Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yogyakarta, 4 November 2011 Kementerian Keuangan R.I.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yogyakarta, 4 November 2011 Kementerian Keuangan R.I."— Transcript presentasi:

1 Oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yogyakarta, 4 November 2011 Kementerian Keuangan R.I.

2 OUTLINE KONSEPSI TRANSFER DALAM KAITANNYA DENGAN BELANJA DAERAH 1 KEBIJAKAN UMUM TRANSFER KE DAERAH 2 BERBAGAI PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 3 BEBERAPA SOLUSI 2 2

3 KONSEPSI TRANSFER DALAM KAITANNYA DENGAN BELANJA DAERAH 1 3

4 Melalui Angg K/L BelanjaPemerintahPusat Transfer Ke Daerah Mendanai Kewenangan Pusat di luar 6 Urusan Mendanai Kewenangan Pusat untuk 6 Urusan PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN Dana Vertikal di Daerah Dana Vertikal di Daerah Hibah Pinjaman Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Subsidi dan Bantuan Masuk APBD Melalui Angg BUN Melalui Alur Dana APBN ke Daerah dalam Perspektif HKPD 4

5 Pendapatan sumber pendanaan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PAD Daper: BHP&BP, DAU, DAK Lain-lain Pendapatan (Otsus, Penyesuaian, Hibah dll) SILPA Tahun Lalu Dana Cadangan Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Pinjaman Daerah kewenangan APBD Belanja Bel. Pegawai Bel. Modal Bel. Brg Jasa Bel. Lainnya Pembiayaan APBN Transfer Surplus/Defisit Titik berat desentralisasi fiskal : Desentralisasi di sisi pengeluaran  kewenangan daerah didanai terutama dg transfer ke daerah yang disertai dengan diskresi untuk menggunakannya serta didukung dengan upaya penguatan local taxing power 5 Dana Desentralisasi (Money Follow Function) 5

6  Sesuai dg pilihan politis bangsa Indonesia dalam menjalankan otonominya, dimana desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan titik berat di “sisi pengeluaran”, maka Transfer ke daerah sebagian besarnya bersifat block grant (bebas digunakan oleh daerah)  Hal ini berimplikasi  hubungan antara transfer dan efektifitas belanja daerah adalah hubungan “Tidak Langsung”. Transfer masuk sbg Pendapatan APBD, stakeholder di Daerah menentukan belanja APBD, Eksekutif Daerah membelanjakannya dan selanjutnya publik baru dapat melihat efektif atau tidaknya suatu belanja daerah  Kualitas Belanja Daerah sangat ditentukan oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur dan DPRD, sehingga terjadi pergeseran penentu (aktor) dalam hubungan transfer-efektifitas belanja daerah. 6

7  Pemerintah mempunyai kewajiban dan mengambil peran untuk menjaga agar terjadi pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah dan pemerataan atas akses sumber pendanaan nasional  Dengan asumsi bahwa semua daerah akan mempunyai kemampuan yang sama dalam menyusun kebijakan belanjanya secara berkualitas, maka setiap daerah akan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengoptimalkan efektifitas penggunaan dana yang mereka miliki guna menyejahterakan masyarakatnya. Kaitan antara transfer dengan efektivitas belanja daerah (lanjutan) 7

8 KEBIJAKAN UMUM TRANSFER KE DAERAH 2 8

9 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah. Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Mendukung kesinambungan fiskal nasional. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN ,5 226,2 253,3 292,4 309,3 344,6 Triliun Rupiah 9 150,8

10 Kebijakan Umum Transfer ke Daerah (2) Alat Pemerataan kemampuan keuangan daerah  horizontal fiscal imbalance Menggunakan formula yaitu Alokasi Dasar (berdasar Gaji) plus Celah Fiskal SDA dan Pajak, di-share antara Pusat dg daerah penghasil (dan sebagian dg daerah lainnya) sebagai wujud perbaikan ketimpangan pusat-daerah berdasar pembagian secara persentase  vertical fiscal imbalance Sebagian earmarked (0,5% DBH Migas, DBH CHT, DBH SDA DR) Mendukung prioritas nasional dalam RKP dan membantu daerah dg kemampuan keuangan rendah untuk mendanai SPM. Th 2011 terdapat 19 Bidang DAK 10

11 Kebijakan Umum Transfer ke Daerah (3) Dana Penyesuaian merupakan keputusan ad hoc (tidak berlaku seterusnya, hanya diatur dalam UU APBN saja) Th 2011 Dana Penyesuaian terdiri dari: Tunjangan Profesi Guru Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD DID DPID BOS Hanya untuk NAD, Papua dan Papua Barat sesuai kekhususan yang diatur dalam UU 11

12 BERBAGAI PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 3 12

13 Fakta Alokasi Belanja yang kurang ideal  Belanja pegawai sangat mendominasi belanja daerah. Dari tahun ke tahun porsi belanja pegawai dalam APBD terus meningkat, baik nominal maupun porsinya  Data di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata belanja pegawai tidak langsung per pegawai per tahun cukup bervariasi antar daerah. Rata-rata mencapai Rp51 juta per pegawai per tahun (sekitar Rp3,9 juta per bulan). Namun demikian ada beberapa daerah yang belanja pegawai tidak langsung per pegawai per tahunnya mencapai hingga lebih dari Rp100 juta (sekitar Rp7,7 juta per bulan). 13

14 Belanja Pegawai di APBD Tahun Total Belanja (miliar) Belanja Pegawai (miliar) % terhadap total belanja Total Tidak Langsung Langsung Tidak Langsung Langsung ,4%6,86% ,8%5,67% ,6%5,60% ,4%5,37% ,5%5,00% Dengan semakin tingginya porsi belanja pegawai, maka porsi belanja modal semakin tergerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 belanja modal masih berada di kisaran 30%, terus turun hingga menjadi 22% di tahun

15 Fakta Penyerapan Anggaran Daerah  Penyerapan belanja modal tergolong tidak terlalu tinggi dan relatif sangat lambat. Sampai dengan triwulan III masih berkisar 35%, dan akhirnya pada akhir tahun tetap masih dibawah 90%.  Penyerapan yang kurang optimal menyebabkan SiLPA masih cenderung tinggi sehingga menjadi dana idle daerah 15

16 Fakta Pengelolaan APBD  Masih banyak daerah yang terlambat menetapkan APBD, meskipun telah terdapat kecenderungan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 dan 2009 terdapat 118 daerah menetapkan APBD tepat waktu. Kemudian pada tahun 2010 naik cukup pesat mencapai 214 daerah. Akan tetapi pada tahun 2011 menurun menjadi 208, sehingga masih terdapat lebih dari 300 daerah yang terlambat menetapkan APBD.  Masih banyak daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan tidak wajar atas LKPD mereka. Untuk LKPD tahun 2009, BPK memberikan opini WTP hanya kepada 15 daerah, sebanyak 330 LKPD diberikan opini WDP, 106 disclaimer dan 48 tidak wajar. 16

17 BEBERAPA SOLUSI 4 17

18 Beberapa solusi atas permasalahan belanja  Formulasi DAU akan dilepaskan dari unsur gaji PNSD sehingga tidak akan memberikan insentif bagi daerah untuk menambah pegawainya secara tidak rasional  BKN dan Menpan perlu untuk segera menyusun skema rasionalitas jumlah pegawai daerah, misalnya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani, luasnya rentang kendali, dll. Dengan demikian, setiap keputusan penetapan formasi PNS daerah benar-benar telah diukur rasionalitas kebutuhannya.  Terkait dengan rendahnya porsi belanja modal, perlu kiranya diatur batas minimal belanja modal yang rasional yang digunakan untuk pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur)  Belanja diprioritaskan untuk pencapaian standar pelayanan public dan sektor2 unggulan. Hal ini juga akan didorong oleh desain DAK yang salah satunya berkonsentrasi untuk menstimulasi agar SPM di 3 sektor pelayanan dasar dapat tercapai dalam jangka menengah. Berbagai solusi di atas akan menjadi bagian dari Revisi UU 33/2004 yg sekaligus merupakan desain baru atas konsepsi HKPD ke depan 18

19 Transformasi Pemekaran daerah SDM PNSD kurang mumpuni SDM PNSD kurang mumpuni Kualitas Belanja Daerah Rendah 1.Pemekaran Daerah 2.SDM 3.Pengendalian Belanja APBD 4.Pengelolaan Keuangan Daerah 5.Reformulasi Sumber Pendanaan APBD 6.Surveillance Kinerja Keuangan Daerah 7.Pemberdayaan BUMD 8.Reward dan Punishment 1.Pemekaran Daerah 2.SDM 3.Pengendalian Belanja APBD 4.Pengelolaan Keuangan Daerah 5.Reformulasi Sumber Pendanaan APBD 6.Surveillance Kinerja Keuangan Daerah 7.Pemberdayaan BUMD 8.Reward dan Punishment 19 Isu Utama Penguatan HKPD

20 Desentralisasi Ekonomi Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Politik Kelembagaan Sistem Informasi Pengetahuan untuk melaksanakan dan memahami Desentralisasi S umber Daya Manusia Regulasi Desentralisasi Kewenangan Pilar Utama HKPD 20

21 21 Pengendalian Pemekaran Daerah Pengendalian Pemekaran Daerah  Dana Perimbangan untuk daerah otonom baru dialokasikan 2 tahun setelah UU pembentukannya Pengendalian Belanja APBD Pengendalian Belanja APBD  Porsi belanja modal dan belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar minimal 20% dari total belanja  Porsi belanja PNSD maksimal 50% dari total belanja (alternatif)  Pengenaan sanksi terhadap lambannya penyerapan DAK Pokok-pokok perubahan UU 33/2004

22 22 Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah  Daerah/pusat DILARANG mendanai kegiatan yang bukan urusannya dan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut  Pengendalian SiLPA yang tinggi, melalui: Penundaan transfer dana perimbangan; atau Memberikan transfer dalam bentuk surat utang negara  Penguatan peran gubernur dalam melakukan fungsi alokasi DBH pemerataan kepada Kab/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan DPRD Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan DPRD  Melalui pendidikan dan pelatihan  Sertifikasi untuk jabatan-jabatan tertentu seperti bendahara, penilai, akuntan pemerintah dan penyidik pajak Pokok-pokok perubahan UU 33/2004

23 23 Reformulasi Sumber Pendanaan APBD Reformulasi Sumber Pendanaan APBD  Meningkatkan prediktablitas (kepastian) sumber pendanaan transfer pemerintah pusat melalui penetapan bobot DAU yang digunakan selama periode 3 tahun (MTEF)  Dana penyesuaian menjadi komponen DAK yang lebih diarahkan untuk membantu mendorong pemenuhan pelayanan dasar  DBH tidak lagi di-earmark untuk kegiatan tertentu kecuali DBH Migas dan Dana Reboisasi  Peningkatan fleksibilitas penggunaan pinjaman daerah untuk membiayai penyediaan pelayanan publik dengan tetap menjaga jumlah pinjaman yang aman dan terkendali Pokok-pokok perubahan UU 33/2004

24 24 Surveillance Kinerja Keuangan Daerah Surveillance Kinerja Keuangan Daerah  Pemerintah melakukan pemantauan kinerja keuangan daerah  Pemerintah dapat memberikan insentif terhadap daerah yang berkinerja baik  Pemerintah mengusulkan penghapusan daerah yang kinerja keuangannya buruk Pemberdayaan BUMD Pemberdayaan BUMD  Pengalokasian dana APBD kepada BUMD diprioritaskan untuk BUMD yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak  Pemberian subsidi hanya kepada BUMD yang tarif pelayanannya dibawah rata-rata biaya produksi Pokok-pokok perubahan UU 33/2004

25 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Radius Prawiro Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat Telp Fax


Download ppt "Oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yogyakarta, 4 November 2011 Kementerian Keuangan R.I."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google