POKJA meeting 17 Desember 2013 Social Policy and Monitoring.

Presentasi berjudul: "POKJA meeting 17 Desember 2013 Social Policy and Monitoring."— Transcript presentasi:

1 POKJA meeting 17 Desember 2013 Social Policy and Monitoring

2 Points 1.Status of achievements and progress rating by PCR and IR 2.Annual Analytical statement by PCR & IR 3.Challenges and constraints 4.Follow up - recommendation for 2014

3 Analisa Situasi Selain telah mengalami krisis yang berlapis pada beberapa dekade, Indonesia: Mengalami pertumbuhan ekonomi secara positif Mengalami kemajuan dalam upaya mengurangi kemiskinan Mengalami beberapa kemajuan yang signifikan dalam rangka mencapai Tujuan Pembangungan Milenium (MDG) (4 tujuan telah tercapai, 20 sudah berada di jalur yang tepat, 11 perlu mendapat perhatian khusus atau mungkin tidak dapat dicapai) Namun, beberapa tantangan tetap ada: Kesenjangan dan ketidakadilan masih terjadi di Indonesia Proses desentralisasi yang belum cukup efektif untuk memperbaiki kehidupan bangsa di seluruh wilayah Indonesia Determinan penting: Kemampuan untuk menghasilkan bukti yang kuat dan berkualitas (mis. survei, studi, model, forum, dsb) Ketersediaan dan keterjangkauan kualitas bukti (data/hasil studi), termasuk memanfaatkannya untuk perencanaan, pembuatan dan advokasi kebijakan, pembuatan program dan alokasi sumber daya, dan monitoring dan evaluasi. Tuntutan yang berlanjut untuk bukti-bukti /pedoman yang akan dijadikan acuan untuk perencanaan dan penyusunan kebijakan Koordinasi antara pengguna dan penyedia data Kerjasama yang kuat diantara peneliti/praktisi dan pembuat kebijakan untuk isu-isu anak Peningkatan target dan kualitas skema perlindungan sosial yang lebih sensitif terhadap anak

4 Tujuan Program Mendukung strategic shift dari program kerjasama ke arah upstream work dalam hal: (a)Advokasi berbasis bukti dan informasi (Evidence-informed advocacy) (b)Pengumpulan data, analisis dan diseminasi, kemiskinan anak dan disparitas diantara anak-anak, dan bantuan teknis dalam kebijakan ekonomi dan sosial (c)Pengembangan hubungan kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan dialog mengenai hak anak (d)Meningkatkan model untuk perumusan kebijakan (e)Pentargetan yang strategis untuk mengatasi disparitas anak; (f)Membuat desentralisasi bekerja untuk anak melalui dukungan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, manajemen dan pemantauan layanan sosial yang berkualitas. 4

5 PCR 1.1: Pada tahun 2015, kesenjangan anak di seluruh sektor akan dikurangi menggunakan perencanaan yang berbasis bukti, kebijakan dan alokasi sumber daya di tingkat nasional dan di 5 provinsi fokus 5 Rencana Hasil

6 CAPAIAN UTAMA IR

7 IndicatorBaselineTargetStatus as of 17 Desember 2013Rating 1.1.1 (a) Banyaknya studi tematik dan analisis (kemiskinan/dispa ritas, perlindungan sosial, penganggaran sosial, desentralisasi, dsb), menggunakan pendekatan hak dan gender yang didiseminasi kepada penentu kebijakan dan perencana a)ASIA (Analisa situasi ibu anak pada level kabupaten), SITAN Aceh (analisa situasi pada level provinsi), SDKI di Aceh Target: SITAN (level nasional), Studi kemiskinan Anak dan disparitas, Perubahan Iklim dan Anak, MICS, Equity Atlas, Migrasi dan anak, Dampak krisis ekonomi terhadap anak Sitan level nasional dan daerah (ASIA) untuk beberapa daerah tersedia Studi Kemiskinan anak dan disparitas telah dipublikasi dan didiseminasi; analisa sedang diperbaharui dengan data baru Serangkaian kertas/ringkasan kebijakan UNICEF telah selesai dan didiseminasi kepada penentu kebijakan; saat ini sedang diperbaharui dengan data baru Laporan MICS sudah dicetak dan didiseminasikan Pemetaan kemiskinan, studi dampak migrasi pada anak masih berjalan IR1.1.1 Pada tahun 2015, pembuat kebijakan kunci dan perencana program memiliki akses terhadap data terbaru dan pengetahuan mengenai situasi anak-anak dan perempuan

8 IndicatorBaselineTargetStatus as of 17 Desember 2013Rating 1.1.1 (b) Banyaknya instrumen untuk mengarus utamakan isu- isu anak dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah. b) Pedoman ASIA bagi kabupaten, AcehInfo, Database MDG Sulawesi Pedoman ASIA untuk provinsi (termasuk Pedoman Penggangaran Anak), Integrated National & 3 Sub- national Database (DevInfo) Pedoman nasional ASIA yang mengintegrasikan analisis bottleneck dan anggaran, telah difinalisasi, dan siap untuk dicetak dan disebarluaskan tahun depan oleh Bangda dengan dukungan APBN; dalam rangka mengarusutamakan hak anak ke dalam proses perencanaan pembangunan. Pedoman penganggaran pro-anak telah difinalisasi; dukungan teknis kepada pemda telah diberikan untuk melakukan analisa anggaran pro-anak di Papua, Polman, Aceh Timur, Aceh Jaya). 2 Database provinsi telah selesai (AcehInfo dan PapuaInfo) sementara untuk Papua Barat Info masih dalam finalisasi. IR1.1.1 Pada tahun 2015, pembuat kebijakan kunci dan perencana program memiliki akses terhadap data terbaru dan pengetahuan mengenai situasi anak-anak dan perempuan

9 IR 1.1.1 – Capaian Utama IR1.1.1 Pada tahun 2015, pembuat kebijakan kunci dan perencana program memiliki akses terhadap data terbaru dan pengetahuan mengenai situasi anak-anak dan perempuan 1.Upaya untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk ibu dan anak dikembangkan melalui diseminasi analisa situasi, studi kemiskinan anak, serangkaian kertas kebijakan, dan juga laporan MICS provinsi Papua dan Papua Barat, sumber data yang paling komprehensive mengenai anak di enam kabupaten terpilih. 2.Hasil dari beberapa Analisa Situasi Ibu Anak kabupaten dan provinsi telah disosialisasikan dan mewarnai penyusunan dokumen RKPD, RAD KLA atau RAD MDGs. 3.Dalam rangka mengintegrasikan hak anak ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah, pedoman nasional ASIA telah direvisi dengan memasukan pedoman integrasi ASIA ke dalam proses musrenbang; dan telah diuji coba di beberapa kabupaten. Pedoman ini akan menjadi dasar bagi Kementerian Dalam negeri tahun depan untuk menindaklanjuti melalui sosialisasi/diseminasi nasional dengan menggunakan anggaran APBN. 4.Serangkaian kegiatan untuk mengembangkan Susenas telah dimulai pertengahan 2013. BPS telah melakukan rapat/diskusi baik internal maupun external yang melibatkan kementerian, BPS daerah, Bappenas dalam rangka sosialisasi dan akumulasi input. Diskusi lebih lanjut yang lebih teknis dibutuhkan dengan kepemimpinan Bappenas untuk menyepakati daftar indikator nasional yang menjadi kewajiban Susenas, dengan mempertimbangkan beberapa sumber data yang sudah ada, seperti Riskesdas and SDKI.  matrix pemilihan indikator dan MoF dalam matrix RPJMN 5.Dukungan terhadap uji coba Survey Disabilitas dan Disabilitas Anak sedang dilakukan.

10 IndicatorBaselineTargetStatus as of 17 Desember 2013Rating 1.1.2 (a) Laporan hasil evaluasi program PKH-Gizi tersedia (Y/N) None Dua laporan evaluasi 1 evaluasi (Base-line study) sebagai bagian dar kegiatan persiapan PKH-Gizi (PKH Prestasi) telah tersedia Kerangka Monev telah disusun, perangkat pemantauan dan analisa bottleneck sedang disusun Studi End-line akan dilakukan setelah program selesai 1.1.2 (b) Pemetaan program perlindungan sosial di Papua dan Aceh selesai. None2 mapping 2 Pemetaan program perlindungan sosial telah dilakukan di Papua dan Aceh sebagai bagian dari penyusunan strategi perlindungan sosial IR1.1.2 Pada tahun 2015, penentu kebijakan kunci dan perencana program memiliki akses terhadap pengetahuan yang berbasis bukti untuk mempengaruhi desain dan implementasi perlindungan sosial yang berpusat pada anak.

11 IndicatorBaselineTargetStatus as of 17 Desember 2013Rating 1.1.2 (c) Number of cross sectoral and child sensitive social protection guidelines/mod ules/tools adopted by government None2 modules 1 modul pelatihan untuk pendamping PKH mengenai kesehatan dan gizi telah disusun dan diadopsi pada program PKH nasional. 2 set modul pelatihan, pedoman dan materi komunikasi/KIE kesehatan/gizi dan perlindungan anak disusun untuk mendukung family development session (FDS) dibawah program PKH Transformasi. Strategi perlindungan sosial dan Rencana aksi UNICEF telah berjalan – keterlibatan UNICEF dengan mitra kunci untuk perlindungan sosial telah dikemabngkan melalui masukan teknis dalam pertemuan, penyusunan modul dan kebijakan. Beberapa kerjasama Selatan Selatan telah difasilitasi, i.e. Kelompok kerja kebijakan TNP2K mengikuti international conferences di Myanmar dan Jordan untuk sharing pengalaman Indonesia dalam perlindungan sosial. SMERU mengikuti forum M&E forum di Philippines. 2 delegasi dari Lao PDR (UNICEF and National Economic Research Institute) mengunjungi Indonesia untuk belajar mengenai ASIA dan perencanaan pembangunan daerah. IR1.1.2 Pada tahun 2015, penentu kebijakan kunci dan perencana program memiliki akses terhadap pengetahuan yang berbasis bukti untuk mempengaruhi desain dan implementasi perlindungan sosial yang berpusat pada anak.

12 IR 1.1.2 – Major achievements IR1.1.2 Pada tahun 2015, penentu kebijakan kunci dan perencana program memiliki akses terhadap pengetahuan yang berbasis bukti untuk mempengaruhi desain dan implementasi perlindungan sosial yang berpusat pada anak. 1.Pada tahun 2013 dalam pilot PKH Prestasi dilakukan pelatihan, pengembangan modul, pedoman dan communications tools, dan menginisiasi intervensi untuk rumahtangga, yaitu pemberian supplemen micronutrient untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun. 2.Meskipun pilot belum diimplementasi secara penuh, Kementerian Sosial telah mengadopsi modul pelatihan fasilitator PKH untuk kesehatan/gizi dan perlindungan anak, ke dalam program PKH Transformasi. 3.Pemerintah daerah di kabupaten pilot, Brebes, memberikan kontribusi APBD untuk memenuhi 30% kebutuhan suplai tabur gizi / micronutrient sprinkles. 4.Pilot PKH Prestasi menjadi bagian dari gerakan nasional Scaling Up Nutrition (SUN) yang dicanangkan pada bulan October. 5.Kerjasama dengan Nadhlatul Ulama telah disusun dan dilaksanakan untuk penyebaran pesan2 kesehatan dan gizi melalui pemuka/tokoh agama. 6.Kerangka Monitoring dan evaluasi telah dikembangkan untuk menjamin adanya bukti yang cukup untuk memberikan informasi kepada kebijakan nasional terkait PKH. 7.Internal UNICEF Social Protection Task Force telah dibentuk untuk mengembangkan kerjasama cross- sectoral collaboration untuk perlindungan sosial. 8.Pemetaan Perlindungan sosial telah dilakukan di Papua dan Aceh. UNICEF juga telah memfasilitasi kerjasama Selatan-selatan mengenai reformasi subsidi bahan bakar minyak. (Perwakilan Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika Utara) dan perencanaan pembangunan, penganggaran dan ASIA (Lao PDR datang ke Indonesia).

13 IndicatorBaselineTargetStatus as of 17 Desember 2013Rating 1.1.3 (a) banyaknya kebijakan pro- anak (i.e perda dan atau Peraturan Bupati/walikot a) dikeluarkan dan diimplementas ikan untuk setiap kabupaten 1 Peraturan Bupati dan walikota mengenai pelayanan terpadu untuk anak/pusat krisis per kabupaten (2011). Source: Biro Hukum daftar kebijakan daerah terkait anak Paling sedikit 3 kebijakan yang pro- poor dikeluarkan dan dilaksanaka n per kabupaten Jawa Tengah: 1.Pergub mengenai KLA dan perda untuk sistim perlindungan anak, Pergub ASI 2.Surakarta: Perda sistim perlindungan anak dan peraturan walikota mengenai partisipasi anak 3.Klaten : Perda ASI dan sistim perlindungan anak dan Per- bup mengenai Stunting/RAD-PG dan KLA. 4.Brebes: Draft Akademik Perda Perlindungan anak, Perbup mengenai KLA, Stunting/RAD -PG, ASI, 5.Pemalang: Perbup mengenai KLA, Stunting/RAD -PG, ASI Jawa Timur: 1.Pergub mengenai KLA dan Stunting/RADPG 2.Kota Pasuruan; Per-walikota untuk KLA dan Perda Perlindungan anak. 3.Bondowoso: Perbup mengenai KLA 4.Situbondo: Perbup mengenai KLA dan Perda Perlindungan anak NTB 1.Perwali KLA Kota Mataram dan Pergub KLA 2.Kota Mataram dan Kota Bima berkomitmen dan mendeklarasikan untuk mencapai KLA IR 1.1.3 Pada tahun 2015, pemerintah dan masyarakat sipil di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan NTB telah mengadopsi kebijakan, perencanaan dan mekanisme anggaran yang pro anak.

14 IndicatorBaselineTarget Status as of 17 Desember 2013 Rating 1.1.3 (b) % alokasi anggaran untuk program yang pro-anak (Budgets yang memiliki manfaat langsung kepada anak berdasarkan 31 indikator KLA dikategorisasikan pro-anak) 1% di semua kabupaten (2012) Sumber: dokumen alokasi anggaran KLA di Bappeda Minimum 50% kenaikan alokasi anggaran untuk program pro-anak di semua kabupaten terpilih Ada kecenderungan kenaikan alokasi anggaran untuk program pro-anak. Diperkirakan terjadi kenaikan anggaran antara 40-50%. 1.1.3 (c) banyaknya kabupaten/kota yang secara penuh mereplikasi pengembangan KLA None7 kabupatenJateng : 25 kabupaten telah mencanangkan. Jatim : 19 Kab/Kota telah mencanangkan NTB: 2 Kota siap untuk mencanangkan IR 1.1.3 Pada tahun 2015, pemerintah dan masyarakat sipil di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan NTB telah mengadopsi kebijakan, perencanaan dan mekanisme anggaran yang pro anak.

15 IR 1.1.3 – Major achievements IR 1.1.3 Pada tahun 2015, pemerintah dan masyarakat sipil di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan NTB telah mengadopsi kebijakan, perencanaan dan mekanisme anggaran yang pro anak. Beberapa kebijakan pro anak telah dikeluarkan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan NTB: 1.PERDA mengenai perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kab Klaten and Situbondo. Di Provinsi Jawa Timur, Perda sedang direview oleh parlemen dan diharapkan dapat disetujui pada akhir tahun 2013 dan Di Kab Brebes, Kota Pasuruan, draft akademik sudah difinalisasi dan siap untuk proses untuk menjadi Perda. Perda mengenai pengembangan pendidikan sudah dikeluarkan di Provinsi Jawa Tengah dan Perda ASI ekslusif di Klaten. 1.Setidaknya tiga peraturan bupati juga telah diterbitkan di 8 kabupaten terpilih pada berbagai masalah yang berkaitan dengan anak-anak (CFC / D gugus tugas, perdagangan anak, pusat-pusat layanan terpadu bagi korban penyiksaan anak dan kekerasan, makanan dan gizi dan kekerasan dalam rumah tangga. 2.Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur telah mengembangkan membentuk gugus tugas Kabupaten / Kota dengan anak-anak dan tim fasilitator provinsi yang didukung oleh Keputusan Gubernur. 3.Kedua provinsi juga secara signifikan meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan KLA. 4.Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur telah mengembangkan RAD KLA untuk periode lima tahun (2013-2018) dengan menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pemrograman (HRAP) yang komprehensif (ASIA), sementara provinsi NTB masih dalam proses. 5.Forum anak telah dientuk di 8 kabupaten focus di provinsi Jawa Timut, Jawa Tengah dan NTB dan di 99 desa. 6.Pedoman mengenai partisipasi anak dalam implementasi KLA telah difinalisasi, orientasi dan siap untuk digunakan. 7.Pelatihan bagi forum advokasi di 7 kabupaten untuk meningkatkan kemampuan fasilitasi untuk memperkuat forum anak dan partisipasinya dalam implementasi KLA.

16 IndicatorBaselineTargetStatus as of 17 Desember 2013Rating 1.1.4 (a) Jaringan pusat pengetahuan, penentu kebijakan dan mitra pembangunan dalam hal riset dan evaluasi untuk isu2 anak terbentuk dan berfungsi None1 jaringan1 Jaringan (JPAI) telah dibentuk dan berfungsi penuh sejak 2011. Tetapi aktivitasnya masih terbatas, oleh karena itu UNICEF dan SMERU telah menyepakati untuk mencoba pendekatan baru di tahun depan melalui media sosial 1.1.4 (b) banyaknya kertas kebijakan dihasilkan oleh jaringan riset dan evaluasi untuk isu2 anak None10 policy papers 1 ringkasan kebijakan telah selesai: oleh SMERU, berdasarkan pada analisis kemiskinan anak dan disparitas. 3 ringkasan masih disusun: ringkasan kebijakan dan working paper untuk memperbaharui analisa studi kemiskinan anak dan ringkasan kebijakan mengenai dampak migrasi terhadap anak. IR 1.1.4 Pada tahun 2015, dialog kebijakan dan pengembangan kapasitas terinstitusionalisasi antara mitra pengetahuan kunci dan penentu kebijakan mengenai isu-isu anak.

17 IndicatorBaselineTarget Status as of 17 Desember 2013 Rating 1.1.4 (c) Banyaknya anggota jaringan yang telah secara penuh mengikuti training mengenai riset, perlindungan sosial, monitoring and evaluasi. None200 anggota terlatih 60 anggota dari berbagai lembaga (universities, local NGOs, government officials) yang memiliki perhatian terhadap anak telah dilatih untuk beberapa topik yang relevan. 1.1.4 (d) Konferensi tahunan untuk riset mengenai anak Konferensi dilakukan pada tahun 2010, 2011 dan 2013 5 konferensi tahunan 3 Konferensi Tahunan dilaksanakan: Dibawah koordinasi dan kepemimpinan Bappenas, dalam kerjasama dengan SMERU: 1)Isu anak secara umum 2)Pendidikan 3)Kemiskinan anak dan perlindungan sosial IR 1.1.4 Pada tahun 2015, dialog kebijakan dan pengembangan kapasitas terinstitusionalisasi antara mitra pengetahuan kunci dan penentu kebijakan mengenai isu-isu anak.

18 IR 1.1.4 – Major achievements IR 1.1.4 Pada tahun 2015, dialog kebijakan dan pengembangan kapasitas terinstitusionalisasi antara mitra pengetahuan kunci dan penentu kebijakan mengenai isu- isu anak. 1.Melalui kemitraan strategis dengan lembaga SMERU dan pendirian JPAI, jaringan untuk menghasilkan dan mendiseminasi bukti yang berkaitan dengan isu-isu hak anak telah dikembangkan. 2.Untuk meningkatkan kegiatan JPAI, UNICEF and SMERU mengembangkan platforms alternatif bagi anggota untuk berinteraksi melalui media sosial, yang akan diuji coba tahun 2014. Karena berbagai prioritas, hanya satu dari empat workshop yang direncanakan dapat dilaksanakan di tahun 2013. Telah direncakana untuk dilaksankan pada tahun 2014. 3.SMERU telah mengeluarkan kertas kebijakan mengenai kemiskinan anak dan situasi kemiskinan sejak 2010. Tiga policy briefs/working papers sedang dalam proses dan akan diselesaikan pada tahun 2014. 4.Pada bulan September 2013, pemerintah dengan berkolaborasi dengan SMERU dan UNICEF menjadi tuan rumah dalam konferensi internasional mengenai kemiskinan danak dan perlindungan sosial. Pada konferensi tersebut, hasil dari riset-riset kunci dari Indonesia dan negara-negara lain mengenai kemiskinan anak yang bersifat multidimensi telah dipaparkan dan rekomendasi mengenai cara-cara untuk memperkuat sistem perlindungan anak agar lebih berdampak lagi terhadap perlindungan anak juga didiskusikan. Konferensi tersebut memfasilitasi diskusi dan pertukaran pengalaman antara para peneliti, pengambil kebijakan, praktisi dari berbagai institusi (pemerintah, lembaga akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan). Isu brief dan proceedings yang berisi temuan penting penelitian dan rekomendasi akan dikeluarkan pada awal 2014, dan akan menjadi rekomendasi untuk RPJMN 2015-2019.

19 CAPAIAN UTAMA PCR

20 PCR 1.1 – Capaian Utama PCR : 1.1 By 2015, kesenjangan anak di seluruh sektor akan dikurangi menggunakan perencanaan yang berbasis bukti, kebijakan dan alokasi sumber daya di tingkat nasional dan di 5 provinsi fokus Upaya untuk meningkatkan perencanaan, formulasi kebijakan dan penganggaran berbasis bukti untuk anak dikembangkan melalui: 1)Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk anak, melalui diseminasi analisa situasi, studi kemiskinan anak, serangkaian kertas/lembar kebijakan, dan juga laporan MICS provinsi Papua dan Papua Barat. 2)Meningkatkan koordinasi dalam hal data melalui data forum, jaringan penelitian dan peresmian data base berbasis DevInfo di Provinsi Papua. 3)Meningkatkan advokasi untuk mengatasi kemiskinan anak dan formulasi program2 perlindungan sosial yang fokus kepada anak melalui serangkaian Konferensi Nasional/internasional dan inisiasi pilot PKH Prestasi.

21 PCR 1.1 – Capaian Utama PCR 1.1 By 2015, child disparity across all sectors will be reduced using evidence based planning, policy and resource allocation at national level and in 5 focus provinces 4)Meningkatkan kerjasama dengan Bappenas, kementerian dan universitas untuk mengembangkan pedoman penganggaran pro-anak dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah (propinsi Papua, kab Polman, kab Aceh Jaya dan kab Aceh Timur) untuk melakukan kajian analisa anggaran pro-anak yang bertujuan untuk diimplementasikan pada proses perencanaan & penganggaran. 5)Meningkatkan implementasi analisa situasi ibu dan anak level provinsi dan kabupaten melalui integrasi dengan proses musrenbang, dalam rangka untuk mengarusutamakan hak anak ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan kebijakan provinsi/kabupaten/kota layak anak di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

22 PCR : 1.1 By 2015, kesenjangan anak di seluruh sektor akan dikurangi menggunakan perencanaan yang berbasis bukti, kebijakan dan alokasi sumber daya di tingkat nasional dan di 5 provinsi fokus IndikatorBaselineTargetStatus pada 17 Desember 2013Rating 1.1.1 Perencana an pembangu nan sosial provinsi dan kabupaten dibangun berdasark an bukti mengenai isu anak dan perempua n di 5 provinsi fokus. (Y/N) 3 perencanaan kabupaten, 0 perencanaan provinsi 15 perencanaan kabupaten (3 di masing2 provinsi) dan 5 perencanaan provinsi di Aceh, Java, NTT, Sulawesi, and Papua Mendukung proses perencanaan pembangunan daerah:  Aceh: o 3 RKPDs (Kabupaten Aceh Timur, Aceh Besar and Aceh Jaya) o 1 RAD-MDGs Provinsi, RPJMD  Sulawesi Barat: 1 RKPD (Kabupaten Polman), akan dilakukan untuk semua kab tahun depan dengan APBD  Jawa Tengah : o 1 RKPD dan RAD KLA (Kota Solo) o 4 RAD-KLA (Kota Solo, kabupaten Pemalang, Brebes, and Klaten) o 1 RAD-KLA Provinsi  Jawa Timur: o 3 RAD-KLA (Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Pasuruan)  Papua Barat: 1 RAD-KLA (kabupaten Manokwari)  Papua: RAD-MDGs Provinsi  Dukungan terhadap penyusunan RPJMD provinsi Aceh and Papua masih berlanjut.  NTT: RAD-KLA (Kab. Sikka)

23 * Progress Rating: a. On-track: The progress towards achieving the result was as expected. No impediments to implementation and no significant external factors hindered progress. b. Constrained: Some progress towards achieving the result. Some impediments with regard to implementation. Internal or external factors may have hindered progress. c. No Progress: No progress towards achieving the result. Major impediments to implementation. External factors may have halted progress. d. Met: Result has been achieved. Indicator targets have been reached (within the errors of measurement). e. Discontinued: UNICEF and the government have agreed to discontinue further work. If work subsequently resumes on PCRs and IRs previously marked as “Discontinued”, the rating should be changed to reflect the new situation. FOR reference only – will not be included in the final PPT

24 MYWP 2013 Plan Budget VS Actual Utilization Prioritas Pemerintah RI : (National/Sub National) IR 1.1.1 : By 2015, key policy makers and programme planners have access to updated data and knowledge on the situation of children and women Indicative Plan Budget 2013: $ 430,000 Allocation 398,112.69 Utilization 299,978.34 (75.35%) Revised Indicative Plan Budget 2014 $225,000 IR1.1.2 By 2014, key policy makers and programme planners have access to evidence based knowledge to influence design and implementation of child centred social protection Indicative Plan Budget 2013: $ 1,094,701 Allocation 1,133,982.79 Utilization 745,219.99 (65.72%) Revised Indicative Plan Budget 2014 $665,931

25 MYWP 2013 Plan Budget VS Actual Utilization Prioritas Pemerintah RI : (National/Sub National) IR 1.1.3 By December 2015, government and civil society in East Java, Central Java, and NTB provinces have adopted pro-child policies, planning and budgeting mechanism Indicative Plan Budget 2013: $ 232,500 Allocation 122,391.40 Utilization 74,860.44 (61.16%) Revised Indicative Plan Budget 2014 $172,500 IR 1.1.4 By 2015, policy dialogue & capacity building institutionalized between key knowledge partners and decision makers on children issues Indicative Plan Budget 2013: $ 143,000 Allocation 248,065.76 Utilization 244,831.64 (98.70%) Revised Indicative Plan Budget 2014 $44,000

26 26 Tantangan Penggunaan data, khususnya setelah tersedianya data MICS dan database berbasis DevInfo, oleh pemerintah daerah. Peningkatan kemampuan untuk pemanfaatan hasil ASIA telah dikembangkan dengan memasukkan pedoman integrasi ASIA ke dalam proses perencanaan daerah, tetapi masalah mutasi dan kapasitas staf daerah masih menjadi tantangan  perlu pendampingan dan supervisi dari badan/expert independen. Kemampuan untuk mengupdate ASIA berdasarkan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Setelah ASIA – implementasi dan monev Komitmen pejabat tinggi masih sebatas personal Susenas: kesepaktan nasional mengenai indikator kinerja pembangunan dan sumber datanya  Bappenas leadership Dokumentasi terhadap proses seperti pengembangan kemitraan dan mekanisme mempengaruhi formulasi kebijakan, dll. Intervensi PKH Prestasi belum dapat dilaksanakan secara penuh karena keterbatasan dana Aktifitas jaringan JPAI belum sesuai harapan; SMERU menjadi motivator utama sehingga diperlukan peningkatan komitmen dari anggota lainnya terutama sebagai co-lead untuk bekerjasama dengan SMERU

27 27 Rekomendasi untuk 2014 Memperkuat implementasi ASIA di daerah, sebagai bagian dari implementasi Permendagri 54 implementation dan penguatan M&E Meningkatkan keterkaitan antara ASIA dan KLA Meningkatkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, LAN, dan Pusdiklat untuk ASIA dan proses perencanaan daerah. Kepemimpinan Bappenas dalam penentuan indikator nasional yang akan dimasukkan ke dalam Susenas, dikaitkan dengan RPJMN Implementasi full-scale PKH Prestasi diadaptasi menjadi 3 tahun dari 2014 s/d 2016 Perlunya riset mengenai isu-isu baru seperti dampak urbanisasi pada situasi anak, masalah disabilitas Dukungan terhadap penyusunan RPJMN 2015-2019 dilanjutkan Peningkatan kapasitas anggota JPAI untuk menyusun ringkasan kebijakan/ policy brief; JPAI bekerjasama dengan Bappenas untuk menyusun ringkasan-ringkasan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah Mekanisme/platform komunikasi JPAI perlu diperkuat agar lebih interaktif, user-friendly melalui media sosial

28 Terima kasih…