Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL [S2 Hukum Bisnis FH UNPAD] Dosen: Huala Adolf 2006.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL [S2 Hukum Bisnis FH UNPAD] Dosen: Huala Adolf 2006."— Transcript presentasi:

1 1 HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL [S2 Hukum Bisnis FH UNPAD] Dosen: Huala Adolf 2006

2 2 KONTRAK INTERNASIONAL KONTRAK NASIONAL YANG ADA UNSUR ASING. [Sudargo Gautama]

3 3 KONTRAK INTERNASIONAL TUNDUK PADA SATU HUKUM NASIONAL Q: HUKUM NASIONAL YANG SIAPA? 1. Hukum salah satu pihak. 2. Hukum tempat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kontrak. 3. “Hukum Internasional.” 4. Hukum tertentu yang dipilih oleh para pihak untuk mengatur suatu transaksi.

4 4 PRINSIP DASAR/FUNDAMETAL HKI 1. KEDAULATAN /SUPREMASI HUKUM NASIONAL 2. KEBEBASAN BERKONTRAK [FREEDOM OF THE CONTRACT, THE PARTY’S AUTHONOMY]

5 5 KONTRAK INTERNASIONAL TUNDUK PADA SATU HUKUM NASIONAL Q: HUKUM NASIONAL YANG MANA? 1. Izin Ekspor dan Impor. Eg.: “This Agreement will continue in effect so long as the Indonesian government permits the importation of US manufactured cellular telephones.” 2.Penaatan terhadap Hukum/UU (Mis. Perpajakan, Anti Monopoli, Dumping and Countervailing Duties, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan Lingkungan, Perburuhan. 3.Hukum yang telah baku yang dikeluarkan oleh pemerintah/swasta mengenai standar wajib.

6 6 Kontrak Internasional Masalah dalam menghadapi kontrak internasional: 1. Sistem Hukum 2. Biaya 3. Risiko 4. Kontrak yang relatif lebih kompleks

7 7 Pengertian Kontrak Internasional Kontrak Internasional adalah dokumen hukum, yang dipengaruhi oleh sistem- sistem hukum (komersial) di dunia. Sistem Hukum di Dunia?

8 8 Persamaan Sistem Hukum Dunia Q. ADA 5 KESAMAAN? (1) Kebebasan Berkontrak (Party Autonomy) (2) Pacta Sunt Servanda. (3) Itikad Baik (Good Faith) (4) Kebiasaan Dagang (Custom and Usage) (5) Impossibility of Performance.

9 9 HAKEKAT MENGIKATNYA KONTRAK I. MADZHAB HUKUM ALAM [GROTIUS] Kekuatan mengikat suatu kontrak berasal dari hukum alam. Kontrak tidak lain adalah kesepakatan timbal balik para pihak yang memiliki daya mengikat dari hukum alam.

10 10 HAKEKAT MENGIKATNYA KONTRAK II. MADZHAB WINA [HANS KELSEN] Hans Kelsen memperkenalkan doktrin Transaksi atau Tindakan Hukum yang terdiri dari (1) transaksi yang menciptakan hukum (law-creating act) dan transaksi yang menciptakan tindakan penerapan hukum [law appying act) dan (2) legal transaction of civil law [contract].

11 11 HAKEKAT MENGIKATNYA KONTRAK III. MADZHAB POSITIVISME [RUDOLF VON JHERING] Menurut Von Jhering kontrak tidak lain adalah janji yang memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum janji ini tidak berasal dari hal-hal di luar dari janji para pihak, tetapi dari fungsi praktis (practical function ) dari janji itu sendiri.

12 12 TEORI MENGIKATNYA KONTRAK 1. Teori Kehendak [The Will Theory] 2. Teori Persetujuan [The Bargain Theory] 3. Teori Pengandalan Pada Kerugian [The Injurious – Reliance Theory]

13 13 UNSUR / SYARAT SAHNYA KONTRAK [INTERNASIONAL] 1. KESEPAKATAN PARA PIHAK  Tidak paksaan, penipuan atau kekeliruan. 2. KECAKAPAN MEMBUAT PERJANJIAN 3. HAL (OBYEK) TERTENTU 4. CAUSA (SEBAB) YANG HALAL [Cf., Pasal 1320 KUH Perdata].  Kajian Hukum Perdata

14 14 SUMBER HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL 1. HUKUM NASIONAL 2. KEBIASAAN DAGANG 3. PRINSIP2 HUKUM UMUM 4. PUTUSAN PENGADILAN/DOKTRIN 5. HUKUM INTERNASIONAL [SIC?] 6. PERJANJIAN INTERNASIONAL 7. ADA SUMBER LAIN YANG TERPENTING?

15 SUMBER HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL KEBIASAAN DAGANG ARTI DAN FUNGSI HUKUM NASIONAL Q: Yang Mana? PERJANJIAN INTERNASIONAL? PUTUSAN PENGADILAN SUMBER HUKUM LAINNYA YANG TERPENTING HUKUM INTERNASIONAL?

16 16 SUMBER HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL (1) 1. HUKUM NASIONAL, TERMASUK PERATURAN PEMERINTAH; mis.: Buku III, KUH Perdata. 2.PERJANJIAN INTERNASIONAL, termasuk KONVENSI [AGREEMENT] INTERNASIONAL: (1) BERKAITAN DENGAN KONTRAK YANG TIDAK PERLU RATIFIKASI., eg. KESEPAKATAN2 OLEH UNCITRAL, ICC, UNIDROIT, DLL. dan (2) KONVENSI [AGREEMENTS] I YANG PERLU RATIFIKASI. eg. KONVENSI MULTIMODA TRANSPORT [UNCTAD, 1980]. KONVENSI NEW YORK 1958 TENTANG PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING; The Vienna Convention on the contract for the Int’l sale of goods (CISG) 1980.

17 17 SUMBER HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL (2) International Custom and Usage 3.KEBIASAAN-KEBIASAAN [DAGANG] YANG DIANGGAP MENGIKAT Mis.: INCOTERMS, Federation International Des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), UCP 500, [LEX MERCATORIA] Eg.: Article 9 (2) the CISG Convention: “The parties are considered, unless otherwise agreed, to have impliedly made applicable to their contract or its formation a usage of which the parties known and which in international trade is widely known to, and regularly observed by, parties to contract of the type involved in the particular trade concerned.”

18 18 SUMBER HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL (2) International Custom and Usage ”Persetujuan2 tidak hanya mengikat untuk hal2 yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala hal yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.” [Pasal 1339 KUH Perdata] “Hal2 yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam2 dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” [Pasal 1347 KUH Perdata] Eg. “The Contractor shall in all dealings with labour in his employment have due regard to all official festivals, days of rest and religious or other customs.” [Jabotabek Railway Project Agreement 1987]

19 19 SUMBER HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL (2) International Custom and Usage 3.KEBIASAAN-KEBIASAAN [DAGANG] YANG DIANGGAP MENGIKAT Mis.: INCOTERMS, Federation International Des Ingenieurs- Conseils (FIDIC), UCP 500, [LEX MERCATORIA] ”Persetujuan2 tidak hanya mengikat untuk hal2 yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala hal yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang- undang.” [Pasal 1339 KUH Perdata] “Hal2 yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam2 dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” [Pasal 1347 KUH Perdata]

20 20 SUMBER HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL (4) International Custom and Trade Untuk menentukan kapan terdapatnya kebiasaan internasional ("International custom and usage”) acapkali sulit dan bergantung kepada bidang atau transaksi bisnis. Kebiasaan internasional merefleksikan praktek bisnis yang diketahui secara umum dan dipraktekkan secara tetap untuk suatu transaksi tertentu. Suatu kebiasaan menjadi mengikat, kecuali para pihak menentukan lain.

21 21 SUMBER HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL (3) PUTUSAN PENGADILAN “ A great deal of commercial law is developed by courts deciding individual cases brought by parties who claim to have suffered some legal injury in the context of a specific commercial understanding.” [FOX, 1992]

22 22 PARA PIHAK (1): PENGUSAHA- PENGUSAHA Kontrak pengusaha – pengsuaha asing berlaku dan tunduk pada suatu hukum nasional tertentu untuk berlakunya suatu kontrak dan mengikatnya kontrak tersebut terhadap para pihak.

23 23 PARA PIHAK (2): Negara - Pengusaha 1. Section 1605 (a) (2) The Foreign Sovereign Immunity Act: Suatu negara (termasuk badan hukum milik negara) dikecualikan dari kekebalan (imunitas) terhadap tuntutan manakala: “[1] in which the action is based upon a commercial activity carried on in the United States by the foreign state; or [2] upon an act performed in the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere; or [3] upon an act outside the territory of the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere and that act causes a direct effect in the United States.” Eg.: Hanil Bank v. Bank Negara Indonesia (Persero) (1998).

24 24 PARA PIHAK (2): NEGARA - PENGUSAHA 2. Praktek Negara yang Bersangkutan: Tunduknya suatu negara secara diam-diam kepada badan peradilan asing. Berdasarkan konsep jure gestiones suatu negara dianggap telah menanggalkan imunitas (waiver of immunity) atau kedaulatannya sehubungan dengan tindakan negara tersebut di bidang bisnis. Penanggalan ini diperlukan agar kedudukan para pihak dalam suatu kontrak atau transaksi komersial dapat berada dalam kedudukan yang seimbang (prinsip Equality of the Parties).

25 25 PARA PIHAK (3): Negara – Negara  Kontrak yang diadakan antara negara-negara harus dibedakan dengan perjanjian internasional di bidang publik (eg.: Perjanjian Perbatasan, Ikutnya suatu negara ke dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat publik, ie., Konvensi- konvensi internasional hukum laut, lingkungan internasional, dll.  Kontrak antara negara tunduk kepada prinsip jure gestiones, di mana tindakan negara tersebut dianggap sebagai perbuatan manusia biasa di bidang komersial.

26 26 BENTUK KONTRAK INTERNASIONAL 1. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/Letter of Intent 2. SALES OF GOODS AND SERVICES 3. AGENCY AND DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT 4. FRANCHISES 5. LISENSI DAN TRANSFER TEKNOLOGI 6. JOINT VENTURES 7. BENTUK LAINNYA: DEVELOPMENT AGREEMENT, mis.: PSC, Concession Agreement

27 27 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Suatu dokumen yang memuat keinginan para pihak. Biasanya digunakan untuk kontrak-kontrak yang kompleks. Digunakan apabila suatu kontrak masih menunggu persetujuan pemerintah atau bank untuk pembiayaan suatu pekerjaan Biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa para pihak telah “agreed to agree”. Detail kesepakatan dituangkan dalam kontrak. Dokumen pra-kontrak atau precontractual document or instrument.

28 28 KEKUATAN MENGIKAT MoU Pada prinsipnya, MoU memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian: pasal 1320 KUH Perdata  Mengikat menurut hukum Di kalangan bisnis MoU biasanya memuat kesepakatan awal dan hanya mengikat secara moral (to be morally binding). Bergantung pada hubungan kontraktual dari MoU tersebut ('obligatory contractual’). Pernyataan dengan tegas dalam MoU.

29 29 MUATAN MoU KEPALA MoU Judul MoU, Nomor, Tanggal dan Tempat MoU Ditandatangani KOMPARISI Para pihak dalam MoU PRAEMISSES Maksud/alasan para pihak ISI MoU Ketentuan Esensialia, Tambahan dan Wajib. PENUTUP 1. Execution of Implementing MoU; 2. Notices; 3. Effective Date; 4. Signature and Witness.  Sama dengan Kontrak

30 30 SALE OF GOODS AND SERVICES a. SALES OF GOODS, “… penjualan suatu obyek tertentu untuk suatu harga yang telah disepakati.” [Fox, 1992]  Bentuk transaksi yang paling umum. eg.: CISG 1980: “Sales of something other than, among other things, ships, aircraft and hovercraft, goods bought for family and personal use, or goods bought at auction.”

31 31 SALE OF GOODS AND SERVICES b. BARTER AND COUNTERTRADE Barter: “An exchange of one thing for another.” Countertrade: “One party supplies or procures the supply of, goods or other economic value to the second party and in return, the first party agrees to purchase or procures to be purchased from the second party, or from a party designated by the second party, goods or other economic value, so as to achieve an agreed ratio between the reciprocal performance.” [Fox, 1992]

32 32 SALE OF GOODS AND SERVICES PERMASALAHAN BARTER & COUNTERTRADE 1) A proper comparative valuation of the both products 2) The transactions need to be performed simultaneously 3) Quality Control.

33 33 KONTRAK JASA [SERVICE CONTRACT]  Semakin umum, eg.: financial and data processing, employment, consulting services.  Bentuk tradisional: Contract for Engineering and Construction Services. Eg.: FIDIC Standards Clauses.  “Turnkey” Arrangement [“… an entire facility such as an electric power plant is built and placed in operation by a foreign company and the key to the project turned over to the host government or the purchasing company  MANAGEMENT CONTRACT [“An Agreement by which a host country can take advantage of foreign expertise without giving over valuable natural resources”]..”[FOX, 1992]

34 34 AGENCY AND DISTRIBUTORSHIP AGENCY  An agent brings the product of the seller to the attention of the potential purchasers by contacting the potential customers, showing samples of the products and soliciting orders.  The sale contract is between the seller and the purchaser.

35 35 AGENCY AND DISTRIBUTORSHIP AGENCY  An agent brings the product of the seller to the attention of the potential purchasers by contacting the potential customers, showing samples of the products and soliciting orders.  The sale contract is between the seller and the purchaser. DISTRIBUTORSHIP  A commercial arrangement by which the distributor undertakes to sell the foreign company’s product in the target country and takes as remuneration a profit to the goods sold, bearing virtually all the risks for obtaining products, selling those products and receiving payments from the ultimate purchasers.  The sales contract is between the distributor and the purchaser.

36 36 FRANCHISES [1] “A franchise is essentially a permission that allows the franchise to take on the appearance of being closely associated with the franchisor’s organization and to represent that the products he is selling or the services he is providing are those of the franchisor.” [Shannon, 1982] Party X (franchisor) sells franchises by which a private individual (franchisee) obtains permission to use the X trade name and its proprietary processes so long as these individuals hold themselves out as X outlets, follow company-dictated procedures and practices, and pay X a percentage royalty for the right to use the X logo.

37 37 FRANCHISES [2] The Franchisee usually contributes a substantial sum of money as part as his personal investment and is often required to spend time at X headquarters receiving training in X methods of business. The Franchisor almost always dictates the precise extent and nature of the agreement, normally proffering a standard form contract that the franchisee must sign. These standardized agreements are weighed heavily in favor of franchisor, especially in the areas of amount of royalties, strictures on operating arrangements and grounds for termination.

38 38 LISENSI DAN ALIH TEKNOLOGI Pemegang IPRs memberi lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan produknya. KARAKTERISTIK: 1. Jangka waktu yang cukup lama 2. Klausul kerahasiaan (Secrecy Clause) adalah jantung perjanjian lisensi 3. Klausul Quality Control Provisions sangat penting bagi Licensor. 4. Royalty payments 5. Termination of the contract.

39 39 JOINT VENTURES “… suatu kontrak yang membentuk suatu kerjasama [partnership] untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis tertentu.” BENTUK: 1. Partnership (antara dua perusahaan atau suatu individu dengan suatu perusahaan) 2. Para pihak membentuk suatu perusahaan baru untuk melaksanakan suatu usaha patungan.

40 40 KLAUSUL DALAM JOINT VENTURE Subject Matter of the Undertaking Duration of the venture Financing Termination Control of the Venture Distribution of profits Allocation of risks Day-to-day management of the venture Deletion and substitution of the parties to the venture [Fox, 1992]

41 41 BENTUK LAINNYA: DEVELOPMENT AGREEMENT Natural Resources Concession Agreement (Development Agreement) The Concession Agreements Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Service (Risk) Contract Technical Assistance Agreement Joint Operating Agreement

42 42 KLAUSUL PILIHAN BAHASA “The parties hereto have caused this Agreement made in English, in duplicate, and executed by their respective duly authorized representatives.” “This Agreement is executed in the English language and Indonesian language and in the case of conflicting in meaning between the two versions, the English language as the governing language shall prevail.” “Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan kedua naskah tersebut adalah sah. Dalam hal terdapat suatu perbedaan penafsiran antar kedua naskah tersebut, maka naskah bahasa Inggris yang akan dipergunakan.”

43 43 PILIHAN BAHASA “The parties hereto have caused this Agreement made in English, in duplicate, and executed by their respective duly authorized representatives.” “This Agreement is executed in the English language and Indonesian language and in the case of conflicting in meaning between the two versions, the English language as the governing language shall prevail.” “The English language and the metric system of weights and measures shall be used in all correspondence and matters relating to the Contract. The Contractor’s representative(s) shall be able to speak English proficiently so as to be able to clearly make themselves understood by the Engineer and in turn be able to clearly understand him.” (Jabotabek Railway Project, 1987).

44 HUKUM YANG DIGUNAKAN PEMBATASAN FUNGSI MACAM-MACAM HUKUM SUBSTANTIF BAGAIMANA SIKAP PENGADILAN? 1.Freedom o/t Parties 2.Bonafide 3.Real Connection 1.Tegas-tegas 2.Diam-diam 3.Menyerahkan ke Pengadilan 4.Tidak ada Pilihan PERTIMBANGAN- PERTIMBANGAN PRINSIP-PRINSIP Q: Berlaku doktrin Separabilitas? 2. Kontrak turunan? 3. Hukum yang memaksa?

45 45 PILIHAN HUKUM 1. Berfungsi untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan untuk menentukan atau menerangkan syarat-syarat kontrak atau hukum yang akan menentukan dan mengatur kontrak. 2. Menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak.

46 46 PRINSIP-PRINSIP: CHOICE OF LAW FREEDOM OF THE PARTIES (partijautonomie) PRINSIP BONAFIDE REAL CONNECTION PENGADILAN WAJIB MENGHORMATI CHOICE OF LAW PARA PIHAK

47 47 CHOICE OF LAW FREEDOM OF THE PARTIES “The parties may exclude the application of this Convention or, subject to article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions.” [Article 6 CISG]. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.” [Pasal 56:2 UU No 30/1999 ]

48 48 CHOICE OF LAW FREEDOM OF THE PARTIES “The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute. Any designation of the law or legal system of a given State shall be construed, unless otherwise, expressed, as directly referring to the substantive of that State and not to its conflict of laws rules.” [Article 28:1 MAL 1985]. “The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.” [Pasal 42: 1 ICSID Convention]

49 49 CHOICE OF LAW 1.TEGAS 2.PARA PIHAK MENYERAHKANNYA KEPADA PENGADILAN. 3.DIAM-DIAM/TERSIRAT 4.TIDAK TERCANTUM/TIDAK ADA

50 50 CHOICE OF LAW: TEGAS Para pihak dengan tegas memilih hukum yang berlaku untuk kontrak. Eg.: Hukum nasional salah satu pihak, hukum negara bagian tertentu [untuk Negara Federal] atau Konvensi atau Perjanjian Internasional, mis.: CISG atau UNIDROIT Principles. Menurut beberapa sistem Hukum Perdata Internasional (HPI), pilihan hukum para pihak harus memiliki “connection with the contract”, mis.: hukum nasional salah satu pihak atau hukum di tempat kontrak dilaksanakan. Apabila para pihak memilih jurisdiksi eksklusif suatu badan peradilan, mereka harus yakin bahwa pengadilan tersebut akanmenghormati pilihan hukum mereka.

51 51 CHOICE OF LAW: PARA PIHAK MENYERAHKANNYA KEPADA PENGADILAN “The law governing the substantive issues between the Parties shall be determined by the Tribunal, having regard to the quality of the Parties, the transnational character of their relations and the principles of law and practice prevailing in the modern world.” (Special Arbitration Agreement between US’s Aminoil dengan Kuwait).

52 52 CHOICE OF LAW: DIAM-DIAM DAN TIDAK ADA DIAM-DIAM/TERSIRAT Pilihan yang didasarkan pada indikasi yang dibuat oleh para pihak. TIDAK TERCANTUM/TIDAK ADA Para pihak sengaja tidak mencantumkannya. RISIKO: 1. Hukum yang berlaku terhadap kontrak ditentukan oleh aturan-aturan HPI dari suatu sistem hukum dari suatu negara. 2. Meskipun aturan-aturan HPI suatu negara akan menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak, aturan-aturan sistem hukum tersebut dapat saja tidak jelas, terlalu umum, guna memberi kepastian dan menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak.

53 53 PEMBATASAN CHOICE OF LAW (RELATIVE FREEDOM OF THE PARTIES) 1. Tidak melanggar ketertiban umum. 2. Hanya di bidang hukum kontrak 3. Tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja. 4. Tidak untuk menyelundupkan hukum 5. Tidak untuk transaksi tanah atau hak-hak atas benda tak bergerak. 6. Tidak boleh mengenai ketentuan hukum perdata dengan sifat publik, mis., status kewarganegaraan atau hukum keluarga (family law), warisan.

54 54 MACAM-MACAM CHOICE OF LAW 1. HUKUM NASIONAL  “This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.”  “This KSO Agreement shall be governed by and construed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia and shall for all purposes be conclusively deemed to be an Indonesian contract.” [Article 19.2 KSO Agreement b/w PT Telkom and PT AWI]

55 55 MACAM-MACAM CHOICE OF LAW 2. HUKUM INTERNASIONAL “This concession shall be governed by and interpreted in accordance with the principles of law of Libya common to the principles of international law and in the absence of such common principles then by and in accordance with the general principles of law, including such as those principles as may have been applied by international tribunals.” (Clause 28 Concession Agreement, Libya and Texaco Overseas Petroleum Co. & California Asiatic Oil Co.).

56 56 MACAM-MACAM CHOICE OF LAW 3.PRINSIP-PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM KONVENSI/PERJANJIAN INTERNASIONAL  “The rights and obligations of the parties under this agreement shall be governed by the provisions of the 1980 U.N. Convention on the Contracts for the International Sale of Goods.”  "This contract shall be governed by the UNIDROIT Principles (1994) [except as to Articles …]". Model Clause UNIDROIT Principles

57 57 PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN CHOICE OF LAW 1. Pengetahuan para pihak atau mudah-tidaknya memperoleh pengetahuan tentang hukum yang (akan) dipilih oleh para pihak. 2. Kemampuan hukum tersebut untuk menyelesaikan sengketa secara layak masalah-masalah hukum yang timbul dari suatu kontrak. 3. Seberapa banyak adanya aturan-aturan yang memaksa yang akan dapat membatasi kebebasan para pihak dalam menetapkan hak dan kewajibannya serta kebutuhan atau kepentingannya.

58 58 NO CHOICE OF LAW 1. Lex Loci Contractis. Hukum kontrak yang berlaku adalah hukum di mana kontrak dibuat. 2. Lex Loci Solutionis Hukum yang berlaku adalah hukum di tempat di mana dilaksanakan kontrak. 3. The Proper Law of the Contract (Ajaran Titik Taut Terkuat). Digunakan di negara-negara Anglo Saxon. Hukum yang berlaku adalah hukum dengan mana titik taut setelah dihitung ternyata terkuat. 4. Lex Fori. Menurut ajaran ini, hukum yang digunakan adalah hukum hakim. 5. The Most Characteristic Connection. Menurut ajaran ini, prestasi yang paling karakteristiklah yang menentukan, sekaligus menentukan hukum mana yang berlaku.

59 59 The Most Characteristic Connection 1. Dalam jual beli, maka penjual-lah yang melakukan prestasi paling karakteristik. 2. Dalam kontrak pemborongan, prestasi paling karakteristik adalah pemborong. 3. Dalam kontrak antara advokal dengan klien, prestasi paling karakteristik adalah advokat. 4. Dalam kontrak pinjam uang dari bank, prestasi paling karakteristik adalah pihak bank. (S. Gautama).

60 60 KARAKTERISTIK CHOICE OF LAW 1. Berlaku Doktrin Severability? 2. Choice of Law dalam Kontrak-kontrak Turunan. 3. Choice of Law dan Aturan-aturan (hukum) yang Memaksa.

61 61 EG.: SERVICES AGREEMENT 25.0APPLICABLE LAW This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. In the event a statute, law, rule or decree is referenced in this Agreement, such reference shall be deemed to include any and all amendments to and substitutions for any such statute, law, rule or decree that may be or become effective during the term of this Agreement and any obligation imposed regarding a statute, law, rule or decree referenced herein shall also constitute an obligation of such party under any amendment thereto or substitution therefor.

62 62 SERVICES AGREEMENT 25.0HUKUM YANG BERLAKU Peranjian ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Dalam hal suatu undang-undang, peraturan atau surat keputusan yang ditunjuk dalam Perjanjian ini maka penunjukan tersebut dianggap termasuk setiap dan semua perubahannya yang mungkin berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setiap kewajiban yang ditentukan olehnya akan merupakan kewajiban dari pihak tersebut berdasarkan perubahan atas penggantian dari setiap undang-undang, peraturan atau surat keputusan tersebut.

63 PILIHAN PENYELESAIKAN SENGKETA KONTRAK [Choice of Forum] FORUM? FUNGSI DAN ARTI MACAM-MACAM PEMBATASAN? BAGAIMANA SIKAP PENGADILAN? 1.Tegas-tegas 2.Tidak ada Pilihan PERTIMBANGAN- PERTIMBANGAN HUBUNGAN DENGAN PILIHAN HUKUM? Q: Berlaku doktrin Separabilitas? 2. Kontrak turunan? 3. Hukum yang memaksa?

64 64 CHOICE OF FORUM FORUM: Suatu Pengadilan, Badan Peradilan, Tempat Persidangan, Tempat di mana Klaim Diajukan. Mengendalikan risiko dalam pelaksanaan kontrak dengan memilih forum atau jurisdiksi untuk menyelesaikan sengekta apabila cara negosiasi tidak berhasil. Pilihan forum yang tepat dapat menghemat biaya di kemudian hari.

65 65 CHOICE OF FORUM 1. LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA: ADR, Pengadilan, Arbitrase, dll. 2. CHOICE OF FORUM (Tidak Sama dengan Choice of Law). 3. JURISDICTION (Exercise) Jurisdictione Personae & Jurisdictione Materiae. 3. ENFORCEMENT

66 66 CHOICE OF FORUM NON EXISTENCE [Tidak Ada Pilihan Forum] EXPRESS. “Any claim matter or difference which shall arise between the parties touching any clause matter or things whatsoever herein contained or the operation or construction thereof or any claim matter dispute or difference in connection with this Agreement or the rights, duties, liabilities of either party under or in connection with this Agreement shall be referred and submitted to the courts in the Republic of Indonesia for determination.”

67 67 PRINSIP CHOICE OF FORUM (1) PRINSIP “ACTOR SEQUITOR FORUM REI.” Forum (pengadilan) yang berwenang adalah forum (pengadilan negeri) tempat tinggal tergugat. Eg.: Pasal 118 (1) HIR : “Tuntutan-tuntutan perdata yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan-kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau …, oleh wakilnya, dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam sitergugat, atau kalau tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat sebenarnya ia tinggal.”

68 68 PRINSIP CHOICE OF FORUM (2): JURISDIKSI PN YANG TERDAPAT UNSUR ASING DI RI [1] Jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat ia sebenarnya berada. Jika tergugat lebih dari satu orang dan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah suatu PN, gugatan diajukan kepada PN di tempat salah seorang bertempat tinggal. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan juga tempat tinggal sebenarnya tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada PN di tempat penggugat (forum actoris).

69 69 PRINSIP CHOICE OF FORUM (2): JURISDIKSI PN YANG TERDAPAT UNSUR ASING DI RI Apabila gugatan berkaitan dengan benda tidak bergerak (benda tetap), gugatan diajukan kepada PN di mana benda tetap itu terletak (forum rei sitae). Jika terdapat pilihan domisili, gugatan diajukan kepada PN yang telah dipilih tersebut. (Pasal 118 HIR).

70 70 PROSEDUR KHUSUS BILA TERGUGAT TIDAK MEMPUNYA TEMPAT KEDIAMAN YANG DIKENAL DI INDONESIA Gugatan harus dilakukan di tempat tinggal pihak tergugat. Kewenangan mengadili didasarkan pada prinsip the basis of presence, yakni jurisdiksi suatu negara meliputi secara teritorial meliputi atas semua orang dan benda yang berada di dalam batas-batas wilayah negaranya. (Pasal 6 (8) Regelement op de Burgerlijk Rechtsverordering - RV). Pertimbangan lain: Principle of Effectiveness dari gugatan: yakni Hakim hanya akan memberi putusan yang pada hakikatnya akan dapat dilaksanakan kelak: gugatan akan terjamin apabila diajukan di hadapan pengadilan di mana pihak tergugat (dan benda-bendanya) berada.

71 71 PRINSIP CHOICE OF FORUM (3) Forum Shopping. Such occurs when a party attempts to have his action tried in a particular court or jurisdiction where he feels he will receive the most favorabe judgment or verdict. Forum Non Conveniens. Discretionary power of court to decline jurisdiction when convenience of paties and ends of justice would be better served if action were brought and tried in another forum.

72 72 PEMBATASAN CHOICE OF FORUM 1. Status atau kewenangan orang atau badan hukum keluarga, termasuk kewajiban atau hak-hak pribadi atau finansial antara orang tua dan atau antara suami dan isteri; 2. Permasalahan alimentasi yang tidak termasuk dalam butir 1; 3. Warisan; 4. Kepailitan; 5. Hak-hak atas benda tidak bergerak (Convention on the Choice of Court of 1965).

73 73 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING DI INDONESIA 1. PERJANJIAN INTERNASIONAL Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters,  Pemberian pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan asing yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu: a.Telah terpenuhinya kompetensi sesuai dengan ketentuan Konvensi; b. Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan yang pasti di wilayah diambilnya putusan tersebut, sehingga putusan tersebut telah dapat dilaksanakan (enforceable) di wilayah asalnya sendiri.

74 74 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING DI INDONESIA 2. HUKUM NASIONAL RI ”... keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan luar negeri, tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia.” (Ps. 436 Rv.)

75


Download ppt "1 HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL [S2 Hukum Bisnis FH UNPAD] Dosen: Huala Adolf 2006."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google