PERIKANAN Hubungan Penyuluh dan pelaku utama harus terbangun 2 arah Penyuluh harus mampu sebagai konsultan dan penasehat/pendamping Mampu memecahkan masalah yang dihadapi pelaku utama/pelaku usaha (biofisik – sosial ekonomi) Mendapat fasilitas sesuai dengan kebutuhan di lapangan PENYULUH SEBAGAI : Konsultan Advokat/Penasehat Mitra sejati DIBANGUN IMAGE BAHWA Pelaku utama perlu penyuluh Penyuluh dipercaya pelaku utama

19 C. DATA SEBARAN PENYULUH PERIKANAN DI SELURUH INDONESIA NO PROVINSI
PNS Penyuluh Swadaya PPTK TOTAL 1 ACEH 122 85 55 262 2 SUMATERA UTARA 93 110 65 268 3 SUMATERA BARAT 75 215 4 SUMATERA SELATAN 125 312 5 BENGKULU 58 60 56 174 6 JAMBI 50 46 171 7 RIAU 92 80 45 217 8 KEPULAUAN RIAU 11 30 91 9 BANGKA BELITUNG 20 106 10 LAMPUNG 110 (65) 52 (47) 199 BANTEN 37 100 182 12 DKI 21 35 76 13 JAWA BARAT 198 240 150 588 14 DIY 59 70 40 169 15 JAWA TENGAH 302 140 682 16 JAWA TIMUR 200 227 552 17 BALI 115 44 259 18 NTB 101 251 19 NTT 94 229 KALIMANTAN BARAT 99 42 221 KALIMANTAN SELATAN 131 90 22 KALIMANTAN TENGAH 83 193 23 KALIMANTAN TIMUR 97 24 SULAWESI BARAT 32 127 25 SULAWESI SELATAN 196 180 426 26 SULAWESI TENGAH 67 187 27 SULAWESI TENGGARA 121 28 SULAWESI UTARA 257 29 GORONTALO 47 142 MALUKU 68 173 31 MALUKU UTARA 155 PAPUA BARAT 89 33 PAPUA 84 159 34 PENYULUH PUSAT 139 3188 3312 1500 8000

20 SEBARAN PENYULULUH DI KAWASAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN
PEMETAAN POTENSI PENYEDIAAN SDM MELALUI PENYULUHAN PADA LOKASI PRIORITAS INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2012 Lokasi Industri P. Tangkap (Pelabuhan Perikanan) PENYULUHAN Penyuluh PNS PPTK PUMP P. Tangkap PPTK PUMP P. Budidaya Penyuluh KUR Pos Penyuluhan PPS Nizam Zachman (DKI Jakarta) 11 7 5 - 1 PPS Bitung (Kota Bitung) 4 3 PPN Pelabuhan Ratu (Kab. Sukabumi) 34 6 PPS BUNGUS (Kota Padang) 21 2 PPN AMBON (Kota Ambon) 16

21 PEMETAAN POTENSI PENYEDIAAN SDM MELALUI PENYULUHAN PADA LOKASI PRIORITAS INDUSTRI PERIKANAN BUDIDAYA THN.2012 Lokasi Industri P. Budidaya PENYULUHAN Penyuluh PNS PPTK PUMP P. Tangkap Penyuluh KUR Pos Penyuluhan Tulang Bawang 1 - Boyolali 10 8 3 Pinrang 32 Indramayu 5 2 6 Banjar 25 Morowali Musi Rawas 22 Minahasa Utara Sumbawa 17 Gresik 11

22 SEBARAN POS PENYULUHAN PERIKANAN

23 TUGAS DAN FUNGSI PENYULUH PERIKANAN
Melakukan kegiatan penyuluhan/pendampingan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha (Nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar) sesuai dengan Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan yang disusun berdasarkan Programa Penyuluhan Perikanan; Mengidentifikasi data dasar di wilayah kerja penyuluhan perikanan (pelaku utama, kelompok pelaku utama/usaha, luas lahan, potensi wilayah, sarana prasarana, tingkat ekonomi/sosial dan permasalahan); Menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama perikanan; Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama; Mempersiapkan agen perubahan di Kawasan Potensi Perikanan; Melakukan pencatatan dan pelaporan data kegiatan usaha.

24 JENIS DAN KUALIFIKASI TENAGA PENYULUH PERIKANAN
No JENIS KUALIFIKASI KETERANGAN 1 Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penyuluh Terampil (Pendidikan SUPM/SMK/ D3 Perikanan) Penyuluh Ahli (Pendidikan Perikanan D4/S1, S2, S3) Dasar Hukum : Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 19 Tahun 2008 2 Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Pendidikan SUPM/D3/D4/S1 Perikanan dan Sosial Ekonomi Telah Mengikuti Pelatihan/Pembekalan Teknis dan Metodologi Penyuluhan SK. Kepala Pusat Penyuluhan KP No. Tahun 2011 3 Penyuluh Perikanan Swadaya Pelaku Utama (Nelayan/Pembudidaya/Pengolah) yang berhasil Sebagai pengurus kelompok pelaku utama perikanan SK. Kepala BPSDMKP No. 76 Tahun 2011

25 PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERIKANAN
No PENYULUH PELATIHAN YANG TELAH DIIKUTI KETERANGAN 1. Penyuluh Perikanan PNS Pelatihan Dasar Penyuluhan Pelatihan Teknis Perikanan Magang Keterampilan di UPT. Teknis Sertifikasi Penyuluh Perikanan Sebanyak 40 % belum pelatihan dasar penyuluh (LAMPUNG ???) Diperlukan peningkatan keterampilan teknis yang berkelanjutan 2. Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak Pembekalan PPTK/ Pelatihan Dasar Penyuluhan Diperlukan peningkatan kapasitas teknis yang berkelanjutan 3. Penyuluh Perikanan Swadaya Pembekalan Materi Penyuluhan Magang/ Studi Banding Diperlukan peningkatan kapasitas keterampilan teknis yang berkelanjutan

26 terimakasih